REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang berkembang di Masjid Al Furqan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (5/3/2026). Menurutnya, keberadaan masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga telah berkembang sebagai pusat aktivitas sosial yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

Ia menilai, peran masjid dalam kehidupan masyarakat sangat penting, terutama ketika pengurus dan jamaah mampu menjadikannya sebagai ruang untuk memperkuat kebersamaan serta kepedulian sosial. Masjid Al Furqan dinilai telah berhasil menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar.

Menurutnya, berbagai aktivitas yang berjalan di masjid tersebut menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan umat. Selain kegiatan ibadah rutin, masjid juga aktif melaksanakan kegiatan sosial seperti kongsi kematian, majelis taklim, majelis yasin, serta berbagai aktivitas yang memperkuat hubungan sosial antarwarga.

Ia menyebut, kegiatan seperti ini perlu terus dipertahankan dan dikembangkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan masjid yang aktif dalam kegiatan sosial dinilai mampu mempererat silaturahmi sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dan mendukung.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat membuka peluang kerja sama dengan masyarakat dan pengurus masjid. Salah satu bentuknya melalui kegiatan reses anggota dewan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.

Menurutnya, reses menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk menyerap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya. Melalui forum tersebut, berbagai usulan pembangunan maupun program pemberdayaan dapat disampaikan secara terbuka.

Selain itu, ia menegaskan bahwa salah satu fokus program yang terus didorong adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengajak masyarakat, baik kaum bapak, ibu rumah tangga, maupun generasi muda yang memiliki usaha kecil untuk mulai membentuk kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah.

Menurutnya, pembentukan kelompok usaha akan memudahkan proses pendampingan serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Dengan cara tersebut, usaha kecil yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat berkembang secara bertahap.

Ia juga menekankan bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga berupaya membangun pola pikir masyarakat agar lebih produktif dan mandiri. Perubahan cara berpikir dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki semangat untuk berusaha harus didorong agar mau bekerja dan berusaha. Sementara bagi mereka yang sudah memiliki usaha, perlu diberikan motivasi dan pembinaan agar mampu mengelola usahanya dengan lebih baik sehingga dapat berkembang dan naik kelas.

Dalam suasana bulan suci Ramadan, ia juga mengingatkan pentingnya mengambil hikmah dari turunnya Al-Qur’an yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an, menurutnya, harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam membangun kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat untuk saling membantu.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD siap menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pengurus masjid, dan masyarakat, diharapkan berbagai program sosial dan ekonomi dapat terus berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga sekitar.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerahkan 15 mushaf Al-Qur’an kepada anak-anak yang meraih juara dalam berbagai perlombaan Ramadan yang diselenggarakan di Masjid Al Furqan, Kamis (5/3/2026).

Penyerahan Al-Qur’an tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda melalui aktivitas keagamaan di lingkungan masjid. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong anak-anak dan remaja untuk semakin mencintai Al-Qur’an serta aktif mengikuti kegiatan positif selama bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menyampaikan motivasi kepada para peserta lomba, pengurus masjid, dan masyarakat yang hadir. Ia menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan di masa depan dengan berpegang pada empat prinsip utama.

Menurutnya, kunci pertama adalah menuntut ilmu sebanyak mungkin. Ia menegaskan bahwa ilmu merupakan dasar utama bagi seseorang untuk memahami kehidupan dan menentukan langkah yang tepat dalam menjalani masa depan.

“Ilmu adalah bekal utama dalam kehidupan. Tanpa ilmu, seseorang akan kesulitan menentukan arah dan mengambil keputusan yang benar,” ujar Muhidi.

Ia juga mengingatkan bahwa ilmu tidak akan diperoleh tanpa usaha dan kesungguhan. Karena itu, anak-anak diminta untuk rajin belajar, disiplin, serta memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah.

Muhidi mencontohkan bagaimana para ulama pada masa lalu harus menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu dari para guru. Kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, di mana akses pendidikan sudah jauh lebih mudah dengan berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

“Dulu para ulama rela berjalan ratusan kilometer untuk menuntut ilmu. Sekarang kita jauh lebih beruntung karena akses pendidikan semakin terbuka dan bahkan banyak yang difasilitasi secara gratis,” jelasnya.

Selain ilmu pengetahuan, Muhidi menyebutkan bahwa keterampilan atau skill menjadi faktor penting kedua dalam meraih kesuksesan. Menurutnya, keterampilan dapat menjadi modal bagi seseorang untuk bekerja maupun membuka usaha secara mandiri.

Ia mencontohkan lulusan sekolah kejuruan yang telah memiliki kemampuan praktis di bidang tertentu, seperti membuat produk makanan atau kerajinan. Dengan bekal tersebut, para lulusan bahkan dapat langsung memulai usaha setelah menyelesaikan pendidikan.

“Skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jika seseorang memiliki keterampilan, maka peluang untuk berkembang dan sukses akan semakin besar,” katanya.

Prinsip ketiga yang disampaikan Muhidi adalah kesungguhan dan kerja keras. Ia mengisahkan pengalaman masa kecilnya yang telah terbiasa membantu orang tua bekerja sejak masih duduk di bangku sekolah.

Ia mengaku sejak kecil telah membantu pekerjaan orang tua, mulai dari bekerja di sawah hingga membantu pekerjaan pertukangan milik ayahnya. Bahkan ketika masih berstatus pelajar, ia juga pernah bekerja di pabrik karet.

Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan nilai penting tentang kerja keras dan ketekunan dalam menjalani kehidupan.

Muhidi juga mengutip pepatah Minangkabau yang sarat makna tentang perjuangan, yakni “barakik-rakik ka hulu, baranang-ranang ka tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.” Pepatah tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan sering kali diraih melalui proses panjang yang penuh usaha.

Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga berupaya mendorong pemberdayaan generasi muda melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan, termasuk program pelatihan hilirisasi di sektor pertanian bagi para lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.

Melalui program tersebut, peserta diberikan pelatihan intensif selama beberapa hari dan selanjutnya didorong untuk memulai usaha dengan dukungan modal usaha agar dapat mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, kunci terakhir yang ditekankan Muhidi adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ia mengingatkan bahwa nilai keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

“Dalam kondisi apa pun, kita harus berusaha menjadi orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Itulah salah satu nilai penting dalam kehidupan,” tuturnya.

Muhidi berharap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Al Furqan dapat terus berkembang dan menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda. Ia menilai masjid memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan pendidikan moral bagi anak-anak dan remaja.

“Masjid harus menjadi tempat yang melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan memiliki masa depan yang kuat,” pungkasnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar — Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi di muka umum. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun demikian, kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara santun, bermartabat, serta tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas.

Semangat demokrasi yang berimbang antara kebebasan dan tanggung jawab tersebut terlihat dalam dialog terbuka antara Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Solihin, dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang. Dialog tersebut berlangsung di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Rabu (4/3/2026) sore.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Sumbar menerima langsung kedatangan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Pertemuan berlangsung secara terbuka dengan suasana yang kondusif. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah pandangan, termasuk terkait tuntutan reformasi di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Wakapolda bersama jajaran kepolisian mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan sikap terbuka. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi antara aparat kepolisian dan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam dinamika demokrasi.

Selama kegiatan berlangsung, sejumlah personel kepolisian juga tampak berjaga di sekitar lokasi. Kehadiran aparat tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat lainnya.

Di Sumatera Barat sendiri, praktik demokrasi yang sehat dan beradab tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Salah satu falsafah utama yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa adat istiadat harus berlandaskan pada ajaran agama.

Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap perbedaan pandangan, termasuk dalam konteks kehidupan sosial dan politik, sebaiknya disampaikan melalui cara-cara yang santun dan beretika. Dialog menjadi salah satu jalan terbaik untuk menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga tradisi dialog yang beradab dalam menyampaikan pendapat. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib, damai, dan konstruktif diyakini dapat memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut harus tetap mengedepankan sikap tanggung jawab.

Ia menjelaskan bahwa Polda Sumbar menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Polda Sumbar menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap santun, tertib, serta menghormati hak orang lain, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan bermartabat,” ujar Susmelawati.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sumatera Barat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama di tengah dinamika kehidupan demokrasi yang semakin berkembang.

Menurutnya, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mengajarkan masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi adab, etika, serta sikap saling menghormati dalam menyampaikan pendapat.

“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun perbedaan tersebut sebaiknya disampaikan melalui cara yang baik, dialogis, dan tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak persatuan,” tambahnya.

Melalui pendekatan yang dialogis dan humanis antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan ruang demokrasi di Sumatera Barat dapat terus terjaga dalam suasana yang kondusif. Aspirasi masyarakat pun dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu, semangat dialog yang santun dan bermartabat juga diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, persatuan, serta keharmonisan sosial yang selama ini menjadi bagian dari jati diri masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi ruang kebebasan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan menjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat.

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta, 6 Maret 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pelindungan anak di ruang digital sekaligus mengatur tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan pengguna anak di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penerbitan aturan turunan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa negara perlu mengambil langkah konkret agar anak-anak Indonesia tidak terpapar berbagai risiko yang semakin berkembang di internet.

Menurut Meutya, salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pembatasan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini menyasar sejumlah layanan digital yang memiliki potensi paparan konten berbahaya atau interaksi yang belum sepenuhnya aman bagi anak.

“Hari ini kami menerbitkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta.

Ia juga mengakui bahwa kebijakan tersebut kemungkinan akan menimbulkan penyesuaian bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan orang tua yang telah terbiasa menggunakan berbagai platform digital. Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang perlu diambil demi keselamatan anak di dunia maya.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal implementasi. Namun pemerintah meyakini bahwa langkah ini penting untuk memastikan ruang digital yang lebih aman serta melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di internet,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa anak-anak saat ini menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital. Beberapa di antaranya adalah paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), hingga berbagai bentuk penipuan digital yang semakin marak terjadi.

Ia menambahkan bahwa melalui kebijakan ini pemerintah ingin memberikan dukungan kepada para orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Selama ini, banyak orang tua yang merasa harus menghadapi sendiri tantangan besar dalam mengontrol penggunaan teknologi oleh anak-anak.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata di internet. Pemerintah hadir agar para orang tua tidak harus berjuang sendiri menghadapi kekuatan algoritma dan berbagai risiko digital,” jelasnya.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital. Proses penerapan akan dimulai pada 28 Maret 2026, di mana akun pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan atau dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahap awal, kebijakan ini difokuskan pada sejumlah platform digital populer yang banyak digunakan anak-anak dan remaja. Platform yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi antara lain:

YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, Roblox.

Pemerintah menilai platform-platform tersebut memiliki tingkat interaksi yang tinggi serta potensi paparan konten yang tidak selalu sesuai bagi anak-anak jika tidak disertai pengawasan yang memadai.

Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil langkah progresif dalam melindungi anak di era digital. Menurutnya, Indonesia termasuk di antara negara non-Barat yang secara tegas menetapkan regulasi khusus untuk membatasi akses anak pada platform digital tertentu.

“Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Tujuannya agar anak-anak kita dapat tumbuh secara sehat di tengah perkembangan teknologi,” ungkapnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi ekosistem yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu memastikan bahwa transformasi digital nasional berjalan seiring dengan upaya pelindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang mencatat dua capaian penting dalam momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Perusahaan milik Pemerintah Kota Padang tersebut berhasil memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekaligus meresmikan layanan Call Center 1500030 guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Penyerahan sertifikat halal serta peresmian call center tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) di kantor pusat Perumda AM Kota Padang. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), Fadly Amran, bersama jajaran direksi dan dewan pengawas Perumda AM Padang.

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa Perumda AM Padang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pertama di wilayah Sumatera yang berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk air minumnya.

Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin kualitas produk air minum yang disalurkan kepada pelanggan.

“Saat ini Perumda AM Padang menjadi satu-satunya PDAM di Sumatera yang telah memperoleh sertifikat halal. Ini merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan mutu produk sekaligus pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, proses untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut tidak berlangsung singkat. Pihak BPJPH melakukan serangkaian pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap sumber air yang digunakan perusahaan. Sedikitnya terdapat 15 sumber air yang diperiksa untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Selain capaian tersebut, Perumda AM Padang juga memperkuat sistem pelayanan pelanggan dengan menghadirkan Call Center 1500030. Layanan ini disiapkan untuk menampung berbagai keluhan, laporan, maupun informasi dari pelanggan selama jam operasional kerja.

Hendra menyebutkan, perkembangan teknologi juga memengaruhi pola pembayaran pelanggan. Saat ini sekitar 80 persen pelanggan Perumda AM Padang telah memanfaatkan layanan pembayaran secara digital melalui e-commerce maupun perbankan online.

“Sekitar 80 persen pelanggan sudah melakukan pembayaran melalui platform digital dan perbankan. Hanya sekitar 20 persen yang masih datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat pasca bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun layanan distribusi air telah kembali normal hingga mencapai sekitar 99,9 persen, Perumda AM Padang tetap menyediakan suplai air bersih menggunakan mobil tangki bagi wilayah yang membutuhkan.

Suplai air tangki tersebut diambil dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan dan IPA Sikayan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Kepala BPJPH wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Ikrar Abdi, memberikan apresiasi atas keberhasilan Perumda AM Padang memperoleh sertifikat halal. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi berbagai pelaku usaha lainnya, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Padang kini memiliki produk air minum yang telah bersertifikat halal. Ini menjadi contoh positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin sadar pentingnya sertifikasi halal,” ujar Ikrar.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, juga menyampaikan apresiasi atas dua pencapaian tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal dan kehadiran call center merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perumda AM Padang kepada masyarakat.

Ia menilai keberadaan sertifikat halal juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung posisi Kota Padang sebagai salah satu kota gastronomi di Indonesia.

“Sertifikasi halal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan memperkuat identitas Padang sebagai kota gastronomi,” kata Fadly.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perumda AM Padang terus meningkat. Oleh karena itu, seluruh jajaran direksi, dewan pengawas, hingga karyawan diharapkan terus menjaga kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Dengan diraihnya sertifikat halal serta hadirnya layanan Call Center 1500030, Perumda AM Padang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perumda Air Minum Kota Padang bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 300 paket bantuan Ramadhan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Padang. Bantuan tersebut didistribusikan selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Maret 2026, di tiga wilayah yakni Batu Busuak, Tabiang Banda Gadang, dan Kuranji.

Program bantuan ini difokuskan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadhan.

Setiap paket bantuan yang diberikan berisi berbagai kebutuhan pokok, seperti bahan pangan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama menjalankan ibadah puasa. Melalui program ini, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat merasakan kebahagiaan dan terbantu secara ekonomi di tengah kondisi pascabencana.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tabiang Banda Gadang disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat setempat. Perwakilan Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Rini Yuwira, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi warga, khususnya mereka yang masih berupaya bangkit setelah terdampak banjir.

“Kami sangat berterima kasih kepada IZI dan Perumda Air Minum Kota Padang atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat kami. Banyak warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, sehingga bantuan ini sangat membantu kebutuhan mereka selama Ramadhan. Semoga menjadi amal jariyah bagi para donatur,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Lurah Kuranji, Syafrizal. Ia mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga zakat dan perusahaan daerah seperti ini sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada IZI dan Perumda Air Minum Kota Padang. Bantuan ini tentu sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan,” ungkapnya.

Salah seorang penerima bantuan di Batu Busuak, Brahma Aditya Putra, turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para donatur dan pihak yang telah menyalurkan bantuan tersebut.

“Terima kasih kepada Perumda Air Minum Kota Padang dan IZI atas bantuan paket Ramadhan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan para donatur,” tuturnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Emidawati, Ketua RT 01 Batu Busuak. Ia menilai bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Semoga para donatur yang telah berbagi diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang IZI Sumatera Barat, Abdul Ghofur, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara lembaga zakat dan Unit Pengumpul Zakat dalam menyalurkan amanah para donatur kepada masyarakat yang berhak menerima.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

“Alhamdulillah, melalui kerja sama ini kami dapat menyalurkan amanah dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini membawa kebahagiaan bagi penerima manfaat dan menjadi ladang pahala bagi para donatur,” ujarnya.

Dengan tersalurkannya 300 paket bantuan Ramadhan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Editor : Ayu

REALITA NUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baiturahmah Lubuk Pasing, Kampung Lubuk Pasing, Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/3/2026) malam.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung berbagai aspirasi warga terkait pembangunan daerah.

Dalam kunjungan itu, Doni hadir bersama rombongan yang turut didampingi Staf Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Razif. Turut hadir pula Wali Nagari Talaok Ilwardi, tokoh masyarakat, alim ulama, serta para pemuda yang mengikuti rangkaian kegiatan di masjid tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Doni yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya terkait akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kita ingin seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati listrik. Akses energi ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pendidikan, ekonomi, dan berbagai aktivitas sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi infrastruktur, energi, sumber daya air, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan, pihaknya terus mendorong agar program pemerataan listrik dapat direalisasikan secara bertahap di seluruh wilayah.

Doni menilai, tersedianya listrik secara merata akan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah.

Sementara itu, Wali Nagari Talaok Ilwardi menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta perhatian yang diberikan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat di Nagari Talaok.

Ia berharap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan listrik, dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat, terutama terkait pemerataan listrik dan pembangunan lainnya, dapat segera diwujudkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Doni Harsiva Yandra juga menyerahkan bantuan sebesar Rp30 juta untuk mendukung kelanjutan pembangunan Masjid Baiturahmah. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat itu diserahkan secara simbolis kepada pengurus masjid.

Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid, Refri, didampingi tokoh masyarakat Akhiyen Nuardi serta Wali Nagari Talaok.

Melalui kegiatan Safari Ramadan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin erat, sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam merawat identitas budaya Minangkabau melalui jalur pendidikan formal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, mendampingi Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, secara resmi meluncurkan program Silek Tradisi Minangkabau sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.

Peluncuran program yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat itu berlangsung khidmat dan penuh semangat kebudayaan. Ribuan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti kegiatan ini secara daring, bersama jajaran pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) serta komunitas dan para tuo silek dari seluruh penjuru ranah Minang.

Dalam penjelasannya, Habibul Fuadi mengungkapkan bahwa kebijakan ekstrakurikuler wajib silek tradisi sejatinya telah mulai diterapkan sejak awal tahun ajaran Juli 2025. Namun, pada tahap awal, implementasinya belum memiliki standar baku yang seragam di seluruh satuan pendidikan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar kini telah menyusun dan menerbitkan modul pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan seragam sebagai pedoman resmi bagi sekolah.

Menurutnya, kehadiran modul tersebut menjadi tonggak penting agar pelaksanaan silek tradisi tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar terintegrasi dalam sistem pendidikan karakter. Dengan pendekatan yang terstandarisasi, setiap sekolah diharapkan mampu menyelenggarakan pembelajaran silek secara profesional, terarah, dan tetap berpijak pada nilai-nilai asli Minangkabau.

Lebih jauh, Habibul menegaskan bahwa silek tradisi bukan hanya tentang teknik bela diri atau keterampilan fisik semata. Di dalamnya terkandung nilai adab, etika, kedisiplinan, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap guru dan sesama. Filosofi tersebut selaras dengan prinsip adat Minangkabau yang terkenal, yakni adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah—sebuah konsepsi yang memadukan norma adat dengan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi silek tradisi di sekolah diproyeksikan sebagai instrumen pembentukan karakter pelajar yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Program ini juga diintegrasikan dengan kegiatan wajib lain seperti tahfiz Al-Qur’an, wirid kolaborasi, dan pramuka, sehingga membentuk ekosistem pendidikan yang menyatukan budaya lokal, nilai keagamaan, dan penguatan kebangsaan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Ia menilai bahwa silek tradisi merupakan warisan budaya yang memiliki dimensi historis dan filosofis yang mendalam, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui pendidikan formal agar tidak tergerus arus modernisasi.

Menurutnya, silek mengajarkan lebih dari sekadar gerak dan teknik pertahanan diri. Ia merupakan cerminan etika sosial, tata krama, serta kearifan lokal yang membentuk identitas masyarakat Minangkabau. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya, melainkan tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Kegiatan peluncuran tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pengurus IPSI provinsi serta kabupaten/kota, hingga para tuo silek yang menjadi penjaga tradisi turun-temurun.

Peluncuran ekstrakurikuler wajib silek tradisi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis dalam membangun generasi Sumatera Barat yang beridentitas kuat, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya Minangkabau.

Editor : Ayu