REALITANUSANTARA.COM
Padang - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU), mendatangi gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/12/2021). Kedatangan aliansi tersebut untuk menyapaikan penolakan terhadap Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual.
Koordinator lapangan aksi, Dori Rahmad, mengatakan Permendikbud no 30 tahun 2021 dinilai memberikan jalan kepada zina dan seks bebas. MUI, kata dia, juga menilai Permendikbud ini akan melegalkan seks bebas. “Terutama di pasal 5 ayat 2, tanpa ‘persetujuan korban’. Artinya, kalau dengan persetujuan korban, berarti tindakan ini bukan suatu tindakan terlarang,” katanya.
Dory mengatakan bahwa sebagai umat Islam, seks bebas adalah maksiat dan zina yang sangat terlarang. Karena itu, pihaknya secara tegas menolak permendikbud ini karena dinilai memberikan ruang kepada zina dan seks bebas. "Mari lindungi perempuan kita, anak perempuan kita, dari kekerasan dan seks bebas,” tambah dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, yang menyambut kedantangan aliansi tersebut menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan oleh AMPU. “Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut di DPRD, untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam rangka menyikapi persoalan yang disampaikan hari ini,” katanya.
Dia menambahkan, karena persoalan itu menyangkut dengan peraturan menteri, DPRD bisa membawa persoalan itu ke pemerintah pusat. “Dalam hal ini, DPRD bisa menyampaikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah sesuai kewenangan,” sebutnya.
Editor : Deviana
Post a Comment