“Penerapan sistem one way ini merupakan bagian dari strategi manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan, khususnya pada titik-titik rawan kemacetan,” ujarnya.

“Semoga mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan seluruh masyarakat dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman,” ungkapnya.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan memberikan apresiasi khusus kepada para petugas penjaga perlintasan sebidang kereta api dalam acara silaturahmi yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (19/3/2026).

Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan paket bingkisan (parsel) Lebaran sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi para petugas yang menjadi garda terdepan keselamatan transportasi di Kota Padang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padang, Ances Kurniawan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap para petugas yang telah mengabdi demi keselamatan warga. 

Menurutnya, keberadaan mereka sangat signifikan dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

"Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah kita kalah dengan kondisi fisik kita, karena keselamatan warga di perlintasan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Tanpa bantuan kawan-kawan, potensi kejadian yang tidak diinginkan akan sangat besar," ujar Ances Kurniawan di hadapan para petugas.

Ances juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen menjaga eksistensi para penjaga perlintasan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan koordinasi intensif yang dilakukan Pemko bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) pada Januari lalu untuk memastikan keberlanjutan dukungan bagi para petugas di lapangan.

Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Ances menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari jalan terbaik agar alokasi anggaran tetap tersedia demi mempertahankan peran vital mereka di wilayah Kota Padang.

Pemberian parsel menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini disebut Ances sebagai "kado" atau oleh-oleh dari pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa nilai dari bingkisan tersebut adalah simbol rasa syukur dan keikhlasan pemerintah atas kerja keras para petugas selama ini.

"Ini adalah bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih bagi Bapak dan Ibu semua. Mohon jangan dilihat dari nilainya, tetapi lihatlah nilai keikhlasan dari Pemerintah Kota Padang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kawan-kawan semua," tambahnya. (Ivan/Raju/Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Ketua Perkumpulan Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra, S.Pd, WU, memberikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kepastian Harga dalam rangka perlindungan konsumen menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut Yuliadi Chandra, kebijakan tersebut dinilai sangat tepat mengingat momentum Idul Fitri tahun ini diperkirakan akan berlangsung cukup panjang, dengan masa libur mencapai sekitar dua minggu. Kondisi ini diyakini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan perantau dan wisatawan ke Kota Padang.

Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kewajiban mencantumkan daftar menu beserta harga secara jelas dan transparan.

“Pelaku usaha wajib menyediakan daftar menu yang lengkap dengan harga, baik yang dicantumkan dalam buku menu, papan daftar harga, maupun media lain yang mudah dilihat oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar Chandra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2026).

Chandra menambahkan, Kota Padang akan menjadi salah satu tujuan utama para perantau yang pulang kampung ke Sumatera Barat. Selain itu, wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, juga diperkirakan akan turut memadati destinasi wisata dan pusat kuliner di daerah tersebut.

Ia optimistis, lonjakan kunjungan ini akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata dan kuliner. Oleh karena itu, transparansi harga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pengunjung.

Sementara itu, dalam Surat Edaran yang diterbitkan pada 17 Maret 2026, Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara tegas mengatur sejumlah ketentuan bagi pelaku usaha kuliner. Selain kewajiban mencantumkan harga secara jelas, pelaku usaha juga harus menginformasikan secara terbuka apabila terdapat tambahan biaya seperti pajak atau service charge sebelum konsumen melakukan pemesanan atau pembayaran.

Lebih lanjut, pelaku usaha dilarang menaikkan harga secara sepihak setelah konsumen melakukan pemesanan tanpa pemberitahuan yang transparan sebelumnya.

Fadly Amran menegaskan bahwa kepastian harga merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menjaga citra positif sektor kuliner Kota Padang di mata wisatawan.

“Kepastian harga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan wisatawan. Kita ingin semua pengunjung merasa aman dan nyaman saat berbelanja maupun menikmati kuliner di Kota Padang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan melakukan pengawasan secara intensif selama periode libur Idul Fitri. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari sanksi administratif hingga pidana.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan keamanan para perantau maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.

“Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan ini, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, transparan, dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi selama Idul Fitri,” tutupnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik dengan modus penggunaan akun media sosial palsu yang menimpa korban berinisial S (52), warga Kabupaten 50 Kota.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam prosesnya, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah saksi serta melakukan pendalaman terhadap alat bukti guna mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi.

“Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami telah meminta keterangan dari beberapa saksi dan melakukan pendalaman terhadap alat bukti yang ada,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya saat konferensi pers.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa pihak yang diduga terlibat menggunakan identitas akun palsu untuk berkomunikasi dengan korban. Selain itu, video yang dijadikan sarana ancaman diketahui merupakan hasil pengeditan yang dilakukan oleh terlapor, yang kemudian dimanfaatkan untuk menekan korban.

“Dari hasil pendalaman, diketahui bahwa video tersebut telah diedit oleh terlapor dan digunakan sebagai alat untuk melakukan ancaman kepada korban,” jelasnya.

Seiring perkembangan penyelidikan, kepolisian turut mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan dan aspek pemulihan. Setelah dilakukan komunikasi dan mediasi, baik korban maupun terlapor menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

“Dalam penanganan perkara ini, kami mengedepankan pendekatan restorative justice, dengan memprioritaskan pemulihan serta kesepakatan kedua belah pihak,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, terlapor telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Sementara itu, pihak korban juga telah memberikan maaf, sehingga perkara diselesaikan tanpa dilanjutkan ke tahap penegakan hukum berikutnya.

Meski demikian, Polda Sumatera Barat tetap mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas di ruang digital, khususnya terhadap akun-akun yang tidak dikenal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah percaya kepada akun anonim, serta tidak sembarangan membagikan data pribadi atau melakukan interaksi berisiko seperti video call dengan orang yang tidak dikenal, karena hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan,” tutupnya. (Tim)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kapolresta Padang, Kombes Pol. Apri Wibowo, bersama Wakapolresta Padang AKBP Faidil Zikri menggelar kegiatan berbuka puasa bersama insan pers yang bertugas di lingkungan Polresta Padang, Senin (16/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di aula Mapolresta Padang dan dihadiri puluhan wartawan dari berbagai platform media, mulai dari televisi, media daring, surat kabar hingga radio.

Suasana acara berlangsung hangat, penuh keakraban, serta sarat nuansa kebersamaan. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan para jurnalis yang selama ini aktif meliput berbagai kegiatan kepolisian di wilayah Kota Padang.

Selain sebagai kegiatan berbuka puasa bersama, acara ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi dan kemitraan antara Polresta Padang dan insan pers. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Padang melalui Wakapolresta AKBP Faidil Zikri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wartawan atas peran aktif mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam menyebarluaskan informasi terkait program, kegiatan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan bahwa hubungan harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Peran rekan-rekan media sangat membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar AKBP Faidil Zikri.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Polresta Padang juga menyerahkan paket Lebaran kepada para wartawan yang hadir. Pemberian paket tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus apresiasi kepada insan pers sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Para jurnalis yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai acara seperti ini tidak hanya mempererat hubungan profesional, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih terbuka antara kepolisian dan media.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Polresta Padang dan insan pers dapat terus terjaga dan semakin kuat, guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif di Kota Padang. (Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  – Wali Kota Padang, Fadly Amran meninjau langsung kesiapan objek wisata Pantai Air Manis menjelang libur lebaran, Senin (16/3/2026). 

Kehadiran orang nomor satu di Kota Padang ini bertepatan dengan kegiatan gotong royong (goro) bersama masyarakat dan pengelola untuk memastikan kebersihan kawasan wisata unggulan tersebut.

Dalam tinjauannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya kenyamanan pengunjung melalui fasilitas yang mumpuni. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan perbaikan fisik di lapangan, mulai dari pengecatan ulang hingga penataan taman yang rusak.

"Kita ingin meyakinkan bahwasanya pantai ini bersih. Bagi pengunjung yang datang, kita harap puas dengan fasilitas dan pelayanan pasca-lebaran nanti," ujar Fadly Amran setelah mengikuti aksi bersih-bersih di kawasan yang dikelola masyarakat maupun PSM.

Mengingat lonjakan wisatawan yang diprediksi akan sangat ramai, Wako Fadly Amran meminta petugas garda terdepan untuk mengatur jadwal libur secara bergantian agar pelayanan tetap siaga 24 jam. 

Selain kesiapan fisik, masalah klasik seperti pungutan liar (pungli) dan harga kuliner yang tidak wajar menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Fadly Amran mengingatkan para pelaku UMKM dan masyarakat pariwisata untuk tidak menaikkan harga secara tidak realistis yang dapat merusak citra Kota Padang.

"Jangan sampai karena tingkah laku satu-dua orang oknum, ini mencoreng nama pariwisata Kota Padang. Masyarakat ingin menikmati 'Pulang Kampuang' dengan pelayanan terbaik," tegasnya.

Meskipun beberapa fasilitas telah dibenahi, Fadly Amran mengakui masih ditemukan beberapa pelanggaran di lapangan yang memerlukan evaluasi. Ke depannya, Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata akan terus melakukan pembinaan dan investasi berkelanjutan untuk memprimakan seluruh objek wisata di bawah program "Jelajah Padang". (Taufik)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Solok melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pokok di Pasar Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Senin (16/03/2026).

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan ketersediaan serta kestabilan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang lebaran. Dalam sidak tersebut, tim meninjau langsung kondisi pasar sekaligus memantau harga sejumlah komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang serta bahan pokok lainnya.

Kegiatan pengawasan ini lansung dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Solok Medie, S.H., M.H.. , Forkopinda, Asisten Pemerintah dan Kesra,  Kadis DKUKMPP, Kadis Perhubungan, Kadis Kominfo, Kadis Pertanian, Kabag Perekonomian, Camat Bukit Sundi dan Forkopincam serta anggota TPID lainya.

Dalam kesempatan tersebut, tim berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi harga dan pasokan bahan pokok di pasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, secara umum ketersediaan bahan pokok masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Solok tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (16/3/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025.

Dalam forum resmi tersebut, berbagai fraksi di DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Sorotan utama diarahkan pada kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta dampak bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dinilai berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Sepanjang tahun 2025, Sumatera Barat dihadapkan pada serangkaian bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sedikitnya 16 kabupaten dan kota.

Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak sektor produktif, terutama pertanian, perdagangan, dan usaha kecil masyarakat, mengalami gangguan akibat bencana tersebut.

Kondisi ini turut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,37 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,36 persen.

DPRD menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator bahwa strategi pemulihan ekonomi daerah pascabencana belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, DPRD juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas. Kebijakan efisiensi anggaran serta menurunnya alokasi transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor yang mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPRD tetap mengapresiasi beberapa capaian positif yang berhasil diraih pemerintah daerah. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang tercatat berada pada angka 5,31 persen.

Namun demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Masih terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam pandangan yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut, DPRD menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa program pembangunan dinilai belum berjalan secara optimal, sementara tantangan pembangunan ke depan diperkirakan akan semakin kompleks.

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan LKPJ tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Melalui Pansus tersebut, DPRD diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan mendasar yang dihadapi daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta upaya penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi yang dilakukan DPRD ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat ke depan.

Editor : Deviana