Komisi III DPRD Sumbar Bahas RAPBD 2027 Bersama Mitra Kerja, Indra Datuak Rajo Lelo Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran.
REALITANUSANTARA.COM
PADANG – Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat peran dan fungsi lembaga legislatif dalam mengawal penyusunan kebijakan anggaran daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan anggaran guna memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dirancang berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III bersama mitra kerja mencermati berbagai aspek perencanaan program dan pengalokasian anggaran. Fokus utamanya adalah memastikan adanya kesesuaian antara kebutuhan pembangunan, target program, serta dukungan pembiayaan yang direncanakan dalam RAPBD 2027.
Komisi III menilai bahwa penyusunan anggaran daerah tidak sekadar berkaitan dengan pembagian alokasi belanja kepada masing-masing perangkat daerah, tetapi juga harus memperhatikan manfaat dan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, sinkronisasi antara program kerja dan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Setiap program yang direncanakan diharapkan memiliki sasaran terukur, skala prioritas yang jelas, serta mampu memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di Sumatera Barat.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, setiap usulan program dan kegiatan harus melalui pertimbangan yang matang, terutama menyangkut urgensi kebutuhan pembangunan, efektivitas pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Indra.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran yang disusun harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan capaian pembangunan yang optimal.
Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa rapat bersama mitra kerja merupakan momentum strategis untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta menyelaraskan kebutuhan program dengan ketersediaan anggaran.
Ia berharap pembahasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran secara administratif, tetapi juga mengutamakan hasil dan kualitas pelaksanaan program.
"Harapan kita, anggaran yang nantinya disepakati tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat," tambahnya.
Dorong Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan
Melalui pembahasan RAPBD 2027 tersebut, Komisi III DPRD Sumbar berharap seluruh kebutuhan pembangunan daerah dapat terakomodasi secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi fiskal daerah.
Pengawasan terhadap perencanaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Hal ini diperlukan agar kebijakan anggaran tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi III DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal melalui pembahasan yang konstruktif bersama mitra kerja pemerintah daerah.
Dengan perencanaan yang matang, pengalokasian anggaran yang tepat, serta pengawasan yang berkelanjutan, RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan mendorong kemajuan daerah.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat.(ADV)














