REALITANUSANTARA.COM
Padang -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sumbar, Senin (31/10/2022). Mahasiswa mengkritik tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Mahasiswa ini menilai tiga tahun kepimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin arogan. Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban dan membunyikan serine selama tiga menit sebagai bentuk kekecewaan.
Di lokasi, para mahasiswa dalam aksinya juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan: copot menteri yang arogan, CSR untuk rakyat bukan untuk pejabat, reformasi dikorupsi, bangsa ini mau dibawa kemana, bisnis BUMN di Sumbar akan dibekukan.
Koordinator Daerah BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Sumbar, M Fajri mengatakan, kinerja kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin jauh dari ekspektasi, baik dalam pembangunan, kesejahteraan maupun keadilan. “Bahkan bisa kami katakan banyak rapor merah yang kami berikan. Dalam tiga tahun ini hanya arogan yang kami melihat. Hanya ambisi dan kepentingan yang kami lihat,” ujar Fajri.
Ia mengungkapkan, kepimpinan rezim saat ini bukan demi keadilan, kesejahteraan dan pembangunan rakyat Indonesia. Maka mahasiswa melayangkan rapor merah. “Dasar arogan seperti beberapa dalam 2022 ini aksi mahasiswa tidak pernah tuntutan mahasiswa yang dipenuhi oleh pihak pemerintah. Kami merasa ini bentuk arogansi dari kepimpinan,” tegasnya.
Kemudian, menurut Fajri, terkait masalah Ibu Kota Negara (IKN) yang dipaksakan, padahal APBN belum mampu. Tapi, dari pihak pemerintah ada yang ingin meninggalkan momentum perpisahan di akhir periodenya.
“Jadi, ini bentuk arogansi beliau (Jokowi dan Ma’ruf Amin) dalam memimpin. Masih banyak hal yang menunjukkan arogan, seperti kenaikan BBM. Sudah seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk penolakan,” ucapnya.
Mahasiswa, lanjut Fajri, menilai kenaikan harga BBM merupakan murni kelalaian pemerintah, karena tidak becus mengurus subsidi BBM. Kelalaian ini akhirnya berdampak ke masyarakat.
Ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksi mereka di DPRD Sumbar. Di antaranya revisi RUU KUHP dan omnibus law yang dianggap masih cacat formil dan materil.
Kemudian, masalah IKN serta menuntut reformasi Polri. Mahasiswa menilai cukup banyak permasalahan di internal Polri dan menginginkan reformasi. Selanjutnya, meminta perkuat lembaga KPK. Sebab cukup banyak para koruptor yang berkeliaran. Tuntutan mahasiswa juga termasuk soal kesehatan dan BBM.
Pukul 15.35 WIB perwakilan peserta aksi diterima anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V, Afrizal, S.H., M.H,Gustami Hidayat didampingi Sekwan Raflis,SH,MM serta Kaban Kesbangpol Nazwir, SH,M.Hum, mengatakan pada pengunjuk rasa, akan mempertemukan perwakilan mereka dengan ketua DPRD Sumbar atau pimpinan lainnya, besok Selasa (1/11/2022).
"Silahka perwakilan peserta aksi besok melakukan pertemuan dengan ketua DPRD Sumbar atau pimpinan lainnya, pukul 10.00 WIB dan menyerahkan tuntutan pada pertemuan tersebut," tutur Afrizal di anggukkan Gustami.
Afrizal juga mengatakan, semua aspirasi yang masuk akan diakomodir dengan meneruskan pada pihak-pihak berkompeten, seperti kementrian, DPR-RI dan Presiden, dengan mengirimkan tuntutan melalui email atau pos.
Usai diterima Afrizal pukul 16.25 WIB rangkaian aksi selesai berjalan dengan aman dan tertib, para pengunjung rasa meninggalkan DPRD Sumbar dan berjanji akan kembali lagi, Selasa (1/11/2022). (**)
Post a Comment