REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik melalui penguatan integrasi antarmoda. Salah satu langkah strategis yang didorong Wali Kota Padang, Fadly Amran, adalah mengoptimalkan fungsi Terminal Anak Air sebagai pusat transportasi terpadu yang menghubungkan perjalanan antarkota dengan angkutan dalam kota.

Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi layanan Angkutan Kota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Bus Trans Padang. Integrasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melanjutkan perjalanan setelah tiba di Kota Padang maupun ketika hendak bepergian ke daerah lain.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang memberikan kemudahan tarif khusus bagi penumpang AKDP yang melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Trans Padang. Penumpang cukup menunjukkan tiket perjalanan AKDP untuk memperoleh tarif khusus sebesar Rp1.

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain meringankan biaya perjalanan, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.

Wali Kota Padang Fadly Amran mendorong agar Terminal Anak Air tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang, tetapi juga berkembang menjadi simpul transportasi yang terintegrasi, nyaman, tertib, dan mudah diakses.

Melalui integrasi tersebut, masyarakat yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat maupun dari luar provinsi dapat lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju berbagai kawasan di Kota Padang dengan memanfaatkan layanan Trans Padang.

Optimalisasi Terminal Anak Air juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan terminal bayangan yang selama ini berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.

Dengan mengarahkan aktivitas angkutan umum ke terminal resmi, pengelolaan transportasi diharapkan menjadi lebih teratur. Di sisi lain, penumpang memperoleh kepastian layanan, akses transportasi yang lebih baik, serta kemudahan dalam berpindah dari satu moda ke moda lainnya.

Integrasi AKAP, AKDP, dan Trans Padang tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang semakin modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ke depan, optimalisasi Terminal Anak Air diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta mendorong terciptanya sistem transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar yang maju dan sejahtera, dengan pelayanan publik yang semakin mudah, terjangkau, dan berkualitas.

Melalui integrasi transportasi ini, Terminal Anak Air diharapkan menjadi salah satu pintu utama mobilitas masyarakat sekaligus pusat konektivitas perjalanan antarkota dan dalam kota di Sumatera Barat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Kepedulian dan solidaritas antarsesama anggota lembaga legislatif ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Wira Satria, S.Sos., M.I.Pol., dengan menjenguk rekan sejawat mereka, Mothia Aziz, Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yang tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muslim Kasim, Parit Malintang, Selasa (10/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Aprinaldi dan rombongan mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Di sela-sela agenda kedinasan, mereka menyempatkan waktu untuk melihat langsung kondisi kesehatan Mothia Aziz sekaligus memberikan dukungan moril dan doa agar segera diberikan kesembuhan.

Dalam kunjungan itu, Aprinaldi didampingi Wira Satria serta Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Drs. Armeyn Rangkuti, M.Si. Kehadiran pimpinan DPRD bersama jajaran Sekretariat DPRD tersebut menjadi wujud perhatian dan kepedulian terhadap sesama anggota lembaga legislatif yang sedang menghadapi kondisi kesehatan.

Aprinaldi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk dukungan dan kebersamaan dalam lingkungan keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Menurutnya, hubungan kekeluargaan, solidaritas, dan kepedulian antarsesama merupakan nilai penting yang harus terus dijaga, terlebih ketika salah seorang rekan sedang mengalami musibah atau membutuhkan dukungan.

Kehadiran pimpinan DPRD diharapkan dapat memberikan semangat dan kekuatan moril bagi Mothia Aziz agar tetap optimistis menjalani proses perawatan hingga kondisi kesehatannya kembali membaik.

Momentum tersebut sekaligus mencerminkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga harus dilandasi nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta kepedulian sosial.

Melalui kunjungan itu, keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman berharap Mothia Aziz segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, diangkat segala penyakitnya, serta memperoleh kesehatan dan kekuatan untuk kembali menjalankan aktivitas seperti sediakala.

Kepedulian yang ditunjukkan pimpinan DPRD tersebut menjadi gambaran pentingnya menjaga solidaritas dan rasa kekeluargaan di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Mothia Aziz segera pulih dan kembali beraktivitas bersama seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Padang Pariaman.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Padang Pariaman mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan rancangan APBD 2027. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan, saran, masukan, pertanyaan, maupun catatan strategis terhadap rancangan anggaran yang telah diajukan pemerintah daerah.

Dalam mekanisme pembahasan APBD, pandangan umum fraksi memiliki peran penting sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, setiap fraksi dapat mencermati berbagai aspek perencanaan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah agar penyusunan anggaran berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD (Sekwan), jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Padang Pariaman.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam rapat tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.

Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, setiap program dan kegiatan yang direncanakan perlu memperhatikan skala prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah sektor strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarkecamatan, menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses penganggaran daerah.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Padang Pariaman menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif dalam mengawal penyusunan APBD agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat.

Rangkaian pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan APBD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat melahirkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendukung percepatan pembangunan, serta memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju, mandiri, dan sejahtera.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenang sekaligus memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kehadiran Ketua DPRD Padang Pariaman dalam upacara tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa. Peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat akan besarnya pengorbanan yang telah dilakukan para pejuang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Momentum 10 November juga mengandung pesan penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus menjaga semangat persatuan, solidaritas, patriotisme, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Semangat kepahlawanan hendaknya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, hingga berkontribusi sesuai bidang dan kemampuan masing-masing demi kemajuan daerah dan bangsa.

Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi juga diharapkan terus menjadikan nilai-nilai perjuangan tersebut sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, daerah, serta negara.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 mengusung pesan "Pahlawan Masa Kini, Berkarya untuk Negeri." Pesan tersebut mengingatkan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Perjuangan masa kini diwujudkan melalui karya, dedikasi, integritas, dan kontribusi positif untuk membangun Indonesia yang lebih maju.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Nasional ini, seluruh masyarakat diajak untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa serta meneruskan cita-cita para pahlawan dengan semangat kebersamaan dan pengabdian.(Ayu)

PADANG PARIAMAN – Upaya pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus dilakukan. Salah satu langkah nyata tersebut ditandai dengan peresmian jembatan di Korong Bukik Caliak, Nagari Campago, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (9/11/2026).

Peresmian jembatan tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, bersama Wakil Bupati Padang Pariaman, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Fraksi PKS, Camat V Koto, Wali Nagari, serta masyarakat setempat.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dan legislatif dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap sarana penghubung dapat kembali terpenuhi.

Jembatan di Korong Bukik Caliak memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Keberadaannya menjadi salah satu akses penghubung yang dibutuhkan warga untuk menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari, baik dalam urusan sosial, pendidikan, ekonomi maupun mobilitas antarwilayah.

Dengan selesainya pembangunan kembali dan diresmikannya jembatan tersebut, diharapkan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Selain memperlancar perjalanan warga, keberadaan jembatan juga diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil usaha dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Peresmian jembatan ini tidak hanya menjadi simbol selesainya pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah nagari, serta masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat sebelumnya telah memberikan dampak terhadap berbagai fasilitas umum dan infrastruktur masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah penanganan secara bertahap agar fasilitas yang rusak dapat segera dipulihkan dan kembali dimanfaatkan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pembangunan kembali jembatan di Korong Bukik Caliak menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kelancaran akses transportasi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melalui kehadirannya dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani secara optimal, terutama pada daerah yang membutuhkan perhatian khusus akibat dampak bencana alam.

Sementara itu, masyarakat setempat menyampaikan rasa syukur, terima kasih, dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut.

Bagi warga Korong Bukik Caliak, keberadaan jembatan ini memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Kembalinya fungsi jembatan diharapkan dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas.

Masyarakat juga berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana terus berlanjut, sehingga seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan secara bertahap.

Peresmian jembatan di Korong Bukik Caliak menjadi momentum kebangkitan masyarakat setelah menghadapi dampak bencana banjir bandang. Lebih dari sekadar bangunan fisik, jembatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan, kepedulian, dan komitmen untuk bangkit membangun daerah.

Dengan kembali berfungsinya jembatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas secara lebih lancar, roda perekonomian kembali bergerak, serta hubungan sosial antarwarga semakin kuat.

Bersama membangun, bersama bangkit pascabencana. Semangat inilah yang diharapkan terus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih tangguh, maju, dan sejahtera.(Ayu)

REALITANUSANTARA. COM

LAMPUNG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung yang telah menunjukkan kesadaran serta kepatuhan dalam berlalu lintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Operasi Patuh Krakatau 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas di wilayah Lampung.

Dalam pesannya, Kombes Pol Reza mengajak seluruh masyarakat agar tidak hanya tertib berlalu lintas ketika operasi kepolisian berlangsung, tetapi menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan.

Melalui semangat Polantas Lampung Wawai, Ditlantas Polda Lampung terus mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Kombes Pol Reza juga berharap kesadaran berlalu lintas yang telah tumbuh selama pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara."

Dengan demikian, terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Provinsi Lampung bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Edtr/Rptr : RR(Lampung)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Komitmen memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM Angkatan XIX, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta membangun motivasi agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, Kamis (5/11/2026), tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang selama ini berupaya mengembangkan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Salah seorang peserta, Trisnawati, mengaku bersyukur dan mengapresiasi perhatian Muhidi terhadap pengembangan kapasitas pelaku usaha di wilayah Bungus Teluk Kabung.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Ia menilai pembekalan yang diberikan sangat bermanfaat karena membuka wawasan mengenai pentingnya kreativitas, inovasi, serta kemampuan membaca peluang dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin berkembang.

"Terima kasih kepada Bapak Muhidi yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui kegiatan ini. Kami mendapatkan banyak arahan dan motivasi untuk menuju kesuksesan. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa kami terapkan sehingga UMKM di Bungus Teluk Kabung semakin maju," ungkap Trisnawati.

Ia berharap program peningkatan kapasitas seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sebab, pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dan kesempatan belajar agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta mengikuti perubahan kebutuhan konsumen.

Menurut Trisnawati, tantangan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut pengetahuan, keterampilan, pengelolaan usaha, dan kemampuan memasarkan produk.

Karena itu, kegiatan pembekalan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas usaha sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

"Kami ingin terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini membawa manfaat bagi usaha masing-masing, menambah penghasilan keluarga, dan membuat UMKM Bungus Teluk Kabung semakin dikenal," tuturnya.

Camat Apresiasi Perhatian terhadap Pengembangan UMKM

Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Camat Bungus Teluk Kabung, Afridon. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang telah menghadirkan program peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM bagi masyarakat di wilayahnya.

Afridon menjelaskan, Bungus Teluk Kabung memiliki potensi ekonomi masyarakat yang cukup beragam. Sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian, perikanan, pekerjaan buruh, hingga kegiatan usaha kecil dan menengah.

Keberagaman mata pencaharian tersebut menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menambah bekal bagi kita semua. Kami berharap ilmu yang diberikan kepada kelompok UMKM ini dapat membantu masyarakat Bungus Teluk Kabung mengembangkan usaha menjadi lebih maju dan sukses," kata Afridon.

Ia berharap perhatian pemerintah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan Bungus Teluk Kabung dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga.

Dengan dukungan berbagai pihak, Afridon optimistis potensi ekonomi lokal Bungus Teluk Kabung dapat berkembang lebih optimal dan melahirkan pelaku usaha yang mandiri serta berdaya saing.

Muhidi: Membangun Pengusaha Membutuhkan Proses dan Pendampingan

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, serta penciptaan pengusaha baru juga harus menjadi perhatian bersama.

Muhidi menjelaskan, pembangunan infrastruktur memang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Namun, membentuk seseorang menjadi pengusaha yang tangguh membutuhkan proses yang tidak singkat.

Diperlukan kesabaran, pembelajaran, keberanian, pengalaman, serta pendampingan secara berkelanjutan agar seseorang mampu membangun dan mengembangkan usaha secara mandiri.

"Kalau infrastruktur sekali dibangun, manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Tetapi mencetak entrepreneur membutuhkan waktu dan proses. Kita berharap dari Bungus Teluk Kabung ada yang tumbuh menjadi pengusaha sukses dan nantinya bisa membagikan ilmu kepada masyarakat lainnya," ujar Muhidi.

Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan keterbatasan modal sebagai alasan untuk tidak memulai usaha.

Menurut Muhidi, keberhasilan dalam berwirausaha tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki. Kemauan untuk memulai, kreativitas, keterampilan, kedisiplinan, serta kemampuan melihat peluang merupakan faktor penting dalam membangun usaha.

Karena itu, ia mendorong masyarakat agar berani memanfaatkan potensi yang dimiliki dan mengembangkannya secara bertahap.

"Jangan menunggu punya modal untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kita punya dan bangun modal dari apa yang kita lakukan. Terus tambah ilmu dan keterampilan, karena kesuksesan juga lahir dari kemauan untuk belajar dan keberanian mengambil peluang," pesannya.

Dorong Lahirnya Pengusaha Baru melalui Program Inkubasi

Lebih lanjut, Muhidi menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan pengetahuan sebagai modal utama dalam membangun jiwa kewirausahaan.

Ia menyebutkan, masyarakat dapat memperoleh ilmu melalui berbagai cara, di antaranya belajar langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta membiasakan diri membaca untuk memperluas wawasan.

Menurutnya, seorang pengusaha harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dunia usaha terus mengalami perubahan sehingga pelaku UMKM dituntut mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas produknya.

Muhidi berharap kegiatan peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan, tetapi menjadi langkah awal untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara profesional.

Salah satu upaya yang didorong adalah melalui program inkubasi usaha. Melalui program tersebut, peserta yang memiliki potensi dan kesungguhan diharapkan dapat memperoleh pembinaan lanjutan sehingga mampu mengembangkan usaha hingga mencapai tingkat yang lebih baik.

Bahkan, pengusaha yang berhasil nantinya diharapkan dapat menjadi mentor dan berbagi pengalaman kepada pelaku UMKM lainnya.

"Target kita bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi bagaimana melahirkan pengusaha. Mudah-mudahan ada perwakilan dari Bungus Teluk Kabung yang bisa mengikuti program inkubasi, kemudian berkembang dan ikut membina yang lain," tutupnya.

Melalui kegiatan tersebut, Muhidi berharap semakin banyak masyarakat Bungus Teluk Kabung yang berani mengambil peluang di sektor kewirausahaan. Dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan kolaborasi berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan UMKM bukan hanya tentang membesarkan usaha perorangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang kesejahteraan yang lebih luas bagi daerah.(A)

REALITANUSANTARA.COM

BUKITTINGGI – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hj. Yesi Endriani, SM, terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan ekonomi kreatif yang inovatif, produktif, serta berdaya saing. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 7–8 November 2026, tersebut merupakan bagian dari agenda kegiatan anggota DPRD Sumbar di Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah terhadap potensi dan produk unggulan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofi Hendria, S.STP., M.Si., Camat Guguk Panjang, para lurah, pengurus TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP), IWAPI, LKKS, pelaku UMKM, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, peluang usaha, peningkatan inovasi produk, strategi pemasaran, hingga pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual pelaku usaha.

Perda Ekonomi Kreatif Jadi Landasan Pengembangan UMKM

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Wahendra, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2023 merupakan salah satu landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta ruang pengembangan bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Menurutnya, ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan atau kegiatan UMKM semata, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan inovasi, mengembangkan kreativitas, menghasilkan produk bernilai tambah, serta membangun identitas dan keunggulan produk lokal.

Ia menegaskan bahwa kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Karena itu, pelaku ekonomi kreatif perlu terus mengembangkan ide, kualitas produk, desain, kemasan, dan strategi pemasaran agar mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

Selain itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi aspek penting agar karya, merek, desain, dan inovasi yang dihasilkan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum.

Wahendra juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas.

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

Yesi Endriani: Bukittinggi Memiliki Potensi Besar Ekonomi Kreatif

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Yesi Endriani, mengatakan Kota Bukittinggi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari penggerak perekonomian masyarakat.

Menurut Yesi, aktivitas pariwisata di Bukittinggi memiliki keterkaitan erat dengan tumbuhnya berbagai sektor usaha masyarakat, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, produk oleh-oleh, hingga berbagai bentuk usaha kreatif lainnya.

“Bukittinggi ini hidup dari ekonomi kreatif. Dengan adanya pariwisata, tumbuh pula ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari penggerak perekonomian kota ini,” ujar Yesi.

Ia menilai potensi lokal dan kearifan budaya masyarakat Bukittinggi maupun Kabupaten Agam harus terus dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi.

Potensi tersebut tidak cukup hanya dipertahankan sebagai produk tradisional, tetapi perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter dan identitas lokal.

Dengan demikian, produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu membawa identitas daerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun konsumen di luar Sumatera Barat.

Yesi juga mengingatkan bahwa pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Pembinaan tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus menyentuh aspek kualitas, kemasan, pemasaran, komunikasi, serta kemampuan membangun citra produk.

Dorong UMKM Kuasai Digital Marketing dan Storytelling

Lebih lanjut, Yesi menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat.

Menurutnya, pemasaran digital atau digital marketing menjadi salah satu kebutuhan penting agar produk lokal dapat dikenal lebih luas dan tidak hanya bergantung pada penjualan secara langsung.

Pelaku UMKM juga perlu dibekali kemampuan komunikasi dan storytelling atau seni menyampaikan cerita di balik sebuah produk.

Ia mencontohkan, produk selendang yang dihasilkan masyarakat dapat memiliki nilai jual lebih tinggi apabila didukung kemasan yang menarik, kualitas yang baik, serta cerita yang mampu membangun kedekatan emosional dengan konsumen.

Sebuah produk, menurutnya, bukan sekadar barang yang diperjualbelikan, tetapi juga dapat membawa cerita mengenai budaya, tradisi, kreativitas, dan identitas masyarakat yang menghasilkannya.

Karena itu, Yesi berharap pembinaan UMKM ke depan dapat lebih terarah dan menyentuh kebutuhan nyata pelaku usaha, sehingga produk lokal mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.

UMKM Binaan Didorong Bermitra dengan BUMN dan BUMD

Dalam kesempatan tersebut, Yesi juga mendorong agar UMKM yang telah mendapatkan pembinaan maupun bantuan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat diarahkan menjadi UMKM binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, pola kemitraan tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendampingan, akses permodalan, penguatan kapasitas produksi, hingga perluasan jaringan pemasaran.

Selain itu, keterlibatan BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pameran, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Yesi menilai, keberhasilan pembinaan UMKM tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi harus dilihat dari kemampuan usaha tersebut berkembang secara mandiri, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar.

“Harapan saya, ketika ada pameran di Jakarta, setiap BUMD bisa membawa UMKM Bukittinggi untuk ikut mempromosikan produknya. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menyiapkan anggaran, tetapi perusahaan daerah juga ikut berperan,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih produktif.

Pemko Bukittinggi Siapkan Penataan Kawasan Wisata Malam

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofi Hendria, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi Perda yang digagas anggota DPRD Sumbar tersebut.

Menurut Rofi, kegiatan ini memiliki arti penting dalam membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan serta program pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yesi atas kesempatan sosialisasi Perda ini. Melalui kegiatan ini, kita memiliki kesempatan menyamakan persepsi, sehingga masyarakat memahami konsep dan rencana pemerintah serta dapat mendukung pelaksanaannya bersama,” kata Rofi.

Pada kesempatan itu, Rofi juga memaparkan sejumlah agenda pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi, salah satunya penataan instalasi lampu ekonomi kreatif di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Penataan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata malam Kota Bukittinggi, sekaligus menciptakan suasana kota yang semakin menarik bagi wisatawan.

Selain meningkatkan kenyamanan dan estetika kawasan, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang, serta sektor usaha yang berada di sekitar kawasan wisata.

Perkuat Sinergi untuk Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

Melalui sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara DPRD Sumbar, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta komunitas kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif dinilai menjadi salah satu peluang strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lokal Sumatera Barat.

Yesi Endriani berharap UMKM di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam mampu berkembang lebih maju, tidak hanya dari sisi jumlah usaha, tetapi juga dari segi kualitas produk, inovasi, profesionalisme pengelolaan, serta kemampuan memperluas jaringan pemasaran.

Ia menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan memiliki kesiapan menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka.

Dengan dukungan regulasi, pendampingan, perlindungan HKI, pemanfaatan teknologi digital, serta kemitraan dengan BUMN dan BUMD, produk-produk unggulan Bukittinggi dan Kabupaten Agam diharapkan semakin dikenal dan mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(A)

REALITANUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui pemahaman terhadap regulasi penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 orang masyarakat tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumbar, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda dan pemudi, serta sejumlah unsur masyarakat setempat.

Dalam pemaparannya, Doni menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap pencegahan dan pengurangan risiko.

Menurutnya, pemahaman terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2023 penting agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dengan mengenali potensi ancaman sejak dini, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.

Perbaikan Sungai Batang Lumpo Menjadi Aspirasi Utama

Salah satu persoalan yang mencuat dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah kondisi Sungai Batang Lumpo yang menjadi perhatian masyarakat Nagari Ampuan Lumpo.

Dalam sesi dialog dan penyampaian aspirasi, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi aliran sungai tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman bencana bagi masyarakat, terutama kawasan permukiman di sekitarnya.

Warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi Sungai Batang Lumpo melalui langkah perbaikan dan penanganan yang diperlukan. Mereka menginginkan adanya upaya konkret untuk mengurangi risiko bencana, sehingga keselamatan masyarakat dan lingkungan permukiman dapat lebih terlindungi.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pertemuan bersama Ketua Komisi IV DPRD Sumbar itu. Masyarakat berharap persoalan sungai tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum sosialisasi, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, BPBD, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penanganan sungai.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, kegiatan sosialisasi menjadi momentum bagi DPRD Sumbar untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan kebencanaan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.

Doni menempatkan penyerapan aspirasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan sosialisasi Perda. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Sementara itu, kehadiran perwakilan BPBD Provinsi Sumbar turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat diharapkan semakin memahami karakteristik ancaman di wilayah masing-masing serta mengetahui langkah koordinasi yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga didorong untuk membangun budaya sadar bencana, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan.

Doni berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara DPRD Sumbar, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan tindakan berkelanjutan. Aspirasi masyarakat mengenai perbaikan Sungai Batang Lumpo diharapkan menjadi perhatian instansi terkait agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kebutuhan teknis di lapangan.

Dengan demikian, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian regulasi, tetapi juga menjadi wadah mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Nagari Ampuan Lumpo, semakin terarah, partisipatif, dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan masyarakat serta mengurangi risiko bencana di masa mendatang. (A)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Persoalan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru honorer kategori R4 dan R5 di lingkungan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi perhatian. DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik tersebut agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Sumbar yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026), bertempat di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Aspirasi para guru honorer tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan.

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi perwakilan guru untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status kepegawaian, kepastian masa depan pekerjaan, serta harapan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.

Bagi para guru honorer kategori R4 dan R5, persoalan status kepegawaian bukan sekadar persoalan administratif. Lebih dari itu, kepastian status berkaitan erat dengan keberlangsungan pekerjaan, perlindungan dalam menjalankan tugas, serta jaminan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selama ini, para guru honorer turut mengambil bagian penting dalam mendukung proses belajar mengajar di berbagai satuan pendidikan. Mereka menjalankan tanggung jawab mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi muda, meskipun masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan status kepegawaiannya.

Karena itu, melalui audiensi tersebut, Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 berharap DPRD Sumbar dapat menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Para guru menginginkan adanya perhatian dan kebijakan konkret yang mampu memberikan kejelasan terhadap kedudukan mereka dalam sistem kepegawaian, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Penerimaan aspirasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menampung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok tenaga pendidik yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi V, Mario Syah Johan, menunjukkan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan para guru honorer.

Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi dapat menjadi bahan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang kepegawaian dan pendidikan.

Penyelesaian persoalan guru honorer memang membutuhkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat, terutama terkait regulasi, kemampuan anggaran, dan kebijakan penataan tenaga non-ASN.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang disampaikan Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 juga menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas sekolah, penyempurnaan kurikulum, dan peningkatan sarana pembelajaran.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian masa depan tenaga pendidik merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pendidikan berkualitas.

Guru merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Karena itu, pengabdian mereka perlu diimbangi dengan perhatian, perlindungan, dan kebijakan yang memberikan kepastian dalam menjalankan profesinya.

Para guru yang selama ini berkontribusi mendidik generasi penerus bangsa juga membutuhkan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan tugas.

Melalui audiensi tersebut, para guru honorer R4 dan R5 SMA, SMK, dan SLB Sumatera Barat berharap perjuangan yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut nyata.

Mereka menaruh harapan besar agar DPRD Sumbar dapat terus mengawal aspirasi tersebut hingga mendapatkan perhatian dari pemerintah dan menghasilkan solusi yang memberikan kejelasan bagi masa depan tenaga pendidik.

Perjuangan terhadap nasib guru honorer bukan semata-mata persoalan status pekerjaan maupun penghasilan. Lebih jauh, hal itu menyangkut penghargaan terhadap pengabdian, keberlangsungan pelayanan pendidikan, serta upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Sebab, ketika kesejahteraan dan kepastian masa depan guru mendapatkan perhatian yang layak, maka upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat juga akan semakin kuat.

Memperjuangkan nasib guru berarti turut memperjuangkan masa depan generasi bangsa. (A)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui perubahan perilaku dan kebiasaan menjaga kebersihan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026).

Muhidi menegaskan, setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketentuan tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti banjir dan tanah longsor.

"Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai atau kawasan resapan justru dibangun rumah. Ketika terjadi banjir, kita malah menyalahkan hujan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, serta berkonsultasi dengan pemerintah sebelum mendirikan bangunan. Menurutnya, perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

Muhidi turut mendorong masyarakat mengembangkan keterampilan mengolah sampah menjadi produk bernilai guna sehingga dapat mengurangi pencemaran sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Desrizal, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2020 menjadi pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

Ia memaparkan enam isu strategis lingkungan Sumbar, yakni pencemaran dan fluktuasi debit air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah, serta degradasi keanekaragaman hayati.

Salah seorang peserta, Meza Efrina, guru SMP dari Kota Padang, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi perda juga menjangkau masjid-masjid dan kelompok masyarakat agar pemahaman tentang perlindungan lingkungan semakin luas.

Meza juga menekankan pentingnya pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan lingkungan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, mengendalikan pencemaran, serta mendukung pembangunan Sumatera Barat yang aman, sehat, dan berkelanjutan.(AYU)