REALITANUSANTARA.COM
PARIAMAN - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menekankan sejumlah hal-hal strategis saat kunjungan kerja meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Yamin Pariaman, Kamis (9/1).
Salah satu penekanan tersebut adalah, pentingnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target kinerja RSUD Muhammad Yamin terutama pada sektor pelayanan hingga pendapatan.
"Untuk mencapai terget pembangunan sarana prasarana, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pencapaian pendapatan. Penting untuk membangun koordinasi skala daerah hingga pusat, seluruh potensi harus dioptimalkan, salah satunya tokoh-tokoh Sumbar yang berasal dari Pariaman," katanya Muhidi.
Muhidi mengatakan, pada tahun 2025 pola perencanaan pembangunan daerah berbeda dari tahun sebelumnya, dahulu komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun untuk menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Sementara pada tahun 2025 perencanaan kinerja dan kegiatan mesti sejalan dengan nawacita presiden.
"Jadi perlu membuka komunikasi untuk membangun komunikasi hingga ke tingkat pusat melalui jalur-jalur yang ada. Keungaan daerah cukup terbatas akibat adanya pengurangan pendapatan pada komposisi APBD,"katanya.
Dia menyebut penyelenggara pemerintah provinsi, terus memetakan dan meningkatkan PAD untuk optimalisasi pembangunan daerah. Keungaan daerah sekarang terbatas, maka perlu membangun jaringan hingga pemerintah pusat.
"Tidak hanya meningkatkan PAD, penyelenggara pemerintah provinsi juga akan melakukan penataan aset hingga. Terpenting perlu juga menata potensi yang ada untuk masa depan kita," katanya.
Kunjungan Kerja Muhidi ke RSUD Muhammad Yamin didampingi oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon dan disambut langsung oleh Direktur RSUD Muhammad Yamin Dr.Mutiara Islam.
Mutiara mengatakan, rata-rata pendapatan RSUD Muhammad Yamin Rp 7 miliar per bulan, namun ada persoalan terkait klaim BPJS Kesehatan sehingga mengurangi pendapatan menjadi Rp 3 miliar.
Untuk target pendapatan tahun 2025 RSUD Muhammad Yamin sebesar Rp 74 miliar, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya penambahan dokter specialis untuk Urologi, Rehabilitasi Medik hingga Radio logi.
"Tidak hanya itu, penambahan layanan kemoterapi juga perlu ditambah hingga penambahan aset ATM hingga penyediaan outlet UMKM perlu dilaksanakan," katanya.
Dia menyebut pada tahun 2024 kegiatan pembangunan bangsal untuk penyakit dalam tidak terlaksana karena kajian teknis nya belum memenuhi syarat. Sejumlah kegiatan fisik juga tidak terlaksana karena tidak ada kepastian penerimaan dan pendapatan.
" Salah satu faktor turunnya pendapatan adalah, sistem klaim BPJS yang merugikan RSUD Muhammad Yamin, " katanya.(*)
Post a Comment