REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang,  menerima audiensi jajaran pengurus Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Sumatera Barat di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Padang yang inklusif dan berkelanjutan.

Rombongan KMDT Sumbar dipimpin langsung Ketua Umum KMDT Sumbar, , bersama sejumlah pengurus. Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran pengurus  yang dipimpin Sekretaris Umum, .

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan hubungan antar komunitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, hingga peluang kolaborasi pada sektor sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kami mengapresiasi kehadiran KMDT Sumbar beserta jajaran PGIW Sumbar. Pemerintah Kota Padang selalu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang maju, harmonis, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KMDT Sumbar Togi Tobing menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Padang melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat persatuan serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi serta memperkuat kolaborasi pada berbagai program yang berorientasi pada kemajuan Kota Padang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi lahirnya berbagai program kerja bersama yang mampu mempererat hubungan antar komunitas sekaligus mendukung visi pembangunan Kota Padang yang inklusif, toleran, dan berdaya saing.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat terus memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi bersama Komunitas Ojol Dunsanak Lalu Lintas yang berlangsung di Gedung BPKB Ditlantas Polda Sumbar, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, didampingi para pejabat utama Ditlantas Polda Sumbar, serta diikuti oleh 15 perwakilan pengemudi ojek online.

Dalam arahannya, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi ojek daring yang selama ini memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Menurutnya, pengemudi ojol merupakan mitra strategis kepolisian dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota komunitas agar senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara, menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, seperti melawan arus.

"Jadilah contoh yang baik bagi masyarakat. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan," ujar Kombes Pol Reza.

Melalui pertemuan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar bersama Komunitas Ojol Dunsanak Lalu Lintas berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mendukung program Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya di wilayah Kota Padang.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif komunitas transportasi daring merupakan bagian penting dalam upaya menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan raya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan komunitas, diharapkan budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh sehingga masyarakat dapat berkendara dengan aman, tertib, dan nyaman," tutupnya.

Edtr/rptr: RF

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang menghadirkan kebijakan tarif khusus sebesar Rp1 bagi seluruh pengguna layanan Bus Trans Padang dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Program ini berlaku selama satu hari penuh, yakni pada Jumat, 7 Agustus 2026, dan dapat dinikmati masyarakat di seluruh koridor operasional Trans Padang.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat sekaligus bagian dari upaya meningkatkan minat warga menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan. Melalui tarif simbolis tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.

Selain memberikan kemudahan akses transportasi, program ini juga menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang mengusung semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Warga diharapkan memanfaatkan layanan Trans Padang untuk menghadiri berbagai kegiatan yang digelar selama peringatan HJK, mulai dari acara budaya, hiburan, promosi UMKM, hingga pelayanan publik.

Pemerintah Kota Padang menilai transportasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, momentum HJK dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat merasakan langsung kenyamanan layanan Trans Padang dengan biaya yang sangat terjangkau.

Program tarif Rp1 diharapkan tidak hanya menjadi bentuk perayaan Hari Jadi Kota Padang, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi massal sebagai solusi mobilitas perkotaan yang efektif dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan istimewa ini pada 7 Agustus 2026 dengan menggunakan layanan Trans Padang di seluruh koridor operasional. Melalui partisipasi aktif masyarakat, peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 diharapkan berlangsung semakin semarak sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengembangan transportasi publik yang berkualitas.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi memulai pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi keuangan daerah serta dinamika fiskal yang berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan.

Pembahasan diawali dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang digelar pada Senin (27/7/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iqra Chissa Putra menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, evaluasi terhadap realisasi APBD hingga semester pertama 2026 menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan anggaran agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih optimal.

Ia menjelaskan, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi belanja daerah baru mencapai 36,38 persen, sedangkan realisasi pendapatan daerah berada pada angka 48,92 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran agar target pembangunan yang telah ditetapkan tetap dapat direalisasikan secara maksimal.

Selain capaian realisasi anggaran, perubahan APBD juga mempertimbangkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun 2025 sebesar Rp284,66 miliar serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang harus diakomodasi dalam struktur anggaran baru.

"Perubahan APBD ini diperlukan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, produktif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Iqra.

Ia menambahkan bahwa penyusunan perubahan KUA dan PPAS telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan kebijakan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, maupun kondisi fiskal yang memengaruhi pelaksanaan APBD.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memaparkan secara rinci perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan tipis dari Rp6,29 triliun menjadi sekitar Rp6,27 triliun atau berkurang sekitar Rp18,85 miliar.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diperkirakan turun dari Rp3,51 triliun menjadi Rp2,86 triliun atau berkurang sekitar 18,42 persen. Meski demikian, penurunan tersebut berhasil diimbangi oleh peningkatan signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan transfer diproyeksikan meningkat dari Rp2,75 triliun menjadi Rp3,29 triliun atau bertambah sekitar Rp540,23 miliar. Tambahan dana transfer tersebut menjadi salah satu penopang utama kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Tambahan dana transfer ini menjadi kekuatan baru bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan berbagai program prioritas pembangunan meskipun target PAD mengalami penyesuaian," ungkap Vasko.

Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Total belanja daerah direncanakan naik dari Rp6,40 triliun menjadi Rp7,08 triliun atau bertambah sekitar Rp671,23 miliar.

Penambahan tersebut akan dialokasikan untuk memperkuat belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja modal menjadi komponen yang mengalami kenaikan paling besar. Nilainya meningkat dari sekitar Rp471,12 miliar menjadi Rp952,06 miliar atau melonjak lebih dari 102 persen. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Sumatera Barat.

Pemerintah daerah juga memperkuat anggaran belanja tidak terduga yang naik dari Rp25 miliar menjadi Rp49,28 miliar. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Sumatera Barat.

Selain itu, alokasi belanja transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota juga mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp1,17 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten serta kota.

Selanjutnya, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 akan dibahas secara lebih mendalam bersama seluruh fraksi DPRD Sumbar melalui pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap perubahan kebijakan anggaran ini mampu mempercepat penyerapan APBD pada semester kedua tahun 2026, menjaga stabilitas fiskal daerah, mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Perumda Air Minum Kota Padang menghadirkan promo spesial bagi masyarakat melalui program Padang Great Sale yang berlangsung selama 1 hingga 31 Agustus 2026. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian perayaan HJK sekaligus upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih yang berkualitas.

Melalui program tersebut, Perumda Air Minum Kota Padang memberikan potongan biaya sebesar Rp357.000 kepada 357 calon pelanggan baru yang melakukan pemasangan sambungan air bersih. Selain itu, promo serupa juga diberikan kepada 357 pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali layanan air minum setelah sebelumnya tidak aktif.

Direktur Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus mendukung semangat HJK ke-357 dengan menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan berkualitas.

"Momentum Hari Jadi Kota Padang menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Melalui promo ini, kami berharap semakin banyak warga yang dapat menikmati akses air minum perpipaan yang aman, sehat, dan berkelanjutan," ujarnya.

Promo ini berlaku selama persediaan kuota masih tersedia dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dapat langsung mengajukan permohonan di kantor unit pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang terdekat dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.

Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian Padang Great Sale, yang menghadirkan berbagai promo dan kemudahan layanan dari sejumlah instansi dan pelaku usaha dalam menyambut Hari Jadi Kota Padang ke-357. Kehadiran berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Perumda Air Minum Kota Padang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera memanfaatkan promo pemasangan baru maupun penyambungan kembali selama periode 1–31 Agustus 2026. Dengan layanan air bersih yang semakin mudah dijangkau, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang dapat terus meningkat seiring semangat pembangunan menuju kota yang maju, sehat, dan berdaya saing.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Pemerintah Kota Padang menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui Dinas Perdagangan, Pemko Padang meluncurkan kebijakan pembebasan 100 persen denda retribusi pasar bagi pedagang yang memiliki tunggakan pembayaran selama dua hingga tiga tahun.

Program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu para pedagang agar dapat kembali memenuhi kewajibannya tanpa terbebani akumulasi denda. Dengan kebijakan ini, para pedagang hanya diwajibkan membayar retribusi pokok sesuai ketentuan, sementara seluruh denda tunggakan dihapuskan.

Pemerintah Kota Padang berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi, sekaligus memperkuat pengelolaan pasar yang lebih tertib dan berkelanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi dan mengembangkan usahanya.

Tidak hanya itu, kemeriahan HJK Padang ke-357 juga diramaikan dengan pelaksanaan Padang Great Sale, sebuah program promosi belanja yang melibatkan berbagai pusat perbelanjaan, ritel modern, pelaku UMKM, hingga mitra transportasi. Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati beragam potongan harga, diskon menarik, paket promosi, serta berbagai penawaran spesial selama periode perayaan HJK berlangsung.

Padang Great Sale menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Padang dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta menggerakkan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan UMKM. Program ini juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Padang sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kemudahan dan promo yang telah disediakan sekaligus berpartisipasi menyukseskan rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Momentum peringatan hari jadi kota ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi penggerak kebangkitan ekonomi, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Padang yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Masyarakat Korong Durian Jantuang, Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, menyambut baik rencana pembangunan Jalan Kiyau Durian Sariak yang akan direalisasikan melalui program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sutan Dewiwarman.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses transportasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan. Selama ini, kondisi jalan menjadi salah satu kebutuhan prioritas warga karena merupakan jalur penghubung yang dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas penduduk, akses pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian.

Program pembangunan melalui Pokir DPRD menjadi salah satu bentuk nyata perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai forum musyawarah maupun kegiatan reses. Dengan terealisasinya pembangunan Jalan Kiyau Durian Sariak, diharapkan konektivitas antarwilayah di Nagari III Koto Aur Malintang Timur semakin baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Sutan Dewiwarman, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat nagari.

Warga pun berharap proses pembangunan dapat segera dimulai sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Korong Durian Jantuang dan sekitarnya. Pembangunan jalan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman, Emri Nurman, menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.

Dalam kegiatan tersebut, Kalaksa BPBD didampingi jajaran pejabat dan staf BPBD sebagai bagian dari tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja DPRD. Rapat berlangsung sebagai forum pembahasan program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027.

Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD, karena menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran setiap perangkat daerah. Pada kesempatan itu, BPBD Padang Pariaman memaparkan berbagai program prioritas yang difokuskan pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, penanganan kondisi darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan sarana dan prasarana kebencanaan.

Kalaksa BPBD Emri Nurman menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Melalui rapat bersama Komisi DPRD dan mitra kerja OPD tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang dilaksanakan pada Kamis (23/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh persyaratan administrasi, legalitas lahan, serta dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pembangunan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan tanpa kendala administratif.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemerintah Kota Padang membahas berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan lokasi, status kepemilikan lahan, kelengkapan dokumen pertanahan, hingga mekanisme pelaksanaan program yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Koordinasi dengan Kemensos RI difokuskan pada sinkronisasi persyaratan program, kesiapan daerah, serta tahapan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dimulai. Sementara itu, konsultasi dengan ATR/BPN bertujuan memastikan aspek legalitas lahan dan administrasi pertanahan telah sesuai dengan regulasi sehingga tidak menimbulkan hambatan pada proses pembangunan.

Pemerintah Kota Padang optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat serta sinergi lintas kementerian, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera direalisasikan. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang setara.

Melalui percepatan ini, Pemko Padang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Komisi II DPRD Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 guna memastikan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II melakukan pencermatan terhadap program, kegiatan, serta usulan anggaran dari masing-masing perangkat daerah. Sejumlah sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, hingga ketahanan pangan menjadi fokus evaluasi agar memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada tahun 2027.

Para anggota Komisi II memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kepada mitra kerja agar penyusunan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.

Rapat berlangsung secara konstruktif melalui dialog antara legislatif dan perangkat daerah. Setiap usulan program dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2027.

Melalui pembahasan KUA-PPAS ini, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penyusunan APBD 2027 agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasil pembahasan Komisi II selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi kesepakatan bersama.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat upaya untuk meraih pengakuan sebagai bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) pada kategori Gastronomi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat finalisasi penyusunan dossier atau dokumen nominasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang bersama Tim Dossier Pusat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur Academics, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM).

Finalisasi dossier menjadi tahapan krusial sebelum dokumen resmi dikirim kepada UNESCO sebagai syarat penilaian. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kota Padang memastikan seluruh potensi kuliner, budaya, sejarah, hingga ekosistem ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Padang terdokumentasi secara komprehensif sesuai standar yang ditetapkan UNESCO.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pencalonan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi UNESCO bukan hanya mengejar pengakuan internasional, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat identitas daerah melalui kekayaan kuliner yang telah dikenal luas hingga mancanegara.

Menurutnya, kuliner khas Padang merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, tradisi, dan filosofi yang kuat. Keberagaman makanan khas Minangkabau, mulai dari rendang, sate Padang, gulai, dendeng, hingga berbagai hidangan tradisional lainnya, menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Padang sebagai destinasi wisata gastronomi dunia.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan menjadi bagian dari jaringan Kota Kreatif UNESCO akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, khususnya pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengakuan tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing Kota Padang di tingkat internasional sekaligus membuka peluang kerja sama dengan kota-kota kreatif dunia.

Dalam penyusunan dossier, Tim Dossier Pusat memberikan berbagai masukan agar dokumen yang diajukan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menggambarkan komitmen Kota Padang dalam menjaga keberlanjutan budaya kuliner, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan inovasi pangan lokal, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi unsur ABCGM dinilai menjadi kekuatan utama dalam proses pencalonan tersebut. Kalangan akademisi berperan melalui riset dan kajian ilmiah, pelaku usaha mendukung pengembangan industri kuliner, komunitas ikut melestarikan tradisi kuliner lokal, pemerintah memfasilitasi kebijakan dan infrastruktur, sedangkan media berperan mempromosikan kekayaan gastronomi Kota Padang kepada masyarakat luas.

Langkah menuju Kota Gastronomi UNESCO juga sejalan dengan tema Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, yakni "Taste of Padang Experience: Padang Road to Gastronomy City". Tema tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan pengalaman menikmati kuliner sebagai identitas utama dalam pengembangan pariwisata kota.

Melalui berbagai program promosi, festival kuliner, penguatan UMKM, pelestarian resep tradisional, hingga peningkatan kualitas destinasi wisata, Pemerintah Kota Padang optimistis mampu memenuhi indikator yang dipersyaratkan UNESCO.

Dengan semakin matangnya penyusunan dossier dan kuatnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kota Padang optimistis dapat melangkah lebih dekat menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network kategori Gastronomi, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi kuliner unggulan Indonesia yang diakui di tingkat dunia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang diikuti oleh 101 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Padang dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gempita Sumbar sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Kehadiran program tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti sekaligus memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal.

Pemerintah Kota Padang menilai bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang tetap harus dipenuhi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Melalui pendidikan kesetaraan ini, warga binaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik, memperluas wawasan, serta memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Selain memberikan pembelajaran akademik, program ini juga diarahkan untuk membentuk karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Dengan bekal pendidikan yang memadai, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha setelah menyelesaikan masa pidana.

Pemko Padang juga menegaskan bahwa pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan formal. Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat berbagai program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pelatihan vokasi tersebut dirancang agar para warga binaan memiliki kompetensi praktis di berbagai bidang sehingga mampu mandiri secara ekonomi setelah kembali ke lingkungan sosial. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran dan mengurangi potensi residivisme melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pendidikan nonformal diharapkan dapat menjadi model pembinaan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses rehabilitasi sosial berjalan optimal, sehingga warga binaan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan tersebut, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Padang Juara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dalam semangat Padang Melayani.

Editor : Ayu