REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Kepedulian dan solidaritas antarsesama anggota lembaga legislatif ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Wira Satria, S.Sos., M.I.Pol., dengan menjenguk rekan sejawat mereka, Mothia Aziz, Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yang tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muslim Kasim, Parit Malintang, Selasa (10/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Aprinaldi dan rombongan mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Di sela-sela agenda kedinasan, mereka menyempatkan waktu untuk melihat langsung kondisi kesehatan Mothia Aziz sekaligus memberikan dukungan moril dan doa agar segera diberikan kesembuhan.

Dalam kunjungan itu, Aprinaldi didampingi Wira Satria serta Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Drs. Armeyn Rangkuti, M.Si. Kehadiran pimpinan DPRD bersama jajaran Sekretariat DPRD tersebut menjadi wujud perhatian dan kepedulian terhadap sesama anggota lembaga legislatif yang sedang menghadapi kondisi kesehatan.

Aprinaldi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk dukungan dan kebersamaan dalam lingkungan keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Menurutnya, hubungan kekeluargaan, solidaritas, dan kepedulian antarsesama merupakan nilai penting yang harus terus dijaga, terlebih ketika salah seorang rekan sedang mengalami musibah atau membutuhkan dukungan.

Kehadiran pimpinan DPRD diharapkan dapat memberikan semangat dan kekuatan moril bagi Mothia Aziz agar tetap optimistis menjalani proses perawatan hingga kondisi kesehatannya kembali membaik.

Momentum tersebut sekaligus mencerminkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga harus dilandasi nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

Melalui kunjungan itu, keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman berharap Mothia Aziz segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, diangkat segala penyakitnya, serta memperoleh kesehatan dan kekuatan untuk kembali menjalankan aktivitas seperti sediakala.

Kepedulian yang ditunjukkan pimpinan DPRD tersebut menjadi gambaran pentingnya menjaga solidaritas dan rasa kekeluargaan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Mothia Aziz segera pulih dan kembali beraktivitas bersama seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan rancangan APBD 2027. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan, saran, masukan, pertanyaan, maupun catatan strategis terhadap rancangan anggaran yang telah diajukan pemerintah daerah.

Dalam mekanisme pembahasan APBD, pandangan umum fraksi memiliki peran penting sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, setiap fraksi dapat mencermati berbagai aspek perencanaan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah agar penyusunan anggaran berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD (Sekwan), jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Padang Pariaman.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam rapat tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.

Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, setiap program dan kegiatan yang direncanakan perlu memperhatikan skala prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah sektor strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarkecamatan, menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses penganggaran daerah.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif dalam mengawal penyusunan APBD agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat.

Rangkaian pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat melahirkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendukung percepatan pembangunan, serta memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju, mandiri, dan sejahtera.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kehadiran Ketua DPRD Padang Pariaman dalam upacara tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa. Peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat akan besarnya pengorbanan yang telah dilakukan para pejuang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Momentum 10 November juga mengandung pesan penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus menjaga semangat persatuan, solidaritas, patriotisme, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Semangat kepahlawanan hendaknya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, hingga berkontribusi sesuai bidang dan kemampuan masing-masing demi kemajuan daerah dan bangsa.

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi juga diharapkan terus menjadikan nilai-nilai perjuangan tersebut sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, daerah, serta negara.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 mengusung pesan "Pahlawan Masa Kini, Berkarya untuk Negeri." Pesan tersebut mengingatkan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Perjuangan masa kini diwujudkan melalui karya, dedikasi, integritas, dan kontribusi positif untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Nasional ini, seluruh masyarakat diajak untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa serta meneruskan cita-cita para pahlawan dengan semangat kebersamaan dan pengabdian.(Ayu)

PADANG PARIAMAN – Upaya pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus dilakukan. Salah satu langkah nyata tersebut ditandai dengan peresmian jembatan di Korong Bukik Caliak, Nagari Campago, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (9/11/2026).

Peresmian jembatan tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, bersama Wakil Bupati Padang Pariaman, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Fraksi PKS, Camat V Koto, Wali Nagari, serta masyarakat setempat.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan legislatif dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap sarana penghubung dapat kembali terpenuhi.

Jembatan di Korong Bukik Caliak memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Keberadaannya menjadi salah satu akses penghubung yang dibutuhkan warga untuk menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari, baik dalam urusan sosial, pendidikan, ekonomi maupun mobilitas antarwilayah.

Dengan selesainya pembangunan kembali dan diresmikannya jembatan tersebut, diharapkan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Selain memperlancar perjalanan warga, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil usaha dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Peresmian jembatan ini tidak hanya menjadi simbol selesainya pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah nagari, serta masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat sebelumnya telah memberikan dampak terhadap berbagai fasilitas umum dan infrastruktur masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah penanganan secara bertahap agar fasilitas yang rusak dapat segera dipulihkan dan kembali dimanfaatkan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pembangunan kembali jembatan di Korong Bukik Caliak menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kelancaran akses transportasi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melalui kehadirannya dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani secara optimal, terutama pada daerah yang membutuhkan perhatian khusus akibat dampak bencana alam.

Sementara itu, masyarakat setempat menyampaikan rasa syukur, terima kasih, dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut.

Bagi warga Korong Bukik Caliak, keberadaan jembatan ini memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Kembalinya fungsi jembatan diharapkan dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas.

Masyarakat juga berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana terus berlanjut, sehingga seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan secara bertahap.

Peresmian jembatan di Korong Bukik Caliak menjadi momentum kebangkitan masyarakat setelah menghadapi dampak bencana banjir bandang. Lebih dari sekadar bangunan fisik, jembatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan, kepedulian, dan komitmen untuk bangkit membangun daerah.

Dengan kembali berfungsinya jembatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas secara lebih lancar, roda perekonomian kembali bergerak, serta hubungan sosial antarwarga semakin kuat.

Bersama membangun, bersama bangkit pascabencana. Semangat inilah yang diharapkan terus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih tangguh, maju, dan sejahtera.(Ayu)

REALITANUSANTARA. COM

LAMPUNG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung yang telah menunjukkan kesadaran serta kepatuhan dalam berlalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Operasi Patuh Krakatau 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas di wilayah Lampung.

Dalam pesannya, Kombes Pol Reza mengajak seluruh masyarakat agar tidak hanya tertib berlalu lintas ketika operasi kepolisian berlangsung, tetapi menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan.

Melalui semangat Polantas Lampung Wawai, Ditlantas Polda Lampung terus mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Kombes Pol Reza juga berharap kesadaran berlalu lintas yang telah tumbuh selama pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara."

Dengan demikian, terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Provinsi Lampung bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Edtr/Rptr : RR(Lampung)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Komitmen memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM Angkatan XIX, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta membangun motivasi agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, Kamis (5/11/2026), tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang selama ini berupaya mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Salah seorang peserta, Trisnawati, mengaku bersyukur dan mengapresiasi perhatian Muhidi terhadap pengembangan kapasitas pelaku usaha di wilayah Bungus Teluk Kabung.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Ia menilai pembekalan yang diberikan sangat bermanfaat karena membuka wawasan mengenai pentingnya kreativitas, inovasi, serta kemampuan membaca peluang dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin berkembang.

"Terima kasih kepada Bapak Muhidi yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui kegiatan ini. Kami mendapatkan banyak arahan dan motivasi untuk menuju kesuksesan. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa kami terapkan sehingga UMKM di Bungus Teluk Kabung semakin maju," ungkap Trisnawati.

Ia berharap program peningkatan kapasitas seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sebab, pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dan kesempatan belajar agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta mengikuti perubahan kebutuhan konsumen.

Menurut Trisnawati, tantangan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut pengetahuan, keterampilan, pengelolaan usaha, dan kemampuan memasarkan produk.

Karena itu, kegiatan pembekalan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas usaha sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

"Kami ingin terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini membawa manfaat bagi usaha masing-masing, menambah penghasilan keluarga, dan membuat UMKM Bungus Teluk Kabung semakin dikenal," tuturnya.

Camat Apresiasi Perhatian terhadap Pengembangan UMKM

Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Camat Bungus Teluk Kabung, Afridon. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang telah menghadirkan program peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM bagi masyarakat di wilayahnya.

Afridon menjelaskan, Bungus Teluk Kabung memiliki potensi ekonomi masyarakat yang cukup beragam. Sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian, perikanan, pekerjaan buruh, hingga kegiatan usaha kecil dan menengah.

Keberagaman mata pencaharian tersebut menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menambah bekal bagi kita semua. Kami berharap ilmu yang diberikan kepada kelompok UMKM ini dapat membantu masyarakat Bungus Teluk Kabung mengembangkan usaha menjadi lebih maju dan sukses," kata Afridon.

Ia berharap perhatian pemerintah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan Bungus Teluk Kabung dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga.

Dengan dukungan berbagai pihak, Afridon optimistis potensi ekonomi lokal Bungus Teluk Kabung dapat berkembang lebih optimal dan melahirkan pelaku usaha yang mandiri serta berdaya saing.

Muhidi: Membangun Pengusaha Membutuhkan Proses dan Pendampingan

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, serta penciptaan pengusaha baru juga harus menjadi perhatian bersama.

Muhidi menjelaskan, pembangunan infrastruktur memang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Namun, membentuk seseorang menjadi pengusaha yang tangguh membutuhkan proses yang tidak singkat.

Diperlukan kesabaran, pembelajaran, keberanian, pengalaman, serta pendampingan secara berkelanjutan agar seseorang mampu membangun dan mengembangkan usaha secara mandiri.

"Kalau infrastruktur sekali dibangun, manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Tetapi mencetak entrepreneur membutuhkan waktu dan proses. Kita berharap dari Bungus Teluk Kabung ada yang tumbuh menjadi pengusaha sukses dan nantinya bisa membagikan ilmu kepada masyarakat lainnya," ujar Muhidi.

Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan keterbatasan modal sebagai alasan untuk tidak memulai usaha.

Menurut Muhidi, keberhasilan dalam berwirausaha tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki. Kemauan untuk memulai, kreativitas, keterampilan, kedisiplinan, serta kemampuan melihat peluang merupakan faktor penting dalam membangun usaha.

Karena itu, ia mendorong masyarakat agar berani memanfaatkan potensi yang dimiliki dan mengembangkannya secara bertahap.

"Jangan menunggu punya modal untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kita punya dan bangun modal dari apa yang kita lakukan. Terus tambah ilmu dan keterampilan, karena kesuksesan juga lahir dari kemauan untuk belajar dan keberanian mengambil peluang," pesannya.

Dorong Lahirnya Pengusaha Baru melalui Program Inkubasi

Lebih lanjut, Muhidi menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan pengetahuan sebagai modal utama dalam membangun jiwa kewirausahaan.

Ia menyebutkan, masyarakat dapat memperoleh ilmu melalui berbagai cara, di antaranya belajar langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta membiasakan diri membaca untuk memperluas wawasan.

Menurutnya, seorang pengusaha harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dunia usaha terus mengalami perubahan sehingga pelaku UMKM dituntut mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya.

Muhidi berharap kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi menjadi langkah awal untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara profesional.

Salah satu upaya yang didorong adalah melalui program inkubasi usaha. Melalui program tersebut, peserta yang memiliki potensi dan kesungguhan diharapkan dapat memperoleh pembinaan lanjutan sehingga mampu mengembangkan usaha hingga mencapai tingkat yang lebih baik.

Bahkan, pengusaha yang berhasil nantinya diharapkan dapat menjadi mentor dan berbagi pengalaman kepada pelaku UMKM lainnya.

"Target kita bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi bagaimana melahirkan pengusaha. Mudah-mudahan ada perwakilan dari Bungus Teluk Kabung yang bisa mengikuti program inkubasi, kemudian berkembang dan ikut membina yang lain," tutupnya.

Melalui kegiatan tersebut, Muhidi berharap semakin banyak masyarakat Bungus Teluk Kabung yang berani mengambil peluang di sektor kewirausahaan. Dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan kolaborasi berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan UMKM bukan hanya tentang membesarkan usaha perorangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kesejahteraan yang lebih luas bagi daerah.(A)

REALITANUSANTARA.COM

BUKITTINGGI – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hj. Yesi Endriani, SM, terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan ekonomi kreatif yang inovatif, produktif, serta berdaya saing. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 7–8 November 2026, tersebut merupakan bagian dari agenda kegiatan anggota DPRD Sumbar di Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah terhadap potensi dan produk unggulan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofi Hendria, S.STP., M.Si., Camat Guguk Panjang, para lurah, pengurus TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP), IWAPI, LKKS, pelaku UMKM, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, peluang usaha, peningkatan inovasi produk, strategi pemasaran, hingga pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual pelaku usaha.

Perda Ekonomi Kreatif Jadi Landasan Pengembangan UMKM

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2023 merupakan salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta ruang pengembangan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Menurutnya, ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan atau kegiatan UMKM semata, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan inovasi, mengembangkan kreativitas, menghasilkan produk bernilai tambah, serta membangun identitas dan keunggulan produk lokal.

Ia menegaskan bahwa kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Karena itu, pelaku ekonomi kreatif perlu terus mengembangkan ide, kualitas produk, desain, kemasan, dan strategi pemasaran agar mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

Selain itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi aspek penting agar karya, merek, desain, dan inovasi yang dihasilkan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum.

Wahendra juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas.

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

Yesi Endriani: Bukittinggi Memiliki Potensi Besar Ekonomi Kreatif

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Yesi Endriani, mengatakan Kota Bukittinggi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari penggerak perekonomian masyarakat.

Menurut Yesi, aktivitas pariwisata di Bukittinggi memiliki keterkaitan erat dengan tumbuhnya berbagai sektor usaha masyarakat, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, produk oleh-oleh, hingga berbagai bentuk usaha kreatif lainnya.

“Bukittinggi ini hidup dari ekonomi kreatif. Dengan adanya pariwisata, tumbuh pula ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari penggerak perekonomian kota ini,” ujar Yesi.

Ia menilai potensi lokal dan kearifan budaya masyarakat Bukittinggi maupun Kabupaten Agam harus terus dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi.

Potensi tersebut tidak cukup hanya dipertahankan sebagai produk tradisional, tetapi perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter dan identitas lokal.

Dengan demikian, produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu membawa identitas daerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun konsumen di luar Sumatera Barat.

Yesi juga mengingatkan bahwa pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Pembinaan tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus menyentuh aspek kualitas, kemasan, pemasaran, komunikasi, serta kemampuan membangun citra produk.

Dorong UMKM Kuasai Digital Marketing dan Storytelling

Lebih lanjut, Yesi menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat.

Menurutnya, pemasaran digital atau digital marketing menjadi salah satu kebutuhan penting agar produk lokal dapat dikenal lebih luas dan tidak hanya bergantung pada penjualan secara langsung.

Pelaku UMKM juga perlu dibekali kemampuan komunikasi dan storytelling atau seni menyampaikan cerita di balik sebuah produk.

Ia mencontohkan, produk selendang yang dihasilkan masyarakat dapat memiliki nilai jual lebih tinggi apabila didukung kemasan yang menarik, kualitas yang baik, serta cerita yang mampu membangun kedekatan emosional dengan konsumen.

Sebuah produk, menurutnya, bukan sekadar barang yang diperjualbelikan, tetapi juga dapat membawa cerita mengenai budaya, tradisi, kreativitas, dan identitas masyarakat yang menghasilkannya.

Karena itu, Yesi berharap pembinaan UMKM ke depan dapat lebih terarah dan menyentuh kebutuhan nyata pelaku usaha, sehingga produk lokal mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.

UMKM Binaan Didorong Bermitra dengan BUMN dan BUMD

Dalam kesempatan tersebut, Yesi juga mendorong agar UMKM yang telah mendapatkan pembinaan maupun bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat diarahkan menjadi UMKM binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, pola kemitraan tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendampingan, akses permodalan, penguatan kapasitas produksi, hingga perluasan jaringan pemasaran.

Selain itu, keterlibatan BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pameran, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Yesi menilai, keberhasilan pembinaan UMKM tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi harus dilihat dari kemampuan usaha tersebut berkembang secara mandiri, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar.

“Harapan saya, ketika ada pameran di Jakarta, setiap BUMD bisa membawa UMKM Bukittinggi untuk ikut mempromosikan produknya. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menyiapkan anggaran, tetapi perusahaan daerah juga ikut berperan,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih produktif.

Pemko Bukittinggi Siapkan Penataan Kawasan Wisata Malam

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofi Hendria, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi Perda yang digagas anggota DPRD Sumbar tersebut.

Menurut Rofi, kegiatan ini memiliki arti penting dalam membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan serta program pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yesi atas kesempatan sosialisasi Perda ini. Melalui kegiatan ini, kita memiliki kesempatan menyamakan persepsi, sehingga masyarakat memahami konsep dan rencana pemerintah serta dapat mendukung pelaksanaannya bersama,” kata Rofi.

Pada kesempatan itu, Rofi juga memaparkan sejumlah agenda pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi, salah satunya penataan instalasi lampu ekonomi kreatif di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Penataan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata malam Kota Bukittinggi, sekaligus menciptakan suasana kota yang semakin menarik bagi wisatawan.

Selain meningkatkan kenyamanan dan estetika kawasan, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang, serta sektor usaha yang berada di sekitar kawasan wisata.

Perkuat Sinergi untuk Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

Melalui sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPRD Sumbar, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta komunitas kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif dinilai menjadi salah satu peluang strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lokal Sumatera Barat.

Yesi Endriani berharap UMKM di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam mampu berkembang lebih maju, tidak hanya dari sisi jumlah usaha, tetapi juga dari segi kualitas produk, inovasi, profesionalisme pengelolaan, serta kemampuan memperluas jaringan pemasaran.

Ia menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan memiliki kesiapan menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka.

Dengan dukungan regulasi, pendampingan, perlindungan HKI, pemanfaatan teknologi digital, serta kemitraan dengan BUMN dan BUMD, produk-produk unggulan Bukittinggi dan Kabupaten Agam diharapkan semakin dikenal dan mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(A)

REALITANUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui pemahaman terhadap regulasi penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 orang masyarakat tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumbar, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda dan pemudi, serta sejumlah unsur masyarakat setempat.

Dalam pemaparannya, Doni menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap pencegahan dan pengurangan risiko.

Menurutnya, pemahaman terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2023 penting agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dengan mengenali potensi ancaman sejak dini, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.

Perbaikan Sungai Batang Lumpo Menjadi Aspirasi Utama

Salah satu persoalan yang mencuat dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah kondisi Sungai Batang Lumpo yang menjadi perhatian masyarakat Nagari Ampuan Lumpo.

Dalam sesi dialog dan penyampaian aspirasi, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi aliran sungai tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman bencana bagi masyarakat, terutama kawasan permukiman di sekitarnya.

Warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi Sungai Batang Lumpo melalui langkah perbaikan dan penanganan yang diperlukan. Mereka menginginkan adanya upaya konkret untuk mengurangi risiko bencana, sehingga keselamatan masyarakat dan lingkungan permukiman dapat lebih terlindungi.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pertemuan bersama Ketua Komisi IV DPRD Sumbar itu. Masyarakat berharap persoalan sungai tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum sosialisasi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, BPBD, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penanganan sungai.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, kegiatan sosialisasi menjadi momentum bagi DPRD Sumbar untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan kebencanaan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.

Doni menempatkan penyerapan aspirasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan sosialisasi Perda. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Sementara itu, kehadiran perwakilan BPBD Provinsi Sumbar turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat diharapkan semakin memahami karakteristik ancaman di wilayah masing-masing serta mengetahui langkah koordinasi yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga didorong untuk membangun budaya sadar bencana, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan.

Doni berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara DPRD Sumbar, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan tindakan berkelanjutan. Aspirasi masyarakat mengenai perbaikan Sungai Batang Lumpo diharapkan menjadi perhatian instansi terkait agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kebutuhan teknis di lapangan.

Dengan demikian, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian regulasi, tetapi juga menjadi wadah mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Nagari Ampuan Lumpo, semakin terarah, partisipatif, dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan masyarakat serta mengurangi risiko bencana di masa mendatang. (A)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Persoalan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru honorer kategori R4 dan R5 di lingkungan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi perhatian. DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik tersebut agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Sumbar yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026), bertempat di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Aspirasi para guru honorer tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan.

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi perwakilan guru untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status kepegawaian, kepastian masa depan pekerjaan, serta harapan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.

Bagi para guru honorer kategori R4 dan R5, persoalan status kepegawaian bukan sekadar persoalan administratif. Lebih dari itu, kepastian status berkaitan erat dengan keberlangsungan pekerjaan, perlindungan dalam menjalankan tugas, serta jaminan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selama ini, para guru honorer turut mengambil bagian penting dalam mendukung proses belajar mengajar di berbagai satuan pendidikan. Mereka menjalankan tanggung jawab mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi muda, meskipun masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan status kepegawaiannya.

Karena itu, melalui audiensi tersebut, Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 berharap DPRD Sumbar dapat menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Para guru menginginkan adanya perhatian dan kebijakan konkret yang mampu memberikan kejelasan terhadap kedudukan mereka dalam sistem kepegawaian, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Penerimaan aspirasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menampung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok tenaga pendidik yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi V, Mario Syah Johan, menunjukkan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan para guru honorer.

Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi dapat menjadi bahan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang kepegawaian dan pendidikan.

Penyelesaian persoalan guru honorer memang membutuhkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat, terutama terkait regulasi, kemampuan anggaran, dan kebijakan penataan tenaga non-ASN.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang disampaikan Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 juga menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas sekolah, penyempurnaan kurikulum, dan peningkatan sarana pembelajaran.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian masa depan tenaga pendidik merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pendidikan berkualitas.

Guru merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Karena itu, pengabdian mereka perlu diimbangi dengan perhatian, perlindungan, dan kebijakan yang memberikan kepastian dalam menjalankan profesinya.

Para guru yang selama ini berkontribusi mendidik generasi penerus bangsa juga membutuhkan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan tugas.

Melalui audiensi tersebut, para guru honorer R4 dan R5 SMA, SMK, dan SLB Sumatera Barat berharap perjuangan yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut nyata.

Mereka menaruh harapan besar agar DPRD Sumbar dapat terus mengawal aspirasi tersebut hingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan menghasilkan solusi yang memberikan kejelasan bagi masa depan tenaga pendidik.

Perjuangan terhadap nasib guru honorer bukan semata-mata persoalan status pekerjaan maupun penghasilan. Lebih jauh, hal itu menyangkut penghargaan terhadap pengabdian, keberlangsungan pelayanan pendidikan, serta upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Sebab, ketika kesejahteraan dan kepastian masa depan guru mendapatkan perhatian yang layak, maka upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat juga akan semakin kuat.

Memperjuangkan nasib guru berarti turut memperjuangkan masa depan generasi bangsa. (A)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui perubahan perilaku dan kebiasaan menjaga kebersihan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026).

Muhidi menegaskan, setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketentuan tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti banjir dan tanah longsor.

"Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai atau kawasan resapan justru dibangun rumah. Ketika terjadi banjir, kita malah menyalahkan hujan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, serta berkonsultasi dengan pemerintah sebelum mendirikan bangunan. Menurutnya, perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

Muhidi turut mendorong masyarakat mengembangkan keterampilan mengolah sampah menjadi produk bernilai guna sehingga dapat mengurangi pencemaran sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Desrizal, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2020 menjadi pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

Ia memaparkan enam isu strategis lingkungan Sumbar, yakni pencemaran dan fluktuasi debit air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah, serta degradasi keanekaragaman hayati.

Salah seorang peserta, Meza Efrina, guru SMP dari Kota Padang, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi perda juga menjangkau masjid-masjid dan kelompok masyarakat agar pemahaman tentang perlindungan lingkungan semakin luas.

Meza juga menekankan pentingnya pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan lingkungan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, mengendalikan pencemaran, serta mendukung pembangunan Sumatera Barat yang aman, sehat, dan berkelanjutan.(AYU)

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW bersama keluarga besar Persatuan IK LIMKOS DKI Jakarta di Gedung IK LIMKOS, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat Padang Pariaman yang berada di kampung halaman (ranah) dengan para perantau di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi agenda untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai-nilai keislaman, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran Aprinaldi dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan kekeluargaan antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi perantau. Menurutnya, keberadaan masyarakat Padang Pariaman di perantauan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kampung halaman.

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi berharap hubungan silaturahmi antara masyarakat ranah dan rantau dapat terus terpelihara dengan baik. Ikatan kekeluargaan yang telah terbangun selama ini diharapkan tidak hanya sebatas pertemuan dalam kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi kolaborasi nyata untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai, para perantau memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Padang Pariaman, baik melalui gagasan, pengalaman, jaringan usaha, pendidikan, maupun berbagai bentuk dukungan lainnya.

Menurutnya, komunikasi dan sinergi antara masyarakat di kampung halaman dengan para perantau perlu terus diperkuat. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki masyarakat Padang Pariaman, baik di ranah maupun di rantau, dapat disatukan untuk mendorong kemajuan daerah.

Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan ungkapan yang disampaikan dalam kegiatan itu:

"Ranah dan rantau satu dalam ikatan, bersama bersinergi untuk kemajuan kampung halaman."

Lebih jauh, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh umat Islam untuk senantiasa meneladani perjalanan hidup dan akhlak Rasulullah SAW.

Nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian terhadap sesama, serta sikap saling menghormati, merupakan pedoman penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai tersebut juga menjadi landasan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang saling mendukung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan keluarga besar IK LIMKOS DKI Jakarta semakin solid dalam menjaga persatuan dan kebersamaan, sekaligus terus berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi pengingat bahwa jarak geografis bukanlah penghalang untuk menjaga persaudaraan. Sebaliknya, ikatan keagamaan, adat, budaya, dan kekeluargaan harus menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat Padang Pariaman di mana pun berada.

Dengan terpeliharanya hubungan baik antara ranah dan rantau, diharapkan lahir berbagai gagasan dan kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ke depan. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Pengelolaan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset, DPRD menemukan sedikitnya 22 aset daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau berstatus bermasalah, dengan total nilai tercatat mencapai Rp79,02 miliar.

Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kekayaan daerah. Mulai dari aset yang terbengkalai, penguasaan lahan oleh pihak lain, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, hingga bangunan yang mengalami kerusakan berat dan proyek pembangunan yang belum diselesaikan.

Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah. Sebab, aset yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian daerah, tetapi juga menyebabkan hilangnya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan tersebut disampaikan Ketua Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pembahasan Pansus, dari total aset senilai Rp79,02 miliar tersebut, sebesar Rp54,52 miliar merupakan aset kategori tidak produktif atau idle. Sementara itu, aset yang masuk kategori bermasalah mencapai Rp24,50 miliar.

Pansus menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembenahan administrasi dan pencatatan inventaris semata. Diperlukan penyelesaian secara menyeluruh, terutama menyangkut kepastian status hukum, pengamanan fisik aset, penertiban penguasaan lahan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sejumlah aset milik Pemprov Sumbar yang menjadi perhatian Pansus tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Kota Bukittinggi, kolam air tawar di kawasan Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.

Selain itu, persoalan juga ditemukan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 unit rumah yang sebelumnya merupakan rumah dinas Golongan III diketahui telah bersertifikat atas nama masing-masing penghuni.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan kesesuaian proses administrasi dan status kepemilikan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan lainnya terdapat pada aset bekas Dinas Pertanian yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Aset tersebut masih menghadapi kendala dokumen kepemilikan serta penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Pansus memandang persoalan semacam ini harus segera dituntaskan melalui inventarisasi ulang, pemeriksaan dokumen hukum, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Penanganan yang lambat dikhawatirkan semakin memperumit proses penyelesaian aset, terutama apabila menyangkut penguasaan fisik oleh pihak lain dan belum adanya kepastian administrasi kepemilikan.

Tidak hanya persoalan aset tanah dan bangunan, Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar juga menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).

Kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016.

Namun, hingga November 2026, atau hampir sepuluh tahun sejak keputusan tersebut ditetapkan, proses likuidasi keduanya belum juga diselesaikan.

Mandeknya proses likuidasi ini menjadi perhatian DPRD karena menyangkut kejelasan penyelesaian kewajiban perusahaan, pertanggungjawaban keuangan, serta kepastian status aset yang masih berkaitan dengan kedua badan usaha tersebut.

Pansus menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan likuidasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain ATS dan DSJ, DPRD Sumbar turut menyoroti persoalan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tanah seluas 108 hektare yang berkaitan dengan penyertaan modal tersebut.

Hingga kini, masih diperlukan kejelasan menyangkut status hukum aset, komposisi kepemilikan saham, kewajiban masing-masing pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Menurut Pansus, ketidakjelasan berbagai aspek tersebut harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan keuangan daerah di kemudian hari.

Atas berbagai temuan tersebut, Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Gubernur Sumatera Barat.

Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus yang menangani pengelolaan aset daerah.

Alternatif lainnya, pemerintah provinsi diminta mengoptimalkan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau membentuk perusahaan perseroan daerah (Perseroda) khusus pengelolaan aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi kekayaan daerah.

Pansus juga merekomendasikan agar Pemprov Sumbar segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah yang berada langsung di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tim tersebut diharapkan memiliki tugas, target, dan tahapan kerja yang jelas, terukur, serta didukung alokasi anggaran yang memadai.

Dengan adanya tim terpadu, penyelesaian aset tidak lagi berjalan secara parsial di masing-masing organisasi perangkat daerah, melainkan dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih terstruktur.

Untuk memastikan rekomendasi berjalan efektif, Pemprov Sumbar juga diminta menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut kepada DPRD setiap empat bulan.

Sementara itu, khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus guna melakukan pendalaman dan mendorong penyelesaian secara menyeluruh.

Seluruh rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra.

Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan persoalan strategis yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah provinsi.

Menurutnya, aset pemerintah bukan sekadar barang inventaris yang dicatat dalam laporan keuangan, melainkan kekayaan daerah yang harus dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal.

Aset yang selama ini belum produktif seharusnya dapat dikelola sehingga memberikan manfaat ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Karena itu, Muhidi menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disepakati bersama.

DPRD Sumbar, katanya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti sebatas laporan administratif maupun dokumen formal.

Pengamanan aset, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Wagub Vasko Sampaikan Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain membahas rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset, Rapat Paripurna DPRD Sumbar juga mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nota penjelasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.

Dalam pemaparannya, Vasko menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional.

Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Selain mengikuti perkembangan regulasi nasional, perubahan Perda juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya.

Penyempurnaan regulasi diperlukan agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan dalam Ranperda tersebut.

Pertama, penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan agar selaras dengan regulasi terbaru.

Kedua, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan sehingga penganggaran dapat dilakukan secara lebih jelas dan terstruktur.

Ketiga, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah sebagai bagian dari penyempurnaan mekanisme pembiayaan daerah.

Keempat, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kelima, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah agar lebih efektif dan mudah dipahami.

Keenam, penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk mekanisme yang berkaitan dengan kondisi darurat bencana.

Menanggapi penyampaian nota penjelasan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa pembahasan Ranperda perubahan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat dan mendalam.

Menurutnya, regulasi yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga keberlanjutan kemampuan fiskal daerah.

Prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi landasan utama dalam pembahasan.

Hal ini penting agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian, setiap kebijakan penganggaran dan pembiayaan dapat dilaksanakan secara terukur serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Sumbar juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Masa Persidangan Pertama.

Jadwal reses yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.

Reses merupakan salah satu agenda penting anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi masyarakat, serta menghimpun berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Melalui kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Persetujuan rekomendasi Pansus Pengelolaan Aset, penyampaian Nota Penjelasan Ranperda perubahan pengelolaan keuangan daerah, serta penyesuaian jadwal reses menjadi tiga agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar kali ini.

Temuan 22 aset bermasalah dan tidak produktif senilai Rp79,02 miliar menjadi pengingat bahwa pengelolaan kekayaan daerah membutuhkan sistem pengawasan dan penanganan yang lebih serius.

Begitu pula dengan persoalan likuidasi dua BUMD yang belum selesai hampir satu dekade serta ketidakjelasan penyertaan modal pada sejumlah perusahaan daerah.

DPRD Sumbar berharap seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui langkah nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembenahan pengelolaan aset dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah harus berjalan beriringan. Keduanya merupakan fondasi penting untuk menjaga kekayaan daerah, memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan PAD, serta memastikan setiap sumber daya milik pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, aset daerah yang selama ini belum produktif diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Sumatera Barat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.(Ayu)