REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri kegiatan silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama masyarakat di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Batang Anai, Nagari Katapiang, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, khususnya pasca-Idulfitri 1447 Hijriah.

Selain sebagai ajang saling memaafkan, kegiatan ini juga diisi dengan sejumlah aksi sosial dan lingkungan yang berdampak langsung bagi warga. Di antaranya penebaran bibit ikan nila dan gurami di area sekitar Huntara, sebagai langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani masa pemulihan di hunian sementara.

Tak hanya itu, rangkaian kegiatan juga mencakup penanaman pohon sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Aksi penghijauan ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta berkelanjutan di kawasan Batang Anai.

Dalam kesempatan yang sama, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi warga sekaligus upaya meringankan beban ekonomi mereka.

Aprinaldi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Sumatera Barat yang dinilai mampu menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan sosial dan mempercepat pembangunan daerah.

“Semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus dijaga. Ini adalah kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang tangguh dan sejahtera,” ujarnya.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri kegiatan silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar oleh Kapolda Sumatera Barat bersama masyarakat di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Batang Anai, Nagari Katapiang, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Momentum Halal Bihalal ini dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat pasca-Idulfitri.

Dalam rangkaian acara, dilakukan penebaran bibit ikan nila dan gurami di kolam yang berada di sekitar kawasan Huntara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang tengah menjalani masa pemulihan pascabencana.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan upaya menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga.

Aprinaldi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam membangun daerah yang tangguh dan sejahtera.

“Semangat gotong royong dan kepedulian sosial seperti ini merupakan fondasi utama dalam mempercepat pemulihan serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Kapolda Sumatera Barat yang tidak hanya mempererat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, memimpin langsung prosesi paripurna pelepasan jenazah almarhum H. Asmar, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di rumah duka yang berlokasi di Bunga Tanjung, Nagari Sikucur, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan paripurna pelepasan jenazah ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, unsur pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Dewan, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran para pejabat dan anggota legislatif tersebut menjadi bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan duka mendalam atas kepergian almarhum.

Dalam suasana haru, Aprinaldi menyampaikan sambutan sekaligus melepas secara resmi jenazah almarhum menuju tempat peristirahatan terakhir. Ia mengenang sosok H. Asmar sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, serta dikenal luas sebagai figur yang ramah dan peduli terhadap sesama.

“Almarhum adalah sosok yang hebat, baik, dan penuh perhatian. Beliau tidak hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga tempat bertukar pikiran dan berbagi cerita bagi kami di DPRD. Kami sangat kehilangan sosok beliau, dan berterima kasih atas segala pengabdian yang telah diberikan untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Aprinaldi.

Kepergian almarhum H. Asmar meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Semasa hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam berbagai kegiatan legislatif dan memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Atas nama lembaga, seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Doa pun dipanjatkan agar segala amal ibadah dan kebaikan almarhum diterima oleh Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Sementara itu, keluarga yang ditinggalkan diharapkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri dan melayat ke rumah duka almarhum H. Asmar (Lambau), pada Rabu (8/4/2026).

Kehadiran Aprinaldi yang didampingi Sekretaris Dewan serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum, yang semasa hidupnya dikenal sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD setempat.

Suasana duka menyelimuti rumah duka, di mana keluarga, kerabat, serta para tokoh masyarakat dan jajaran pemerintahan turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian almarhum.

Ia menyebut, almarhum H. Asmar merupakan sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selama menjabat, almarhum dinilai aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat serta berkontribusi dalam berbagai agenda pembangunan daerah.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Aprinaldi.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendoakan almarhum agar segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT serta ditempatkan di tempat terbaik.

Kehadiran jajaran DPRD ini sekaligus menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan di tengah duka yang dirasakan keluarga besar almarhum, serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama ini kepada masyarakat dan daerah.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menggelar Pasar Murah Terpadu sebagai upaya konkret meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kegiatan ini berlangsung di Lantai I Plaza Andalas, Sabtu (11/4/2026), dan mendapat sambutan antusias dari warga.

Dalam pelaksanaannya, Pasar Murah Terpadu tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sarana penyaluran bantuan berupa ribuan voucher belanja. Tercatat sebanyak 4.000 voucher disiapkan untuk masyarakat, baik dari kalangan kurang mampu maupun umum.

Dinas Perdagangan Kota Padang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang menyalurkan 3.000 voucher khusus bagi masyarakat kurang mampu (mustahik). Data penerima manfaat dihimpun dari kelurahan di wilayah Kecamatan Padang Barat. Setiap penerima mendapatkan 10 lembar voucher, masing-masing senilai Rp5.000, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di lokasi kegiatan.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Edrian Edward, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat, khususnya yang membutuhkan, tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang lebih ringan,” ujarnya.

Selain menyasar kelompok mustahik, Pemko Padang juga mengalokasikan 1.000 voucher belanja untuk masyarakat umum. Mekanisme perolehannya pun terbilang unik, yakni dengan mengikuti berbagai layanan publik yang disediakan di lokasi kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis.

Setiap warga yang berpartisipasi dalam layanan tersebut berhak mendapatkan empat lembar voucher dengan total nilai Rp20.000, yang dapat langsung digunakan untuk berbelanja di area pasar murah.

Kehadiran Pasar Murah Terpadu di pusat perbelanjaan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah pengunjung. Salah seorang juru parkir Plaza Andalas, Rudi, mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan kunjungan yang cukup tinggi dibandingkan hari biasa.

“Hari ini pengunjung lebih banyak dari biasanya,” katanya singkat.

Manfaat kegiatan ini turut dirasakan langsung oleh masyarakat. Murniati, warga Kelurahan Kampung Jao, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut selain dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah, dirinya juga memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia.

“Sangat senang, selain bisa belanja murah, tadi juga sempat cek kesehatan gratis. Ini benar-benar membantu masyarakat kecil,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Erna, warga lainnya yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Ia menilai program pasar murah menjadi solusi efektif dalam menghemat pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pangan.

Pasar Murah Terpadu ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan Pemko Padang dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2026.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

“Disamping menindaklanjuti arahan Mendagri, kebijakan transformasi ini juga diharapkan dapat membuat birokrasi berjalan lebih efektif, efesien, dan berfokus pada dampak nyata untuk masyarakat," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar melaksanakan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilaksanakan secara WFO. Mahyeldi menekankan fleksibilitas ini, harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi oleh setiap ASN.

“Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja berbasis output,” tegasnya.

Gubernur juga menggarisbawahi, dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN selama penerapan skema ini, pihaknya akan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian integral dari transformasi ini.

“Digitalisasi adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus kita dorong,” tambah Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjamin pelayanan tetap berjalan optimal tanpa penurunan kualitas.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan pola kerja ini. Justru malah harus semakin baik, semakin responsif,” ujarnya.

Ada 12 kategori ASN Pemprov Sumbar yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini dan tetap melaksanakan WFO, di antaranya :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

5. UPTD Laboratorium Lingkungan

6. UPTD Persampahan dan UPTD Pengelolaan Limbah B 3 Medis pada Dinas Lingkungan Hidup

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9. Unit layanan kesehatan, yaitu: RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; RSUD Prof.H.M.Yamin, S.H; RSJ Prof. HB. Saanin; RSUD M.Natsir; Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

10. SMA/ SMK/ SLB

11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

12. UPTD Panti Sosial pada Dinas Sosial;

13. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.

“Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk lebih hemat dan bijak dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.

Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk menyusun rencana kerja harian ASN yang menjalankan WFH dengan target output yang jelas dan terukur. Sistem pengawasan dan pelaporan juga diperkuat melalui presensi digital dan pelaporan kinerja berbasis hasil.

Menutup keterangannya, Mahyeldi mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai langkah bersama dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan berdaya saing.

“Kita ingin ASN Sumatera Barat menjadi teladan dalam perubahan, bekerja dengan niat ibadah, penuh tanggung jawab, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkannya,” tutupnya. (adpsb/bud)

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat kembali menyoroti perkembangan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang belakangan menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat seiring adanya dugaan kemunculan fenomena tersebut di lingkungan kampus, termasuk di Universitas Negeri Padang.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, menegaskan bahwa pihaknya memandang serius dinamika sosial tersebut. Menurutnya, isu ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai adat, budaya, serta norma agama yang selama ini menjadi pijakan utama masyarakat Minangkabau.

“Sumatera Barat memiliki falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Oleh karena itu, setiap fenomena sosial yang berkembang harus disikapi secara hati-hati dan bijaksana,” ujar Nanda dalam keterangannya kepada awak media, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, kemunculan fenomena LGBT di daerah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi serta derasnya arus informasi di era digital. Keterbukaan akses informasi dinilai turut membawa berbagai perubahan sosial yang cepat di tengah masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

Meski demikian, DPRD Sumbar menekankan bahwa setiap perkembangan tersebut harus tetap disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat.

Terkait aspek hukum, Nanda mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara spesifik mengatur mengenai isu LGBT. Namun, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga norma sosial dan ketertiban umum.

“Perda khusus memang belum ada. Saat ini kami masih mengkaji dan mencari dasar hukum atau cantolan yang tepat, karena setiap Perda harus selaras dengan undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan regulasi daerah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. DPRD harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Dalam upaya merumuskan kebijakan yang komprehensif, DPRD Sumbar membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Mulai dari tim ahli, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga elemen masyarakat lainnya akan dilibatkan dalam proses kajian.

Menurut Nanda, pendekatan yang inklusif sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai bahwa pendekatan edukasi memiliki peran penting dalam menyikapi fenomena sosial tersebut. Penguatan nilai-nilai moral dan budaya dinilai harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.

“Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama sangat strategis dalam membentengi masyarakat dari pengaruh yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal,” ujarnya.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret, baik melalui pembentukan regulasi baru maupun penguatan kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan bahwa tujuan utama dari langkah tersebut adalah menjaga nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat, sekaligus memastikan setiap persoalan sosial dapat disikapi secara bijak, terukur, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga jati diri daerah, tanpa mengabaikan pendekatan yang rasional dan berbasis hukum,” tutupnya. 

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang pada Kamis (9/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Padang di Kantor Balai Kota Padang, kawasan Aie Pacah.

Rombongan LPPM UIN Imam Bonjol Padang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat (Kapus) Pengabdian kepada Masyarakat, Muhammad Taufik. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi.

Audiensi ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama strategis yang dapat mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

Muhammad Taufik menyampaikan bahwa LPPM UIN Imam Bonjol Padang memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang melalui berbagai program pengabdian yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi program-program tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemko Padang terbuka terhadap kolaborasi dengan perguruan tinggi, terutama dalam menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Maigus Nasir juga berharap kerja sama yang terjalin dapat memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong inovasi di tengah masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara Pemko Padang dan UIN Imam Bonjol Padang, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dalam penyiapan dan dukungan penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Istana Gubernuran Sumbar, Kamis (9/4/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy. Momen penting ini turut disaksikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono.

Penandatanganan PKS ini tidak hanya melibatkan Kota Padang, tetapi juga diikuti oleh tiga daerah lainnya di Sumatera Barat, yakni Bukittinggi, Solok, dan Padang Panjang. Kolaborasi lintas daerah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di tingkat regional.

Dalam keterangannya, Fadly Amran menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Padang agar lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa keberadaan fasilitas PSEL menjadi solusi jangka panjang yang sangat dibutuhkan, mengingat volume sampah di Kota Padang saat ini telah mencapai sekitar 700 ton per hari.

“PSEL menjadi salah satu jawaban atas tantangan pengelolaan sampah ke depan. Kami di Pemko Padang berkomitmen penuh untuk mendukung realisasi pembangunan fasilitas ini,” ujar Fadly, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta.

Sementara itu, Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mencapai target pengelolaan sampah nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam merealisasikan program tersebut.

“Setelah penandatanganan ini, tahapan berikutnya adalah proses lelang hingga ground breaking pembangunan fasilitas PSEL. Kami berharap seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti kerja sama ini secara konkret,” ungkap Diaz.

Di sisi lain, Vasco Ruseimy menilai penandatanganan kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam transformasi pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi wujud tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang,” tegasnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembangunan PSEL dapat segera terealisasi dan menjadi solusi inovatif dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Mewakili Wali Kota Padang, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menghadiri kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah yang digelar di pelataran Masjid Istiqlal Binuang, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Selasa (7/4/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan tersebut turut menghadirkan tausiyah dari ustadz kondang Buya Ristawardi Inyiek Tungkek Marajo. Selain itu, acara juga diramaikan dengan tradisi “makan basamo” yang menjadi ciri khas kebersamaan masyarakat Minangkabau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kota Padang Yusri Latif, Camat Pauh Titin Masfetrin, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang Dasman, Ketua Pemuda Binuang Ardi Koto Rajo Batuah, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Raju Minropa menegaskan bahwa momentum Halal Bihalal memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kita berharap nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, serta kepedulian sosial semakin tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung kemajuan dan kejayaan Kota Padang ke depan,” ujar Raju.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang, termasuk berbagai program unggulan (Progul) yang telah dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Yusri Latif menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan keharmonisan antarwarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Menurutnya, kegiatan seperti Halal Bihalal harus terus dilestarikan karena mampu memperkuat hubungan antarwarga sekaligus menjadi ruang komunikasi yang positif antara masyarakat dan pemerintah.

“Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang telah menghadirkan berbagai program pembangunan, khususnya di wilayah Binuang, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Binuang, Dasman, menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Ia menyebutkan bahwa antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi dalam setiap rangkaian acara.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah memperkuat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Kami berharap tradisi ini dapat terus terjaga dan semakin meriah di tahun-tahun mendatang,” tutur Dasman.

Dengan terselenggaranya kegiatan Halal Bihalal ini, diharapkan hubungan sosial antarwarga semakin erat, serta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, meresmikan Pondok Belajar Santri sekaligus meluncurkan Program Smart Tahfiz di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al-Huffaz, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Selasa malam (7/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh pihak pesantren, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama, serta jajaran Pemerintah Kota Padang. Momentum ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan komunitas pendidikan keagamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menjelaskan bahwa pembangunan Pondok Belajar Santri merupakan bentuk wakaf pribadi atas nama almarhum Haji Amran, ayahanda beliau. Wakaf ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para santri, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al-Huffaz yang dinilai konsisten dalam mendukung penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam di Kota Padang. Menurutnya, kontribusi pesantren sejalan dengan visi Pemerintah Kota melalui program unggulan Smart Surau.

“Program Smart Surau bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, melainkan penguatan dari aktivitas keagamaan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Kegiatan seperti Subuh berjamaah, pembinaan remaja masjid, hingga pendidikan Al-Qur’an sudah ada dan berkembang. Kita hadir untuk memperkuat dan mengintegrasikannya,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Program Smart Tahfiz menjadi bagian dari inovasi dalam pengembangan ruang belajar berbasis digital di lingkungan keagamaan. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan teknologi.

Fadly Amran memaparkan bahwa konsep Smart Surau dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan ibadah melalui gerakan Subuh berjamaah. Kedua, pendekatan pendidikan melalui penyediaan ruang pembelajaran digital. Ketiga, pendekatan sosial melalui aktivitas remaja masjid.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, program pembinaan, serta pengembangan kapasitas generasi muda berbasis masjid dan pesantren.

Ia juga menekankan pentingnya peran lingkungan keagamaan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pembinaan sejak dini melalui kedekatan dengan masjid dan Al-Qur’an akan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa depan.

“Jika anak-anak kita dibiasakan disiplin, dekat dengan Al-Qur’an, dan aktif dalam kegiatan masjid sejak usia dini, insya Allah mereka akan tumbuh dengan karakter yang kuat dan memiliki benteng moral yang kokoh,” tutupnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang  - Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname. Upaya tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat rutin yang digelar di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar, Rabu (8/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri seluruh anggota tim ahli. Pertemuan berlangsung dinamis dengan fokus utama pada penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra unggulan pembenihan udang vaname di Sumatera Barat.

Dalam pembahasan, tim ahli menyoroti besarnya potensi ekonomi dari sektor pembenihan udang vaname yang dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal. UPTD BPBALP Sungai Nipah disebut memiliki fasilitas, sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kapasitas produksi benih udang berkualitas tinggi.

Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, menyampaikan optimisme bahwa pengembangan sektor ini dapat menjadi sumber baru peningkatan PAD jika dikelola secara maksimal dan terintegrasi.

“Kita melihat peluang yang sangat besar dari pembenihan udang vaname ini. Dengan optimalisasi fasilitas dan manajemen yang baik, kontribusinya terhadap PAD Sumatera Barat bisa signifikan,” ujarnya.

Selain aspek produksi, rapat juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, kebutuhan modernisasi teknologi hatchery (pembenihan), hingga penguatan sistem distribusi benih ke pelaku usaha tambak.

Tim ahli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan industri pembenihan udang. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, akademisi, serta stakeholder terkait dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, pengembangan sektor ini juga diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan meningkatnya produksi benih udang, peluang usaha baru di sektor budidaya tambak diyakini akan semakin terbuka.

Sebagai tindak lanjut, Tim Ahli DPRD Sumbar berkomitmen merumuskan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup strategi penguatan kelembagaan UPTD, peningkatan investasi sarana dan prasarana, serta kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sumbar dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan, sekaligus sumber potensial peningkatan PAD di masa mendatang.

Editor : Ayu