REALITANUSANTARA.COM

Sumbar — Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi di muka umum. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun demikian, kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara santun, bermartabat, serta tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas.

Semangat demokrasi yang berimbang antara kebebasan dan tanggung jawab tersebut terlihat dalam dialog terbuka antara Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol Solihin, dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang. Dialog tersebut berlangsung di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Rabu (4/3/2026) sore.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Sumbar menerima langsung kedatangan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Pertemuan berlangsung secara terbuka dengan suasana yang kondusif. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah pandangan, termasuk terkait tuntutan reformasi di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Wakapolda bersama jajaran kepolisian mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan sikap terbuka. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi antara aparat kepolisian dan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran penting dalam dinamika demokrasi.

Selama kegiatan berlangsung, sejumlah personel kepolisian juga tampak berjaga di sekitar lokasi. Kehadiran aparat tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat lainnya.

Di Sumatera Barat sendiri, praktik demokrasi yang sehat dan beradab tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Salah satu falsafah utama yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa adat istiadat harus berlandaskan pada ajaran agama.

Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap perbedaan pandangan, termasuk dalam konteks kehidupan sosial dan politik, sebaiknya disampaikan melalui cara-cara yang santun dan beretika. Dialog menjadi salah satu jalan terbaik untuk menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga tradisi dialog yang beradab dalam menyampaikan pendapat. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib, damai, dan konstruktif diyakini dapat memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut harus tetap mengedepankan sikap tanggung jawab.

Ia menjelaskan bahwa Polda Sumbar menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Polda Sumbar menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap santun, tertib, serta menghormati hak orang lain, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan bermartabat,” ujar Susmelawati.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sumatera Barat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama di tengah dinamika kehidupan demokrasi yang semakin berkembang.

Menurutnya, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mengajarkan masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi adab, etika, serta sikap saling menghormati dalam menyampaikan pendapat.

“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun perbedaan tersebut sebaiknya disampaikan melalui cara yang baik, dialogis, dan tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak persatuan,” tambahnya.

Melalui pendekatan yang dialogis dan humanis antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan ruang demokrasi di Sumatera Barat dapat terus terjaga dalam suasana yang kondusif. Aspirasi masyarakat pun dapat tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu, semangat dialog yang santun dan bermartabat juga diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, persatuan, serta keharmonisan sosial yang selama ini menjadi bagian dari jati diri masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi ruang kebebasan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan menjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat.

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta, 6 Maret 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pelindungan anak di ruang digital sekaligus mengatur tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan pengguna anak di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penerbitan aturan turunan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa negara perlu mengambil langkah konkret agar anak-anak Indonesia tidak terpapar berbagai risiko yang semakin berkembang di internet.

Menurut Meutya, salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pembatasan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini menyasar sejumlah layanan digital yang memiliki potensi paparan konten berbahaya atau interaksi yang belum sepenuhnya aman bagi anak.

“Hari ini kami menerbitkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta.

Ia juga mengakui bahwa kebijakan tersebut kemungkinan akan menimbulkan penyesuaian bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan orang tua yang telah terbiasa menggunakan berbagai platform digital. Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang perlu diambil demi keselamatan anak di dunia maya.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal implementasi. Namun pemerintah meyakini bahwa langkah ini penting untuk memastikan ruang digital yang lebih aman serta melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di internet,” katanya.

Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa anak-anak saat ini menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital. Beberapa di antaranya adalah paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), hingga berbagai bentuk penipuan digital yang semakin marak terjadi.

Ia menambahkan bahwa melalui kebijakan ini pemerintah ingin memberikan dukungan kepada para orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Selama ini, banyak orang tua yang merasa harus menghadapi sendiri tantangan besar dalam mengontrol penggunaan teknologi oleh anak-anak.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata di internet. Pemerintah hadir agar para orang tua tidak harus berjuang sendiri menghadapi kekuatan algoritma dan berbagai risiko digital,” jelasnya.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital. Proses penerapan akan dimulai pada 28 Maret 2026, di mana akun pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan atau dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahap awal, kebijakan ini difokuskan pada sejumlah platform digital populer yang banyak digunakan anak-anak dan remaja. Platform yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi antara lain:

YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, Roblox.

Pemerintah menilai platform-platform tersebut memiliki tingkat interaksi yang tinggi serta potensi paparan konten yang tidak selalu sesuai bagi anak-anak jika tidak disertai pengawasan yang memadai.

Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil langkah progresif dalam melindungi anak di era digital. Menurutnya, Indonesia termasuk di antara negara non-Barat yang secara tegas menetapkan regulasi khusus untuk membatasi akses anak pada platform digital tertentu.

“Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Tujuannya agar anak-anak kita dapat tumbuh secara sehat di tengah perkembangan teknologi,” ungkapnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi ekosistem yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu memastikan bahwa transformasi digital nasional berjalan seiring dengan upaya pelindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang mencatat dua capaian penting dalam momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Perusahaan milik Pemerintah Kota Padang tersebut berhasil memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekaligus meresmikan layanan Call Center 1500030 guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Penyerahan sertifikat halal serta peresmian call center tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/3/2026) di kantor pusat Perumda AM Kota Padang. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), Fadly Amran, bersama jajaran direksi dan dewan pengawas Perumda AM Padang.

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa Perumda AM Padang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pertama di wilayah Sumatera yang berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk air minumnya.

Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin kualitas produk air minum yang disalurkan kepada pelanggan.

“Saat ini Perumda AM Padang menjadi satu-satunya PDAM di Sumatera yang telah memperoleh sertifikat halal. Ini merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan mutu produk sekaligus pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, proses untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut tidak berlangsung singkat. Pihak BPJPH melakukan serangkaian pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap sumber air yang digunakan perusahaan. Sedikitnya terdapat 15 sumber air yang diperiksa untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Selain capaian tersebut, Perumda AM Padang juga memperkuat sistem pelayanan pelanggan dengan menghadirkan Call Center 1500030. Layanan ini disiapkan untuk menampung berbagai keluhan, laporan, maupun informasi dari pelanggan selama jam operasional kerja.

Hendra menyebutkan, perkembangan teknologi juga memengaruhi pola pembayaran pelanggan. Saat ini sekitar 80 persen pelanggan Perumda AM Padang telah memanfaatkan layanan pembayaran secara digital melalui e-commerce maupun perbankan online.

“Sekitar 80 persen pelanggan sudah melakukan pembayaran melalui platform digital dan perbankan. Hanya sekitar 20 persen yang masih datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat pasca bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun layanan distribusi air telah kembali normal hingga mencapai sekitar 99,9 persen, Perumda AM Padang tetap menyediakan suplai air bersih menggunakan mobil tangki bagi wilayah yang membutuhkan.

Suplai air tangki tersebut diambil dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan dan IPA Sikayan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Kepala BPJPH wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Ikrar Abdi, memberikan apresiasi atas keberhasilan Perumda AM Padang memperoleh sertifikat halal. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi berbagai pelaku usaha lainnya, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Padang kini memiliki produk air minum yang telah bersertifikat halal. Ini menjadi contoh positif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin sadar pentingnya sertifikasi halal,” ujar Ikrar.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, juga menyampaikan apresiasi atas dua pencapaian tersebut. Menurutnya, sertifikasi halal dan kehadiran call center merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perumda AM Padang kepada masyarakat.

Ia menilai keberadaan sertifikat halal juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung posisi Kota Padang sebagai salah satu kota gastronomi di Indonesia.

“Sertifikasi halal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan memperkuat identitas Padang sebagai kota gastronomi,” kata Fadly.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perumda AM Padang terus meningkat. Oleh karena itu, seluruh jajaran direksi, dewan pengawas, hingga karyawan diharapkan terus menjaga kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Dengan diraihnya sertifikat halal serta hadirnya layanan Call Center 1500030, Perumda AM Padang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perumda Air Minum Kota Padang bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 300 paket bantuan Ramadhan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Padang. Bantuan tersebut didistribusikan selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Maret 2026, di tiga wilayah yakni Batu Busuak, Tabiang Banda Gadang, dan Kuranji.

Program bantuan ini difokuskan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadhan.

Setiap paket bantuan yang diberikan berisi berbagai kebutuhan pokok, seperti bahan pangan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama menjalankan ibadah puasa. Melalui program ini, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat merasakan kebahagiaan dan terbantu secara ekonomi di tengah kondisi pascabencana.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tabiang Banda Gadang disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat setempat. Perwakilan Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Rini Yuwira, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat berarti bagi warga, khususnya mereka yang masih berupaya bangkit setelah terdampak banjir.

“Kami sangat berterima kasih kepada IZI dan Perumda Air Minum Kota Padang atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat kami. Banyak warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu, sehingga bantuan ini sangat membantu kebutuhan mereka selama Ramadhan. Semoga menjadi amal jariyah bagi para donatur,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Lurah Kuranji, Syafrizal. Ia mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga zakat dan perusahaan daerah seperti ini sangat penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada IZI dan Perumda Air Minum Kota Padang. Bantuan ini tentu sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan,” ungkapnya.

Salah seorang penerima bantuan di Batu Busuak, Brahma Aditya Putra, turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para donatur dan pihak yang telah menyalurkan bantuan tersebut.

“Terima kasih kepada Perumda Air Minum Kota Padang dan IZI atas bantuan paket Ramadhan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan para donatur,” tuturnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Emidawati, Ketua RT 01 Batu Busuak. Ia menilai bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Semoga para donatur yang telah berbagi diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang IZI Sumatera Barat, Abdul Ghofur, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara lembaga zakat dan Unit Pengumpul Zakat dalam menyalurkan amanah para donatur kepada masyarakat yang berhak menerima.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

“Alhamdulillah, melalui kerja sama ini kami dapat menyalurkan amanah dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini membawa kebahagiaan bagi penerima manfaat dan menjadi ladang pahala bagi para donatur,” ujarnya.

Dengan tersalurkannya 300 paket bantuan Ramadhan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Editor : Ayu

REALITA NUSANTARA.COM

PESISIR SELATAN - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baiturahmah Lubuk Pasing, Kampung Lubuk Pasing, Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (4/3/2026) malam.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung berbagai aspirasi warga terkait pembangunan daerah.

Dalam kunjungan itu, Doni hadir bersama rombongan yang turut didampingi Staf Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Razif. Turut hadir pula Wali Nagari Talaok Ilwardi, tokoh masyarakat, alim ulama, serta para pemuda yang mengikuti rangkaian kegiatan di masjid tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Doni yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya terkait akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kita ingin seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati listrik. Akses energi ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pendidikan, ekonomi, dan berbagai aktivitas sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi infrastruktur, energi, sumber daya air, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan, pihaknya terus mendorong agar program pemerataan listrik dapat direalisasikan secara bertahap di seluruh wilayah.

Doni menilai, tersedianya listrik secara merata akan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah.

Sementara itu, Wali Nagari Talaok Ilwardi menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta perhatian yang diberikan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat di Nagari Talaok.

Ia berharap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan listrik, dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat, terutama terkait pemerataan listrik dan pembangunan lainnya, dapat segera diwujudkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Doni Harsiva Yandra juga menyerahkan bantuan sebesar Rp30 juta untuk mendukung kelanjutan pembangunan Masjid Baiturahmah. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat itu diserahkan secara simbolis kepada pengurus masjid.

Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid, Refri, didampingi tokoh masyarakat Akhiyen Nuardi serta Wali Nagari Talaok.

Melalui kegiatan Safari Ramadan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin erat, sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam merawat identitas budaya Minangkabau melalui jalur pendidikan formal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, mendampingi Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, secara resmi meluncurkan program Silek Tradisi Minangkabau sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.

Peluncuran program yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat itu berlangsung khidmat dan penuh semangat kebudayaan. Ribuan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti kegiatan ini secara daring, bersama jajaran pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) serta komunitas dan para tuo silek dari seluruh penjuru ranah Minang.

Dalam penjelasannya, Habibul Fuadi mengungkapkan bahwa kebijakan ekstrakurikuler wajib silek tradisi sejatinya telah mulai diterapkan sejak awal tahun ajaran Juli 2025. Namun, pada tahap awal, implementasinya belum memiliki standar baku yang seragam di seluruh satuan pendidikan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar kini telah menyusun dan menerbitkan modul pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan seragam sebagai pedoman resmi bagi sekolah.

Menurutnya, kehadiran modul tersebut menjadi tonggak penting agar pelaksanaan silek tradisi tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar terintegrasi dalam sistem pendidikan karakter. Dengan pendekatan yang terstandarisasi, setiap sekolah diharapkan mampu menyelenggarakan pembelajaran silek secara profesional, terarah, dan tetap berpijak pada nilai-nilai asli Minangkabau.

Lebih jauh, Habibul menegaskan bahwa silek tradisi bukan hanya tentang teknik bela diri atau keterampilan fisik semata. Di dalamnya terkandung nilai adab, etika, kedisiplinan, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap guru dan sesama. Filosofi tersebut selaras dengan prinsip adat Minangkabau yang terkenal, yakni adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah—sebuah konsepsi yang memadukan norma adat dengan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi silek tradisi di sekolah diproyeksikan sebagai instrumen pembentukan karakter pelajar yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Program ini juga diintegrasikan dengan kegiatan wajib lain seperti tahfiz Al-Qur’an, wirid kolaborasi, dan pramuka, sehingga membentuk ekosistem pendidikan yang menyatukan budaya lokal, nilai keagamaan, dan penguatan kebangsaan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Ia menilai bahwa silek tradisi merupakan warisan budaya yang memiliki dimensi historis dan filosofis yang mendalam, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui pendidikan formal agar tidak tergerus arus modernisasi.

Menurutnya, silek mengajarkan lebih dari sekadar gerak dan teknik pertahanan diri. Ia merupakan cerminan etika sosial, tata krama, serta kearifan lokal yang membentuk identitas masyarakat Minangkabau. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya, melainkan tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Kegiatan peluncuran tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pengurus IPSI provinsi serta kabupaten/kota, hingga para tuo silek yang menjadi penjaga tradisi turun-temurun.

Peluncuran ekstrakurikuler wajib silek tradisi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis dalam membangun generasi Sumatera Barat yang beridentitas kuat, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya Minangkabau.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (BBPMP Sumbar) kembali menegaskan komitmennya dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Padang pada 25 hingga 27 Februari 2026 dan menjadi ajang penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Forum ini menghadirkan sekitar 2.020 peserta yang terdiri dari kepala dinas pendidikan provinsi dan 19 kabupaten/kota, kepala cabang dinas, perwakilan Bappeda, Kantor Kementerian Agama, unsur DPRD, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi, hingga berbagai mitra strategis di bidang pendidikan. Kehadiran lintas unsur tersebut memperlihatkan upaya membangun kolaborasi menyeluruh dalam menjawab tantangan dunia pendidikan.

Dalam sambutan pembukaan, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Habibul Fuadi, menekankan bahwa peran sekolah tidak semata sebagai tempat penyampaian materi pelajaran. Ia menyebut sekolah sebagai fondasi pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai moral, dan pembinaan ketahanan generasi muda di tengah perkembangan zaman yang cepat.

Menurutnya, meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat tergolong baik, penguatan kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, kepala dinas, kepala sekolah, dan guru diminta mengambil peran aktif sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing.

“Kita membutuhkan kepemimpinan pendidikan yang mampu mengarahkan lahirnya sumber daya manusia unggul. Peserta didik harus tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan era digital maupun isu perubahan iklim,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBPMP Sumbar, Muslihudin, memaparkan perkembangan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dijalankan sejak 2025. Beberapa program utama meliputi pembenahan dan revitalisasi sekolah, penguatan pembelajaran berbasis digital, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan pendidikan karakter, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Ia menjelaskan, forum Konsolda menjadi sarana evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan program di daerah. Sejumlah kebijakan yang telah diterapkan mulai menunjukkan dampak positif, terutama pada perbaikan sarana prasarana dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari mantan Direktur SMA, Drs. Purwadi Susanto, M.Si. Ia menilai Konsolda sebagai langkah tepat dalam memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah antar-pemangku kepentingan demi kemajuan pendidikan di Sumatera Barat.

Adapun isu-isu yang dibahas dalam Konsolda meliputi pemerataan akses melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, pembangunan dan peremajaan satuan pendidikan, transformasi digital pembelajaran, evaluasi TKA, pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta, revitalisasi bahasa daerah, hingga penerapan pembelajaran mendalam seperti koding, kecerdasan artifisial, dan layanan bimbingan konseling.

Ketua pelaksana kegiatan, Diansa Gunadi Thaib, menyampaikan bahwa rangkaian acara dikemas dalam bentuk pemaparan materi, diskusi panel, serta pembahasan melalui komisi-komisi tematik. Hasil pembahasan tersebut akan dirumuskan sebagai rekomendasi dan komitmen bersama yang menjadi dasar implementasi kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.

Melalui Konsolda 2026, BBPMP Sumbar menargetkan terbangunnya sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Editor: Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG, - Tim Safari Ramadan (TSR) Pemko Padang yang dipimpin Wali Kota Fadly Amran menyinggahi Masjid Darul Falah, Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Selasa (3/3/2026). Masjid ini merupakan miniatur Masjid Nabawi di Madinah. 

"Masjid kami ini miniatur Masjid Nabawi," ungkap Ketua Pengurus masjid setempat, Wardas Tanjung. 

Masjid Darul Falah berada di dalam kompleks perumahan Cimpago Permai I. Masjid ini belum selesai 100 persen. Akan tetapi seluruh ornamen masjid itu mencontoh Masjid Nabawi. 

Wardas juga memaparkan berbagai program unggulan masjid. Mulai dari Pesantren Ramadan yang diikuti sekitar 90 peserta hingga program sosial ATM Beras yang telah berjalan memasuki tahun keempat dan membantu puluhan kepala keluarga prasejahtera. 

“Masjid Darul Falah saat ini juga sedang melakukan renovasi besar-besaran. Sudah lebih kurang Rp3 miliar terpakai dan masih dibutuhkan sekitar Rp500 juta lagi, termasuk untuk pembangunan dua menara dan pemasangan kaca besar,” jelasnya. 

"Semoga masjid kami ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Padang," harap Wardas. 

Kunjungan TSR ke Masjid Darul Falah disambut antusias oleh pengurus masjid. Wardas Tanjung, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kota terhadap masjid dan masyarakat sekitar. 

“Atas nama seluruh pengurus dan jemaah, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Wali Kota. Kehadiran Bapak adalah jadwal yang sangat kami nantikan dan semoga membawa keberkahan bagi kompleks kami,” ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Fadly Amran menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan masjid, termasuk melalui hibah Pemko Padang sebesar Rp40 juta yang telah diberikan. 

“Insya Allah cita-cita pengurus masjid dapat tercapai. Seperti pembangunan menara maupun fasad seperti Masjid Nabawi. Mari bersama-sama kita berikan sedekah terbaik untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini,” kata Fadly. 

Ia juga menekankan pentingnya peran masjid dalam membentuk karakter generasi muda, sejalan dengan program unggulan Smart Surau yang digagas Pemko Padang. 

“Tadi pagi saya cek, 63 ribu dari 80 ribuan siswa di Kota Padang melaksanakan salat berjamaah di masjid dan musala di Padang. Tinggal bagaimana kita konsisten memelihara ini. Kalau karakter dan kedisiplinan ibadah terjaga, insya Allah mereka akan menjadi pemimpin luar biasa bagi Kota Padang,” tuturnya. 

Safari Ramadhan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

Di kunjungan TSR ini, nampak hadir sejumlah Kepala OPD di Pemko Padang. Termasuk camat, lurah dan seluruh jamaah.(Charlie / Viqi)

 REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Dalam suasana penuh khidmat di bulan suci Ramadan, Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memilih merayakan hari bahagia putra sulungnya, Arya, dengan cara yang sarat nilai kemanusiaan. Pada Minggu (01/03/2026), ia bersama keluarga menggelar buka puasa bersama sekaligus menyerahkan santunan kepada anak-anak di Panti Asuhan Bakti Lubuk Alung.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh kehangatan. Sejak sore hari, anak-anak panti tampak antusias menyambut kedatangan rombongan. Canda tawa dan senyum mereka mengisi ruang pertemuan, menciptakan suasana kekeluargaan yang kental menjelang waktu berbuka.

Dalam kesempatan itu, Aprinaldi menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk terus berbagi dengan sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Ia menegaskan bahwa momentum kebahagiaan keluarga sepatutnya menjadi ruang untuk memperluas manfaat bagi orang lain.

Di balik kegiatan tersebut, tersimpan kisah pribadi yang turut mewarnai langkahnya. Tatapan anak-anak panti mengingatkannya pada perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Sejak usia belia, ia telah merasakan kehilangan sosok ibu tercinta. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi penguat karakter dan alasan untuk terus menumbuhkan empati dalam setiap kesempatan.

Momen itu juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan karakter bagi Arya. Aprinaldi ingin menanamkan nilai berbagi dan kepedulian sosial sejak dini kepada putranya. Baginya, kebahagiaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan pribadi, melainkan juga sebagai kesempatan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain.

Pengurus panti menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus terjalin sebagai bentuk sinergi antara pemangku kebijakan dan masyarakat.

Kebersamaan sore itu ditutup dengan doa bersama menjelang azan Magrib. Senyum anak-anak yang menerima santunan menjadi gambaran sederhana tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari hati yang peduli dan tindakan nyata untuk berbagi.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempertegas komitmennya dalam membentengi generasi muda dari ancaman sosial melalui penguatan basis spiritual di seluruh rumah ibadah. Langkah ini menjadi strategi krusial untuk menekan angka tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas yang kian mengkhawatirkan di era digital.

Melalui kegiatan Pembinaan Rohani BNKP Padang tahun 2026 yang diikuti oleh 423 pelajar dari tingkat SD hingga SMA/SMK, Senin (2/3/2026), Pemko Padang menekankan bahwa kecerdasan intelektual harus berjalan selaras dengan ketahanan mental dan iman.

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyatakan bahwa ketaatan pada ajaran agama merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban masyarakat. Menurutnya, karakter yang tangguh tidak bisa dibentuk secara instan, melainkan melalui pembiasaan ibadah yang konsisten.

"Jika iman anak-anak kita kuat, saya yakin tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas bisa kita tekan. Ketaatan pada ajaran agama menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan zaman," tegasnya. 

Selain penguatan rohani, isu disiplin digital menjadi sorotan utama. Fadly Amran mengingatkan para orang tua bahwa teknologi tanpa pengawasan dapat menjadi pintu masuk bagi pengaruh negatif.

Dia menekankan pentingnya penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mencakup pengaturan waktu penggunaan gawai. Orang tua diminta memastikan anak-anak tidak terjebak dalam penggunaan gadget hingga larut malam yang dapat merusak pola pikir dan kedisiplinan mereka.

Sebagai langkah konkret, Kota Padang terus mengembangkan program unggulan Smart Rumah Ibadah. Program ini dirancang inklusif, tidak hanya menyasar masjid (Smart Surau), tetapi juga gereja, wihara, dan rumah ibadah lainnya secara serentak.

Dalam implementasinya, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan setara, termasuk pemetaan Guru Agama dan Dinas Pendidikan dengan telah diinstruksikan untuk mendata kebutuhan riil guru agama Kristen di sekolah-sekolah guna menjamin hak pendidikan agama setiap siswa sesuai regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, Integrasi Kurikulum Spiritual, di saat siswa muslim mengikuti Pesantren Ramadan, siswa pemeluk agama lain secara bersamaan melaksanakan pembinaan rohani dan pastoral di rumah ibadah masing-masing.

Kemudian dukungan fasilitas, pemerintah membuka ruang dialog terkait pengembangan infrastruktur rumah ibadah guna menampung pertumbuhan jemaat dan intensitas kegiatan pembinaan generasi muda.

Melalui sinergi antara tokoh agama, pemerintah, dan orang tua, pembinaan rohani ini diharapkan mampu melahirkan generasi Kota Padang yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh untuk menghadapi masa depan. (Taufik/Filsa)