REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Musda tersebut menjadi forum strategis bagi LKAAM Kota Padang untuk memilih kepengurusan baru periode 2026–2031 sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran adat di tengah dinamika pembangunan daerah.

Mengusung tema “Memperkuat Peran LKAAM Kota Padang dalam Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Menuju Kota Padang yang Berbudaya, Bermartabat dan Religius”, kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa LKAAM memiliki peran penting sebagai penjaga nilai, norma, dan identitas budaya Minangkabau yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Kota Padang.

Menurutnya, keberadaan LKAAM tidak hanya berfungsi melestarikan adat istiadat, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Musda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus melahirkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu,” ujar Fadly Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, ulama, dan masyarakat guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang berbudaya, bermartabat, dan religius.

Sementara itu, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Sati, menyampaikan bahwa LKAAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga eksistensi adat Minangkabau di tengah perkembangan sosial dan kemajuan teknologi yang terus bergerak cepat.

Menurutnya, penguatan kelembagaan adat menjadi langkah penting agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan mampu diwariskan kepada generasi muda.

“LKAAM harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah adat Minangkabau serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama,” katanya.

Musda IX LKAAM Kota Padang turut dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo beserta jajaran pengurus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengurus LKAAM kecamatan, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

Melalui Musda ini, diharapkan lahir kepengurusan LKAAM Kota Padang yang mampu memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga warisan budaya Minangkabau sekaligus mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai adat dan keagamaan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menghadirkan layanan SIM Keliling di Gedung Rangkayo Basa, Padang, pada Selasa, 22 September 2026.

Layanan ini menjadi bagian dari upaya Polantas Presisi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan layanan terkait Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui layanan SIM Keliling, masyarakat dapat memperoleh pelayanan di lokasi yang telah ditentukan tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan SIM. Kehadiran layanan bergerak ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen Ditlantas Polda Sumbar dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Petugas lalu lintas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan ketertiban dalam proses administrasi serta memberikan informasi yang diperlukan terkait pelayanan SIM.

Momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi kesempatan bagi jajaran Ditlantas Polda Sumbar untuk terus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mengusung semangat “Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri”, pelayanan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain memberikan kemudahan dalam pelayanan SIM, keberadaan layanan seperti ini diharapkan turut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen berkendara yang sah dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas.

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Kepolisian terus mendorong masyarakat untuk menjadi pengguna jalan yang tertib, disiplin dan mengutamakan keselamatan.

Melalui pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, Ditlantas Polda Sumbar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan lalu lintas yang humanis, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Edtr/Rptr: (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Perumda Air Minum Kota Padang terus mempercepat penyelesaian pekerjaan Accelerator 2 di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun. Hingga saat ini, Senin 21 September 2026, pekerjaan telah memasuki tahap akhir atau finishing dan ditargetkan dapat segera dioperasikan pada pekan ini.

Percepatan pekerjaan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem pengolahan dan distribusi air bersih bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang.

Dalam proses penyelesaian tersebut, tim teknis masih melakukan sejumlah pekerjaan penyempurnaan, terutama pada bagian pengelasan Accelerator 2. Selain itu, berbagai pemeriksaan terhadap komponen, instalasi, serta bagian pendukung lainnya terus dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berada dalam kondisi siap sebelum masuk tahap pengoperasian.

Tahapan pemeriksaan menjadi bagian penting sebelum fasilitas tersebut difungsikan. Setiap bagian perlu dipastikan telah memenuhi kesiapan teknis sehingga pengoperasian Accelerator 2 dapat berlangsung secara optimal dan mendukung proses pengolahan air di IPA Gunung Pangilun.

Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan bahwa proses pekerjaan yang masih berlangsung dapat menyebabkan kondisi pelayanan dan distribusi air kepada pelanggan mengalami penyesuaian. Situasi tersebut terutama dirasakan pada wilayah pelayanan yang bergantung pada sistem distribusi dari fasilitas pengolahan tersebut.

Manajemen Perumda Air Minum Kota Padang memahami bahwa kondisi pelayanan yang belum sepenuhnya normal dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pelanggan diminta tetap bersabar dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian pekerjaan berlangsung.

Perumda Air Minum Kota Padang juga memastikan pekerjaan terus dikebut dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan kesiapan sistem. Targetnya, Accelerator 2 dapat segera memasuki tahap pengoperasian sehingga dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Penyelesaian pekerjaan Accelerator 2 diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sistem pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang, khususnya dalam menghadapi kebutuhan air bersih masyarakat yang terus berkembang.

"Kami memohon pengertian, kesabaran, serta dukungan dari seluruh pelanggan selama proses pekerjaan berlangsung," demikian pesan Perumda Air Minum Kota Padang kepada pelanggan.

Perumda Air Minum Kota Padang juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh tahapan penyelesaian pekerjaan berjalan lancar, sehingga Accelerator 2 dapat segera beroperasi dan pelayanan air bersih kepada masyarakat semakin optimal.

Kepercayaan pelanggan menjadi salah satu bagian penting dalam proses peningkatan pelayanan. Karena itu, Perumda Air Minum Kota Padang menyampaikan apresiasi atas kesabaran masyarakat selama pekerjaan dan penyesuaian sistem distribusi berlangsung.

Dengan selesainya pekerjaan dan beroperasinya Accelerator 2, Perumda Air Minum Kota Padang berharap sistem pengolahan air di IPA Gunung Pangilun dapat semakin optimal, sekaligus mendukung peningkatan kontinuitas pelayanan air bersih bagi pelanggan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam. Bencana yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut membawa material berupa lumpur, batu, tanah, kayu, dan material longsoran hingga menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Galodo dilaporkan mulai menerjang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok sekitar pukul 20.00 WIB. Arus air yang datang secara tiba-tiba kemudian meluas ke sejumlah kawasan perkantoran dan permukiman di sekitar lokasi.

Sejumlah fasilitas pemerintahan dilaporkan terdampak. Material banjir juga mengalir hingga ke badan Jalan Raya Solok–Padang sehingga mengganggu bahkan untuk sementara memutus akses kendaraan di ruas tersebut. Petugas lalu lintas mengimbau masyarakat yang hendak bepergian dari Solok menuju Padang maupun sebaliknya untuk menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

Menyikapi bencana tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di kawasan rawan bencana, agar meningkatkan kewaspadaan.

Nanda meminta masyarakat tidak panik, tetapi tetap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan maupun pergerakan material longsoran di kawasan yang terdampak.

“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tetap berhati-hati dan siaga. Jika berada di kawasan yang berpotensi terdampak, segera mencari tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Nanda.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam situasi darurat seperti ini. Warga yang berada di sekitar lokasi terdampak diminta tidak mendekati aliran galodo, material longsoran maupun kawasan yang belum dinyatakan aman oleh petugas.

Nanda juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana segera melakukan koordinasi dan mempercepat proses evakuasi apabila masih terdapat warga yang membutuhkan pertolongan.

Ia mendorong BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran serta relawan untuk bergerak secara terpadu dalam melakukan penyisiran, evakuasi, penanganan korban, serta pendataan kerusakan.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Tim gabungan harus bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan,” tegasnya.

Di sisi lain, proses penanganan di kawasan terdampak terus dilakukan. Tim BPBD dan Damkar Kabupaten Solok telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan membantu proses evakuasi. Sejumlah personel dan armada dari beberapa pos pemadam kebakaran juga bergerak menuju kawasan Arosuka.

Laporan awal di lapangan menyebutkan sejumlah fasilitas pemerintahan dan rumah warga terdampak. Namun, pendataan mengenai tingkat kerusakan secara keseluruhan masih berlangsung.

Informasi mengenai korban juga masih dalam proses pendataan. Pemerintah daerah dan petugas gabungan masih melakukan penelusuran di sejumlah titik untuk memastikan kondisi warga setelah terjadinya galodo.

Nanda mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan mendatangi lokasi bencana untuk melihat kondisi secara langsung. Selain aliran air yang masih berpotensi berubah, material longsoran dan kondisi tanah di sekitar lokasi juga perlu diwaspadai.

Ia meminta masyarakat terus memantau perkembangan melalui informasi resmi pemerintah daerah, BPBD, kepolisian maupun petugas yang berada di lapangan.

“Jangan mendekati lokasi yang terdampak dan jangan memaksakan diri melewati jalan yang masih tertutup material. Utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas,” pesannya.

Sementara itu, hingga Selasa (22/9/2026), akses Jalan Solok–Padang di kawasan Arosuka masih dilaporkan tidak dapat dilalui akibat material banjir bandang yang menutupi badan jalan. Kepolisian mengarahkan pengguna jalan untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

Nanda berharap seluruh proses evakuasi, pembersihan material, pendataan dampak, serta pemulihan akses transportasi dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Ia juga mengimbau warga yang mengetahui adanya masyarakat yang masih terjebak atau membutuhkan pertolongan agar segera melaporkannya kepada BPBD Kabupaten Solok atau petugas yang berada di lokasi, sehingga bantuan dapat segera diberikan.

Hingga laporan ini diterbitkan, proses pendataan terhadap korban, kerusakan bangunan, serta dampak keseluruhan bencana masih dilakukan oleh petugas terkait. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan dan mengutamakan keselamatan sampai kondisi dinyatakan aman.(A.1)

REALITANUSANTARA.COM

Padang — Ribuan pelari dari berbagai kalangan memeriahkan kegiatan TNI Fun Run 2026 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (20/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI yang diperingati setiap 5 Oktober.

TNI Fun Run 2026 dilaksanakan secara serentak di 30 kota di seluruh Indonesia dan tercatat sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mempererat kedekatan dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat.

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) Mayjen TNI Arief Gajah Mada, didampingi Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Aji Mimbarno dan unsur Forkopimda provinsi Sumbar dan Kota Padang secara langsung melepas para peserta TNI Fun Run 2026 di Kota Padang.

Dalam sambutannya, Pangdam XX/TIB menyampaikan bahwa TNI Fun Run bukan sekadar kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Fun run ini bukan hanya tentang olahraga dan hiburan, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan badan dan jiwa, sekaligus mempererat kedekatan serta kebersamaan TNI dengan seluruh masyarakat,” ujar Pangdam.

Menurutnya, antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kecintaan masyarakat terhadap TNI. Kegiatan olahraga bersama juga diharapkan dapat menjadi sarana positif untuk membangun masyarakat yang sehat, bugar dan produktif.

Selain TNI Fun Run, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI di wilayah Sumatera Barat juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya, di antaranya lomba Peraturan Baris-Berbaris (PBB) antar sekolah tingkat SMA, kegiatan Bakti Sosial Kesehatan, pembagian paket Sembako, Bazar Murah, Penanaman Mangrove, serta perlombaan domino.

Beragam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui kegiatan sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan dan kebersamaan.

Melalui rangkaian HUT ke-81 TNI, diharapkan sinergi dan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin kuat, sejalan dengan semangat TNI untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi dan Keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2026, bertempat di Hall IKK Padang Pariaman, Parit Malintang. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengurus dan pengelola organisasi olahraga dalam menjalankan administrasi serta pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, kehadiran Aprinaldi tidak hanya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sebagai narasumber yang memberikan penguatan mengenai pentingnya tata kelola organisasi dalam mendukung keberlangsungan pembinaan olahraga daerah.

Administrasi dan keuangan merupakan dua unsur penting dalam pengelolaan organisasi olahraga. Penataan administrasi yang baik dapat mendukung kelancaran program kerja, sementara pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan anggota, atlet, serta para pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan Bimtek ini, para pengurus KONI diharapkan semakin memahami pentingnya penyusunan dokumen administrasi, pencatatan keuangan, pertanggungjawaban anggaran, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi.

Penguatan kapasitas tersebut juga dinilai penting untuk memastikan dukungan terhadap pembinaan atlet, pelaksanaan kegiatan olahraga, serta peningkatan prestasi dapat dilakukan secara terencana, efektif, dan berkelanjutan.

Semangat yang dibangun dalam kegiatan ini adalah mewujudkan tata kelola olahraga yang profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Organisasi olahraga tidak hanya dituntut menghasilkan atlet berprestasi, tetapi juga harus mampu menjalankan manajemen yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tata kelola yang semakin baik, KONI Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pengurus, cabang olahraga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan Bimtek Administrasi dan Keuangan ini menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun organisasi olahraga yang tidak hanya berprestasi di arena pertandingan, tetapi juga kuat dalam administrasi, tertib dalam pengelolaan anggaran, serta konsisten menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat melalui Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus melaksanakan tahap II penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi. Tahap II tersebut berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri terkait.

Penyerahan dilakukan secara berturut-turut pada 14, 16, dan 17 September 2026. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Sikabu/Kayu Gadang, serta dugaan korupsi pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perkara Kampus III UIN Imam Bonjol Padang

Tahap II pertama dilaksanakan pada Senin, 14 September 2026, untuk perkara dugaan gratifikasi dan TPPU terkait pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Padang. Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka, yakni DE, HL, dan S.

DE disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, DE juga disangkakan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta pasal terkait TPPU.

Sementara itu, HL dan S disangkakan melakukan TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ketentuan subsidair sebagaimana diterapkan dalam perkara.

Perkara Jembatan Sikabu/Kayu Gadang

Selanjutnya, pada Rabu, 16 September 2026, Kejati Sumbar melaksanakan tahap II perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Sikabu/Kayu Gadang Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan empat tersangka, yakni A, BB, Y, dan IF, dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Pariaman.

Keempat tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 3 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Tahap II ketiga dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026, dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Dalam perkara tersebut, dua tersangka diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keduanya masing-masing berinisial AZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BU selaku Konsultan Pengawas.

AZ dan BU disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan pidana lainnya sebagaimana diterapkan dalam perkara.

Kejati Sumbar menyampaikan, pelaksanaan tahap II terhadap ketiga perkara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses penyerahan, para tersangka didampingi penasihat hukum atau advokat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses hukum.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar menyatakan, ketiga perkara tersebut dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang untuk menjalani proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penanganan perkara kini memasuki tahapan penuntutan setelah proses penyidikan dinyatakan berlanjut ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menangani perkara secara profesional, transparan sesuai kewenangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tahapan, Kejati Sumbar juga menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak para tersangka.

Catatan: Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini masih berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(A.1)

PADANG  — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan bakti kesehatan dan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara dengan mengusung semangat “Polantas Presisi, Mengabdi Untuk Negeri.” Tidak hanya berorientasi pada pelayanan lalu lintas, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan yang berlangsung dengan melibatkan personel kepolisian serta masyarakat tersebut, peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam donor darah. Sejumlah petugas terlihat memberikan pelayanan kepada peserta, mulai dari pemeriksaan hingga proses pengambilan darah dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Reza, yang tampak berinteraksi langsung dengan personel dan peserta kegiatan. Kehadiran pimpinan di tengah kegiatan menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan serta memastikan rangkaian bakti sosial berjalan dengan baik.

Dalam Peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tidak hanya menjadi agenda seremonial. Melalui bakti kesehatan dan donor darah, Ditlantas Polda Sumbar menunjukkan bahwa pelayanan kepolisian juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan.

Donor darah, khususnya, memiliki nilai penting karena ketersediaan darah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan para pendonor. Setiap kantong darah yang terkumpul dapat menjadi bagian dari upaya membantu pasien yang membutuhkan transfusi.

Semangat tersebut sejalan dengan transformasi pelayanan kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas. Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan di jalan raya, tetapi juga berupaya hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Polantas Presisi, Mengabdi Untuk Negeri” menjadi pesan utama yang terlihat dalam rangkaian kegiatan tersebut—sebuah penegasan bahwa tugas lalu lintas tidak semata-mata mengenai pengaturan kendaraan dan penegakan hukum, tetapi juga tentang pelayanan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan bakti kesehatan dan donor darah ini, Ditlantas Polda Sumatera Barat turut memperkuat pesan bahwa kepolisian membutuhkan hubungan yang dekat dengan masyarakat.

Semangat gotong royong yang terlihat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Dalam konteks keselamatan berlalu lintas, hubungan semacam ini juga penting karena budaya tertib dan keselamatan di jalan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 akhirnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan perjalanan institusi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik dan pengabdian kemanusiaan.

Ditlantas Polda Sumbar terus membawa pesan bahwa keberadaan Polantas bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga untuk hadir, melayani, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Edtr/Rptr : (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar Lomba Polisi Cilik (Pocil) Sejajaran Polda Sumbar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang, kemarin.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, dan turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta para Kapolres jajaran.

Lomba Polisi Cilik menjadi salah satu upaya kepolisian dalam memberikan edukasi sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan kesadaran berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta dari berbagai Polres jajaran Polda Sumbar menunjukkan kemampuan mereka dalam baris-berbaris, kedisiplinan, kekompakan serta pemahaman mengenai tata tertib dan keselamatan berlalu lintas.

Wakapolda Sumbar dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai menjadi bagian dari pembinaan karakter generasi muda.

Menurutnya, pengenalan aturan dan budaya tertib berlalu lintas sejak dini diharapkan dapat membentuk anak-anak menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab serta mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq menyampaikan bahwa kegiatan Polisi Cilik tidak semata-mata berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan kepolisian dengan anak-anak.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa polisi hadir sebagai sahabat dan pelayan masyarakat. Yang terpenting bukan hanya menjadi juara, tetapi bagaimana nilai-nilai kedisiplinan dan keselamatan berlalu lintas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kombes Pol. Reza.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat “Polantas Presisi, Mengabdi Untuk Negeri”, khususnya dalam membangun kesadaran berlalu lintas melalui pendekatan edukatif dan humanis.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Perwakilan Polisi Cilik dari berbagai wilayah di Sumatera Barat tampil di hadapan dewan juri dan masyarakat yang menyaksikan langsung jalannya perlombaan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pengumuman pemenang serta penyerahan piala dan piagam penghargaan kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi.

Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Sumbar berharap pembinaan Polisi Cilik dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari edukasi lalu lintas, sekaligus melahirkan generasi muda yang disiplin, tertib dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.

Edtr/Rptr: (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Apel pagi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, membangun koordinasi, dan meningkatkan kesiapan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Hal tersebut tercermin dalam Apel Pagi Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kamis (17/9/2026), di halaman depan lobi Kantor DPRD Sumbar. Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si.

Kehadiran pimpinan dalam apel tersebut menjadi bagian dari penegasan bahwa disiplin merupakan unsur penting dalam membangun budaya kerja aparatur. Di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar, kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap tugas, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta kesiapan memberikan pelayanan secara profesional.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran berbagai agenda kedewanan. Mulai dari dukungan administratif, fasilitasi persidangan, koordinasi kegiatan, hingga pelayanan teknis dan kelembagaan, seluruhnya membutuhkan aparatur yang bekerja secara tertib, responsif, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas masing-masing.

Karena itu, apel pagi menjadi ruang untuk menyamakan ritme kerja sekaligus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga komunikasi dan koordinasi internal. Setiap bagian dituntut mampu menjalankan fungsi masing-masing secara terarah, sehingga pelaksanaan agenda DPRD tidak terkendala oleh persoalan kedisiplinan maupun lemahnya koordinasi.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, disiplin aparatur merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Aparatur tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan tugas yang konsisten dan bertanggung jawab.

Semangat tersebut menjadi relevan bagi Sekretariat DPRD Sumbar yang memiliki tanggung jawab mendukung aktivitas kelembagaan DPRD dengan dinamika agenda yang beragam. Setiap kegiatan membutuhkan persiapan matang, koordinasi lintasbagian, serta ketepatan dalam pelaksanaan.

Melalui kepemimpinannya, Maifrizon terus mendorong agar kedisiplinan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. Disiplin diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan apel, tetapi diterapkan dalam setiap proses pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian tugas.

Apel pagi juga menjadi pengingat bahwa kedisiplinan harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Barisan yang tertib merupakan simbol kesiapan, tetapi ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kesiapan tersebut diterjemahkan menjadi hasil kerja yang nyata.

Setiap aparatur diharapkan memahami tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kelembagaan.

Koordinasi antarbagiannya pun menjadi faktor penting. Komunikasi yang solid dapat membantu memastikan setiap agenda dipersiapkan dengan baik, pembagian tugas berjalan jelas, serta potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal.

Dalam konteks ini, penguatan disiplin bukan dimaksudkan semata-mata sebagai penegakan aturan, melainkan sebagai upaya membangun etos kerja yang mendorong aparatur untuk lebih profesional, produktif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap institusi.

Pesan yang dibangun melalui apel pagi diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan koordinasi harus diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Kehadiran aparatur perlu diwujudkan melalui pelayanan yang tepat waktu, penyelesaian pekerjaan yang bertanggung jawab, serta dukungan yang optimal terhadap seluruh agenda DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, apel pagi tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun budaya kerja yang lebih tertib dan berorientasi pada kinerja.

Sekretariat DPRD Sumbar terus mendorong agar seluruh jajaran mampu menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komitmen pelayanan. Sebab, kelancaran tugas-tugas kedewanan tidak terlepas dari kesiapan aparatur yang bekerja di belakangnya.

Melalui penguatan disiplin dan koordinasi secara berkelanjutan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat diharapkan semakin mampu memberikan dukungan administratif, teknis, dan pelayanan yang optimal bagi pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD. (Ayu)