Komisi IV DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memprioritaskan pembangunan kembali ruas jalan provinsi Simpang Empat-Talu- Panti yang terputus akibat gempa Pasaman pada Februari 2022 lalu.

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR -- Komisi IV DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memprioritaskan pembangunan kembali ruas jalan provinsi Simpang Empat-Talu- Panti yang terputus akibat gempa Pasaman pada Februari 2022 lalu. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said mengatakan usai terputus akibat gempa lebih kurang satu setengah tahun lalu, hingga saat ini Pemprov Sumbar belum kunjung membangun kembali jalan Simpang Empat-Talu- Panti yang menjadi akses penghubung antar Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) tersebut.

Menurut Zulkenedi, persoalan ini sudah berulang kali ia sampaikan saat rapat dengan OPD terkait dari Pemprov. Namun tindaklanjutinya tak kunjung ada hingga saat ini. “Jalan yang putus itu kondisinya sangat membahayakan pengendara. Karena terputus sementara di lokasi itu dibuat jalan darurat, namun jalan darurat yang sekarang digunakan lokasinya di bengkolan, lengah sedikit jurang menanti pengendara, sementara sebelah kanannya longsor. Ini sudah berapa kali makan korban, namun tetap tidak ada perhatian dari Pemprov,” ujar Zulkenedi Said saat diwawancarai Haluan, Selasa (29/8).

Politisi Golkar itu menambahkan, ruas jalan Simpang Empat-Talu- Panti kewenangannya ada di Pemprov, yang melaluinya bukan hanya masyarakat setempat, tapi jalan itu merupakan akses penghubung masyarakat antar daerah. Karena itu, ia menilai Pemprov mestinya memprioritaskan permasalahan ini. Zulkenedi Said menyesalkan sikap Pemprov yang masih melakukan pembiaran atas persoalan yang ada. Sementara, kata dia, untuk bantuan-bantuan sosial atau yang lainnya bisa dikeluarkan anggaran hingga capai ratusan miliar. Ditegaskan Zulkenedi, pihaknya bukan tak setuju adanya bantuan-bantuan sosial, baik itu untuk panti, rumah ibadah, sekolah dan yang lainnya. Namun ia berharap Pemprov hendaknya juga bisa melihat mana yang skala prioritas. “Tidak hanya di Pasaman Barat atau di Pasaman, dimanapun di Sumbar ini daerah yang emergensi Pemprov harus memprioritaskan. Ini bukan tentang memperbaiki jalan untuk meningkatkan kualitas, atau membangun baru, tapi ini adalah memperbaiki yang rusak karena bencana alam, harusnya itu tak bisa ditunda,” tegas dewan dari daerah pemilihan (dapil) Pasaman-Pasaman Barat (Pasbar) tersebut.

Ia mengatakan, disebabkan kerusakan jalan terjadi akibat dampak bencana alam, semestinya Pemprov juga bisa menggunakan dana tak terduga yang memang dianggarkan tiap tahunnya di APBD, namun ia menyayangkan hal itu tak dilakukan Pemprov. “Mestinya ada political will dari Pemprov agar dana itu digunakan ke sana,” ucapnya. Ia menambahkan, selain pada titik yang terputus tadi, pada ruas jalan yang sama di empat titik lokasi lainnya juga mengalami terban. Pada titik yang terban tersebut kondisi jalannya sekarang mengecil, jika tak diperbaiki dikhawatirkan lama-lama juga akan bisa terputus. Zulkenedi mengatakan, pihaknya berharap untuk APBD 2024 Pemprov bisa menganggarkan untuk kebutuhan jalan Simpang Empat-Talu- Panti ini. Jangan ditunggu jatuh lebih banyak korban, baru Pemprov turun tangan. (*)