REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang menerima kunjungan delegasi KPJ Healthcare University, Malaysia, di Balai Kota Padang, Jumat (11/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman antara Kota Padang dan institusi pendidikan kesehatan asal Malaysia.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak berbagi wawasan mengenai berbagai isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai peran organisasi perempuan dan institusi pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain membahas sektor kesehatan dan pendidikan, TP PKK dan DWP Kota Padang juga memperkenalkan 10 Program Pokok PKK kepada delegasi KPJ Healthcare University. Program tersebut menjadi salah satu landasan gerakan pemberdayaan keluarga melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, keterampilan, kesehatan, serta ketahanan keluarga.

Pengenalan program tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kontribusi TP PKK dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui keterlibatan masyarakat dan penguatan peran keluarga sebagai unsur penting dalam pembangunan sosial.

Tidak hanya aspek kelembagaan, kunjungan ini turut diwarnai pengenalan budaya Minangkabau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada delegasi internasional, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai identitas, nilai-nilai adat, dan kehidupan sosial masyarakat Kota Padang.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih luas mengenai potensi kerja sama antara Kota Padang dan KPJ Healthcare University, khususnya dalam pengembangan pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan tersebut juga diharapkan tidak berhenti sebagai agenda silaturahmi, tetapi dapat menjadi langkah awal bagi terjalinnya kolaborasi berkelanjutan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Padang, organisasi perempuan daerah, dan KPJ Healthcare University Malaysia.

Kerja sama yang terbangun nantinya diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat hubungan antara Kota Padang dan Malaysia.(Ayu)

REALITANUSANTARA. COM

PADANG — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diperingati pada 10 September 2026.

Ucapan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang selama ini menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah laut, mengawal kedaulatan negara, serta memberikan pengabdian bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., bersama Wadirlantas Polda Sumbar AKBP Yudho Huntoro, S.I.K., M.I.K., turut menyampaikan penghormatan kepada para prajurit matra laut yang terus menjalankan tugas di tengah berbagai tantangan.

“Terima kasih kepada para prajurit matra laut yang tak kenal lelah menerjang ombak demi menjaga pesisir Ibu Pertiwi.”

Menurut Dirlantas Polda Sumbar, semangat pengabdian TNI Angkatan Laut merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sinergi antara TNI dan Polri juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan dalam menghadapi persoalan keamanan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, soliditas dan koordinasi antara TNI, Polri serta seluruh elemen masyarakat.

editor/Rptr:RF

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Sebanyak 312 mahasiswa Universitas Ekasakti (UNES) dan Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) Padang dilibatkan sebagai Tim Verifikator Lapangan dalam pelaksanaan Padang Rancak Award Sesi II Tahun 2026.

Pelepasan ratusan mahasiswa tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Kamis (10/9/2026). Keterlibatan mahasiswa ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat gerakan kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Dalam pelaksanaan verifikasi, para mahasiswa akan disebar ke 11 kecamatan di Kota Padang. Mereka bertugas melakukan pemantauan dan verifikasi kondisi kebersihan lingkungan di wilayah yang menjadi sasaran penilaian.

Tidak hanya melakukan penilaian, mahasiswa juga diarahkan untuk berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat. Mereka akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi timbulan sampah, serta mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

Wali Kota Padang Fadly Amran menilai keterlibatan mahasiswa dalam program tersebut memiliki nilai strategis. Selain membantu pemerintah melakukan verifikasi secara objektif di lapangan, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga.

Menurutnya, persoalan kebersihan kota tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai elemen lainnya agar budaya hidup bersih dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Melalui Padang Rancak Award, Pemko Padang juga berupaya mendorong kompetisi positif antarkawasan dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Penilaian diharapkan tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi mampu melahirkan perubahan perilaku masyarakat.

Fadly menekankan bahwa lingkungan yang bersih merupakan bagian penting dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, gerakan menjaga kebersihan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, pelaksanaan verifikasi oleh ratusan mahasiswa di 11 kecamatan diharapkan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi kebersihan di masing-masing wilayah.

Data dan hasil verifikasi lapangan tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penilaian Padang Rancak Award Sesi II Tahun 2026.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung program pembangunan kota. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga diberi ruang untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan lingkungan di masyarakat.

Program tersebut sekaligus diharapkan memperkuat semangat mewujudkan Kota Padang yang ASRI, bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat maupun para pendatang.

Dengan melibatkan generasi muda dalam gerakan kebersihan, Pemko Padang berharap kesadaran menjaga lingkungan dapat berkembang menjadi budaya bersama. Kebersihan kota pun tidak hanya menjadi indikator penghargaan, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Padang sehari-hari.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemberdayaan ekonomi perempuan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pelaku usaha dan penggerak ekonomi masyarakat.

Karena itu, DPRD Sumatera Barat mendorong agar penguatan ekonomi perempuan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun program jangka pendek. Dukungan terhadap perempuan perlu diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan, penguatan anggaran, peningkatan kapasitas, akses permodalan hingga perluasan pasar bagi produk usaha perempuan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat dalam kegiatan peningkatan ekonomi perempuan, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Ketika perempuan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat, kontribusinya terhadap keluarga juga semakin besar, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun mendukung pengembangan usaha keluarga.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya,” ujarnya.

Ia mengatakan, banyak perempuan di Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengembangkan usaha, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, perdagangan, jasa hingga berbagai usaha berbasis ekonomi kreatif.

Namun, potensi tersebut belum seluruhnya berkembang secara optimal karena masih terdapat sejumlah kendala. Persoalan permodalan, keterbatasan akses pasar, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta minimnya pendampingan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Di samping itu, perempuan pelaku usaha juga sering menghadapi tantangan berupa beban peran ganda. Mereka harus membagi waktu antara mengurus keluarga dan menjalankan aktivitas ekonomi.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” katanya.

Ketua DPRD Sumbar menegaskan, DPRD memiliki posisi penting untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan masuk dalam agenda pembangunan daerah secara nyata.

Menurutnya, terdapat tiga instrumen utama yang dapat digunakan DPRD, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong regulasi daerah yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang secara ekonomi. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan memberikan kemudahan bagi perempuan dalam mengembangkan usaha.

Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD dapat memastikan program pemberdayaan perempuan memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai dalam APBD.

Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan peralatan produksi, penguatan akses permodalan, literasi keuangan, literasi digital, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

Menurutnya, program pemberdayaan juga tidak boleh berhenti setelah pelatihan selesai. Perempuan pelaku usaha membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat benar-benar diterapkan dan menghasilkan peningkatan pendapatan.

Penguatan koperasi serta kelompok usaha perempuan juga dinilai penting agar para pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kelembagaan yang kuat, perempuan dapat memiliki daya tawar lebih baik dalam memperoleh bahan baku, pembiayaan, produksi maupun pemasaran.

Selain modal dan keterampilan, akses pasar menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan usaha perempuan.

Produk yang dihasilkan pelaku usaha perempuan, menurutnya, harus mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, baik melalui pasar lokal maupun platform digital.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan pemasaran. Karena itu, peningkatan kemampuan perempuan dalam menggunakan teknologi, pemasaran digital, pengelolaan keuangan dan pengembangan merek menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program pemberdayaan ekonomi.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan pada akhirnya tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah perempuan yang memiliki usaha. Lebih jauh, keberhasilan tersebut harus terlihat dari meningkatnya kapasitas usaha, pendapatan, kemandirian ekonomi, serta kemampuan perempuan menciptakan lapangan pekerjaan.

Ia menilai, peningkatan ekonomi perempuan memiliki efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki kemampuan lebih besar dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut sekaligus dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan daerah, semakin banyak perempuan yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis pelaku UMKM.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan.

“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya.

Dengan dukungan regulasi, anggaran dan pengawasan yang konsisten, pemberdayaan ekonomi perempuan diharapkan mampu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Sumatera Barat. Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama yang ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Ayu)

Penulis : Ayu Adelfina, s

Kecemburuan merupakan salah satu emosi yang dapat muncul dalam sebuah hubungan. Namun, ketika rasa cemburu tidak lagi dikendalikan dengan kedewasaan dan akal sehat, perasaan tersebut berpotensi berubah menjadi sikap posesif, prasangka, bahkan tindakan yang merugikan orang lain.

Kecemburuan yang berlebihan sering kali membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara objektif. Keinginan untuk mempertahankan seseorang yang dianggap sebagai miliknya dapat berkembang menjadi rasa takut kehilangan yang berlebihan, meskipun pada kenyataannya belum tentu ada ancaman terhadap hubungan tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa saja terlalu mengharapkan sesuatu yang belum tentu menjadi hak atau miliknya. Perasaan memiliki yang terlalu kuat kemudian mendorong munculnya berbagai prasangka terhadap orang lain.

Salah satu bentuknya terlihat ketika seorang perempuan menuduh perempuan lain sebagai pihak yang dianggap mengganggu hubungan asmaranya. Tuduhan semacam itu dapat muncul bukan karena adanya fakta yang jelas, melainkan akibat kecemburuan, rasa tidak aman, dan kekhawatiran kehilangan pasangan.

Persoalannya, ketika kecemburuan sudah menguasai pikiran, batas antara menjaga hubungan dan mencampuri kehidupan orang lain dapat menjadi kabur.

Padahal, setiap persoalan semestinya disikapi dengan komunikasi, kepercayaan, serta kemampuan mengendalikan emosi. Cemburu merupakan perasaan yang manusiawi, tetapi cara seseorang mengelola kecemburuan menjadi ukuran penting dalam melihat kedewasaan dirinya.

Lebih jauh, persoalan tersebut pada dasarnya kembali kepada akhlak. Bagaimana seseorang berbicara, menilai orang lain, menyampaikan tuduhan, dan mengambil sikap ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya merupakan cerminan dari karakter.

Akhlak mengajarkan bahwa tidak semua hal yang dicurigai harus langsung dipercaya dan tidak semua prasangka layak disampaikan sebagai sebuah kebenaran.

Karena itu, seseorang perlu membedakan antara fakta dan asumsi. Menuduh orang lain hanya karena rasa takut kehilangan atau karena kecemburuan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.

Hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, kepercayaan, dan batasan yang wajar. Tidak ada seseorang yang dapat diperlakukan seolah-olah menjadi milik mutlak orang lain.

Pada akhirnya, kecemburuan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan, menuduh, atau memusuhi orang lain. Justru dalam situasi yang memancing emosi, kualitas akhlak seseorang akan terlihat.

Sebab, menjaga perasaan adalah bagian dari kemanusiaan, tetapi menjaga lisan, menghormati orang lain, dan mampu mengendalikan diri merupakan bagian dari akhlak.

Perasaan boleh hadir, rasa takut kehilangan boleh muncul, tetapi cara menyikapinya tetap membutuhkan batas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab karena semua yang kita mau belum tentu kita dapat miliki selamanya.

Penulis : Ayu Adelfina, s

Konflik antarmanusia tidak selalu berhenti pada dua pihak yang berselisih. Dalam kehidupan sosial, persoalan pribadi terkadang berkembang menjadi konflik yang melibatkan banyak orang ketika salah satu pihak berusaha mengajak lingkungan sekitarnya untuk ikut membenci, menjauhi, bahkan memberikan penilaian negatif terhadap seseorang.

Fenomena tersebut menjadi salah satu persoalan sosial yang patut mendapat perhatian. Ketidaksukaan yang semestinya menjadi urusan pribadi dapat berubah menjadi upaya membangun opini, menyebarkan cerita sepihak, hingga memengaruhi orang lain agar memiliki pandangan yang sama.

Dalam kondisi seperti ini, kebencian seolah membutuhkan “pasukan” agar seseorang merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa dirinya berada di pihak yang benar.

Padahal, perbedaan pendapat maupun konflik personal merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Persoalan akan menjadi lebih rumit ketika konflik tersebut tidak diselesaikan secara langsung, tetapi justru disebarkan kepada orang lain melalui narasi yang belum tentu utuh.

Seseorang yang memiliki masalah dengan orang lain pada dasarnya memiliki pilihan untuk menyelesaikannya secara dewasa. Klarifikasi secara langsung, komunikasi terbuka, serta kesediaan mendengar kedua sisi merupakan langkah yang jauh lebih sehat dibandingkan membangun kelompok untuk memusuhi seseorang.

Kebiasaan mencari dukungan orang lain untuk memperkuat kebencian dapat mencerminkan ketidakmampuan menghadapi konflik secara dewasa. Ketika seseorang merasa perlu mengumpulkan dukungan agar orang lain ikut membenci pihak tertentu, persoalan yang awalnya bersifat personal berpotensi berubah menjadi konflik sosial.

Di sisi lain, perilaku tersebut juga dapat menunjukkan adanya kebutuhan terhadap validasi. Dukungan dari banyak orang terkadang membuat seseorang merasa pendapatnya lebih benar, meskipun informasi yang menjadi dasar penilaian belum pernah diperiksa secara objektif.

Masalahnya, orang-orang yang berada di sekitar konflik sering kali hanya menerima informasi dari satu pihak. Jika informasi tersebut langsung dipercaya tanpa melakukan konfirmasi, seseorang dapat dengan mudah terlibat dalam persoalan yang sebenarnya bukan menjadi masalahnya.

Tidak jarang seseorang akhirnya menjauhi atau memusuhi orang lain hanya berdasarkan cerita yang didengarnya dari teman, kerabat, atau lingkungan terdekat.

Bahaya menjadi penyebar informasi sepihak

Di era komunikasi digital, penyebaran opini menjadi jauh lebih mudah. Percakapan pribadi dapat berkembang menjadi pembicaraan kelompok, sementara unggahan di media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan konflik pribadi.

Cerita yang disampaikan seseorang belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan. Ada kemungkinan informasi yang diterima merupakan interpretasi pribadi, pengalaman sepihak, atau bahkan informasi yang telah berubah setelah disampaikan dari satu orang kepada orang lainnya.

Karena itu, sebelum memberikan penilaian terhadap seseorang, penting untuk membedakan antara fakta, opini, asumsi, dan emosi.

Sikap kritis bukan berarti membela salah satu pihak. Sebaliknya, sikap kritis diperlukan agar seseorang tidak mudah dijadikan bagian dari konflik yang tidak pernah dialaminya secara langsung.

Jangan mudah menjadi “pasukan” konflik orang lain

Masyarakat juga perlu menyadari bahwa tidak semua ajakan untuk membenci harus diikuti. Ketika seseorang datang membawa cerita buruk mengenai orang lain, respons yang paling bijak bukan langsung mengambil posisi, melainkan mendengarkan secara proporsional dan mempertimbangkan kemungkinan adanya sudut pandang lain.

Jika persoalan tersebut tidak berkaitan langsung dengan diri sendiri, menjaga jarak dari konflik merupakan pilihan yang sah dan sehat.

Tidak ikut menyebarkan cerita bukan berarti pengecut. Tidak ikut memusuhi bukan berarti membela pihak yang dianggap salah. Dalam banyak situasi, memilih tetap netral justru merupakan bentuk kedewasaan.

Demikian pula ketika seseorang mengetahui adanya konflik, langkah yang lebih elegan adalah mendorong penyelesaian secara langsung daripada menjadi perantara penyebaran kebencian.

Menghadapi orang yang gemar menghasut tidak harus dilakukan dengan kemarahan. Salah satu cara terbaik adalah tidak memberikan ruang bagi provokasi untuk berkembang.

Pertama, jangan langsung mempercayai informasi yang bersifat sepihak. Kedua, hindari ikut menyebarkan cerita yang belum jelas kebenarannya. Ketiga, apabila persoalan tersebut menyangkut diri sendiri, lakukan klarifikasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Keempat, tetapkan batas dalam hubungan sosial. Jika seseorang terus-menerus berusaha menyeret kita ke dalam konflik pribadi, tidak ada kewajiban untuk mengikuti arah pembicaraan tersebut.

Yang tidak kalah penting, setiap orang perlu melakukan introspeksi. Dalam sebuah konflik, bukan hanya pihak yang menghasut yang perlu bercermin. Orang yang dengan mudah menerima hasutan juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri mengapa begitu mudah percaya tanpa melakukan verifikasi.

Pada akhirnya, kedewasaan dalam kehidupan sosial bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berhasil berada di pihak kita. Kedewasaan justru terlihat dari kemampuan menyelesaikan masalah tanpa harus menciptakan musuh baru.

Sebab, ketika seseorang membutuhkan banyak orang untuk membenarkan kebenciannya, persoalannya mungkin bukan lagi sekadar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bisa jadi, persoalan sebenarnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan bahwa kebenciannya layak dibenarkan.

Karena itu, sebelum ikut membenci seseorang berdasarkan cerita orang lain, ada baiknya berhenti sejenak dan bertanya: Apakah kita benar-benar mengetahui persoalannya, atau hanya sedang menjadi bagian dari konflik yang bukan milik kita?

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pengurus Cabang (PC) 0301 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Kota Padang menyiapkan sejumlah kegiatan sosial dan kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) FKPPI ke-48.

Rangkaian peringatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas, mempererat silaturahmi antaranggota, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

Ketua PC FKPPI Kota Padang, Syarbaini Syarif, mengatakan seluruh anggota dan keluarga besar FKPPI diharapkan dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah disiapkan panitia.

Menurutnya, usia ke-48 menjadi momentum penting bagi FKPPI untuk terus memperkokoh persaudaraan dan menjaga soliditas organisasi yang memiliki keterikatan sejarah dengan keluarga besar TNI-Polri.

"Saya mengajak seluruh anggota dan keluarga besar FKPPI Kota Padang untuk bersama-sama hadir dan meramaikan seluruh rangkaian kegiatan HUT FKPPI ke-48. Mari kita rapatkan barisan, kuatkan silaturahmi dan tunjukkan bahwa FKPPI selalu solid," ujar Syarbaini.

Berdasarkan surat undangan Panitia Pelaksana HUT FKPPI ke-48 PC 0301 Kota Padang tertanggal 6 September 2026, rangkaian kegiatan akan dimulai pada Kamis, 10 September 2026.

Kegiatan pertama berupa donor darah yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Makodim 0312 Padang, Jalan M.H. Thamrin Nomor 5, Kota Padang.

Donor darah menjadi salah satu agenda sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain memperingati hari jadi organisasi, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian keluarga besar FKPPI terhadap kebutuhan kemanusiaan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pada Sabtu, 12 September 2026. Anggota dan keluarga besar FKPPI akan mengikuti kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kuranji yang dijadwalkan mulai pukul 07.30 WIB.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian HUT FKPPI karena mengandung pesan penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus mengingatkan generasi penerus mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan.

Sementara itu, puncak peringatan HUT FKPPI ke-48 PC 0301 Kota Padang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 September 2026.

Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB di Makodim 0312 Padang dengan agenda senam massal dan jalan sehat. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi anggota FKPPI bersama keluarga dalam suasana santai, sehat dan penuh keakraban.

Syarbaini menegaskan bahwa kebersamaan menjadi salah satu kekuatan utama organisasi. Karena itu, peringatan HUT FKPPI tahun ini diharapkan tidak hanya diikuti oleh anggota, tetapi juga melibatkan keluarga besar FKPPI secara luas.

"Mari kita jadikan HUT FKPPI ke-48 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan. Jangan hanya hadir sebagai peserta, tetapi hadir dengan semangat kekeluargaan. Kita ramaikan bersama dan kita rapatkan barisan," tegasnya.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat.

Selain mempererat hubungan antaranggota, kegiatan sosial dan kebersamaan tersebut dinilai menjadi sarana untuk menjaga eksistensi FKPPI sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan, kekeluargaan, kepedulian sosial dan semangat pengabdian kepada bangsa.

Dengan rangkaian donor darah, ziarah dan tabur bunga, senam massal serta jalan sehat, HUT FKPPI ke-48 di Kota Padang diharapkan tidak berhenti pada perayaan hari jadi semata.

Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh keluarga besar FKPPI untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta meneruskan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pengurus Cabang (PC) FKPPI Kota Padang menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian FKPPI terhadap masyarakat sekaligus wujud nyata kontribusi organisasi dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua PC FKPPI Kota Padang, Syarbaini, mengatakan kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-48 FKPPI, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kepedulian dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan para pendonor dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang sedang menjalani perawatan medis maupun membutuhkan transfusi darah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa peringatan HUT FKPPI tidak hanya dilakukan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Syarbaini.

Ia menambahkan, bakti sosial donor darah merupakan bentuk komitmen FKPPI Kota Padang untuk terus hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

FKPPI, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat pengabdian yang diwariskan para orang tua mereka, khususnya nilai kebersamaan, kepedulian, gotong royong dan pengabdian kepada bangsa serta masyarakat.

“Semangat pengabdian harus terus dilanjutkan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus mengajak semakin banyak masyarakat untuk peduli terhadap sesama,” katanya.

Syarbaini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan donor darah tersebut, termasuk para pendonor yang secara sukarela menyumbangkan darahnya.

Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan FKPPI Kota Padang secara berkelanjutan, tidak hanya dalam momentum peringatan hari ulang tahun organisasi.

“Kami berharap kepedulian sosial ini dapat terus tumbuh. FKPPI harus menjadi bagian dari masyarakat dan hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tuturnya.

Peringatan HUT ke-48 FKPPI di Kota Padang diharapkan tidak sekadar menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi, tetapi juga memperkuat eksistensi FKPPI sebagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan.

Melalui kegiatan donor darah tersebut, FKPPI Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus membangun semangat kebersamaan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang menjadi momentum memperkuat kelembagaan adat sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi jajaran pengurus LKAAM Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menuju Musda IX yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026.

Fadly menekankan pentingnya pelaksanaan Musda dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau yang menempatkan musyawarah sebagai salah satu fondasi dalam pengambilan keputusan bersama.

“Musda IX LKAAM Kota Padang diharapkan mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Fadly.

Menurut dia, Musda tidak semata-mata menjadi forum untuk menentukan kepengurusan LKAAM untuk periode mendatang. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu merumuskan arah penguatan lembaga adat agar semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Fadly menilai keberadaan LKAAM, Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, serta tokoh adat memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam pembinaan generasi muda.

Karena itu, ia mendorong agar lembaga adat dapat terus memperkuat fungsi pembinaan anak kemenakan serta mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

“Penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait sangat penting agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang siap membuka ruang kolaborasi dengan LKAAM dan berbagai unsur lembaga adat. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan adat dan kebudayaan, tetapi juga dapat mendukung agenda pembangunan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, menurut Fadly, lembaga adat memiliki potensi besar sebagai mitra pemerintah. Kedekatan niniak mamak dengan masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan dalam menyampaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemasyarakatan kepada generasi muda.

Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap keberadaan dan program lembaga adat.

Ia mengatakan LKAAM bersama jajaran niniak mamak di Kota Padang berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Syafril menjelaskan, persiapan Musda IX telah dilakukan dengan menghimpun berbagai masukan dari LKAAM tingkat kecamatan maupun KAN. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan agenda dan arah kelembagaan LKAAM untuk periode berikutnya.

Ia berharap Musda IX nantinya mampu menghasilkan kepengurusan yang dapat memperkuat persatuan lembaga adat, meningkatkan pembinaan terhadap anak kemenakan, serta memperluas peran niniak mamak dalam mendukung pembangunan Kota Padang.

Musda IX LKAAM Kota Padang dengan demikian diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah, LKAAM, KAN, niniak mamak, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur terkait dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai adat sekaligus memastikan pembangunan Kota Padang tetap berjalan dengan memperhatikan karakter sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan literasi aparatur sipil negara (ASN). Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat.

Penguatan literasi tersebut dilakukan melalui kegiatan yang digelar pada Rabu (9/9/2026). Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada ASN mengenai berbagai aspek ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari pemahaman tentang perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, hingga instrumen investasi yang memenuhi prinsip halal.

Materi tersebut diharapkan tidak hanya menambah wawasan ASN dalam mengelola keuangan secara bijak, tetapi juga memperkuat kapasitas aparatur sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu terus diperkuat karena pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong berkembangnya sektor tersebut.

Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjalankan berbagai pelayanan pemerintahan. Dengan pemahaman yang memadai, ASN diharapkan mampu menjadi agen perubahan sekaligus ikut memberikan edukasi mengenai manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

“ASN diharapkan tidak hanya memahami ekonomi dan keuangan syariah untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Maigus.

Ia menilai, pemahaman mengenai perbankan syariah, zakat, wakaf dan investasi halal perlu dikenalkan secara lebih luas. Dengan literasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih terencana serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penguatan literasi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang tidak hanya bertumpu pada lembaga keuangan, tetapi melibatkan pemerintah, aparatur, dunia usaha, lembaga sosial keagamaan dan masyarakat.

Pemko Padang berharap peningkatan kapasitas ASN tersebut dapat memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat. ASN yang memiliki pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah diharapkan mampu meneruskan pengetahuan tersebut melalui pelayanan publik dan interaksi sosial di tengah masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemko Padang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dengan semakin kuatnya literasi di kalangan aparatur, pemerintah daerah optimistis pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan syariah dapat terus berkembang dan pada akhirnya ikut mendukung penguatan ekonomi daerah.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh peserta didik. Menurutnya, sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan perkembangan potensi anak.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9/2026).

Muhidi mengatakan, menciptakan sekolah ramah anak membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, DPRD, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat hingga peserta didik sendiri memiliki peran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai tindakan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya persoalan menangani kasus ketika terjadi pelanggaran. Upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui kebijakan, penganggaran, pengawasan, edukasi serta pembangunan budaya sekolah yang menghargai hak anak.

Muhidi menegaskan, DPRD Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam memperkuat perlindungan anak melalui tiga fungsi kelembagaan, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

“Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada,” ujar Muhidi.

Ia menilai, keberadaan regulasi harus berjalan beriringan dengan implementasi di lapangan. Aturan mengenai perlindungan anak tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan kesadaran seluruh pihak di lingkungan pendidikan.

Karena itu, Muhidi mendorong agar konsep sekolah ramah anak tidak berhenti sebagai slogan atau sekadar pemenuhan administrasi. Prinsip tersebut harus benar-benar dirasakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Muhidi menempatkan anak sebagai salah satu investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak dipersiapkan sejak sekarang.

Karena itu, menurut dia, perhatian terhadap anak tidak cukup hanya dengan memastikan mereka terbebas dari kekerasan. Anak juga harus diberikan kesempatan untuk mengenali potensi, mengembangkan kreativitas, memperoleh pendidikan berkualitas, serta tumbuh dalam lingkungan yang mampu membangun rasa percaya diri.

“Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, akhlak, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.

Menurut Muhidi, pendidikan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Anak perlu dibiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, memiliki kepedulian sosial, serta mampu mengambil keputusan secara tepat.

Selain pendidikan akademik, Muhidi menekankan pentingnya penguatan nilai keimanan dan tauhid sejak usia dini. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi fondasi moral bagi anak dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan dalam kehidupannya.

“Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar,” tuturnya.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya budaya membaca dan penguatan literasi. Menurutnya, kemampuan membaca dan memahami informasi merupakan modal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat.

“Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan,” katanya.

Ia berharap sekolah dapat membangun suasana belajar yang membuat anak merasa dihargai dan memiliki ruang untuk bertanya, berpendapat, berkreasi, serta mengembangkan bakatnya.

Dengan demikian, sekolah tidak menjadi tempat yang membuat anak takut melakukan kesalahan, melainkan lingkungan yang mendorong mereka belajar dari pengalaman dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Pencegahan Perundungan Harus Menjadi Perhatian

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat Herlin Srihendini mengatakan, Pelatihan Konvensi Hak Anak menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Menurut Herlin, anak memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sekaligus dilindungi oleh lingkungan di sekitarnya. Sekolah menjadi salah satu lingkungan yang sangat menentukan karena sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam proses pendidikan.

“Anak-anak adalah aset yang tidak ternilai harganya. Karena itu, hak mereka harus dipenuhi dan mereka harus mendapatkan perlindungan,” ujar Herlin.

Ia menilai persoalan seperti perundungan, kekerasan dan berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan anak harus dicegah sejak dini.

Pencegahan tersebut, kata Herlin, tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Orang tua, pemerintah, masyarakat dan seluruh warga sekolah harus memiliki kepedulian yang sama.

“Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah,” katanya.

Herlin berharap penguatan sekolah ramah anak dapat menjadi salah satu strategi mempersiapkan generasi Sumatera Barat agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

“Tujuan kita adalah menyelamatkan generasi yang akan datang, karena merekalah yang nantinya menjadi penerus kita,” tuturnya.

Masih Ditemukan Persoalan di Lingkungan Sekolah

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar Karyono mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan karena masih ditemukan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami masih menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak masih perlu diperkuat,” kata Karyono.

Menurutnya, penguatan pemahaman mengenai hak anak menjadi penting bagi para pemangku kepentingan di sekolah. Peserta pelatihan diberikan pemahaman mengenai hak-hak anak sekaligus pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Karyono berharap peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke sekolah masing-masing. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada kegiatan peningkatan kapasitas, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan lingkungan pendidikan.

“Harapan kami, peserta semakin memahami kondisi anak saat ini dan mampu mengenali persoalan yang mereka hadapi. Dengan begitu, sekolah bisa memberikan respons yang tepat dan menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Penguatan sekolah ramah anak pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik yang nyaman. Lebih jauh, konsep tersebut menyangkut perubahan budaya pendidikan agar anak merasa aman, dihargai, didengar, dilindungi dan diberikan kesempatan untuk berkembang.

Sekolah yang ramah anak diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, kepercayaan diri, kepedulian sosial dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan.

Bagi Sumatera Barat, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sekaligus memastikan anak-anak hari ini tumbuh sebagai generasi yang mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.(Ayu)