REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Fadly Amran menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mahyeldi dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait sektor energi dan distribusi BBM bersubsidi.

Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager pertaminapatraniaga.com⁠� wilayah Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, serta Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kalangan nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi yang tidak tepat sasaran dapat merugikan masyarakat kecil dan memicu kelangkaan di lapangan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dengan pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, BPH Migas, serta pihak Pertamina dalam memperkuat pengawasan di seluruh rantai distribusi BBM subsidi. Upaya tersebut mencakup pengawasan terhadap penyaluran di SPBU, pengendalian distribusi bagi kendaraan tertentu, hingga peningkatan koordinasi lintas instansi untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan pentingnya pengawasan terpadu guna memastikan kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan. Ia meminta seluruh pemerintah daerah di Sumbar aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan adil.

Rakor ini juga menjadi forum evaluasi berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan, termasuk potensi penyimpangan distribusi serta perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis digital dan data terpadu. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mendukung stabilitas perekonomian daerah.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Gala Dinner International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 yang dirangkaikan dengan Peringatan 100 Tahun Jam Gadang di Halaman Balai Kota Bukittinggi, Rabu (3/6/2026) malam.

Kegiatan berskala internasional yang berlangsung pada 3 hingga 7 Juni 2026 tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat diplomasi budaya, literasi, serta memperkenalkan kekayaan tradisi Minangkabau kepada masyarakat dunia.

Acara pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri para delegasi dari 38 negara. Kehadiran para peserta internasional tersebut semakin menegaskan posisi Sumatera Barat sebagai salah satu pusat kebudayaan dan literasi yang memiliki daya tarik global.

Sejumlah negara yang turut ambil bagian dalam festival ini di antaranya Australia, Brunei Darussalam, China, Kolombia, Denmark, India, Jepang, Malaysia, Palestina, Rusia, Singapura, Spanyol, Thailand, Vietnam, Yaman, serta berbagai negara lainnya dari kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin.

Dalam suasana penuh kehangatan dan nuansa budaya Minangkabau, para tamu undangan disuguhi beragam penampilan seni tradisional, pertunjukan musik daerah, serta sajian kuliner khas Minangkabau yang menjadi bagian dari promosi budaya lokal kepada dunia internasional.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya International Minangkabau Literacy Festival yang dinilai mampu menjadi wadah mempererat hubungan antarbangsa melalui literasi dan kebudayaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan dan wawasan, tetapi juga memperkuat identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan globalisasi.

“Festival ini menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya, adat, dan tradisi Minangkabau kepada masyarakat internasional. Selain itu juga memperkuat semangat literasi dan kolaborasi lintas negara,” ujar Maigus Nasir.

Peringatan 100 Tahun Jam Gadang turut menjadi momen bersejarah dalam rangka mengenang ikon Kota Bukittinggi yang selama satu abad telah menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

Selama pelaksanaan IMLF ke-4, para delegasi internasional dijadwalkan mengikuti berbagai agenda seperti seminar literasi, dialog budaya, pameran buku, pertunjukan seni, kunjungan budaya, hingga diskusi internasional yang melibatkan akademisi, pegiat literasi, seniman, dan tokoh budaya dari berbagai negara.

Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu meningkatkan promosi pariwisata, memperkuat jejaring internasional, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Halaman Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang, Senin (1/6/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam upacara tersebut, Aprinaldi mendapat kehormatan untuk membacakan Teks Pancasila di hadapan seluruh peserta upacara. Pembacaan Teks Pancasila menjadi momentum penting dalam meneguhkan kembali komitmen bersama terhadap ideologi bangsa sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung semangat persatuan, gotong royong, dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah berbagai tantangan zaman.

Aprinaldi menyampaikan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, serta berkeadaban. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan membangun peradaban yang damai. Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, mari kita perkuat semangat kebersamaan dan gotong royong demi kemajuan Kabupaten Padang Pariaman dan Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, serta menjaga persaudaraan antar sesama sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Padang Pariaman ditutup dengan doa bersama dan rangkaian penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia,” menjadi semangat yang digaungkan dalam peringatan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan dan kedamaian demi Indonesia yang lebih maju.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi jajaran Pengurus Penghimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Sumatera Barat di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, namun tetap fokus membahas persiapan pelaksanaan Konferensi Kerja (Konker) XVIII PDPI yang dijadwalkan berlangsung di Kota Padang pada 16 hingga 19 September 2026 mendatang.

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah awal koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan panitia daerah dan pengurus PDPI dalam memastikan kesiapan Kota Padang sebagai tuan rumah agenda nasional yang akan dihadiri dokter spesialis paru dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PDPI kepada Kota Padang sebagai lokasi penyelenggaraan Konker XVIII. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus peluang besar bagi Kota Padang untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai kota tujuan kegiatan nasional, khususnya di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu kedokteran.

Fadly menilai, pelaksanaan konferensi kerja berskala nasional itu tidak hanya penting dalam mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga medis, terutama dokter spesialis paru, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif di Kota Padang.

“Terima kasih telah menunjuk Kota Padang sebagai tuan rumah. Semoga kegiatan ini menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dokter spesialis paru di Indonesia, sekaligus memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat Kota Padang. Pemerintah Kota Padang siap memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Fadly Amran.

Sementara itu, jajaran pengurus PDPI Sumatera Barat menyampaikan bahwa Konker XVIII PDPI nantinya akan diisi dengan berbagai agenda ilmiah, diskusi kesehatan, pembahasan perkembangan ilmu penyakit paru dan pernapasan, serta forum konsolidasi organisasi yang melibatkan peserta dari seluruh Indonesia.

Selain menjadi forum strategis organisasi profesi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara tenaga medis, pemerintah daerah, dan institusi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan penyakit paru dan gangguan pernapasan yang masih menjadi perhatian nasional.

Pemilihan Kota Padang sebagai tuan rumah dinilai tepat karena memiliki fasilitas pendukung yang memadai, akses transportasi yang baik, serta potensi pariwisata yang dapat memberikan pengalaman positif bagi para peserta konferensi. Pemerintah Kota Padang pun menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan aman, nyaman, dan sukses.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan dan Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan yang semakin masif.

Rakor yang diikuti kepala daerah, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan bidang pertanian dan tata ruang itu membahas langkah strategis percepatan penetapan serta integrasi LP2B ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai penetapan LP2B menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mendukung penuh kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari program nasional menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberadaan lahan pertanian produktif memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai penopang kesejahteraan petani dan ketahanan sosial masyarakat.

“Pemerintah Kota Padang mendukung percepatan penetapan dan integrasi LP2B sebagai langkah menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Namun di sisi lain, kita juga perlu memastikan adanya keseimbangan dengan kebutuhan pembangunan kota dan investasi yang terus berkembang,” ujar Maigus Nasir.

Ia menjelaskan, Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan tata ruang. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, serta meningkatnya investasi di berbagai sektor menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengatur pemanfaatan ruang secara bijak dan berkelanjutan.

Menurut Maigus, perlindungan lahan pertanian tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar implementasi LP2B dapat berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan daerah.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan regulasi, pemetaan lahan yang akurat, serta insentif bagi petani dan daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali yang dapat berdampak pada menurunnya kapasitas produksi pangan daerah di masa mendatang.

Rakor tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dalam mempercepat penetapan LP2B di seluruh wilayah Sumatera Barat, sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota Padang mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2027. Setelah berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda atau kategori perak pada tahun 2025, kini Kota Padang menargetkan pencapaian tertinggi tingkat nasional, yakni Swasti Saba Wistara atau kategori emas.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Persiapan Penilaian Kota Sehat 2027 yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang Aie Pacah, Selasa (2/6/2026).

Dalam arahannya, Fadly Amran menekankan bahwa program Kota Sehat bukan sekadar agenda seremonial atau penilaian administratif semata, melainkan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kota Sehat adalah bagian dari visi kejayaan Kota Padang. Karena itu, kami menargetkan Padang meraih predikat Kota Sehat terbaik nasional pada 2027,” tegasnya di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Kota Sehat, serta berbagai pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Fadly Amran, pencapaian predikat Swasti Saba Wistara membutuhkan kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan berbagai indikator penilaian Kota Sehat dapat terpenuhi secara optimal.

Penilaian Kabupaten/Kota Sehat sendiri mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari kebersihan lingkungan, sanitasi, fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, ketahanan pangan, hingga kualitas permukiman dan pelayanan publik yang ramah masyarakat.

Pemerintah Kota Padang juga menilai keberhasilan meraih predikat Kota Sehat akan memberikan dampak positif terhadap citra daerah, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah persiapan mulai dibahas, di antaranya penguatan sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat, peningkatan partisipasi masyarakat, pembenahan sarana pendukung, hingga penguatan dokumentasi dan inovasi daerah yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian nasional.

Pemko Padang optimistis target meraih Swasti Saba Wistara pada 2027 dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak, sekaligus menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri pertemuan silaturahmi Pemerintah Kelurahan Air Tawar Barat bersama para Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta kader se-Kelurahan Air Tawar Barat yang berlangsung di Masjid At-Taqwa, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Senin (1/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa pertemuan tersebut memiliki makna strategis karena sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan daerah yang maju, modern, dan berdaya saing. Menurutnya, Pemerintah Kota Padang saat ini terus mendorong pengembangan kota berbasis konsep smart city atau kota pintar, yang tidak hanya menitikberatkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, serta penguatan nilai agama dan budaya lokal.

Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat tidak terhubung dalam komunikasi dan kerja sama yang baik. Karena itu, forum silaturahmi seperti yang digelar Pemerintah Kelurahan Air Tawar Barat dinilai penting sebagai sarana mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Seluruh potensi yang kita miliki tidak akan dapat digerakkan secara optimal apabila kita tidak saling mengenal. Oleh karena itu, kegiatan silaturahmi malam hari ini sangat kami apresiasi, karena dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan Kota Padang ke depan,” ujar Maigus Nasir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peran RT, RW, tokoh masyarakat, serta kader di lingkungan kelurahan sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program-program pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan warga. Dengan adanya komunikasi yang intensif, diharapkan berbagai persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Sejumlah tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta kader yang hadir menyambut positif pelaksanaan pertemuan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat kebersamaan dan mendukung kemajuan Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama dua pekan tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, mengatakan bahwa Operasi Patuh 2026 akan mengedepankan transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas secara lebih efektif, transparan, dan modern.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” ujar Kombes Pol Aries.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan memberikan perhatian khusus terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menghambat efektivitas sistem ETLE, terutama terkait penggunaan pelat nomor kendaraan. Pelanggaran tersebut meliputi pelat nomor yang tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi, maupun disamarkan menggunakan stiker atau cat sehingga tidak dapat terbaca oleh kamera ETLE.

Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti melawan arus, tetap akan menjadi sasaran penindakan langsung oleh petugas melalui tilang konvensional di lapangan.

Kombes Pol Aries menjelaskan bahwa komposisi penegakan hukum dalam Operasi Patuh 2026 akan didominasi oleh ETLE sebesar 60 persen. Sementara itu, tilang konvensional akan diterapkan sebesar 30 persen dan sisanya 10 persen berupa teguran simpatik dengan pendekatan humanis dalam kondisi tertentu.

Ia menegaskan bahwa Operasi Patuh 2026 merupakan upaya Polri untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum yang terintegrasi.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10 persen,” pungkasnya.

Melalui Operasi Patuh 2026, Polri berharap masyarakat semakin disiplin dalam berlalu lintas sehingga dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Versi ini sudah lebih cocok untuk dipublikasikan di website resmi, portal berita, maupun kanal humas instansi.

REALITANUSANTARA.COM

SUMBAR - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bersama sejumlah Dinas Perikanan Kabupaten/Kota wilayah pesisir di Sumatera Barat, 25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon, S.Sos., MM,  sebagai tindak lanjut atas hasil verifikasi usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diajukan pemerintah daerah di Sumbar.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi, sinkronisasi data, hingga penyusunan langkah strategis guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program nasional tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, serta Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala DKP Sumbar Syefdinon mengatakan, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan nelayan terpadu dan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh daerah diminta memastikan kesiapan data pendukung, kelengkapan usulan program, serta potensi kawasan nelayan yang akan diusulkan agar dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Sinkronisasi ini penting agar seluruh usulan dari daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki kesiapan yang matang, sehingga peluang memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat semakin besar,” ujar Syefdinon.

Selain membahas aspek administrasi dan teknis usulan program, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan tangkap, infrastruktur kawasan nelayan, hingga pengembangan ekonomi berbasis kelautan.

DKP Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi dan sinergi lintas daerah agar Program Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan serta pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir di Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala SMK-SMAK Padang yang digelar di Aula Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK-SMAK Padang, Senin (1/6/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran guru, tenaga kependidikan, alumni, serta para undangan dari berbagai unsur pendidikan di Kota Padang. Sertijab ini menjadi momentum penting dalam estafet kepemimpinan di lingkungan SMK-SMAK Padang sebagai salah satu sekolah vokasi unggulan di bidang analisis kimia di Sumatera Barat.

Dalam prosesi sertijab tersebut, jabatan Kepala SMK-SMAK Padang resmi diserahterimakan dari Drs. Nasir kepada Silvania Lorina, S.Si., M.Si. Pergantian kepemimpinan dilakukan seiring berakhirnya masa pengabdian Drs. Nasir yang telah memimpin sekolah tersebut sejak tahun 2017 hingga 2026.

Selama masa kepemimpinannya, Drs. Nasir dinilai berhasil membawa berbagai kemajuan bagi SMK-SMAK Padang, baik dalam peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kompetensi peserta didik. Di bawah kepemimpinannya, sekolah terus memperkuat kualitas lulusan agar mampu bersaing di dunia industri dan pendidikan tinggi.

Sementara itu, Silvania Lorina sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK-SMAK Padang. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, ia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala SMK-SMAK Padang periode 2026–2030.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas pengabdian Drs. Nasir selama memimpin sekolah tersebut. Ia juga berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian positif serta menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Kota Padang.

“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang diharapkan mampu membawa semangat baru bagi kemajuan sekolah. Kami berharap SMK-SMAK Padang terus mencetak generasi unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja,” ujar Maigus Nasir.

Di sisi lain, Silvania Lorina menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, dunia usaha, dan dunia industri. Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan fasilitas pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal.

Acara sertijab ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan serta pemberian ucapan selamat dari seluruh tamu undangan kepada pejabat lama dan pejabat baru Kepala SMK-SMAK Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Kota Padang Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang, TNI-Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan dan persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis ataupun teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan jiwa bangsa dan pedoman hidup bersama seluruh rakyat Indonesia.

Disampaikan pula bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila dinilai mampu menjadi perekat sekaligus kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun dinamika sosial di era modern.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukan hanya seremonial tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Maigus Nasir saat membacakan amanat tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, penguatan ideologi Pancasila harus diwujudkan melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, birokrasi pemerintahan, ekonomi, hingga ruang digital. Seluruh elemen bangsa diharapkan dapat terus menanamkan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta semangat persatuan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berkarakter.

Pemerintah Kota Padang juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kebersamaan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kota Padang ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan persatuan, kedamaian, dan kemajuan di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Jajaran Polsek Lubuk Kilangan, Kota Padang, berhasil mengungkap dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar di kawasan Bandar Buat, Senin (1/6/2026) dini hari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat pria beserta sejumlah barang bukti berupa kendaraan tangki, mobil boks, tedmon berisi solar, hingga mesin penyedot BBM.

Pengungkapan kasus itu dipimpin langsung Kapolsek Lubuk Kilangan AKP Wildan Al Kautsar Ananputra setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penimbunan BBM subsidi.

Kapolresta Padang Kombes Pol. Apri Wibowo melalui Kasi Humas Ipda Wadhi Nofianto mengatakan, penindakan dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Bandar Buat, tepatnya di belakang Toko Serba 35.000, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

“Awalnya petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan aktivitas penimbunan BBM subsidi jenis Biosolar di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota di lapangan,” ujar Ipda Wadhi Nofianto.

Saat petugas tiba di lokasi, polisi mendapati sejumlah orang tengah melakukan aktivitas pemindahan BBM jenis solar dari mobil boks menuju kendaraan tangki. Melihat adanya dugaan tindak pidana, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan para terduga pelaku berikut barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara.

Empat pria yang diamankan masing-masing berinisial M (67), warga Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; A (53), warga Kecamatan Padang Timur; YP (40), warga Kecamatan Padang Timur; serta F (36), juga warga Kecamatan Padang Timur.

Menurut pihak kepolisian, penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/4/VI/2026/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tertanggal 1 Juni 2026.

Dalam pengungkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk kegiatan penimbunan dan pemindahan BBM subsidi. Barang bukti yang diamankan di antaranya satu unit kendaraan tangki Colt Diesel merek Mitsubishi warna biru kombinasi putih dengan nomor polisi BN 8856 QB yang diketahui berisi BBM jenis Biosolar.

Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit mobil boks Isuzu Traga warna putih bernomor polisi BA 8580 AAB yang diduga dipakai sebagai sarana pengangkutan BBM subsidi ilegal tersebut.

Tidak hanya kendaraan, polisi juga menemukan tiga unit tedmon berkapasitas masing-masing sekitar satu ton yang seluruhnya berisi Biosolar. Satu unit mesin penyedot lengkap dengan selang turut diamankan guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Ipda Wadhi Nofianto menjelaskan, kasus tersebut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Dari hasil pemeriksaan awal, pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT Pertamina. Estimasi kerugian material akibat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta,” jelasnya.

Saat ini keempat terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Lubuk Kilangan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi serta melengkapi administrasi penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan BBM subsidi agar distribusi energi bersubsidi dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Editor : Ayu