REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang JDIH Nasional 2026, JDIH DPRD Sumbar berhasil meraih peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi DPRD Sumbar dalam mengelola, mendokumentasikan, serta menyediakan berbagai informasi dan dokumen hukum agar dapat diakses masyarakat secara lebih terbuka.

Penghargaan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8/2026).

Capaian tersebut sekaligus menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya DPRD di Sumatera Barat yang memperoleh penghargaan dalam ajang JDIH Nasional 2026. Prestasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan informasi hukum di lingkungan DPRD Sumbar telah mampu bersaing dengan lembaga legislatif daerah lainnya di tingkat nasional.

Bagi DPRD Sumbar, keberhasilan masuk lima besar nasional tidak semata-mata dipandang sebagai pencapaian administratif ataupun sebuah posisi dalam pemeringkatan. Lebih jauh, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dikembangkan lembaga legislatif daerah tersebut telah berjalan secara terarah.

JDIH memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi mengenai produk hukum dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD.

Penilaian JDIH Nasional mencakup sejumlah aspek, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penataan, pendokumentasian hingga penyebarluasan berbagai dokumen hukum. Informasi tersebut kemudian disajikan melalui laman JDIH DPRD Sumbar sehingga dapat diakses masyarakat secara digital.

Berbagai dokumen yang menjadi bagian dari pengelolaan JDIH antara lain Peraturan Daerah (Perda), rancangan peraturan daerah (Ranperda), Surat Keputusan DPRD, Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan Sekretaris DPRD, naskah akademik, notulen rapat, risalah rapat hingga berbagai koleksi buku perpustakaan.

Tidak hanya kelengkapan dokumen, dokumentasi terhadap proses pembahasan sebuah Peraturan Daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui produk hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengikuti informasi mengenai proses pembentukannya.

Aspek inovasi dalam pengelolaan JDIH turut menjadi indikator penilaian. Demikian pula dengan statistik pengunjung laman JDIH yang menggambarkan sejauh mana platform digital tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.

Dengan cakupan penilaian tersebut, keberadaan JDIH tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip dan dokumen hukum. JDIH berkembang menjadi bagian dari sistem keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, mudah dan terstruktur.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, penghargaan yang diraih JDIH DPRD Sumbar harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, penghargaan tingkat nasional tersebut memang menjadi kebanggaan bagi DPRD Sumbar. Namun, substansi yang lebih penting adalah bagaimana JDIH mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai produk hukum dan pelaksanaan fungsi DPRD.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” kata Muhidi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai produk hukum yang dihasilkan daerah maupun proses pembentukan regulasi yang dilakukan DPRD.

Karena itu, informasi hukum harus disajikan secara terbuka, jelas, mudah dipahami dan mudah ditemukan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD,” ujarnya.

Muhidi menambahkan, capaian peringkat IV nasional tidak boleh membuat DPRD Sumbar berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi pelayanan informasi hukum.

Pengembangan JDIH ke depan akan terus diarahkan agar masyarakat dapat mengakses dokumen hukum secara lebih cepat dan praktis melalui perangkat digital.

“Penghargaan ini bukan akhir. Justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi, dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menekankan bahwa pelayanan hukum pada akhirnya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan hukum tidak hanya dapat diukur dari tertibnya administrasi dan kelengkapan dokumen. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah dan lembaga pelayanan mampu memberikan kepastian, perlindungan serta solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan dan menghadirkan solusi,” katanya.

Ia menilai semangat pengayoman harus diwujudkan melalui pelayanan yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus diupayakan memperoleh solusi, bukan justru menghadirkan persoalan baru akibat prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit.

Alpius mengatakan, makna pengayoman tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial maupun slogan. Pengayoman harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengayoman memiliki makna yang besar. Menyayomi tidak boleh berhenti pada rasa prihatin. Harus bergerak dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan JDIH Nasional 2026 tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD Sumbar untuk memperkuat keterbukaan informasi hukum kepada publik.

Ke depan, JDIH diharapkan tidak berhenti sebagai pusat dokumentasi berbagai produk hukum, tetapi berkembang menjadi sarana edukasi dan komunikasi publik yang mampu membantu masyarakat memahami regulasi serta mengikuti proses kerja lembaga legislatif.

Keterbukaan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi. Masyarakat kini membutuhkan layanan publik yang cepat, transparan dan dapat diakses kapan saja.

Dengan memperkuat digitalisasi JDIH, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perda, Ranperda, risalah rapat, naskah akademik dan berbagai dokumen pendukung lainnya secara lebih mudah.

Pada akhirnya, prestasi masuk empat besar nasional tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penghargaan bagi DPRD Sumbar, tetapi juga menjadi pemacu untuk menghadirkan pelayanan informasi hukum yang semakin inklusif.

JDIH DPRD Sumbar diharapkan mampu menjadi jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat, sehingga produk hukum daerah tidak hanya tersimpan sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat dipahami, diketahui dan dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Hendra Aswara dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Parit Malintang.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Inspektur Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta berbagai elemen masyarakat.

Momentum pelantikan ini dinilai strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan ucapan selamat kepada Hendra Aswara atas kepercayaan yang diberikan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

“Selamat kepada Bapak Hendra Aswara yang hari ini resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Amanah ini merupakan kepercayaan besar dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab,” ujar John Kenedy Azis.

Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekretaris Daerah bukan hanya bertugas mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak birokrasi agar bekerja secara efektif, disiplin, solid, dan berorientasi pada hasil. Saya berharap Sekda mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan program strategis daerah, dan memastikan seluruh pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa JKA itu menekankan pentingnya sinergi antara seluruh OPD dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang maju, tangguh, dan sejahtera. Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang baru dilantik, Hendra Aswara, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh dedikasi dan komitmen.

Menurut Hendra, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak ditentukan oleh individu semata, melainkan melalui kerja sama yang kuat dan terintegrasi antar seluruh unsur pemerintahan.

“Keberhasilan pemerintah daerah adalah hasil kerja kolektif. Karena itu saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, responsif, inovatif, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, saya optimistis setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pelantikan Hendra Aswara sebagai Sekretaris Daerah diharapkan menjadi energi baru bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat birokrasi yang adaptif terhadap perubahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi berbagai program pembangunan prioritas daerah.

Dengan kepemimpinan birokrasi yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis mampu mendorong pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. 

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang memperkuat koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Padang.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas yang digelar pada 18 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara terpadu.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam rakor tersebut, antara lain peredaran dan penyalahgunaan narkoba, fenomena LGBT, aktivitas judi online, serta berbagai bentuk gangguan kamtibmas lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.

Polresta Padang menilai, kompleksitas persoalan keamanan saat ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan kepolisian. Peran pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lingkungan keluarga, hingga masyarakat di tingkat kelurahan dinilai sangat penting dalam melakukan deteksi dan pencegahan sejak dini.

Dalam pembahasan mengenai narkoba, kepolisian mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap kondisi lingkungan masing-masing. Masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan informasi kepada aparat apabila menemukan indikasi adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Pemberantasan narkoba, menurut kepolisian, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, langkah pencegahan melalui edukasi, pengawasan lingkungan, serta penguatan ketahanan keluarga juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika.

Persoalan judi online turut menjadi perhatian serius dalam rakor tersebut. Perkembangan teknologi digital membuat akses terhadap berbagai bentuk perjudian semakin mudah, sehingga diperlukan langkah bersama untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan.

Judi online tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat memicu masalah sosial dan ekonomi dalam keluarga. Karena itu, kepolisian mendorong adanya pengawasan bersama serta edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus dalam aktivitas tersebut.

Sementara itu, berbagai persoalan sosial lainnya juga dibahas dalam kerangka menjaga ketenteraman masyarakat. Polresta Padang menekankan pentingnya penanganan yang dilakukan secara profesional, proporsional, serta tetap mengedepankan aspek pencegahan dan penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolresta Padang menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah, tokoh masyarakat dan partisipasi aktif warga.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergitas dan komunikasi yang baik, berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat kita cegah dan tangani secara bersama-sama,” tegas Kapolresta Padang.

Melalui rakor tersebut, Polresta Padang memastikan akan terus mengedepankan tiga pendekatan utama dalam menjaga situasi kamtibmas, yakni langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Pendekatan preemtif diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dan mencegah munculnya gangguan sejak dari sumber persoalan. Sementara langkah preventif dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan kegiatan kepolisian di tengah masyarakat. Adapun penegakan hukum tetap dilakukan terhadap setiap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polresta Padang juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Warga diminta segera berkoordinasi dengan aparat apabila menemukan aktivitas yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi berlanjut dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Dengan komunikasi yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat dan warga, potensi gangguan kamtibmas diharapkan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polresta Padang dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong pengembangan program Padang Balomba agar tidak sekadar menjadi wadah kompetisi olahraga, tetapi juga berkembang sebagai ruang pembinaan talenta muda sekaligus penggerak ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri pembukaan Turnamen Bola Voli Antar Kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah yang berlangsung di Lapangan Bola Voli Jalan Heller RW 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (17/8/2026).

Menurut Fadly Amran, kegiatan olahraga yang digelar hingga tingkat kelurahan memiliki arti penting dalam membangun ekosistem olahraga di Kota Padang. Kompetisi di tingkat akar rumput dinilai menjadi salah satu pintu masuk untuk menemukan sekaligus mengembangkan bibit-bibit atlet potensial.

Ia menilai, pembinaan olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Kegiatan olahraga juga harus mampu menciptakan ruang interaksi masyarakat, memperkuat semangat kebersamaan, serta memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan.

Karena itu, konsep Padang Balomba diharapkan dapat dikembangkan secara lebih luas dan terintegrasi. Selain menghadirkan pertandingan olahraga, berbagai kegiatan pendukung dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas kepemudaan, hingga sektor pariwisata untuk ikut tumbuh.

“Olahraga harus menjadi bagian dari pembangunan kota. Kita ingin dari kegiatan seperti ini lahir atlet-atlet berprestasi, tetapi di saat yang sama masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi,” kata Fadly Amran.

Ia menambahkan, keberlanjutan pembinaan menjadi faktor penting agar potensi atlet muda tidak berhenti pada satu kompetisi. Atlet yang menunjukkan kemampuan perlu mendapatkan ruang latihan, pendampingan, serta kesempatan mengikuti kompetisi secara berjenjang.

Dalam konteks tersebut, Fadly Amran mengapresiasi dukungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang terhadap pengembangan olahraga di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, KONI, DPRD, organisasi olahraga, komunitas, serta masyarakat diperlukan untuk membangun sistem pembinaan yang konsisten.

Dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pembinaan olahraga. Dukungan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan.

Fadly Amran menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong agar olahraga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia Kota Padang. Generasi muda tidak hanya diarahkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga diberikan kesempatan mengembangkan bakat, disiplin, karakter, kepemimpinan, dan semangat sportivitas melalui olahraga.

Turnamen bola voli antarkelurahan di Kecamatan Koto Tangah sendiri menjadi gambaran bagaimana olahraga dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat. Kompetisi tersebut mempertemukan para atlet dari berbagai kelurahan sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antarwarga.

Selain aspek prestasi, kegiatan seperti ini juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru. Kehadiran penonton, atlet, official, komunitas, dan masyarakat sekitar dapat memberikan peluang bagi pedagang makanan, minuman, produk UMKM, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan aktivitas usahanya.

Pemerintah Kota Padang berharap model pengembangan olahraga berbasis masyarakat tersebut dapat terus diperluas. Dengan dukungan berbagai pihak, Padang Balomba diharapkan menjadi salah satu platform yang mampu menghubungkan olahraga, kepemudaan, ekonomi kreatif, UMKM, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Fadly Amran juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus membangun lingkungan yang sehat, produktif, kompetitif, dan penuh kebersamaan.

Dengan demikian, kompetisi olahraga di tingkat kelurahan tidak hanya menghasilkan pemenang di lapangan, tetapi juga dapat menjadi investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi muda berprestasi serta memperkuat perekonomian masyarakat Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA. COM

JAKARTA — Nama Sumatera Barat kembali mendapat perhatian dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., dipercaya menjalankan tugas dalam Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan.

Tugas tersebut menjadi momen penting bagi Kombes Pol. Reza karena kegiatan berlangsung dalam salah satu rangkaian utama peringatan HUT Kemerdekaan RI. Sejumlah pemberitaan menyebut Reza dipercaya sebagai komandan dalam rangkaian upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci yang digelar menjelang peringatan HUT ke-81 RI.

Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci berlangsung pada Minggu malam, 16 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan pemerintah, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di TMP Nasional Utama Kalibata sekitar pukul 23.39 WIB dan kemudian memimpin prosesi penghormatan kepada para pahlawan. Upacara dimulai sekitar pukul 23.45 WIB.

Dalam suasana khidmat, Presiden Prabowo meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kedaulatan, serta kehormatan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Bagi Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq, keterlibatan dalam kegiatan kenegaraan tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Sebelumnya, nama Reza juga telah diberitakan masuk dalam dua perwakilan Polri yang disiapkan sebagai kandidat komandan upacara HUT ke-81 RI. Ia mengikuti rangkaian seleksi dan pembinaan bersama personel terbaik TNI dan Polri di Jakarta.

Kombes Pol. Reza sendiri saat ini menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Kiprahnya dalam tugas kepolisian di Sumbar juga telah diberitakan oleh berbagai media, termasuk dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri, misalnya, sebelumnya memberitakan keterlibatan Reza dalam pengaturan arus lalu lintas jalur Padang–Bukittinggi.

Kepercayaan terhadap salah satu perwira Polda Sumbar tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat. Penugasan dalam agenda kenegaraan di tingkat nasional sekaligus menunjukkan bahwa putra daerah dapat memperoleh kepercayaan untuk menjalankan tugas pada momentum penting bagi bangsa dan negara.

Ziarah Nasional dan Renungan Suci sendiri bukan sekadar seremoni. Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus momentum untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan perjuangan mereka dalam menjaga kemerdekaan serta kehormatan bangsa Indonesia.

Selamat dan sukses kepada Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Semoga tugas tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polda Sumatera Barat serta masyarakat Ranah Minang.

Editor : RF

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Semangat mengenang jasa para pahlawan kembali mengiringi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang, Sumatera Barat. Wali Kota Padang Fadly Amran mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji, Senin (17/8/2026) dini hari.

Kegiatan yang digelar menjelang peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat. Apel menjadi momentum untuk memberikan penghormatan sekaligus mengenang kembali pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kehadiran Fadly Amran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penghormatan pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran aparatur, serta masyarakat terhadap jasa para pejuang bangsa.

Dalam suasana hening di kompleks TMP Kuranji, seluruh peserta diajak merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan. Kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini dinilai tidak terlepas dari pengorbanan jiwa, raga, tenaga, dan pikiran para pejuang pada masa lalu.

Semangat tersebut, kata Fadly, perlu diterjemahkan dalam bentuk perjuangan sesuai tantangan zaman. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, pengabdian kepada masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, nilai kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang setiap momentum peringatan kemerdekaan. Nilai tersebut harus menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam membangun Kota Padang agar semakin maju, sejahtera, dan memiliki daya saing.

Semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam meneruskan perjuangan para pahlawan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta seluruh elemen daerah.

"Pengabdian pada masa kini adalah bentuk lain dari perjuangan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan dapat diisi dengan pembangunan dan kerja bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," menjadi semangat yang tercermin dalam momentum tersebut.

Setelah pelaksanaan apel, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kuranji.

Prosesi kemudian ditutup dengan tabur bunga di pusara para pahlawan. Fadly Amran bersama peserta lainnya secara bergantian menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan, penghargaan, dan doa bagi para pejuang yang telah mengorbankan kehidupannya demi bangsa dan negara.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi ruang refleksi bagi seluruh masyarakat untuk memahami kembali makna kemerdekaan dan meneruskannya melalui kontribusi nyata.

Bagi Kota Padang, semangat kepahlawanan diharapkan terus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan demikian, mengenang jasa pahlawan tidak berhenti pada penghormatan di taman makam. Nilai perjuangan itu diharapkan hidup dalam setiap langkah pembangunan dan pengabdian, sehingga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Festival Kota Tua 2026 yang dinilai menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan keberagaman budaya, sejarah, seni, dan kuliner Kota Padang kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan mancanegara.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, Festival Kota Tua tidak sekadar menjadi agenda hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperkuat sektor pariwisata, serta memperkenalkan kekayaan budaya yang menjadi identitas Kota Padang.

Hal tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri pembukaan Festival Kota Tua 2026 di GOR Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang, Sabtu (15/8/2026) malam.

Menurut Fadly, keberagaman yang dimiliki Kota Padang merupakan modal penting dalam membangun citra kota yang terbuka, inklusif, dan memiliki daya tarik wisata. Festival yang mengangkat sejarah dan kehidupan masyarakat di kawasan Kota Tua tersebut dinilai mampu menjadi etalase yang memperlihatkan bagaimana berbagai unsur budaya dapat hidup berdampingan dan menjadi bagian dari perkembangan Kota Padang.

“Festival ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Kota Padang. Di sisi lain, kegiatan seperti ini juga memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat,” ujar Fadly.

Ia menilai keberadaan berbagai kegiatan seni, kuliner, perdagangan, serta aktivitas masyarakat selama festival berlangsung dapat menciptakan efek ekonomi berantai. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku ekonomi kreatif, pekerja seni, hingga sektor jasa pariwisata berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya kunjungan masyarakat.

Festival Kota Tua 2026 berlangsung selama 15–23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Himpunan Tjinta Teman (HTT) Pusat Padang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Beragam agenda disiapkan selama pelaksanaan festival, mulai dari pertunjukan seni dan budaya, promosi kuliner, kegiatan sosial, hingga donor darah. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal sejarah serta keberagaman budaya yang berkembang di Kota Padang.

Salah satu daya tarik baru yang hadir pada Festival Kota Tua tahun ini adalah Kejuaraan Barongsai Internasional Piala Gubernur Sumatera Barat. Kompetisi tersebut diikuti peserta dari berbagai negara sehingga memberikan dimensi internasional terhadap pelaksanaan festival.

Kehadiran peserta mancanegara sekaligus memperluas jangkauan promosi Kota Padang sebagai destinasi wisata yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi. Event olahraga dan seni budaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki kalender kegiatan pariwisata berdaya saing.

Fadly menegaskan, pengembangan pariwisata Kota Padang ke depan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan budaya dan kuliner. Menurutnya, kekayaan makanan tradisional, tradisi masyarakat, sejarah kawasan, serta kreativitas pelaku usaha merupakan satu kesatuan yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Upaya tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat identitas kota sebagai bagian dari jejaring kota gastronomi dunia. Gastronomi, kata Fadly, bukan hanya berbicara mengenai makanan, tetapi juga menyangkut sejarah, tradisi, budaya, kreativitas, serta kehidupan sosial masyarakat yang melekat pada suatu kuliner.

Karena itu, berbagai festival dan kegiatan kebudayaan diharapkan mampu memperkuat ekosistem pariwisata Padang secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mendorong agar kegiatan serupa semakin banyak melibatkan pelaku UMKM, komunitas budaya, seniman, generasi muda, serta masyarakat lokal.

Festival Kota Tua 2026 pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi berkembang sebagai salah satu ikon promosi pariwisata Kota Padang. Dengan menggabungkan sejarah, budaya, kuliner, seni, olahraga, dan kegiatan sosial, festival ini dinilai memiliki potensi untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kota Padang berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, pelaku pariwisata, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sektor pariwisata yang inklusif sekaligus menjaga warisan budaya Kota Tua sebagai bagian dari identitas Kota Padang.

Melalui Festival Kota Tua 2026, Padang tidak hanya menawarkan destinasi untuk dikunjungi, tetapi juga pengalaman mengenai keberagaman budaya, sejarah, seni, dan kuliner yang menjadi kekuatan utama kota di pesisir barat Sumatera tersebut.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA. COM

PADANG — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Pesan tersebut ditampilkan melalui sebuah poster bernuansa merah putih yang menampilkan sosok Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., selaku Dirlantas Polda Sumatera Barat, bersama sejumlah dokumentasi kegiatan dan identitas institusi.

Dalam poster tersebut, Ditlantas Polda Sumbar mengangkat semangat persatuan dan kebangsaan melalui pesan “Bersatu dalam Kebhinekaan, Melangkah Bersama Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Sebagai bagian dari institusi Polri yang memiliki tugas dalam bidang lalu lintas, Ditlantas Polda Sumbar juga terus mengedepankan semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Melalui ucapan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar turut mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan serta berkontribusi positif dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu dalam Kebhinekaan, Melangkah Bersama Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para Polisi Cilik (Pocil) binaan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus menjalani latihan sebagai bagian dari persiapan menyambut momentum kemerdekaan.

Latihan tersebut terlihat berlangsung di lapangan dengan melibatkan sejumlah peserta Pocil yang mengenakan seragam putih dan topi berwarna oranye. Di bawah arahan pembina, mereka mengikuti berbagai gerakan secara bersama-sama, mulai dari latihan baris-berbaris, kekompakan gerakan hingga pembentukan formasi.

Meski latihan berlangsung dalam kondisi lapangan yang basah setelah diguyur hujan, para peserta tetap mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh semangat. Sejumlah latihan dilakukan secara berulang untuk membentuk kedisiplinan, ketepatan gerakan serta kekompakan antarpeserta.

Selain menjadi bagian dari persiapan kegiatan 17 Agustus, pembinaan Pocil juga menjadi sarana edukasi sejak usia dini mengenai kedisiplinan dan budaya tertib berlalu lintas.

Melalui program pembinaan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai kedisiplinan kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan kesadaran mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

Kegiatan latihan Pocil ini sekaligus menjadi salah satu bentuk keterlibatan generasi muda dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Semangat, disiplin dan kekompakan yang ditunjukkan para peserta diharapkan dapat menjadi bekal positif dalam membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan latihan yang dilakukan secara rutin, para Pocil diharapkan semakin siap tampil dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang, sekaligus membawa pesan keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Edtr/rptr : Rf

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menyaksikan langsung pertandingan semifinal Turnamen Sepak Bola PSTS Tabing U-14 Piala Wali Kota Padang yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Persatuan Sepakbola Tabing Sekitarnya (PSTS) Tabing, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (15/8/2026).

Kehadiran Fadly Amran menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap kegiatan pembinaan olahraga usia dini, khususnya cabang sepak bola. Turnamen kelompok usia di bawah 14 tahun tersebut dinilai tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang bagi para pemain muda untuk mengembangkan kemampuan, mental bertanding, disiplin, serta sportivitas.

Babak semifinal mempertemukan sejumlah tim yang telah berhasil melewati tahapan pertandingan sebelumnya. Ripan’s FC harus berhadapan dengan Tiku Putra dalam laga perebutan tiket menuju partai puncak. Sementara itu, PS Tabing dan Sekitarnya menghadapi SSB Taruna Lubuk Kilangan dalam pertandingan semifinal lainnya.

Dua pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi tinggi. Para pemain muda dari masing-masing tim tampil penuh semangat dan berusaha menunjukkan kemampuan terbaik demi mengamankan tempat di final Turnamen PSTS Tabing U-14 Piala Wali Kota Padang.

Bagi para pemain, pertandingan semifinal menjadi momentum penting untuk menguji kemampuan yang telah mereka dapatkan melalui proses latihan dan pembinaan. Selain teknik dan strategi permainan, para peserta juga dituntut mampu menjaga konsentrasi, kekompakan tim, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan.

Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai kegiatan positif, termasuk olahraga.

Menurutnya, sepak bola memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak dan remaja. Melalui olahraga, generasi muda tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi, tetapi juga belajar mengenai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, ketekunan, serta kemampuan menerima kemenangan maupun kekalahan.

Dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini juga sejalan dengan program Padang Balomba, yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kreativitas, potensi, dan prestasi generasi muda Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang berharap semakin banyak kompetisi olahraga usia dini yang mampu menjadi wadah pencarian dan pengembangan bibit-bibit atlet potensial. Dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, para pemain muda diharapkan dapat berkembang hingga mampu membawa nama Kota Padang ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

Fadly juga mendorong seluruh pihak, mulai dari klub, sekolah sepak bola, pelatih, orang tua, komunitas olahraga, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pembinaan olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Turnamen PSTS Tabing U-14 Piala Wali Kota Padang dengan demikian tidak sekadar menjadi ajang memperebutkan gelar juara. Lebih jauh, kompetisi tersebut menjadi bagian dari proses panjang membangun fondasi sepak bola Kota Padang sekaligus menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, karakter, dan semangat berprestasi.

Melalui kompetisi seperti ini, Pemerintah Kota Padang berharap lahir lebih banyak pemain muda berbakat yang nantinya dapat menjadi bagian dari kekuatan sepak bola daerah dan berkontribusi terhadap prestasi olahraga Sumatera Barat di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Jumat 14 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyimak langsung arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disampaikan Presiden. Pesan mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menilai arahan tersebut memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi salah satu agenda yang terus didorong Pemkab Padang Pariaman. Sejumlah infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana dapat berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang dan hasil pertanian, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Pemkab Padang Pariaman terus mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan urgensi di lapangan. Prioritas diberikan terhadap fasilitas yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat serta menjadi penghubung utama antarwilayah dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menempatkan penguatan sinergi antarlembaga sebagai faktor penting dalam mempercepat pemulihan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sinergi tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan keterbatasan sumber daya daerah dapat diatasi melalui dukungan pemerintah pusat dan kerja sama lintas sektor. Dengan koordinasi yang kuat, kebutuhan pembangunan pascabencana diharapkan dapat ditangani secara bertahap tanpa mengabaikan agenda pembangunan daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang semakin baik diharapkan mampu membuka akses ekonomi, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pertanian dan perdagangan, serta meningkatkan daya saing daerah.

Ke depan, Pemkab Padang Pariaman optimistis pembangunan daerah akan terus bergerak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen memperkuat perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Padang Pariaman diarahkan menjadi daerah yang semakin maju, tangguh menghadapi bencana, memiliki infrastruktur yang kuat, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Momentum Pidato Kenegaraan Presiden pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi penguat semangat bagi seluruh unsur pemerintahan daerah untuk menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Komisi Informasi Pusat (KIP) tegaskan proses pergantian Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2026-2028 sah dan sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini dituangkan dalam surat KIP nomor 268/KIP/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Ketua KIP, Handoko Agung Saputro, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pergantian Ketua dan Wakil Ketua KI Sumbar yang dilakukan melalui rapat pleno pada 18 Februari 2026 sudah sesuai dengan regulasi yakni UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi.

Surat ini kian mempertegas posisi Idham Fadhli sebagai Ketua KI Sumbar dan Mona Sisca sebagai Wakil Ketua KI Sumbar periode 2026-2028.

Tidak hanya menyurati Gubernur Sumbar, KIP bahkan turun langsung ke Sumbar melakukan audiensi dengan Gubernur Sumbar serta menyerahkan surat tersebut secara langsung di Istana Gubernur Sumbar, Jumat, 14/8.

Tak tanggung-tanggung, audiensi tersebut dihadiri dua orang komisioner KIP, yakni Arman Fauzi dan Joe Martin Chandra serta Sekretaris KIP, Zamzani. Mereka didampingi lengkap oleh komisioner KI Sumbar, Idham Fadhli (Ketua), Mona Sisca (Wakil Ketua), Riswandy, Musfi Yendra dan Tanti Endang Lestari. Selain itu juga hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Rudy Rinaldi dan Kabid IKP, Junaidi.

Kepada Gubernur Sumbar, Komisioner KIP Bidang Kelembagaan, Arman Fauzi, mengatakan Komisi Informasi Pusat tidak bisa melakukan perubahan ataupun intervensi terhadap keputusan KI provinsi. Karena hubungan KIP dengan KI provinsi hanya bersifat koordinatif. Sehingga pergantian Ketua dan Wakil KI Sumbar yang sudah diputuskan bersama melalui rapat pleno KI Sumbar tidak bisa dirubah karena prosesnya sah dan sesuai dengan UU. 

Arman juga menyampaikan pemilihan ketua dan wakil ketua KI diatur melalui regulasi tersendiri yakni Perki 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi dan UU KIP, dimana ketua dan wakil ketua dipilih langsung oleh semua komisioner melalui rapat pleno. Sehingga KI Pusat dan Pemprov tidak memiliki kewenangan dan tidak bisa mengintervensi.

"Keputusan yang telah disepakati para komisioner provinsi pada rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani bersama merupakan kesepakatan internal yang sah serta wajib dihormati oleh seluruh komisioner," tulis surat tersebut.

Hal senada juga disampaikan Komisioner KIP Bidang Riset, Joe Martin Chandra, yang menegaskan tidak ada persoalan dalam proses pergantian Ketua dan Wakil Ketua KI Sumbar.

"Semuanya solid dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antar semua komisioner KI Sumbar. Mohon dukungan Pak Gubernur untuk KI Sumbar dalam menjalan tugas dan fungsi mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar," ujar Jo yang juga merupakan Korwil KI Sumbar.

Jo Martin juga mengajak semua komisioner terus menjaga harmonisasi dan soliditas lembaga dan serta mengedepankan nilai sportivitas dan kebersamaan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengucapkan terimakasih dan memastikan siap mendukung apapun keputusan KIP perihal pergantian Ketua KI Sumbar. Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar hanya ingin memastikan bahwa pergantian ketua dan wakil ketua KI Sumbar sudah sesuai regulasi. Ia juga menegaskan Pemprov Sumbar berkomitmen terus mendukung KI Sumbar demi mewujudkan tata kelola informasi  yang baik dan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

"Kami hanya perlu penegasan dari KIP, kami tidak ingin KI Sumbar pecah. Apapun keputusan KIP kami siap mendukung. Karena tugas kami adalah menegakkan aturan. Pemprov Sumbar akan terus mendukung KI Sumbar guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Karena Pemprov Sumbar sangat berkomitmen terbuka dan transparan, khusus nya dalam hal pengelolaan anggaran," ujar Mahyeldi.

Menanggapi keluarnya surat dari KI Pusat, Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, mengucapkan terimakasih kepada KI Pusat atas dukungan dan  penguatan yang diberikan. 

"Kami tentu bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan KI Pusat yang sudah memberikan pandangan hukum guna memberikan penguatan terhadap posisi kami di KI Sumbar. Karena sebetulnya sejak awal tidak persoalan dalam proses pergantian struktur KI Sumbar. Semuanya dilakukan atas kesepakatan bersama para komisioner dan mengacu kepada regulasi yang ada," ujar Fadhil, panggilan karib Idham Fadhli.

Fadhil juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumbar yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada Komisi Informasi Sumbar. 

"Ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Gubernur Sumbar kepada KI Sumbar yang ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Terimakasih kepada Bapak Gubernur dan Kominfo Sumbar yang selalu mendukung KI Sumbar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat UU KIP," ujar Fadhil yang juga merupakan Ketua PWI Padangpariaman. 

Sebelumnya Pemprov Sumbar melalui Dinas Kominfotik Sumbar sempat mempertanyakan pergantian Ketua dan Wakil Ketua KI Sumbar kepada KI Pusat. 

Diketahui KI Sumbar pada 18 Februari 2026 telah melakukan rapat pleno pergantian struktur pimpinan yang dihadiri oleh semua komisioner KI Sumbar. Pleno tersebut dilakukan karena masa jabatan Ketua KI Sumbar terdahulu, Musfi Yendra, sudah berakhir. Hal ini mengacu kepada Tata Tertib KI Sumbar dan Perki 1 tahun 2012 yang mengatur jabatan Ketua dan Wakil KI Sumbar selama dua tahun. 

Dalam pleno tersebut semua komisioner sepakat mentaati Perki terbaru yakni Perki 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi. Namun para komisioner juga menyepakati menghormati kesepakatan yang mereka buat dua tahun lalu. Sehingga tetap dilakukan rotasi terhadap struktur KI Sumbar.

Idham Fadhli kemudian terpilih sebagai Ketua KI Sumbar periode 2026-2028 menggantikan Musfi Yendra dan Mona Sisca sebagai wakil ketua menggantikan Tanti Endang Lestari.

Komisi Informasi merupakan lembaga negara mandiri yang dibentuk berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi bertugas memastikan transparansi badan publik dan pelaksanaan UU KIP melalui tiga pokok, yakni menyelesaikan sengketa informasi, menetapkan standar layanan informasi di badan publik dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua badan publik. (*)