REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang digelar di wilayah Pakandangan, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada jagung nasional yang terus didorong pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Panen raya ini melibatkan unsur pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta berbagai pihak terkait yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran Ketua DPRD Padang Pariaman menjadi bentuk nyata dukungan legislatif terhadap peningkatan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan dan pakan ternak.

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus bekerja keras menjaga produktivitas pertanian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Menurutnya, keberhasilan panen raya jagung tidak hanya menjadi kebanggaan bagi petani, tetapi juga menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat daerah yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, dan kelompok tani sangat diperlukan agar program swasembada pangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Kegiatan panen raya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional. Kita berharap produksi jagung di Padang Pariaman terus meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani,” ujar Aprinaldi.

Selain menghadiri kegiatan panen raya, Ketua DPRD Padang Pariaman juga berinteraksi langsung dengan para petani dan mendengarkan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk, sarana produksi pertanian, hingga dukungan infrastruktur penunjang pertanian.

Kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan hasil produksi pertanian. Pemerintah daerah bersama DPRD juga berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani guna mewujudkan ketahanan pangan yang kuat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi menghadiri kegiatan Wisuda Tahfidz Akbar ke-X SD IT Al Mahramah Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (16/5/2026). Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut didampingi sang istri dan berlangsung dalam suasana penuh khidmat serta kebanggaan.

Pada kesempatan itu, Aprinaldi tidak hanya hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sebagai seorang ayah. Putra sulungnya turut menjadi salah satu wisudawan yang mengikuti prosesi wisuda tahfidz Al-Qur’an bersama para siswa lainnya.

Kegiatan Wisuda Tahfidz Akbar tersebut menjadi momentum istimewa bagi para siswa, orang tua, dan pihak sekolah dalam memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur’an sesuai target pendidikan tahfidz yang diterapkan sekolah.

Dalam suasana haru dan penuh rasa syukur, Aprinaldi menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, para guru, serta orang tua yang terus mendukung pendidikan berbasis Al-Qur’an bagi anak-anak. Menurutnya, pendidikan tahfidz merupakan salah satu pondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Semoga ilmu yang telah didapatkan anak-anak menjadi pondasi dasar yang kuat bagi generasi penerus bangsa,” ujar Aprinaldi.

Ia juga berharap para wisudawan dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wisuda Tahfidz Akbar ke-X SD IT Al Mahramah tersebut dihadiri oleh para orang tua siswa, majelis guru, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Acara berlangsung meriah dengan rangkaian prosesi wisuda, penampilan hafalan Al-Qur’an dari para siswa, serta pemberian penghargaan kepada peserta didik berprestasi.

Momentum tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen lembaga pendidikan Islam dalam mencetak generasi Qur’ani yang berintegritas, berilmu, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Editor : Ayu

REALITANYSANTARA.COM

PADANG — Polresta Padang menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama dan pelantikan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Jumat (15/5/2026) pagi. Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Apel Mapolresta Padang dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo selaku Inspektur Upacara.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dihadiri para pejabat utama Polresta Padang, personel kepolisian, pengurus Bhayangkari, serta tamu undangan lainnya. Prosesi berlangsung tertib dan penuh khidmat sebagai bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat resmi melaksanakan serah terima jabatan. Jabatan Kasatresnarkoba Polresta Padang diserahterimakan dari AKP Martadius kepada AKP Hilmi Manossoh Prayugo. Selanjutnya, jabatan Kasatpolairud diserahterimakan dari AKP Dasrul kepada AKP Urip Indra Jaya.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Nanggalo juga mengalami pergantian dari AKP Ibnu Mas’ud kepada IPTU Muhammad Fariz.

Selain sertijab, Polresta Padang turut melaksanakan pelantikan jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang kini resmi dijabat oleh IPTU Nico Prama Putra.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan pasukan dan laporan komandan upacara, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Barat terkait mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumbar. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan kepada pejabat lama dan pejabat baru.

Momentum sakral juga terlihat saat pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Kapolresta Padang. Setelah itu, para pejabat yang melaksanakan sertijab menandatangani berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut seluruh pejabat yang baru dilantik juga membacakan komitmen moral untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya internal kepolisian dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dalam amanatnya, Kombes Pol Apri Wibowo menegaskan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran serta pengembangan karier personel.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolresta juga berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mampu menciptakan inovasi positif di satuan maupun wilayah yang dipimpin.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri serta masyarakat,” ujar Kapolresta dalam amanatnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan acara kenal pamit sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan kepada pejabat baru di lingkungan Polresta Padang.

Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kebersamaan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta potensi bencana kecelakan di wilayah hukum Polresta Padang, jajaran kepolisian menggelar Apel Gabungan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan patroli siaga, Kamis malam (14/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mapolresta Padang itu dimulai sekitar pukul 23.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Ricardo. Apel diikuti sekitar 24 personel gabungan yang terdiri dari Tim Patroli Polresta Padang dan personel Timsus Bravo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dantimsus Bravo IPTU Didit Gusbandi, S.H., serta Wadantimsus Bravo IPDA Ridho Fadli Ilahi, A.Md., S.H., M.M., CHRM.

Dalam arahannya saat apel pengecekan personel sekitar pukul 23.10 WIB, IPTU Ricardo menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh personel yang hadir dalam pelaksanaan KRYD malam itu. Ia meminta seluruh anggota melaksanakan tugas sesuai surat perintah dengan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam apel KRYD malam ini. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai sprin yang telah diberikan,” ujar IPTU Ricardo dalam arahannya.

Ia juga menegaskan bahwa tim patroli mendampingi Pawas selama pelaksanaan kegiatan, sedangkan personel Timsus Bravo bergerak langsung di bawah komando Dantim sesuai pola operasi yang telah ditentukan.

Usai apel, sekitar pukul 23.30 WIB, seluruh personel Timsus Bravo bergerak melakukan patroli hunting di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Padang.

Patroli berlangsung hingga dini hari. Pada Sabtu (9/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, seluruh anggota Timsus Bravo kembali ke Mapolresta Padang sambil tetap memantau perkembangan situasi melalui media sosial dan jaringan informasi masyarakat.

Sekitar pukul 03.25 WIB, petugas menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas balap liar di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Timsus Bravo langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penindakan.

Dari hasil operasi hunting tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 14 kendaraan yang diduga terlibat balap liar, terdiri dari dua unit mobil dan 12 unit sepeda motor.

Dua kendaraan roda empat yang diamankan masing-masing satu unit Honda Brio warna putih dengan nomor polisi BA 1432 PD milik Yobi Rivaldo (27), warga Guguak Sarai, serta satu unit Toyota Yaris warna silver bernomor polisi BA 94 DUN milik Fikti Arnanda (21), warga Dharmasraya.

Sementara itu, kendaraan roda dua yang diamankan didominasi sepeda motor jenis Aerox, NMAX, Beat, hingga CRF. Beberapa pengendara yang berhasil didata di antaranya Maulana Malik Ibrahim (16) warga Palapa dengan sepeda motor NMAX hitam BA 4166 FB, Alpinda Pratama (26) warga Koto Marapak dengan Aerox hitam BA 59998 AM, serta Dedi Ramadhan Putra (26) warga Ulakan dengan Aerox silver biru BA 4196 FAE.

Petugas juga mengamankan kendaraan milik Fauzi Pranata (19), warga Padang Haro, Jeki Efendi (25), warga Tabing, Dedi Saputra (22), warga Dharmasraya, dan Muhammad Alfarizy (20), warga Bungus.

Selain itu, terdapat beberapa kendaraan tanpa identitas lengkap karena penggunanya tidak bersedia hadir untuk dimintai keterangan oleh petugas.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa seluruh kendaraan yang diamankan selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pendataan dan penindakan lebih lanjut.

Kegiatan patroli gabungan dan penertiban balap liar tersebut berakhir sekitar pukul 04.40 WIB. Secara umum, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polresta Padang dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung arah pembangunan daerah ke depan. Fokus pembahasan tidak hanya menyasar sektor pendidikan, tetapi juga perlindungan petani dan penguatan tata kelola infrastruktur jalan provinsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang digelar di Kota Padang, Rabu (13/5/2026). Agenda sidang mencakup penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan gubernur terhadap Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, sidang juga membahas jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, mengatakan pembahasan tiga Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 11 Mei 2026.

Menurut Iqra, Ranperda yang tengah dibahas memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan arah pembangunan jangka panjang Sumatera Barat.

“Kedua Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Iqra dalam sidang paripurna.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam mengusulkan perubahan regulasi pendidikan maupun penyusunan Ranperda tentang perlindungan petani. Dukungan tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, sejumlah poin strategis menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pengembangan pendidikan inklusif, perlindungan tenaga pendidik, hingga penguatan konsep pendidikan aman bencana.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, aspek kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan utama agar seluruh program yang dirancang dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Menurut Iqra, pendidikan berbasis nilai budaya lokal menjadi salah satu fokus penting karena dinilai mampu memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

Sementara itu, pada pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perhatian diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat tani di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang menjadi fokus antara lain subsidi pertanian, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, kepastian pemasaran hasil pertanian, penyuluhan pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani.

DPRD menilai sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Sumbar sehingga membutuhkan perlindungan regulasi yang kuat agar petani memperoleh kepastian usaha dan peningkatan kesejahteraan.

Iqra menegaskan berbagai masukan dan tanggapan dari gubernur akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sidang yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, turut menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Vasko menjelaskan, Ranperda tersebut disusun dengan mengacu pada berbagai kebijakan serta standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Regulasi itu diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan di Sumatera Barat.

Menurutnya, Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi juga diarahkan untuk mendukung keselamatan lalu lintas, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pengembangan sistem transportasi terpadu, serta penguatan tata kelola infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

“Penyelenggaraan jalan provinsi diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah di Sumatera Barat,” ujar Vasko.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap regulasi tersebut nantinya mampu menjadi dasar penguatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi hasil pertanian, konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Dengan terus dimatangkannya sejumlah Ranperda strategis tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumbar menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sumatera Barat. Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di DPRD Sumbar pada Selasa (13/5/2026).

Audiensi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi, serta anggota Komisi V lainnya yakni Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, serta Asisten II Setdakab Pesisir Selatan yang hadir mewakili bupati.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait keberadaan bangunan yang dinilai memiliki bentuk menyerupai rumah ibadah tertentu dan dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat sekitar kawasan wisata Mandeh.

Menanggapi hal itu, Muhidi menegaskan bahwa setiap proses pembangunan maupun investasi di Sumatera Barat harus tetap mengacu pada ketentuan hukum, memperhatikan kondisi sosial masyarakat, serta menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di Ranah Minang.

Menurut Muhidi, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat Sumbar.

“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung masuknya investasi ke daerah karena dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh proses investasi dilakukan secara terbuka, komunikatif, dan tidak mengabaikan sensitivitas sosial masyarakat.

Muhidi juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana sebelum adanya penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak investor terkait legalitas dan tujuan pembangunan tersebut.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana melalui dialog dan musyawarah bersama,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan, menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut melalui koordinasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor yang terlibat dalam pembangunan.

Menurutnya, langkah itu penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku sekaligus menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegas Mario.

Persoalan ini pun menjadi perhatian publik karena kawasan Mandeh selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat yang terus berkembang dan menjadi magnet investasi pariwisata. DPRD Sumbar berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, serta menjaga harmoni sosial agar iklim investasi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan kondusif.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman — Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2024–2029 bersama para petani kakao atau kopi coklat di Kecamatan V Koto, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka antara masyarakat dengan pimpinan DPRD. Kehadiran Aprinaldi disambut antusias oleh para petani yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, persoalan, serta harapan terkait pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas kakao yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, para petani mengeluhkan sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbatasan pupuk, minimnya bantuan bibit unggul, persoalan pemasaran hasil panen, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi pendukung. Selain itu, petani juga berharap adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas serta produktivitas hasil perkebunan kakao.

Aprinaldi mengatakan, kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mendengarkan kebutuhan riil yang dihadapi warga. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Padang Pariaman, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di DPRD agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah maupun penganggaran pada tahun mendatang.

“Kami ingin memastikan suara masyarakat, khususnya para petani, benar-benar sampai dan diperjuangkan. Pertanian merupakan sektor utama yang harus terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Aprinaldi di hadapan peserta reses.

Ia juga mendorong para petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kakao agar mampu bersaing dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk menciptakan pertanian yang maju dan berkelanjutan.

Kegiatan reses tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Warga berharap hasil pertemuan itu dapat ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan V Koto.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan langkah serius dan terukur, terutama dalam penguatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada APBD Tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan Doni saat memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama sejumlah instansi strategis di bidang kebencanaan dan infrastruktur, Senin (11/5/2026). Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Bappeda Sumatera Barat, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

Dalam rapat tersebut, Doni menyoroti besarnya kebutuhan anggaran penanganan pascabencana yang diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Angka itu mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor vital seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana.

Menurutnya, skala kebutuhan anggaran yang sangat besar tidak memungkinkan ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi dan dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat.

“Kita tetap mendorong dukungan pemerintah pusat, namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan kemampuan penganggaran melalui APBD 2027 agar proses rehabilitasi berjalan bertahap dan berkelanjutan,” ujar Doni.

Ia menjelaskan, berbagai usulan rehabilitasi infrastruktur yang masuk saat ini berasal dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Usulan tersebut mencakup kewenangan pemerintah daerah maupun kewenangan provinsi dan pusat, sehingga diperlukan sinkronisasi program antarinstansi agar penanganan tidak berjalan parsial.

Doni menilai koordinasi dengan balai-balai teknis di daerah perlu diperkuat, terutama untuk proyek-proyek yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif menyiapkan seluruh dokumen pendukung agar proses penganggaran dan pelaksanaan proyek dapat segera direalisasikan.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan skema Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendukung percepatan pembangunan kembali infrastruktur pascabencana. Program-program yang dibiayai melalui TKD, kata dia, harus terintegrasi dengan kebutuhan rehabilitasi di daerah agar hasilnya lebih efektif.

“Program melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi. Ini sektor yang paling banyak terdampak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain soal penganggaran, Doni turut meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek prioritas. Kesiapan dokumen teknis dinilai menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah pusat dapat segera dikucurkan.

Menurutnya, banyak program pembangunan tertunda bukan karena minimnya dukungan anggaran, melainkan belum lengkapnya dokumen teknis dan administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan bantuan.

Dalam kesempatan itu, Doni juga menyoroti dampak bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur transportasi, tetapi juga mengganggu sektor pertanian dan sumber daya air. Kerusakan jaringan irigasi serta sedimentasi sungai disebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Karena itu, ia mendorong sinergi seluruh sektor dan lembaga agar rehabilitasi pascabencana tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

“Kita ingin sinergitas seluruh sektor diperkuat supaya penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal dan masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan normal,” tutup Doni.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mulai melakukan kajian awal terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bersama tim tenaga ahli DPRD Sumbar. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) terkait penguatan status dan kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah.

Kajian itu ditandai dengan penyerahan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Minangkabau kepada tenaga ahli DPRD Sumbar untuk dipelajari secara menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari hukum, konstitusi, sejarah, hingga implikasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar memandang penting untuk mengkaji secara komprehensif seluruh substansi dalam usulan DIM sebelum melangkah lebih jauh dalam proses politik maupun konstitusional.

“Kita menindaklanjuti wacana Daerah Istimewa Minangkabau yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan melakukan kajian dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi di Padang, Senin (11/5).

Menurutnya, DPRD Sumbar ingin memastikan bahwa gagasan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat serta sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, pembahasan awal difokuskan pada peluang, tantangan, dan prosedur pengajuan RUU DIM apabila nantinya diusulkan secara resmi.

Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang bertujuan memperkuat identitas budaya dan adat Minangkabau. Namun demikian, seluruh proses harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan regulasi nasional.

“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Dalam proses kajian tersebut, sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar turut dilibatkan, di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft RUU DIM juga didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

Sebelumnya, naskah akademik dan draft RUU DIM diserahkan langsung oleh pengurus BP2DIM kepada Muhidi saat audiensi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar pada Jumat (8/5). Dalam pertemuan itu, BP2DIM menyampaikan harapan agar DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk perjuangan aspirasi masyarakat Minangkabau melalui jalur konstitusional.

BP2DIM juga mendorong perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau sebagai bagian dari upaya memperkuat kekhususan budaya dan adat Minangkabau di tingkat nasional.

Menurut BP2DIM, penguatan status tersebut penting untuk menjaga dan mempertahankan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi dan masyarakat, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang — DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Petani. Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026), juga disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa dan Nanda Satria. Turut hadir Sekretaris DPRD Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar yang dipimpin Gubernur Mahyeldi bersama unsur Forkopimda dan kepala OPD.

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,07 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap bergerak positif di tengah tantangan global serta proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas pembangunan daerah.

“Capaian ini menjadi modal strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Muhidi dalam sidang paripurna tersebut.

Pada agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, seluruh fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan penting terkait kondisi infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pemerataan pembangunan, hingga aspek keselamatan transportasi.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti perlunya sinkronisasi pembangunan jalan provinsi dengan proyek strategis nasional. Fraksi ini juga meminta peningkatan alokasi anggaran infrastruktur, terutama untuk membuka akses daerah terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Selain itu, fraksi menekankan pentingnya pengawasan kendaraan ODOL yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan di berbagai daerah.

Fraksi NasDem menilai pengawasan terhadap kendaraan bertonase berlebih masih lemah dan belum maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran disebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Fraksi NasDem juga meminta kejelasan mekanisme penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital di kawasan Sicincin dan sekitarnya.

Sementara itu, Fraksi Golkar menilai persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kondisi jalan, tetapi juga arah kebijakan anggaran yang belum berpihak secara optimal pada pembangunan jalan daerah. Golkar juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Fraksi PKS menegaskan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan harus memperhatikan aspek keselamatan serta mitigasi bencana. PKS juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap ruang milik jalan (Rumija) dan penindakan tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Fraksi Gerindra menyoroti tingginya angka kerusakan jalan di Sumatera Barat dan belum optimalnya kontribusi perusahaan pengguna jalan terhadap pemeliharaan infrastruktur. Fraksi ini mendorong penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta penyusunan skema pembiayaan jangka panjang guna mendukung pembangunan jalan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Fraksi PPP menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata dan kawasan warisan dunia Ombilin Sawahlunto UNESCO Global Geopark atau WTBOS. Fraksi PPP juga meminta pemerintah segera membentuk badan pengelola kawasan tersebut guna mendukung pengembangan pariwisata dan pelestarian warisan budaya.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Ranperda tentang pendidikan dan perlindungan petani merupakan regulasi strategis yang harus disusun secara selaras dengan kebijakan nasional, kemampuan fiskal daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Mahyeldi, juga menekankan pentingnya penguatan basis data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi kebijakan di lapangan agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara optimal.

Mahyeldi berharap seluruh Ranperda yang tengah dibahas bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih dengan aturan lain, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan terhadap seluruh Ranperda dapat melahirkan kebijakan yang memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan petani, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Editor : Ayu