REALITANUSANTARA.COM

Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan yang selama ini berada di angka Rp2 juta per pelaku usaha diusulkan naik menjadi Rp4 juta guna menjaga stabilitas usaha dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan kegiatan reses di kawasan Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Dalam kegiatan tersebut, persoalan bantuan permodalan UMKM menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat.

Nanda menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM, program bantuan permodalan yang berjalan saat ini masih dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional para pelaku UMKM. Dengan besaran bantuan Rp2 juta, banyak pelaku usaha kesulitan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

“Nilai bantuan yang diterima relatif kecil dan belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Kondisi ini membuat sebagian pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman berbunga dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya,” ujar Nanda.

Menurutnya, situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD Sumbar, kata dia, berkomitmen untuk mengawal peningkatan bantuan permodalan UMKM agar dapat memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan agar bantuan ini bisa ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku UMKM. Upaya ini akan kami dorong melalui Dinas Koperasi dan UKM, termasuk mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum kenaikan bantuan tersebut pada tahun ini,” tegasnya.

Selain fokus pada bantuan modal UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai alternatif penguatan ekonomi bersama. Langkah ini sejalan dengan program nasional Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemaparan dari Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi tergolong besar. Bantuan tersebut bahkan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset penunjang kegiatan produksi atau usaha, tergantung pada jenis koperasi yang dijalankan.

“Kami mendorong masyarakat membentuk koperasi sesuai dengan program pemerintah pusat. Dengan koperasi, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang usaha bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan reses yang digelar di Pasa Lalang tersebut dihadiri oleh lurah setempat, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta unsur pemuda. Selain persoalan permodalan UMKM, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lain yang berkaitan dengan sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda Satria menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Padang.

Editor : Deviana 

“Jembatan Bailey ini merupakan bantuan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk masyarakat Kabupaten Agam. Setibanya di Pelabuhan Teluk Bayur, dua unit jembatan langsung diberangkatkan ke lokasi agar proses pemasangan dapat segera dilakukan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak bencana dapat segera terwujud dan aktivitas masyarakat kembali normal,” tambahnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ribuan kepala keluarga (KK) di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, hingga kini masih terisolasi akibat robohnya jembatan rajang yang menjadi akses utama warga. Kondisi tersebut terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, melakukan kegiatan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total, Rabu (4/2/2026).

Jembatan rajang itu ambruk diterjang derasnya arus Sungai Batang Anai saat terjadi banjir bandang (galodo) pada Jumat, 28 November 2025. Sejak kejadian tersebut, aktivitas masyarakat terganggu secara signifikan karena jembatan tersebut merupakan jalur penghubung vital antarpermukiman warga.

Dalam kunjungan lapangan itu, Endarmy didampingi oleh perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA). Ia menyaksikan langsung dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat terputusnya akses utama tersebut, mulai dari terganggunya mobilitas warga hingga terhambatnya aktivitas pendidikan dan perekonomian.

Menurut Endarmy, jembatan rajang memiliki peran strategis sebagai akses utama masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang setiap hari harus menyeberang untuk menuju sekolah. Sejak jembatan roboh, para pelajar terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan harus memanfaatkan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu per sekali perjalanan.

“Jembatan ini sangat vital bagi masyarakat. Tanpa jembatan, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari. Ini tentu sangat memberatkan,” ujar Endarmy.

Ia menambahkan, kondisi masyarakat semakin sulit pascabencana banjir bandang. Mayoritas warga Korong Salisikan menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian sawah dan perkebunan. Namun, banyak lahan pertanian rusak bahkan hanyut akibat terjangan banjir, sehingga pendapatan warga menurun drastis.

Endarmy mengungkapkan, sedikitnya terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga yang terdampak langsung dan kini dapat dikatakan terisolasi karena tidak adanya akses penghubung yang layak. Oleh sebab itu, ia menilai pembangunan kembali jembatan rajang menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

“Penanganannya harus segera dilakukan. Jembatan rajang ini harus dibangun kembali agar akses masyarakat terbuka dan aktivitas ekonomi warga bisa kembali berjalan,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Endarmy menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta akan membawa persoalan ini ke dalam forum-forum resmi bersama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Sementara itu, hingga saat ini belum terdapat penanganan jangka pendek untuk membantu mobilitas warga. Masyarakat berharap adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait, termasuk dukungan dari TNI maupun Polri, guna menyediakan solusi sementara yang dapat meringankan beban warga.

Di sisi lain, perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Ia menilai kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia.

“Situasi ini sangat berisiko. Anak-anak dan lansia harus menempuh jalur yang tidak aman. Karena itu, pembangunan jembatan permanen yang layak dan aman harus menjadi prioritas,” kata Azwar Anas.

Ia menegaskan, ASPILA mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret dalam pembangunan kembali jembatan tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan, pendidikan generasi muda, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.

Azwar Anas juga mengapresiasi langkah Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, indah, dan sehat. Komitmen tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai program nyata, khususnya penataan lingkungan permukiman masyarakat.

Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan jalan lingkungan melalui betonisasi. Program ini telah dilaksanakan sejak Muhidi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang dan terus berlanjut hingga kini saat ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumbar. Menurutnya, pembangunan jalan lingkungan tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan dengan mengurangi kawasan becek dan berlumpur.

Sejak berada di DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi telah merealisasikan pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi di sejumlah lokasi. Salah satunya di RW 09, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah.

Komitmen terhadap kebersihan lingkungan juga disampaikan Muhidi saat melaksanakan kegiatan reses perseorangan di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (4/2). Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji alih teknologi dalam pengelolaan sampah, mengingat persoalan sampah telah menjadi isu nasional bahkan global.

Muhidi mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menegaskan bahwa dampak dari perilaku tersebut pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri.

“Kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya kembali kepada kita. Saluran air tersumbat dan bisa menyebabkan banjir,” ujar Muhidi.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi sebagai respons atas aspirasi masyarakat Kelurahan Tanah Sirah Nan XX yang mengusulkan penambahan becak motor (bentor) untuk pengangkutan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) setempat, Mardanis.

Menurut Mardanis, kelurahan tersebut setidaknya membutuhkan tiga unit bentor untuk melayani pengangkutan sampah. Namun saat ini, hanya dua unit yang tersedia dan satu di antaranya sering mengalami kerusakan karena merupakan hasil kanibalisasi dari kendaraan lama.

“Di kelurahan ini idealnya butuh tiga bentor, Pak. Yang ada sekarang baru dua. Satu lagi hasil kanibalisasi dan sering rusak,” kata Mardanis.

Kegiatan reses yang digelar di Masjid Nurul Ibadah tersebut diikuti oleh sekitar 50 tokoh masyarakat setempat. Reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Sumbar sendiri berlangsung selama delapan hari, terhitung sejak 2 hingga 9 Februari 2026.

Reses merupakan agenda wajib bagi anggota dewan untuk menjaring, mendengar, dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain usulan penambahan bentor, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, di antaranya pengadaan ambulans untuk 13 masjid yang ada di Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, serta usulan terkait peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menekankan agar usulan yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka - Bupati Solok yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos., M.Si., membuka Rapat Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Tahun 2026, yang digelar di Gedung C Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Rabu (04/02/2026).

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S. Farm., menyampaikan dukungan penuh DPRD, terhadap pelaksanaan Program PPTPKH, sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat, khususnya yang berada di kawasan hutan.

"Program ini penting untuk mendorong keadilan agraria serta meminimalisir potensi konflik lahan di Kabupaten Solok" ujar Ivoni Munir.

Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan Hendrio Fadly, S.Hut, M.Si,  menyampaikan bahwa PPTPKH merupakan program strategis nasional, yang bertujuan menata kembali kawasan hutan secara tertib dan berkelanjutan.

"Pelaksanaan program PPTPKH harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran," ungkap Hendrio Fadhli.

Sementara itu Sekda Medison dalam arahannya menyampaikan bahwa, program PPTPKH merupakan langkah strategis pemerintah, dalam memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan, sekaligus mendukung penataan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, serta seluruh stakeholder sangat penting agar pelaksanaan PPTPKH di Kabupaten Solok, dapat berjalan optimal, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Medison.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta yang terdiri dari para Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Solok, dapat memahami mekanisme, prosedur, serta peran masing-masing,  dalam mendukung penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan. Hal ini bertujuan untuk dapat meminimalisir konflik lahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir sambutannya Sekretaris Daerah secara resmi membuka kegiatan rapat sosialisasi, dan dilanjutkan dengan agenda sosialisasi PPTPKH Tahun 2026.

Selain dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Solok Ivoni Munir, kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan BPKH Wilayah I Medan, dan beberapa Kepala OPD teknis terkait lainnya.

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Ketersediaan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dinilai perlu ditambah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, saat melaksanakan kegiatan reses di Kantor Lurah Balai Gadang, Rabu (4/2).

Menurut Iqra Chissa, penambahan gedung SMP sangat dibutuhkan untuk menampung jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, keberadaan sekolah lanjutan dinilai penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Masyarakat Balai Gadang berharap adanya penambahan sekolah, karena jumlah penduduk sudah semakin ramai. Lulusan SD di daerah ini cukup banyak, sehingga sudah selayaknya dilakukan penambahan SMP agar dapat menampung para siswa,” ujar Iqra Chissa.

Ia menegaskan, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

Iqra Chissa menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Balai Gadang secara maksimal, sesuai dengan regulasi serta kewenangan yang dimilikinya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur masyarakat, antara lain kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta perwakilan pemuda setempat.

Selain aspirasi terkait pembangunan gedung SMP, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan lainnya. Di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan seperti pengaspalan, pembangunan gedung serbaguna, serta pengadaan peralatan penunjang bagi petugas PSM agar proses penginputan data masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang -  Penanganan perkara pidana yang menjerat dua kakak beradik, Muhammad Iqbal Abadi dan Muhammad Iksan Alfarozi penjual kelapa mudah, menuai sorotan publik. Penasihat hukum kedua terdakwa mengungkap serangkaian dugaan kejanggalan prosedur hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Padang, yang dinilai melanggar prinsip due process of law dan hak atas peradilan yang adil (fair trial).

Perkara yang bermula dari peristiwa yang disebut sebagai tindakan pembelaan diri tersebut kini berkembang menjadi isu hukum yang lebih luas, menyusul dugaan rekayasa fakta, pembatasan hak pembelaan, serta konflik kepentingan akibat keterlibatan keluarga pejabat penegak hukum dalam perkara tersebut.

Penasihat hukum, Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., menyebut kejanggalan pertama terjadi pada 8 November 2025, ketika Muhammad Iksan Alfarozi dipanggil oleh penyidik kepolisian tanpa disertai surat panggilan resmi. Keluarga awalnya diberi pemahaman bahwa pemanggilan tersebut hanya untuk dimintai keterangan.

Namun pemeriksaan berlangsung hingga dini hari dan berujung pada penangkapan serta penahanan, tanpa pernah diperlihatkan ataupun diserahkan surat perintah penangkapan dan penahanan, baik kepada yang bersangkutan maupun keluarganya.

"Prosedur ini jelas bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan prinsip kepastian hukum,” kata Guntur kepada wartawan, Selasa (4/2/2026)

Setelah pemeriksaan yang berlangsung hingga sekitar pukul 03.00 WIB, Iqbal dan Iksan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sementara itu, pihak lain yang berada di lokasi kejadian dan diduga terlibat langsung dalam peristiwa kekerasan tidak ditahan dan dipulangkan.

Penasihat hukum menilai terdapat indikasi kuat bahwa pihak yang seharusnya diduga sebagai pelaku justru diposisikan sebagai korban, sedangkan Iqbal dan Iksan yang disebut mengalami kekerasan fisik malah ditetapkan sebagai tersangka.

Guntur juga mengungkapkan bahwa selama masa penahanan di kepolisian, kliennya tidak mendapatkan akses pendampingan penasihat hukum, meskipun keluarga telah menunjuk kuasa hukum secara resmi.

“Bahkan ada penyidik yang menyarankan agar klien kami tidak menggunakan pengacara dan memilih jalan damai,” ujarnya. Menurutnya, hal tersebut melanggar hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penasihat hukum menilai terdapat ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan konstruksi perkara yang dituangkan penyidik. Sejumlah keterangan yang dinilai krusial dan meringankan kliennya disebut tidak dimuat secara utuh, sehingga memunculkan dugaan adanya rekayasa atau pengondisian keterangan.

Keluarga terdakwa juga mengaku menerima informasi bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui uang damai sebesar Rp50 juta. Namun setelah keluarga menyatakan tidak mampu, muncul penyampaian mengenai ancaman hukuman berat.

Penasihat hukum menilai pola komunikasi tersebut berpotensi mencerminkan penyalahgunaan kewenangan dan tidak dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum.

Masalah tidak berhenti di tahap penyidikan. Setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan, penasihat hukum telah mengajukan permohonan resmi untuk memperoleh turunan BAP dan kepastian jadwal persidangan sejak 22 Januari 2026 kepada Kejaksaan Negeri Padang.

Namun hingga sidang pembacaan dakwaan pada 4 Februari 2026, permohonan tersebut tidak mendapat jawaban. Pihak penasihat hukum mengaku tidak menerima surat pelimpahan perkara maupun surat panggilan sidang.

“Fakta yang lebih mengejutkan, kami baru mengetahui perkara ini sudah disidangkan setelah melakukan penelusuran sendiri ke pengadilan,” kata Guntur.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip equality of arms, karena jaksa telah siap membacakan dakwaan sementara pihak pembela tidak memiliki akses terhadap dokumen pokok perkara.

Sorotan publik semakin menguat setelah diketahui bahwa orang tua pelapor merupakan jaksa aktif berpangkat bintang satu di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Penasihat hukum menyebut oknum tersebut beberapa kali terlihat hadir di kantor kepolisian saat proses pemeriksaan berlangsung.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tekanan struktural, yang dapat memengaruhi independensi aparat dalam menangani perkara.

Atas rangkaian kejanggalan tersebut, penasihat hukum mendesak Kapolri untuk memerintahkan Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara ini. Selain itu, mereka juga meminta Kejaksaan Agung RI memeriksa dugaan intervensi oknum jaksa tinggi.

Pihaknya berharap Mahkamah Agung, Ombudsman RI, media, dan masyarakat sipil turut mengawasi jalannya persidangan agar hak-hak terdakwa tetap terlindungi.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut proses hukum yang objektif, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Guntur.

Kasus ini kini dipandang sebagai ujian integritas penegakan hukum, khususnya ketika masyarakat kecil berhadapan dengan struktur kekuasaan aparat penegak hukum. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (3/2). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen jajaran Rutan Padang dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Kepala Rutan Kelas IIB Padang, Mai Yudiansyah, bersama seluruh pejabat struktural dan seluruh petugas. Momentum ini menandai langkah awal penguatan integritas internal sekaligus penegasan komitmen bersama dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh petugas menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan profesionalisme, serta menolak segala bentuk pelanggaran, penyimpangan, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.

Kepala Rutan Kelas IIB Padang, Mai Yudiansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh pegawai.

“Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan wujud kesungguhan kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Warga Binaan. Zona Integritas harus diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Mai Yudiansyah.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Padang, Arif Rahman, menyampaikan bahwa komitmen bersama ini menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut seluruh pegawai untuk bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.

“Zona Integritas menuntut seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Komitmen ini menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” ungkap Arif Rahman.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini, Rutan Kelas IIB Padang berharap dapat membangun budaya kerja yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Komitmen yang telah ditandatangani diharapkan mampu mendorong seluruh petugas menjadi agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.

REALITANUSANTARA.COM

‎Bogor - Bupati Solok DR (H.C) Jon Firman Pandu, SH bersama Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I  menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI, serta jajaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Indonesia.

‎Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi dan kelebihan luar biasa yang harus dikelola secara serius untuk mewujudkan kemandirian bangsa serta kesejahteraan rakyat. Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci utama dalam menjaga kemerdekaan dan kesejahteraan nasional.

“Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan, sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita,” tegas Presiden Prabowo.

‎Presiden juga menekankan bahwa swasembada pangan merupakan syarat utama sekaligus pilar strategi nasional yang saat ini dijalankan pemerintah.

‎“Swasembada pangan adalah syarat dan itu adalah pilar utama dari strategi yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang,” lanjutnya.

‎Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada energi sebagai kekuatan strategis bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang sangat besar untuk mencapai kemandirian energi.

“Kemudian swasembada energi itu harus. Kita sudah hitung, kita punya kelebihan luar biasa,” ujarnya.

‎Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakornas ini diselenggarakan untuk memperkuat sinkronisasi program antara pusat dan daerah, terutama dalam percepatan pembangunan tahun 2026, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden.

‎Rakornas Pemerintah Pusat-Daerah Tahun 2026 diikuti oleh 4.011 peserta, terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta forkopimda. Peserta tingkat pusat berjumlah 525 orang, sementara dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebanyak 3.486 orang.

‎Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus memperkuat sinergi lintas pemerintahan, serta mendukung penuh program prioritas nasional demi percepatan pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

REALITANUSANTARA.COM

PRESS RELEASE

Arosuka - Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur sebagai tindaklanjut dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT. Danau Diatas Makmur pada tanggal 7 September 1996 melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh PT. Danau Diatas Makmur (7 Februari 1996).

Pihak Pemerintah Kabupaten Solok telah mengganti rugi tanah seluas 39,75 ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Danau Diatas Makmur, melalui APBD dimana HGU tersebut berakhir pada tahun 2013 yang lalu.

Menurut Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok  telah merencanakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sebelum nantinya melalui beberapa tahapan, sehingga nantinya bisa diajukan untuk menjadi hak milik oleh Pemerintah Daerah (aset Pemda) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Prosedur pengurusan tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur ini telah dimulai semenjak tahun 2015- 2020. Dan proses pengurusan ini perjalanannya sudah cukup panjang.

"Untuk prosedur pengurusan Hak Pengelolaan Lahan  (HPL) kita sudah melakukan inventarisir dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya mengisi surat/formulir permohonan, melengkapi dokumen, bukti penguasaan tanah, dokumen tanah, foto lokasi, maupun kelengkapan dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan," ujar Sekda.

Prosedur ini juga sesuai dengan arahan KPK, dimana seluruh aset Pemda wajib diinventarisasi  guna mendapatkan kepastian hukum dan penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sebagai langkah  penertiban dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD). Dan yang tak kalah penting adalah guna mencegah kerugian negara dan sengketa .

KPK juga mendorong percepatan sertifikasi dan kepastian hukum terhadap aset agar tanah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Di samping itu dengan luasan yang cukup besar dan posisi yang sangat strategis, tanah yang berada di Area Alahan Panjang Resort tersebut, juga bisa terdata dan dikelola untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Namun dalam perjalanannya prosedur pengurusan pensertifikatan tanah  yang telah diajukan oleh Pemkab ke Badan Pertanahan Nasional menemui kendala, karena adanya gugatan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan proses  pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai arahan KPK Pihak Pemerintah Daerah melakukan mediasi BPN dengan pihak masyarakat yang menggugat Pemda terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah melakukan beberapa kali mediasi, tidak ditemukan titik temu terkait persoalan tanah di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui audiensi di KPK RI Jakarta,  KPK mengarahkan pihak Pemerintah Kabupaten Solok, untuk meminta pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum  ke Kejaksaan Negeri Solok selaku Jaksa Pengacara Negara dan selanjutnya hasilnya akan dijadikan dasar/pedoman untuk penetapan Hak ke pengadilan supaya memiliki kepastian hukum.

Hasil arahan dari KPK tersebut untuk selanjutnya telah dilaporkan kepada Bupati Solok. Namun Bapak Bupati masih ingin melakukan pertemuan kembali dengan pihak masyarakat yang merasa berhak atas tanah di wilayah tersebut, untuk kembali dilakukan negosiasi melalui prosedur mediasi. Namun pertemuan ini kembali menemui jalan buntu, dan tidak diperoleh kesepakatan bersama. 

Pada Bulan November 2025 pihak Pemda telah menyurati kejaksaan meminta pendampingan hukum, mengkaji dari aspek legal yang dimiliki terkait seluruh dokumen yang dimiliki, dan pihak Pemda juga sudah melakukan pemaparan langsung di depan kejaksaan,  terkait prosedur pensertifikatan tanah ex HGU tersebut, untuk tercatat sebagai aset Pemerintah daerah.

Saat ini seluruh data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Solok, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok dan telah dilakukan ekspose, kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkasnya akan dsampaikan ke Pengadilan untuk penetapan atau memberikan kepastian hak.

Sekda menambahkan apabila dari dokumen terkait tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemda tersebut ternyata ada masyarakat yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menyiapkan bukti dokumen maupun saksi. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Jika nanti putusan pengadilan ada hak hak masyarakat di dalam lokasi tersebut tentu akan kita patuhi, tindaklanjuti sesuai aturan. Namun sepanjang tanah tersebut diputuskan pengadilan merupakan hak daerah, maka Pemda akan mengamankan tanah tersebut sebagai asset Pemkab Solok.

Pemda juga tetap membuka diri untuk melakukan mediasi dan musyawarah tapi tentu dalam koridor aturan yang berlaku.

Apapun hasil putusan pengadilan nantinya, diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ini. Pemerintah Daerah menempuh jalur hukum (pengadilan) guna mendapat solusi terbaik, dan pemerintah juga sangat  menghargai hak-hak masyarakat/hak kaum. Maka biarkanlah nanti Pengadilan yang memutuskan. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok berharap, seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas sampai proses pengadilan selesai.

REALITANUSANTARA.COM

Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 Di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C pada hari Senin, 2 Februari 2026, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari.

Kegiatan yang berlangsung di Arosuka ini dibuka secara resmi oleh Bupati Solok yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si. Rakor dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd beserta jajaran pengurus, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD terkait, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ia menyampaikan bahwa program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan ketahanan pangan.

“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujar Ny. Nia Jon Firman Pandu.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat, khususnya dalam pendataan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah nagari, dan kader PKK–Posyandu agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat,” tegas Sekda.

Sekda menekankan bahwa pelaksanaan Posyandu berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan penuh dari seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, dan nagari, agar pelayanan yang diberikan semakin komprehensif dan berkualitas.

Rakor ini juga menjadi wadah penyamaan persepsi terkait program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, termasuk penguatan pendataan berbasis dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh nagari.

Melalui Rakor PKK dan Posyandu ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terbangun komitmen bersama dan langkah nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju masyarakat Kabupaten Solok yang madani dan berkeadilan.