REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pengelolaan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset, DPRD menemukan sedikitnya 22 aset daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau berstatus bermasalah, dengan total nilai tercatat mencapai Rp79,02 miliar.

Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kekayaan daerah. Mulai dari aset yang terbengkalai, penguasaan lahan oleh pihak lain, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, hingga bangunan yang mengalami kerusakan berat dan proyek pembangunan yang belum diselesaikan.

Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah. Sebab, aset yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian daerah, tetapi juga menyebabkan hilangnya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan tersebut disampaikan Ketua Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pembahasan Pansus, dari total aset senilai Rp79,02 miliar tersebut, sebesar Rp54,52 miliar merupakan aset kategori tidak produktif atau idle. Sementara itu, aset yang masuk kategori bermasalah mencapai Rp24,50 miliar.

Pansus menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan administrasi dan pencatatan inventaris semata. Diperlukan penyelesaian secara menyeluruh, terutama menyangkut kepastian status hukum, pengamanan fisik aset, penertiban penguasaan lahan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sejumlah aset milik Pemprov Sumbar yang menjadi perhatian Pansus tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Kota Bukittinggi, kolam air tawar di kawasan Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.

Selain itu, persoalan juga ditemukan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 unit rumah yang sebelumnya merupakan rumah dinas Golongan III diketahui telah bersertifikat atas nama masing-masing penghuni.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan kesesuaian proses administrasi dan status kepemilikan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan lainnya terdapat pada aset bekas Dinas Pertanian yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Aset tersebut masih menghadapi kendala dokumen kepemilikan serta penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Pansus memandang persoalan semacam ini harus segera dituntaskan melalui inventarisasi ulang, pemeriksaan dokumen hukum, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Penanganan yang lambat dikhawatirkan semakin memperumit proses penyelesaian aset, terutama apabila menyangkut penguasaan fisik oleh pihak lain dan belum adanya kepastian administrasi kepemilikan.

Tidak hanya persoalan aset tanah dan bangunan, Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar juga menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).

Kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016.

Namun, hingga November 2026, atau hampir sepuluh tahun sejak keputusan tersebut ditetapkan, proses likuidasi keduanya belum juga diselesaikan.

Mandeknya proses likuidasi ini menjadi perhatian DPRD karena menyangkut kejelasan penyelesaian kewajiban perusahaan, pertanggungjawaban keuangan, serta kepastian status aset yang masih berkaitan dengan kedua badan usaha tersebut.

Pansus menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan likuidasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain ATS dan DSJ, DPRD Sumbar turut menyoroti persoalan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tanah seluas 108 hektare yang berkaitan dengan penyertaan modal tersebut.

Hingga kini, masih diperlukan kejelasan menyangkut status hukum aset, komposisi kepemilikan saham, kewajiban masing-masing pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Menurut Pansus, ketidakjelasan berbagai aspek tersebut harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan keuangan daerah di kemudian hari.

Atas berbagai temuan tersebut, Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Gubernur Sumatera Barat.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus yang menangani pengelolaan aset daerah.

Alternatif lainnya, pemerintah provinsi diminta mengoptimalkan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau membentuk perusahaan perseroan daerah (Perseroda) khusus pengelolaan aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi kekayaan daerah.

Pansus juga merekomendasikan agar Pemprov Sumbar segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah yang berada langsung di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tim tersebut diharapkan memiliki tugas, target, dan tahapan kerja yang jelas, terukur, serta didukung alokasi anggaran yang memadai.

Dengan adanya tim terpadu, penyelesaian aset tidak lagi berjalan secara parsial di masing-masing organisasi perangkat daerah, melainkan dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih terstruktur.

Untuk memastikan rekomendasi berjalan efektif, Pemprov Sumbar juga diminta menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut kepada DPRD setiap empat bulan.

Sementara itu, khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus guna melakukan pendalaman dan mendorong penyelesaian secara menyeluruh.

Seluruh rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra.

Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan persoalan strategis yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah provinsi.

Menurutnya, aset pemerintah bukan sekadar barang inventaris yang dicatat dalam laporan keuangan, melainkan kekayaan daerah yang harus dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal.

Aset yang selama ini belum produktif seharusnya dapat dikelola sehingga memberikan manfaat ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Karena itu, Muhidi menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disepakati bersama.

DPRD Sumbar, katanya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti sebatas laporan administratif maupun dokumen formal.

Pengamanan aset, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Wagub Vasko Sampaikan Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain membahas rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset, Rapat Paripurna DPRD Sumbar juga mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nota penjelasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.

Dalam pemaparannya, Vasko menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional.

Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Selain mengikuti perkembangan regulasi nasional, perubahan Perda juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya.

Penyempurnaan regulasi diperlukan agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan dalam Ranperda tersebut.

Pertama, penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan agar selaras dengan regulasi terbaru.

Kedua, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan sehingga penganggaran dapat dilakukan secara lebih jelas dan terstruktur.

Ketiga, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah sebagai bagian dari penyempurnaan mekanisme pembiayaan daerah.

Keempat, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kelima, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah agar lebih efektif dan mudah dipahami.

Keenam, penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk mekanisme yang berkaitan dengan kondisi darurat bencana.

Menanggapi penyampaian nota penjelasan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa pembahasan Ranperda perubahan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat dan mendalam.

Menurutnya, regulasi yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga keberlanjutan kemampuan fiskal daerah.

Prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi landasan utama dalam pembahasan.

Hal ini penting agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian, setiap kebijakan penganggaran dan pembiayaan dapat dilaksanakan secara terukur serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Sumbar juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Masa Persidangan Pertama.

Jadwal reses yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.

Reses merupakan salah satu agenda penting anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi masyarakat, serta menghimpun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Melalui kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Persetujuan rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset, penyampaian Nota Penjelasan Ranperda perubahan pengelolaan keuangan daerah, serta penyesuaian jadwal reses menjadi tiga agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar kali ini.

Temuan 22 aset bermasalah dan tidak produktif senilai Rp79,02 miliar menjadi pengingat bahwa pengelolaan kekayaan daerah membutuhkan sistem pengawasan dan penanganan yang lebih serius.

Begitu pula dengan persoalan likuidasi dua BUMD yang belum selesai hampir satu dekade serta ketidakjelasan penyertaan modal pada sejumlah perusahaan daerah.

DPRD Sumbar berharap seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui langkah nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembenahan pengelolaan aset dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah harus berjalan beriringan. Keduanya merupakan fondasi penting untuk menjaga kekayaan daerah, memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan PAD, serta memastikan setiap sumber daya milik pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, aset daerah yang selama ini belum produktif diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Sumatera Barat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, pelaku IKM dituntut tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memiliki identitas usaha yang kuat, legalitas yang jelas, serta perlindungan hukum terhadap merek produknya.

Komitmen untuk memperkuat sektor tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Angkatan I yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, pada 4–5 November 2026 di Hotel Kawana Padang.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE., M.Ak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar produk lokal semakin memiliki daya saing, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Disperindag Sumbar menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Irwan Zuldani, SE., MM., sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi bertajuk “Peran Pemerintah dalam Penguatan Daya Saing Produk UKM.”

Dalam pemaparannya, Irwan Zuldani menegaskan bahwa pengembangan usaha kecil dan menengah tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian bantuan modal. Lebih dari itu, diperlukan strategi pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu tumbuh, berkembang, serta mandiri menghadapi berbagai tantangan dunia usaha.

Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku IKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pengembangan produk, kemudahan legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pembukaan akses pemasaran yang lebih luas.

Ia menilai, berbagai produk lokal Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas, inovasi, pengemasan, strategi pemasaran, serta penguatan identitas merek.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Irwan Zuldani adalah masih pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku IKM terhadap perlindungan merek produk.

Menurutnya, merek tidak sekadar menjadi nama atau tanda pengenal suatu produk. Merek merupakan identitas sekaligus aset ekonomi yang mempunyai nilai strategis dalam membangun kepercayaan konsumen, membedakan produk dari pesaing, serta memperkuat posisi usaha di tengah persaingan pasar.

Produk yang memiliki kualitas baik perlu didukung dengan identitas merek yang jelas dan terlindungi secara hukum. Dengan demikian, pelaku usaha mempunyai fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnisnya dan memperluas jangkauan pemasaran.

Pendaftaran merek juga menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap identitas produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pelaku usaha harus mulai memahami bahwa merek merupakan aset penting. Produk yang berkualitas perlu didukung identitas yang kuat dan perlindungan hukum agar mampu berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas," demikian substansi pesan yang disampaikan Irwan dalam kegiatan tersebut.

Ia juga mendorong agar pelaku IKM tidak lagi memandang pendaftaran merek sebagai sesuatu yang rumit atau sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, perlindungan merek harus dipahami sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun dan mengembangkan usaha.

Dengan memiliki merek yang terdaftar, pelaku usaha diharapkan semakin percaya diri dalam memasarkan produknya, membangun reputasi bisnis, serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra usaha.

Lebih lanjut, Irwan Zuldani menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat sektor industri kecil dan menengah.

Menurutnya, pengembangan IKM tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan pengetahuan, permodalan, teknologi produksi, legalitas, hingga pemasaran, dapat ditangani secara terarah.

Pemerintah daerah diharapkan terus menghadirkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Sementara itu, lembaga legislatif memiliki peran dalam mendorong kebijakan dan penganggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor IKM.

Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, berani berinovasi, menjaga kualitas produk, serta mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Irwan berharap, melalui kolaborasi yang kuat, IKM di Sumatera Barat dapat berkembang menjadi sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan Bimtek dan Fasilitasi Pendaftaran Merek IKM ini merupakan salah satu bentuk konkret perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pengembangan industri lokal.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan merek, sekaligus mendapatkan pendampingan dalam proses pendaftaran merek produk.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan profesionalitas dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dengan demikian, pelaku IKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga mampu membangun usaha dengan tata kelola yang lebih baik, memiliki identitas produk yang jelas, serta memenuhi aspek perlindungan hukum.

Program Bimtek dan fasilitasi pendaftaran merek tersebut dilaksanakan dalam dua angkatan.

Angkatan I berlangsung pada 4–5 November 2026, sedangkan Angkatan II dijadwalkan pada 6–7 November 2026. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Hotel Kawana Padang, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Program pembinaan dan fasilitasi pendaftaran merek ini diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat struktur industri daerah sekaligus mendorong transformasi IKM Sumatera Barat menjadi sektor usaha yang lebih modern, inovatif, dan kompetitif.

Sumatera Barat memiliki beragam produk potensial yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan, mulai dari produk makanan dan olahan pangan, kerajinan, fesyen, hingga berbagai produk berbasis potensi lokal.

Namun, untuk mampu bersaing di pasar yang lebih luas, produk-produk tersebut harus didukung standar kualitas yang konsisten, kemasan menarik, merek yang kuat, legalitas usaha, serta strategi pemasaran yang tepat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku IKM yang memahami pentingnya membangun merek sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha jangka panjang.

Dorongan yang disampaikan Anggota DPRD Sumbar Irwan Zuldani tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan industri lokal membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang berkesinambungan serta kesiapan pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

Dengan penguatan perlindungan merek, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pemasaran, IKM Sumatera Barat diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi persaingan pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional.

Produk lokal harus mampu naik kelas. Bukan hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga memiliki identitas, kualitas, dan daya saing yang dapat dibanggakan di tingkat nasional maupun global.

Saya juga bisa menyusun berita ini menjadi versi headline media nasional yang lebih tajam dan profesional, dengan penekanan pada peran Irwan Zuldani dalam mendorong kemajuan ekonomi kerakyatan Sumatera Barat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong para siswa untuk mengenali dan memetakan potensi diri sejak dini sebagai langkah penting dalam menentukan arah pendidikan, mengembangkan kompetensi, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Menurut Muhidi, pemahaman terhadap minat, bakat, dan kemampuan pribadi menjadi modal utama bagi generasi muda dalam menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan tujuan hidup dan kebutuhan dunia kerja. Dengan mengenali potensi diri sejak bangku sekolah, siswa diharapkan mampu merancang masa depan secara lebih terarah dan tidak sekadar mengikuti pilihan orang lain.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat membuka kegiatan Pelatihan Literasi Tingkat SMA yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (3/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti hampir 100 peserta yang berasal dari sejumlah sekolah menengah atas di Kota Padang.

Dalam kesempatan itu, Muhidi menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan dan persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Muhidi menjelaskan, salah satu langkah penting untuk meraih kesuksesan adalah memahami kemampuan diri sendiri sebelum mengambil keputusan, terutama dalam menentukan jalur pendidikan dan bidang keahlian yang akan ditekuni.

Menurutnya, setiap siswa memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Karena itu, proses pendidikan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia menilai, kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja atau link and match perlu menjadi perhatian sejak dini. Hal tersebut penting agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang akan dimasuki maupun kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Muhidi mengingatkan bahwa keputusan memilih pendidikan tidak seharusnya dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Siswa perlu memahami kelebihan dan kekurangan diri, mengenali bidang yang diminati, serta mencari informasi mengenai peluang pendidikan dan pekerjaan pada masa mendatang.

Dengan demikian, proses belajar tidak hanya dijalani sebagai kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi menjadi bagian dari upaya mempersiapkan masa depan.

"Karena itu, penting bagi setiap siswa untuk mengenali potensi diri. Jangan sampai kita memilih sesuatu tanpa mengetahui kemampuan dan minat yang dimiliki. Kenali diri sendiri agar apa yang dipelajari sejalan dengan tujuan masa depan," ujar Muhidi.

Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pemetaan potensi diri perlu dilakukan oleh seluruh siswa, baik yang menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun sekolah menengah atas (SMA).

Bagi siswa SMK, pengenalan terhadap karakteristik dunia kerja perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran sejak awal. Siswa harus memahami bidang keahlian yang dipelajari, peluang kerja yang tersedia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Dengan pemahaman tersebut, peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin digeluti setelah lulus.

Sementara itu, siswa SMA juga perlu mulai merencanakan langkah setelah menyelesaikan pendidikan. Pilihan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun mempersiapkan diri memasuki dunia kerja harus dipertimbangkan berdasarkan minat, kemampuan, dan tujuan masing-masing.

Perencanaan sejak dini dinilai dapat membantu siswa menentukan prioritas belajar, memilih bidang pendidikan yang sesuai, serta memanfaatkan kesempatan pengembangan diri secara lebih efektif.

Muhidi berharap para siswa tidak hanya berfokus pada kelulusan, tetapi juga memiliki gambaran yang jelas mengenai arah pendidikan dan karier yang ingin dicapai.

Menurutnya, generasi muda perlu dibekali kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana agar mampu menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.

Selain menekankan pentingnya mengenali potensi diri, Muhidi juga mengingatkan para siswa agar membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ia menilai, literasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat memperluas wawasan, memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Menurut Muhidi, kemampuan literasi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, serta menggunakan informasi secara tepat dalam mengambil keputusan.

Oleh karena itu, budaya membaca perlu ditanamkan secara konsisten sejak usia sekolah, baik melalui pembelajaran di kelas maupun kebiasaan belajar secara mandiri.

Muhidi mendorong para siswa agar meluangkan waktu setidaknya 15 menit setiap hari untuk membaca buku, khususnya bacaan yang dapat menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan.

Ia menilai, kebiasaan sederhana tersebut akan memberikan manfaat apabila dilakukan secara rutin. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, semakin besar pula kesempatan siswa untuk mengembangkan cara berpikir, memahami persoalan, dan meningkatkan kemampuan diri.

"Ingin sukses, tumbuhkan minat baca. Paksakan diri membaca minimal 15 menit setiap hari, terutama buku-buku yang bisa menambah ilmu dan wawasan. Jadikan membaca sebagai kebiasaan," pesannya.

Muhidi juga berharap pelatihan literasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat membaca di kalangan pelajar. Dengan meningkatnya minat baca, siswa diharapkan mampu membangun kebiasaan belajar yang lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan di sekolah.

Dalam arahannya, Muhidi turut mengingatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Karena itu, para siswa didorong untuk terus menuntut ilmu, memperluas wawasan, dan tidak cepat merasa puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

Menurutnya, kemauan untuk terus belajar harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter yang baik. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup apabila tidak disertai kedisiplinan, kerja keras, sikap menghormati guru, serta kemampuan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai, guru memiliki peran penting dalam mendampingi siswa selama proses pendidikan. Oleh sebab itu, para pelajar perlu menghargai bimbingan guru sekaligus menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran.

Pengetahuan yang diperoleh di sekolah juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Muhidi menekankan bahwa keberhasilan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan, melainkan juga oleh kemauan untuk berusaha, konsistensi dalam belajar, dan kesungguhan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dorongan untuk mengenali potensi diri dan meningkatkan budaya literasi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, serta terus meningkatkan kompetensi.

Pendidikan yang disertai penguatan literasi dan perencanaan masa depan diharapkan mampu membantu peserta didik menentukan pilihan secara lebih matang, baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Melalui kegiatan Pelatihan Literasi Tingkat SMA tersebut, Muhidi berharap para siswa semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan diri, membangun kebiasaan membaca, dan mempersiapkan masa depan melalui proses belajar yang berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa masa depan perlu direncanakan sejak dini. Dengan mengenali potensi diri, menekuni bidang yang sesuai, menghargai guru, serta menjadikan membaca sebagai kebiasaan, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

Bagi Muhidi, mengenali potensi diri dan membangun budaya literasi bukan sekadar kebiasaan selama menempuh pendidikan, melainkan fondasi penting untuk membentuk generasi muda Sumatera Barat yang mandiri, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo pembangunan Mushala Nurul Ikhlas yang berlokasi di Korong Sungai Jilatang, Nagari Campago Barat, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (2/11/2026).

Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah sekaligus upaya memperkuat kehidupan keagamaan dan kebersamaan masyarakat di lingkungan nagari.

Tradisi Batagak Kudo-Kudo merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan rumah ibadah di tengah masyarakat Minangkabau. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan ketika pembangunan bangunan telah mencapai tahap pemasangan rangka atap atau kuda-kuda, sebagai penanda bahwa proses pembangunan telah memasuki salah satu tahapan penting.

Selain memiliki makna dalam proses pembangunan fisik, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan sarana ibadah di lingkungan mereka.

Pembangunan Mushala Nurul Ikhlas di Korong Sungai Jilatang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya masyarakat dalam menyediakan tempat ibadah yang nyaman dan layak bagi warga setempat.

Keberadaan mushala tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah salat, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan Al-Qur'an, pembinaan generasi muda, serta penguatan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Melalui pembangunan sarana ibadah tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah menjalankan berbagai aktivitas keagamaan sekaligus membangun lingkungan yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kebersamaan.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, mushala juga memiliki kedudukan penting dalam menjaga tradisi keagamaan dan membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan Batagak Kudo-Kudo Mushala Nurul Ikhlas juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara unsur pimpinan daerah dan masyarakat.

Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi serta memperkuat kebersamaan dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas keagamaan.

Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki nilai strategis karena tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan pemanfaatannya.

Semangat gotong royong yang tercermin dalam kegiatan Batagak Kudo-Kudo diharapkan terus terpelihara, sehingga pembangunan di tingkat nagari dapat berjalan seiring dengan penguatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Batagak Kudo-Kudo tersebut, pembangunan Mushala Nurul Ikhlas diharapkan dapat berlanjut hingga selesai dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat Korong Sungai Jilatang serta warga sekitarnya.

Dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun unsur pemerintahan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penyelesaian pembangunan sarana ibadah tersebut.

Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada proses pembangunan fisik semata, tetapi juga berlanjut dalam memakmurkan mushala melalui kegiatan ibadah berjamaah, pendidikan keagamaan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Pembangunan Mushala Nurul Ikhlas di Nagari Campago Barat menjadi gambaran pentingnya semangat kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui gotong royong dan kepedulian bersama, keberadaan sarana ibadah diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan keagamaan serta memperkuat persatuan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Campago yang berlangsung di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (2/11/2026).

Kegiatan Musrenbang tersebut menjadi momentum penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat nagari, khususnya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, serta merumuskan berbagai usulan pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Aprinaldi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara lembaga legislatif, pemerintah nagari, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Musrenbang Menjadi Wadah Strategis Menyerap Aspirasi Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan usulan mengenai berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan nagari.

Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dibahas bersama untuk menentukan program dan kegiatan yang dinilai paling mendesak serta memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, program yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang Nagari Campago juga menjadi kesempatan bagi seluruh unsur yang hadir untuk menyelaraskan berbagai usulan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah, sehingga program yang direncanakan dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang, sinergi antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat memiliki peranan penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Setiap usulan yang disampaikan masyarakat perlu dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, manfaat, serta kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah.

Melalui mekanisme tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui proses pembahasan, penyelarasan program, dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam Musrenbang juga menjadi bagian penting untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pembangunan di nagari.

Pembangunan yang direncanakan melalui proses musyawarah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

DPRD Berperan Mengawal Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat agar menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui partisipasi dalam forum Musrenbang, aspirasi yang berkembang di tingkat nagari dapat menjadi bahan perhatian dalam proses pembahasan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten.

Namun, realisasi setiap usulan tetap memerlukan proses verifikasi, penentuan skala prioritas, penyesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta ketersediaan anggaran.

Oleh karena itu, komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong agar program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

Dorong Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

Pelaksanaan Musrenbang Nagari Campago diharapkan dapat menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perekonomian masyarakat, membuka peluang kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Karena itu, setiap usulan pembangunan perlu direncanakan secara terarah dengan memperhatikan manfaat jangka panjang, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan program.

Melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat, pemerintah nagari bersama pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, dalam Musrenbang Nagari Campago menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara aspirasi masyarakat di tingkat nagari dan proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

Dengan mengedepankan semangat musyawarah, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarpemangku kepentingan, Musrenbang diharapkan mampu menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang unggul, berilmu, dan berkarakter. Keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemauan untuk belajar, tetapi juga oleh bimbingan guru dalam membangun pengetahuan, menanamkan nilai-nilai kehidupan, serta mengarahkan siswa untuk meraih cita-cita.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Latihan Menulis dan Literasi tingkat SMA negeri dan swasta angkatan ke-5, Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak para pelajar untuk memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya, menghormati guru, serta menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai bagian penting dari proses pengembangan diri.

Menurut Muhidi, pendidikan merupakan fondasi utama dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendidikan yang baik, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan pola pikir, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan.

Ia menekankan bahwa setiap siswa harus memiliki kesadaran mengenai tujuan mereka datang ke sekolah. Sekolah bukan sekadar tempat mengikuti kegiatan belajar mengajar, melainkan ruang untuk memperluas wawasan, menggali potensi, dan mempersiapkan masa depan.

“Kalau ingin sukses, kita harus punya ilmu. Setiap pergi ke sekolah, niatkan untuk menambah ilmu. Pemerintah sudah menyiapkan guru di sekolah, maka datanglah, belajar, dan dengarkan apa yang disampaikan guru,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan bahwa keberadaan guru tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam membantu siswa memahami pelajaran, mengembangkan kemampuan, serta menemukan arah yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.

Menurutnya, setiap cita-cita membutuhkan proses pembelajaran dan bimbingan yang tepat. Pengetahuan tidak dapat diperoleh secara maksimal tanpa kesungguhan belajar, sementara pengembangan kemampuan membutuhkan arahan dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya.

Ia mencontohkan, seseorang yang bercita-cita menjadi ilmuwan membutuhkan guru untuk memperdalam pengetahuan. Begitu pula calon pengusaha yang memerlukan mentor, atlet yang membutuhkan pelatih, hingga seseorang yang ingin berkiprah di dunia politik dan memerlukan pembimbing berpengalaman.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak berhenti di bangku sekolah. Dalam berbagai bidang kehidupan, seseorang perlu terus meningkatkan kemampuan, membuka diri terhadap masukan, serta belajar dari pengalaman orang lain.

“Orang tidak akan sukses dalam belajar kalau tidak ada guru. Jika ingin menjadi ilmuwan, harus ada guru. Kalau ingin menjadi pengusaha, ada mentor. Atlet membutuhkan coach, dan dalam politik ada suhu yang membimbing,” katanya.

Muhidi menilai, guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mempunyai tanggung jawab moral dalam membantu membentuk kepribadian peserta didik.

Melalui arahan, nasihat, dan keteladanan, guru dapat membantu siswa membedakan tindakan yang baik dan buruk, menumbuhkan sikap disiplin, serta membangun kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, ia berharap para pelajar mampu membangun hubungan yang positif dengan guru dan tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh ilmu selama berada di sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menekankan pentingnya menghormati guru sebagai bagian dari etika dalam menuntut ilmu.

Menurutnya, sikap menghargai pendidik perlu diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, seperti memperhatikan penjelasan saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan, menaati aturan sekolah, serta menerima masukan sebagai bahan untuk memperbaiki diri.

Ia mengingatkan bahwa nasihat guru pada dasarnya merupakan bagian dari upaya membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu, para siswa hendaknya tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga memperhatikan proses pembentukan sikap dan karakter.

“Guru yang ikhlas adalah guru yang mampu membimbing. Karena itu, hormati guru dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dari guru kita mendapatkan ilmu dan arah untuk melangkah,” ungkapnya.

Muhidi berharap nilai penghormatan terhadap guru terus tumbuh di lingkungan pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan akan lebih mudah dicapai apabila terdapat hubungan yang baik antara guru dan siswa, didukung lingkungan sekolah yang kondusif serta semangat belajar yang tinggi.

Ia juga menilai bahwa pembentukan karakter perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan akademik. Generasi muda yang dibutuhkan pada masa mendatang bukan hanya mereka yang memiliki pengetahuan luas, melainkan juga pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Selain menyoroti peran guru, Muhidi memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Ia mendorong para pelajar untuk membiasakan diri membaca, menulis, dan memperluas wawasan melalui berbagai sumber pengetahuan. Menurutnya, literasi merupakan kemampuan mendasar yang membantu siswa memahami informasi, mengolah gagasan, serta melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.

Budaya literasi, lanjutnya, tidak seharusnya hanya dilakukan ketika siswa mendapatkan tugas dari sekolah. Membaca dan menulis perlu menjadi kebiasaan yang tumbuh dari kesadaran pribadi untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri.

Dengan membiasakan membaca, siswa dapat memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai persoalan, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara runtut dan sistematis.

Sementara itu, kegiatan menulis dapat membantu pelajar menyusun gagasan, mengembangkan kreativitas, dan menuangkan pemikiran menjadi karya yang bermanfaat.

“Datang ke sekolah itu untuk menambah ilmu. Salah satu jalannya adalah membaca. Literasi sangat penting karena membantu kita berpikir kritis dan logis,” tuturnya.

Muhidi menilai kemampuan berpikir kritis dan logis semakin dibutuhkan di tengah perkembangan informasi yang berlangsung cepat. Para pelajar harus mampu memahami informasi secara cermat, membedakan fakta dan pendapat, serta mempertimbangkan kebenaran informasi sebelum menerima atau menyebarkannya.

Kemampuan tersebut menjadi penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan serta pertimbangan yang rasional.

Ia berharap kegiatan Latihan Menulis dan Literasi tingkat SMA negeri dan swasta angkatan ke-5 dapat menjadi sarana bagi para pelajar untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, memperluas wawasan, dan menumbuhkan keberanian dalam menyampaikan gagasan.

Lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis, literasi diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang mampu berpikir mandiri, kreatif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Muhidi juga mengingatkan bahwa keberhasilan dalam menempuh pendidikan membutuhkan kesungguhan, kedisiplinan, dan konsistensi. Menurutnya, cita-cita tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata, seperti belajar dengan tekun, memanfaatkan waktu secara produktif, dan terus memperbaiki kemampuan.

Ia mengajak para siswa untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. Setiap tantangan hendaknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan menemukan cara yang lebih baik dalam memahami pelajaran.

Selain berusaha, Muhidi menekankan pentingnya doa dalam setiap langkah kehidupan. Ia mengajak para pelajar untuk senantiasa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sekaligus tetap berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita.

Menurutnya, usaha, bimbingan guru, kebiasaan membaca, dan doa merupakan bagian yang saling melengkapi dalam perjalanan seseorang menuju keberhasilan.

Dengan memadukan ikhtiar, semangat belajar, dan nilai-nilai spiritual, para siswa diharapkan mampu membangun landasan yang kuat untuk menghadapi masa depan.

Melalui kegiatan Latihan Menulis dan Literasi angkatan ke-5 tersebut, Muhidi berharap semakin banyak pelajar Sumatera Barat yang memiliki semangat untuk belajar, meningkatkan kemampuan literasi, serta mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Ia menilai, peningkatan kualitas generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah dan bangsa. Karena itu, dunia pendidikan perlu terus mendorong lahirnya peserta didik yang tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kepedulian sosial.

Dalam upaya tersebut, peran guru tetap menjadi salah satu faktor penting. Guru membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan, membantu mereka mengenali potensi diri, serta memberikan arahan agar kemampuan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.

Di sisi lain, para siswa juga perlu mengambil peran aktif dengan membangun kebiasaan belajar, menghargai proses pendidikan, dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menambah wawasan.

Kegiatan literasi menjadi salah satu ruang untuk memperkuat semangat tersebut. Melalui latihan membaca, menulis, dan mengembangkan gagasan, pelajar diharapkan semakin siap menghadapi tantangan zaman yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, serta pola pikir kritis.

Muhidi berharap pesan mengenai pentingnya menghormati guru dan membangun budaya literasi dapat diterapkan para pelajar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Dengan menghargai guru, tekun menuntut ilmu, membudayakan literasi, dan membangun karakter yang baik, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu membawa Sumatera Barat dan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.(A.1)

REALITANUSANTARA.COM

LAMPUNG – Nama Kombes Pol. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq menjadi salah satu perwira Polri yang memiliki perjalanan panjang di bidang lalu lintas. Setelah menjalankan tugas sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Reza kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Dirlantas Polda Lampung.

Penugasan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Pengalaman panjang di bidang lalu lintas, penghargaan Pin Emas Kapolri, serta sejumlah program pelayanan dan keselamatan berkendara menjadi bagian dari rekam jejak yang dibawanya ke Provinsi Lampung.

Salah satu pencapaian yang tercatat adalah penghargaan Pin Emas Kapolri yang diterimanya pada peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 di Gedung Rangkayo Basa, Padang, 22 September 2026. Penghargaan tersebut disematkan oleh Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Solihin.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pimpinan Polri atas capaian dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas. Reza menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk meningkatkan kinerja, sekaligus hasil kerja bersama seluruh personel Ditlantas.

Penguatan teknologi dan pelayanan lalu lintas

Selama memimpin Ditlantas Polda Sumatera Barat, sejumlah langkah pengembangan pelayanan lalu lintas turut dijalankan. Di antaranya optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pemanfaatan teknologi pengawasan kendaraan, serta penguatan pelayanan berbasis digital.

Selain penegakan hukum elektronik, upaya penguraian kemacetan dan pengamanan jalur rawan juga menjadi bagian dari pekerjaan Ditlantas. Pengalaman pengaturan lalu lintas di kawasan Lembah Anai, termasuk ketika terjadi gangguan akibat longsor, menjadi salah satu tantangan operasional yang membutuhkan koordinasi dan respons cepat.

Program edukasi keselamatan bagi generasi muda melalui Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), serta pendekatan kepada komunitas pengendara, juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa tugas kepolisian di bidang lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pencegahan kecelakaan, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kembali mengemban tugas di Lampung

Kombes Pol. Reza bukan sosok yang sepenuhnya baru dengan wilayah Lampung. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjalankan sejumlah penugasan di wilayah tersebut, termasuk di satuan patroli jalan raya, satuan lalu lintas tingkat polres, hingga jajaran Ditlantas Polda Lampung.

Pengalaman tersebut menjadi bekal tersendiri ketika kembali dipercaya memimpin Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

Mutasi jabatan Reza tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Ia menggantikan Kombes Pol. Nicolas Dedy Arifianto yang mendapat penugasan baru sebagai Dirlantas Polda Kepulauan Riau.

Serah terima jabatan Dirlantas Polda Lampung dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 di Mapolda Lampung.

Operasi Patuh Krakatau menjadi salah satu agenda awal

Pada 26 Oktober 2026, Reza memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026. Operasi tersebut berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, terutama pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Beberapa sasaran prioritas meliputi penggunaan telepon seluler saat berkendara, tidak menggunakan helm atau sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, melawan arus, dan melampaui batas kecepatan.

Reza juga mengingatkan masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban ketika melihat petugas kepolisian.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan kesadaran masyarakat.

Ke depan, kepemimpinan Kombes Pol. Reza di Ditlantas Polda Lampung akan dihadapkan pada tantangan menjaga kelancaran arus kendaraan, meningkatkan disiplin pengguna jalan, menekan risiko kecelakaan, serta memperkuat pelayanan lalu lintas berbasis teknologi.

Pengalaman di Sumatera Barat dan rekam jejak penugasannya di Lampung menjadi modal awal untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Namun, keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari penghargaan maupun banyaknya kegiatan operasional. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan yang semakin baik, penanganan kemacetan yang efektif, hingga meningkatnya keselamatan pengguna jalan

Dengan amanah baru tersebut, publik tentu menaruh harapan agar Ditlantas Polda Lampung semakin profesional, responsif, humanis, dan konsisten menghadirkan pelayanan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Edtr/Rptr : RR ( Lampung)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, melakukan kunjungan sekaligus meninjau perkembangan pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Jannah di Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (2/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan pembangunan sarana pendidikan keagamaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan pembinaan generasi muda.

Dalam peninjauan itu, Aprinaldi melihat secara langsung perkembangan pembangunan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya mendukung tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai bagi para santri. Keberadaan pondok pesantren dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Jannah diharapkan menjadi salah satu sarana penting dalam memperluas akses pendidikan keagamaan bagi masyarakat di Kecamatan V Koto dan wilayah sekitarnya.

Selain berfungsi sebagai tempat menimba ilmu agama, pondok pesantren juga memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta memperkuat karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan proses pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Jannah dapat berjalan dengan lancar, mulai dari setiap tahapan pengerjaan hingga penyelesaiannya sesuai dengan harapan.

Kelancaran pembangunan menjadi hal penting agar fasilitas pendidikan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para santri, tenaga pendidik, serta masyarakat yang membutuhkan sarana pendidikan berbasis keagamaan.

Dukungan dan perhatian dari berbagai pihak juga diharapkan dapat memperkuat semangat seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan pondok pesantren tersebut.

Dengan terwujudnya fasilitas pendidikan yang memadai, Pondok Pesantren Miftahul Jannah diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berperan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Pendidikan Keagamaan sebagai Investasi Masa Depan

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, pondok pesantren mempunyai posisi penting karena tidak hanya memberikan pendidikan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan kehidupan bermasyarakat kepada para santri.

Kehadiran Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Kecamatan V Koto diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pendidikan generasi muda serta memperkuat nilai-nilai agama dan budaya di tengah kehidupan sosial.

Pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan juga menjadi investasi bagi masa depan daerah. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih baik sehingga mampu menunjang pengembangan potensi dan kemampuan para santri.

Aprinaldi berharap pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Jannah dapat berjalan sesuai harapan, diberikan kemudahan dalam setiap tahapannya, serta segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memberikan perhatian terhadap pembangunan fasilitas pendidikan yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan berbagai pihak, pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Jannah diharapkan dapat berjalan lancar serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi muda yang religius, berkarakter, dan berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

TANAH DATAR – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Senin (2/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Muhidi berkesempatan melihat langsung kegiatan pembelajaran berbasis praktik sekaligus memetik buah melon hasil budidaya siswa di lingkungan sekolah.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan, sekaligus melihat potensi yang dikembangkan sekolah menengah kejuruan dalam membekali peserta didik dengan keterampilan praktis.

Kedatangan Muhidi disambut hangat oleh jajaran majelis guru, tenaga kependidikan, serta para siswa SMKN 2 Batusangkar. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan temu ramah yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Muhidi berinteraksi dengan keluarga besar sekolah dan melihat secara langsung berbagai aktivitas yang menjadi bagian dari proses pendidikan. Kunjungan tersebut juga memberikan gambaran mengenai upaya sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga praktik lapangan.

Salah satu momen menarik dalam kunjungan tersebut adalah ketika Muhidi diajak memetik buah melon segar yang dibudidayakan oleh siswa SMKN 2 Batusangkar.

Dengan penuh antusias, Muhidi mengikuti kegiatan panen tersebut. Ia melihat secara langsung hasil budidaya yang dikembangkan di lingkungan sekolah, mulai dari proses pembelajaran hingga menghasilkan buah yang siap dipanen.

Kegiatan ini menjadi gambaran nyata bahwa sekolah kejuruan memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan pembelajaran produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik.

Melalui kegiatan budidaya tanaman, siswa berkesempatan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran ke dalam praktik nyata. Pengalaman tersebut dapat membantu mereka memahami proses produksi, melatih ketelitian, serta mengembangkan kemampuan dalam mengelola suatu kegiatan secara terencana.

Budidaya melon juga memperlihatkan bahwa lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang produktif. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan semacam ini berpotensi menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa.

Bagi peserta didik sekolah kejuruan, pengalaman praktik seperti ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan, baik ketika memasuki dunia kerja maupun saat mengembangkan usaha secara mandiri.

Kunjungan Ketua DPRD Sumbar ke SMKN 2 Batusangkar juga menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan kejuruan yang mampu menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan nyata di masyarakat.

Sekolah menengah kejuruan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang terampil, produktif, dan memiliki daya saing. Karena itu, pembelajaran berbasis praktik menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperkuat kemampuan peserta didik dalam menguasai bidang keterampilan yang dipelajari.

Melalui kegiatan produktif di lingkungan sekolah, siswa tidak hanya dituntut memahami materi pembelajaran, tetapi juga belajar menerapkan pengetahuan, menyelesaikan persoalan, bekerja secara terarah, serta menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai guna.

Dalam konteks tersebut, budidaya melon yang diperlihatkan kepada Muhidi menjadi contoh aktivitas pendidikan yang dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung.

Apabila dikembangkan secara berkelanjutan, kegiatan serupa juga berpotensi menjadi sarana pengenalan kewirausahaan sejak dini. Siswa dapat memperoleh pengalaman mengenai proses produksi pertanian, pengelolaan hasil budidaya, hingga peluang pengembangan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan demikian, sekolah kejuruan tidak hanya berperan sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan membangun mentalitas produktif bagi generasi muda.

Selain melihat kegiatan budidaya melon, kunjungan Muhidi menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi antara unsur lembaga legislatif dan lingkungan pendidikan.

Interaksi langsung dengan kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, serta siswa memberikan ruang untuk mengenal lebih dekat dinamika kegiatan belajar mengajar dan potensi yang dimiliki sekolah.

Kedekatan antara pemangku kepentingan dan satuan pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun perhatian bersama terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dunia pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penguatan keterampilan peserta didik, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan potensi sekolah merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, kunjungan kerja menjadi salah satu sarana untuk melihat langsung aktivitas pendidikan di lapangan sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan masyarakat sekolah.

SMKN 2 Batusangkar, melalui kegiatan budidaya melon yang ditunjukkan kepada Muhidi, memperlihatkan potensi pembelajaran yang mengedepankan pengalaman praktis. Aktivitas tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kreativitas dan keterampilan siswa perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat bagi masa depan mereka.

Pengembangan pendidikan kejuruan memiliki arti penting bagi upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan dunia kerja dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Siswa yang memperoleh pengalaman praktik sejak di bangku sekolah diharapkan memiliki bekal keterampilan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan, ataupun merintis usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kegiatan budidaya melon menjadi salah satu contoh bagaimana pembelajaran dapat diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan produk nyata. Selain memberikan pengalaman teknis, aktivitas tersebut dapat menanamkan pemahaman mengenai proses, tanggung jawab, dan pentingnya ketekunan dalam mencapai hasil.

Potensi semacam ini perlu terus dikembangkan melalui pembelajaran yang terarah, pendampingan tenaga pendidik, serta pemanfaatan fasilitas sekolah secara optimal.

Kunjungan Muhidi ke SMKN 2 Batusangkar pun menjadi momentum untuk melihat lebih dekat kreativitas dan potensi yang tumbuh di lingkungan pendidikan kejuruan.

Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya memberikan perhatian terhadap inovasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan peserta didik.

Melalui pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik, sekolah kejuruan diharapkan mampu melahirkan generasi muda Sumatera Barat yang kompeten, kreatif, mandiri, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan bahwa potensi sekolah dan hasil karya siswa merupakan bagian penting dari upaya membangun pendidikan yang produktif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. (*)