REALITANUSANTARA.COM
PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia meminta seluruh instansi pemerintahan, khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk segera kembali bekerja secara maksimal dan profesional.
Menurut Muhidi, momen Idulfitri seharusnya menjadi titik balik untuk menyegarkan semangat pengabdian para aparatur sipil negara (ASN), bukan justru menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas kerja.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, saatnya kita kembali menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap semua lini pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat langsung bekerja secara maksimal dan tidak ada penurunan kualitas layanan,” ujar Muhidi saat ditemui di Padang, Senin (7/4/2025).
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik adalah cerminan dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan, kelalaian, atau sikap tidak profesional harus dihindari.
“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan harapan tinggi justru kecewa karena lambannya pelayanan. Apalagi, banyak urusan administrasi yang menumpuk usai libur panjang. Ini harus diantisipasi dengan kesiapan dan kedisiplinan aparatur,” tegasnya.
Muhidi mengapresiasi sejumlah instansi yang telah bersiap lebih awal guna memastikan pelayanan berjalan normal sejak hari pertama kerja. Menurutnya, komitmen seperti ini harus menjadi contoh bagi instansi lainnya.
“Momentum Idulfitri ini juga seharusnya memperkuat integritas dan etos kerja ASN. Mari kita layani masyarakat dengan hati, karena pelayanan yang baik adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Muhidi juga mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif disebut sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kita tidak boleh lengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Muhidi juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelayanan publik. Ia menilai partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik dan akuntabel.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mendorong perubahan positif. Kritik yang membangun akan membantu kami memperbaiki sistem yang masih kurang,” tutupnya. (Humas DPRD Sumbar)
Posting Komentar