REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2024–2029 bersama para petani kakao atau kopi coklat di Kecamatan V Koto, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka antara masyarakat dengan pimpinan DPRD. Kehadiran Aprinaldi disambut antusias oleh para petani yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, persoalan, serta harapan terkait pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas kakao yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, para petani mengeluhkan sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbatasan pupuk, minimnya bantuan bibit unggul, persoalan pemasaran hasil panen, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi pendukung. Selain itu, petani juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas serta produktivitas hasil perkebunan kakao.

Aprinaldi mengatakan, kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mendengarkan kebutuhan riil yang dihadapi warga. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Padang Pariaman, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di DPRD agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah maupun penganggaran pada tahun mendatang.

“Kami ingin memastikan suara masyarakat, khususnya para petani, benar-benar sampai dan diperjuangkan. Pertanian merupakan sektor utama yang harus terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Aprinaldi di hadapan peserta reses.

Ia juga mendorong para petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kakao agar mampu bersaing dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk menciptakan pertanian yang maju dan berkelanjutan.

Kegiatan reses tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Warga berharap hasil pertemuan itu dapat ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan V Koto.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan langkah serius dan terukur, terutama dalam penguatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada APBD Tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Doni saat memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama sejumlah instansi strategis di bidang kebencanaan dan infrastruktur, Senin (11/5/2026). Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Bappeda Sumatera Barat, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

Dalam rapat tersebut, Doni menyoroti besarnya kebutuhan anggaran penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Angka itu mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor vital seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana.

Menurutnya, skala kebutuhan anggaran yang sangat besar tidak memungkinkan ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi dan dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat.

“Kita tetap mendorong dukungan pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan kemampuan penganggaran melalui APBD 2027 agar proses rehabilitasi berjalan bertahap dan berkelanjutan,” ujar Doni.

Ia menjelaskan, berbagai usulan rehabilitasi infrastruktur yang masuk saat ini berasal dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Usulan tersebut mencakup kewenangan pemerintah daerah maupun kewenangan provinsi dan pusat, sehingga diperlukan sinkronisasi program antarinstansi agar penanganan tidak berjalan parsial.

Doni menilai koordinasi dengan balai-balai teknis di daerah perlu diperkuat, terutama untuk proyek-proyek yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif menyiapkan seluruh dokumen pendukung agar proses penganggaran dan pelaksanaan proyek dapat segera direalisasikan.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan skema Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendukung percepatan pembangunan kembali infrastruktur pascabencana. Program-program yang dibiayai melalui TKD, kata dia, harus terintegrasi dengan kebutuhan rehabilitasi di daerah agar hasilnya lebih efektif.

“Program melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi. Ini sektor yang paling banyak terdampak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain soal penganggaran, Doni turut meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek prioritas. Kesiapan dokumen teknis dinilai menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah pusat dapat segera dikucurkan.

Menurutnya, banyak program pembangunan tertunda bukan karena minimnya dukungan anggaran, melainkan belum lengkapnya dokumen teknis dan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan bantuan.

Dalam kesempatan itu, Doni juga menyoroti dampak bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur transportasi, tetapi juga mengganggu sektor pertanian dan sumber daya air. Kerusakan jaringan irigasi serta sedimentasi sungai disebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Karena itu, ia mendorong sinergi seluruh sektor dan lembaga agar rehabilitasi pascabencana tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Kita ingin sinergitas seluruh sektor diperkuat supaya penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal dan masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan normal,” tutup Doni.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mulai melakukan kajian awal terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bersama tim tenaga ahli DPRD Sumbar. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) terkait penguatan status dan kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah.

Kajian itu ditandai dengan penyerahan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Minangkabau kepada tenaga ahli DPRD Sumbar untuk dipelajari secara menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari hukum, konstitusi, sejarah, hingga implikasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar memandang penting untuk mengkaji secara komprehensif seluruh substansi dalam usulan DIM sebelum melangkah lebih jauh dalam proses politik maupun konstitusional.

“Kita menindaklanjuti wacana Daerah Istimewa Minangkabau yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan melakukan kajian dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi di Padang, Senin (11/5).

Menurutnya, DPRD Sumbar ingin memastikan bahwa gagasan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat serta sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, pembahasan awal difokuskan pada peluang, tantangan, dan prosedur pengajuan RUU DIM apabila nantinya diusulkan secara resmi.

Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang bertujuan memperkuat identitas budaya dan adat Minangkabau. Namun demikian, seluruh proses harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan regulasi nasional.

“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Dalam proses kajian tersebut, sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar turut dilibatkan, di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft RUU DIM juga didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

Sebelumnya, naskah akademik dan draft RUU DIM diserahkan langsung oleh pengurus BP2DIM kepada Muhidi saat audiensi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar pada Jumat (8/5). Dalam pertemuan itu, BP2DIM menyampaikan harapan agar DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk perjuangan aspirasi masyarakat Minangkabau melalui jalur konstitusional.

BP2DIM juga mendorong perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau sebagai bagian dari upaya memperkuat kekhususan budaya dan adat Minangkabau di tingkat nasional.

Menurut BP2DIM, penguatan status tersebut penting untuk menjaga dan mempertahankan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi dan masyarakat, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang — DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Petani. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026), juga disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa dan Nanda Satria. Turut hadir Sekretaris DPRD Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar yang dipimpin Gubernur Mahyeldi bersama unsur Forkopimda dan kepala OPD.

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,07 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap bergerak positif di tengah tantangan global serta proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas pembangunan daerah.

“Capaian ini menjadi modal strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Muhidi dalam sidang paripurna tersebut.

Pada agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, seluruh fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan penting terkait kondisi infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pemerataan pembangunan, hingga aspek keselamatan transportasi.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti perlunya sinkronisasi pembangunan jalan provinsi dengan proyek strategis nasional. Fraksi ini juga meminta peningkatan alokasi anggaran infrastruktur, terutama untuk membuka akses daerah terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Selain itu, fraksi menekankan pentingnya pengawasan kendaraan ODOL yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan di berbagai daerah.

Fraksi NasDem menilai pengawasan terhadap kendaraan bertonase berlebih masih lemah dan belum maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran disebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Fraksi NasDem juga meminta kejelasan mekanisme penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital di kawasan Sicincin dan sekitarnya.

Sementara itu, Fraksi Golkar menilai persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kondisi jalan, tetapi juga arah kebijakan anggaran yang belum berpihak secara optimal pada pembangunan jalan daerah. Golkar juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Fraksi PKS menegaskan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan harus memperhatikan aspek keselamatan serta mitigasi bencana. PKS juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap ruang milik jalan (Rumija) dan penindakan tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Fraksi Gerindra menyoroti tingginya angka kerusakan jalan di Sumatera Barat dan belum optimalnya kontribusi perusahaan pengguna jalan terhadap pemeliharaan infrastruktur. Fraksi ini mendorong penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta penyusunan skema pembiayaan jangka panjang guna mendukung pembangunan jalan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Fraksi PPP menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata dan kawasan warisan dunia Ombilin Sawahlunto UNESCO Global Geopark atau WTBOS. Fraksi PPP juga meminta pemerintah segera membentuk badan pengelola kawasan tersebut guna mendukung pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan budaya.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Ranperda tentang pendidikan dan perlindungan petani merupakan regulasi strategis yang harus disusun secara selaras dengan kebijakan nasional, kemampuan fiskal daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Mahyeldi, juga menekankan pentingnya penguatan basis data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi kebijakan di lapangan agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara optimal.

Mahyeldi berharap seluruh Ranperda yang tengah dibahas bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih dengan aturan lain, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan terhadap seluruh Ranperda dapat melahirkan kebijakan yang memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan petani, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Lima bulan setelah diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025, kondisi Jembatan Anduriang di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, hingga kini masih belum diperbaiki. Situasi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hj. Endarmy, yang menilai lambannya penanganan infrastruktur itu telah berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat.

Jembatan Anduriang diketahui merupakan akses penghubung utama antara Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak diterjang banjir bandang, jembatan tersebut menjadi jalur vital yang setiap hari digunakan warga untuk bekerja, berdagang, hingga aktivitas pendidikan para pelajar.

Hj. Endarmy menyampaikan keprihatinannya saat meninjau kondisi wilayah terdampak dan mendengar langsung keluhan masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini warga masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai karena jembatan penghubung belum juga dibangun kembali.

“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Jembatan Anduriang merupakan akses utama masyarakat. Sebelum rusak, jalur ini menjadi satu-satunya akses tercepat bagi warga dan pelajar di dua nagari,” ujar Endarmy, Senin (11/5/2026).

Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu menilai penggunaan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat sangat berisiko, terutama ketika debit air sungai meningkat akibat hujan. Arus sungai yang deras dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang setiap hari melintas.

Ia menjelaskan, meskipun terdapat jalur alternatif lain, akses tersebut memerlukan waktu tempuh yang jauh lebih lama dan dinilai tidak efektif bagi aktivitas harian masyarakat.

“Memang ada akses lain, tetapi jaraknya cukup jauh dan memakan waktu lebih lama. Ini tentu menyulitkan masyarakat, terutama untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Endarmy mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di kawasan Kayu Tanam. Ia mendorong pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara agar mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Menurutnya, keberadaan jembatan darurat sangat penting untuk memulihkan aktivitas warga sambil menunggu pembangunan jembatan permanen dilakukan.

Selain pembangunan jembatan darurat, Endarmy juga meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai di sekitar lokasi terdampak banjir bandang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana susulan sekaligus mempercepat proses pemulihan kawasan.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat serta kelancaran pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menanggung dampak pascabencana. Infrastruktur yang rusak harus segera ditangani agar roda ekonomi masyarakat kembali berjalan dan aktivitas pendidikan tidak terganggu,” tegasnya.

Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami kerusakan berat setelah diterjang banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir November 2025. Hingga kini, masyarakat setempat masih menunggu realisasi pembangunan dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya memperkuat peran Bank Nagari sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Penarikan Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari yang berlangsung meriah di Kota Solok, Minggu (10/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Muhidi mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk terus mempererat kolaborasi dengan Bank Nagari sebagai bank milik daerah yang memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Muhidi, semakin besar kepercayaan masyarakat untuk menabung di Bank Nagari, maka semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan daerah, baik dalam bentuk peningkatan perputaran ekonomi maupun dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Dana masyarakat yang disimpan di Bank Nagari pada akhirnya kembali untuk mendukung pembangunan daerah dan memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, semakin banyak masyarakat menabung di Bank Nagari, semakin besar pula manfaat yang dirasakan daerah,” ujar Muhidi.

Ia juga mengapresiasi berbagai langkah dan inovasi yang dilakukan Bank Nagari dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, salah satunya melalui program Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari yang rutin digelar setiap tahun.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan peluang kepada nasabah untuk memperoleh hadiah menarik, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Sumatera Barat.

Muhidi menilai, di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat dan perkembangan digitalisasi layanan keuangan, Bank Nagari harus terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

“Bank Nagari harus terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan mengikuti perkembangan teknologi digital agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Selain itu, Muhidi juga mengimbau seluruh pemerintah daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), agar terus memberikan dukungan nyata terhadap perkembangan Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Minangkabau.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Bank Nagari memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM yang selama ini menjadi salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat.

“Bank Nagari memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Nagari harus terus diperkuat,” tambahnya.

Acara Penarikan Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari tersebut berlangsung semarak dan dipadati ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Selain pengundian hadiah utama, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan dan agenda pelayanan kepada nasabah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, serta Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra.

Turut hadir jajaran direksi Bank Nagari, di antaranya Direktur Keuangan Roni Edrian, Direktur Kredit dan Syariah Hafid Dauli, Direktur Operasional Zilfa Efrizon, Direktur Kepatuhan Sukardi, pimpinan cabang Bank Nagari se-Sumatera Barat, unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta ribuan nasabah Bank Nagari.

Pada pengundian hadiah utama, nasabah Bank Nagari Cabang Solok, Eri Suryatini, berhasil membawa pulang satu unit mobil Toyota Fortuner sebagai hadiah utama dari total hadiah Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari senilai Rp3 miliar.

Sementara itu, hadiah satu unit Mitsubishi Xpander Exceed dimenangkan oleh nasabah Bank Nagari Cabang Simpang Empat, Romatio Naibaho. Adapun nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Rio Rusman, memperoleh hadiah satu unit Honda Brio Satya.

Tak hanya itu, panitia juga membagikan berbagai hadiah lainnya berupa lima paket perjalanan umrah, tiga unit Yamaha NMAX Neo S, 56 unit Honda Vario, serta 10 keping emas masing-masing seberat 2,5 gram.

Menutup sambutannya, Muhidi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemenang undian dan berharap program tersebut semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari.

“Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga Gebyar Hadiah Bank Nagari ini semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menabung dan memperkuat Bank Nagari sebagai bank kebanggaan urang awak,” tutupnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. 

Pada Senin (11/5/2026), jajaran Dinas PUPR Kota Padang bersama tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, Dishub Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lapangan.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menekankan bahwa proyek ini merupakan prioritas untuk meningkatkan kenyamanan akses publik.

Malvi Hendri menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan sinkronisasi antara desain rencana dengan kondisi lahan yang ada saat ini (existing).

"Kebetulan juga bagian dari arahan Pak Wali Kota Fadly Amran terkait dengan peningkatan akses ke lokasi Terminal Anak Air. Nah, kebetulan ini sekarang lagi kita lakukan desain terkait dengan rencana yang ada. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi existing yang ada," ujar Malvi Hendri. 

Rencana teknis yang disiapkan mencakup penambahan lebar jalan secara signifikan. Dia memaparkan bahwa dengan kondisi jalan yang ada sekarang, dibutuhkan penambahan ruang di sisi kiri dan kanan agar kendaraan besar dapat melintas dengan lebih leluasa.

"Mungkin kita coba desain dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tuntaskan. Paling tidak kita mencoba membuka akses kiri-kanan lebih kurang 1 sampai 2 meter kiri-kanan. Dengan kondisi existing sekarang 6 meter, paling tidak dengan buka akses 1-2 meter, paling tidak bisa menambah lebar jalan lebih kurang 9 sampai 10 meter," jelas mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) itu. 

Proyek pelebaran jalan ini sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terkendala pandemi COVID-19. Pemko Padang kini berupaya menjemput bola agar aspirasi masyarakat terkait infrastruktur terminal ini segera terealisasi.

"Koordinasi kita dengan Balai Jalan memang ini pada awalnya dulu di tahun 2019, ini memang sudah ada rencana pembangunan jalan lebar 20 (meter). Tapi karena memang ada kendala COVID beberapa waktu yang lalu, ini tertunda pelaksanaannya. Dan tentu ini kita coba tindaklanjuti lagi, kita jemput kembali supaya akses yang dulunya memang direncanakan jalan 20, lebar 20, ini bisa kita realisasikan," pungkasnya.

Pihaknya berharap dengan rencana penambahan lebar jalan ini, arus transportasi menuju Terminal Anak Air akan semakin lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dukungan dari pihak kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan. (Taufik/Defrianto)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Maigus Nasir secara resmi melepas 10 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Padang untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (8/5/2026), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pelatih, pembina, serta orang tua peserta.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang telah berhasil melewati tahapan seleksi di tingkat Kota Padang. Menurutnya, para peserta yang terpilih merupakan putra-putri terbaik daerah yang memiliki disiplin, semangat nasionalisme, serta dedikasi tinggi untuk mengharumkan nama Kota Padang di tingkat yang lebih tinggi.

Ia menegaskan bahwa seleksi Paskibraka bukan sekadar ajang mencari pengibar bendera, tetapi juga proses pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Karena itu, para peserta diminta untuk menjaga kesehatan, disiplin, serta menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti proses seleksi di tingkat provinsi maupun nasional.

Maigus Nasir juga berharap seluruh peserta mampu membawa nama baik Kota Padang dan menunjukkan kualitas generasi muda daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Ia optimistis, dengan persiapan dan pembinaan yang telah dilakukan, para anggota Paskibraka Kota Padang dapat meraih hasil maksimal.

“Anak-anak kami ini adalah duta Kota Padang. Tunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan semangat juang selama mengikuti seleksi. Pemerintah Kota Padang mendukung penuh perjuangan kalian,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Para peserta yang akan mengikuti seleksi tampak antusias dan siap menjalani tahapan berikutnya. Selain menjadi kebanggaan keluarga, keberangkatan mereka juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa dan daerah.

Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menjaring calon pengibar bendera terbaik yang nantinya akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.

Editor : Ayu