REALITANUSANTARA.COM
PADANG - Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari berbagai universitas di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat pada Selasa, 18 Februari 2025. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap 100 hari pertama kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi masyarakat.
Aksi damai ini dipimpin oleh sejumlah perwakilan mahasiswa yang menyampaikan berbagai orasi mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Salah satu isu yang mendapat perhatian utama adalah ketidakcocokan antara program-program pemerintah dengan kondisi real masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara yang dianggap tidak efisien dan pelaksanaan program-program yang tidak menyentuh masalah mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, langsung menemui para mahasiswa bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, dan Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Mefrizon. Mereka mendengarkan dengan seksama setiap orasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, dengan harapan agar pengelolaan anggaran negara bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas kehidup rakyat. Aksi ini juga menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Prima Yoga, dalam orasinya menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap bertolak belakang dengan efisiensi anggaran. “Katanya efisiensi anggaran, tapi staf khusus terus bertambah,” ujar Yoga, yang disambut sorakan keras dari massa aksi.
Selain itu, Yoga juga mengkritisi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan memboroskan anggaran negara. “Katanya efisiensi untuk makan bergizi gratis, tapi kenyataannya program ini justru menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran. Bahkan, siswa dari keluarga mampu pun ikut mendapat manfaat dari program ini,” tambahnya.
Mahasiswa juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara dana yang disalurkan dari pusat dengan yang diterima daerah, “Dana untuk MBG disiapkan Rp 15 ribu per orang, namun sampai ke daerah hanya Rp 7 ribu,” ujar Yoga, yang kembali mendapat respons dari para peserta aksi.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. “Kami siap menyalurkan aspirasi ini sebagai masukan untuk pemerintah pusat, karena ini merupakan wewenang mereka,” ujar Muhidi.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini berlangsung tertib hingga selesai, dengan harapan aspirasi yang mereka sampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi keperitingan masyarakat luas. ()
Posting Komentar