REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Maigus Nasir secara resmi melepas 10 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Padang untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (8/5/2026), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pelatih, pembina, serta orang tua peserta.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang telah berhasil melewati tahapan seleksi di tingkat Kota Padang. Menurutnya, para peserta yang terpilih merupakan putra-putri terbaik daerah yang memiliki disiplin, semangat nasionalisme, serta dedikasi tinggi untuk mengharumkan nama Kota Padang di tingkat yang lebih tinggi.

Ia menegaskan bahwa seleksi Paskibraka bukan sekadar ajang mencari pengibar bendera, tetapi juga proses pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Karena itu, para peserta diminta untuk menjaga kesehatan, disiplin, serta menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti proses seleksi di tingkat provinsi maupun nasional.

Maigus Nasir juga berharap seluruh peserta mampu membawa nama baik Kota Padang dan menunjukkan kualitas generasi muda daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Ia optimistis, dengan persiapan dan pembinaan yang telah dilakukan, para anggota Paskibraka Kota Padang dapat meraih hasil maksimal.

“Anak-anak kami ini adalah duta Kota Padang. Tunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan semangat juang selama mengikuti seleksi. Pemerintah Kota Padang mendukung penuh perjuangan kalian,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Para peserta yang akan mengikuti seleksi tampak antusias dan siap menjalani tahapan berikutnya. Selain menjadi kebanggaan keluarga, keberangkatan mereka juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa dan daerah.

Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2026 menjadi bagian penting dalam menjaring calon pengibar bendera terbaik yang nantinya akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.

Editor : Ayu

REALITA NUSANTARA.COM

Padang — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menghadiri peringatan Lustrum IX Universitas Bung Hatta yang berlangsung di Convention Hall Kampus Proklamator I UBH, Jumat (8/5/2026). Momentum peringatan lima tahunan tersebut menjadi ajang refleksi perjalanan institusi pendidikan tinggi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan universitas, sivitas akademika, mahasiswa, tokoh pendidikan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Rangkaian acara diawali dengan sidang senat terbuka sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi akademik yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang Universitas Bung Hatta sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kontribusi Universitas Bung Hatta dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kota Padang maupun Sumatera Barat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, teknologi, dan persaingan global.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang terus mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendorong inovasi, riset, serta pengembangan sumber daya manusia. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Peringatan Lustrum IX juga diisi dengan orasi ilmiah yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Setiawan. Dalam orasinya yang bertema “Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Universitas Berdampak dan Berdaya Saing Global”, ia menyoroti pentingnya transformasi perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan modern.

Menurut Setiawan, perguruan tinggi saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui inovasi, penelitian, dan pengabdian. Selain itu, universitas perlu memperkuat jejaring internasional, meningkatkan kualitas riset, serta mempercepat adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Dengan demikian, perguruan tinggi Indonesia diharapkan mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan bangsa.

Peringatan Lustrum IX Universitas Bung Hatta tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat semangat transformasi pendidikan tinggi menuju kampus yang inovatif, inklusif, dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang kompetitif di era globalisasi.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Maigus Nasir secara resmi melepas 10 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Padang yang akan mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (8/5/2026), dalam suasana penuh semangat dan kebanggaan.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang telah berhasil melewati tahapan seleksi di tingkat Kota Padang. Menurutnya, keberhasilan menjadi wakil daerah dalam seleksi tingkat provinsi dan nasional merupakan pencapaian yang membanggakan sekaligus amanah besar yang harus dijaga dengan disiplin, integritas, dan tanggung jawab.

Ia menegaskan, para peserta tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama baik Kota Padang dan masyarakat Sumatera Barat di ajang yang bergengsi tersebut. Karena itu, ia berharap seluruh peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik, baik dari sisi kedisiplinan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, maupun mentalitas selama mengikuti proses seleksi.

Maigus Nasir juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani tahapan seleksi yang dikenal ketat dan kompetitif. Ia meminta para peserta untuk tetap fokus, percaya diri, dan menjaga semangat juang agar dapat bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat.

“Kesempatan ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Tunjukkan bahwa generasi muda Kota Padang mampu berprestasi, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan tersebut turut dihadiri unsur pembina Paskibraka, pelatih, orang tua peserta, serta jajaran Pemerintah Kota Padang. Kehadiran para orang tua dan pelatih menjadi bentuk dukungan moril bagi para calon Paskibraka yang akan berjuang membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi.

Seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dan nasional merupakan agenda tahunan yang bertujuan menjaring putra-putri terbaik daerah untuk bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kemampuan baris-berbaris, peserta juga dinilai dari aspek karakter, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, hingga kemampuan kepemimpinan.

Pemerintah Kota Padang berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses seleksi dengan maksimal dan mampu mengharumkan nama daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain unsur pemerintah daerah, rapat juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor pangan, serta sejumlah stakeholder terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah pengendalian inflasi dinilai penting mengingat potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang, daging, telur, dan beras yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan nasional.

Berbagai strategi disiapkan untuk mengantisipasi gejolak harga, mulai dari pemantauan rutin stok dan distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah pemasok, hingga optimalisasi pengawasan distribusi barang di pasar tradisional maupun pusat perdagangan modern.

Pemerintah Kota Padang juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan mencegah praktik penimbunan barang yang dapat memicu lonjakan harga di pasaran. Selain itu, TPID didorong untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga secara berkala agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui High Level Meeting TPID tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang aman, stabil, dan terjangkau.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Persoalan ketenagakerjaan di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khusus I DPRD Sumbar itu membahas berbagai persoalan buruh dan tenaga kerja di Sumatera Barat, mulai dari upah minimum, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, hingga dugaan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan.

Dalam forum tersebut, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi dan perwakilan buruh. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Apa yang disampaikan kawan-kawan hari ini akan kami tindak lanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah,” kata Evi Yandri.

Ia menyebut seluruh masukan, kritik, dan tuntutan telah dicatat dan direkam sebagai bahan pembahasan lanjutan di DPRD Sumbar. Bahkan, DPRD membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila persoalan ketenagakerjaan dinilai membutuhkan penanganan lebih serius dan mendalam.

“Kalau memang diperlukan dan tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita membentuk Pansus,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap kondisi buruh di Sumatera Barat. Ia menilai masih terdapat dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disebut belum sepenuhnya dijalankan oleh sejumlah perusahaan.

Sri Komala meminta agar perusahaan-perusahaan yang dilaporkan segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Ia juga mendorong koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap tenaga kerja.

“Kami prihatin karena masih ada dugaan pelanggaran hak-hak buruh. Persoalan ini harus segera ditindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah, menilai perlu ada pertemuan lanjutan yang melibatkan pihak perusahaan agar DPRD memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh sebelum mengambil langkah kebijakan.

“Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari pihak perusahaan sehingga solusi yang diambil sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Aliansi Cipayung Padang turut melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat. Mereka mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar mundur dari jabatannya karena dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di daerah.

“Kami mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar mengundurkan diri karena dinilai gagal melakukan pengawasan,” ujar salah seorang perwakilan Aliansi Cipayung.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, mengakui angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi tantangan serius. Meski secara persentase mengalami penurunan, jumlah pengangguran secara absolut dinilai masih cukup tinggi.

Ia juga mengakui bahwa Sumatera Barat bukan daerah industri besar sehingga peluang kerja formal masih terbatas dibandingkan provinsi lain.

Firdaus menegaskan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun hingga kini, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar disebut baru mencakup sekitar 25 persen tenaga kerja.

“Perusahaan yang tidak menyetorkan BPJS Ketenagakerjaan bisa dijerat pidana. Saat ini baru sekitar 25 persen tenaga kerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Ia juga berharap dukungan DPRD Sumbar melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dapat diarahkan untuk memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja.

Sementara itu, KSPSI Sumatera Barat menegaskan tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah serta perlindungan hak-hak pekerja yang dinilai masih lemah. Organisasi buruh tersebut juga mendesak langkah politik konkret dari pemerintah daerah dan DPRD Sumbar melalui pembentukan Panitia Khusus ketenagakerjaan.

“Kami mendorong pembentukan Pansus soal buruh dan tenaga kerja di Sumatera Barat. Negara harus hadir melalui langkah politik yang nyata,” ujar perwakilan KSPSI.

Selain persoalan upah, para buruh juga menyampaikan keluhan terkait hubungan kerja, jaminan kesehatan, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya dipenuhi perusahaan tempat mereka bekerja.

Rapat dengar pendapat berlangsung tertib dan damai dengan dihadiri anggota DPRD Sumbar, perwakilan organisasi mahasiswa, serikat pekerja, serta puluhan peserta lainnya. Pertemuan ditutup dengan makan siang bersama dalam suasana kondusif.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 tingkat Kecamatan Kuranji yang berlangsung di halaman Kantor Camat Kuranji, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tahunan bernuansa religius tersebut berlangsung semarak dan dihadiri ratusan peserta, kafilah dari berbagai kelurahan, tokoh masyarakat, alim ulama, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

Pembukaan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk dan penyalaan lampu arena utama oleh Maigus Nasir, disaksikan para tamu undangan dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan sejak sore hari. Suasana semakin meriah dengan penampilan pawai ta’aruf dari masing-masing kafilah yang menampilkan nuansa islami dan budaya Minangkabau.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, melainkan bagian penting dari upaya membangun karakter generasi muda yang religius, berakhlak mulia, serta berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen memperkuat syiar Islam melalui berbagai program pembinaan keagamaan, termasuk pelaksanaan MTQ secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah strategis dalam melahirkan qari dan qariah terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

“MTQ harus menjadi momentum untuk menanamkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap Al-Qur’an. Tidak hanya mampu membaca dengan baik, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Maigus Nasir.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Kecamatan Kuranji dalam mendukung pelaksanaan MTQ ke-42 tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menunjukkan kuatnya semangat keagamaan di tengah masyarakat Kota Padang.

Sementara itu, panitia pelaksana menyampaikan bahwa MTQ tingkat Kecamatan Kuranji tahun ini mempertandingkan berbagai cabang lomba, di antaranya tilawah anak-anak dan dewasa, tahfiz Al-Qur’an, syarhil Quran, fahmil Quran, serta lomba adzan. Para pemenang nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kecamatan Kuranji pada MTQ tingkat Kota Padang.

Pelaksanaan MTQ ke-42 ini diharapkan tidak hanya melahirkan peserta berprestasi, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang pun berharap kegiatan tersebut mampu menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual generasi muda di era modernisasi yang terus berkembang.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Fadly Amran meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Puskesmas Ulak Karang pada Rabu (6/5/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat kembali maksimal.

Dalam kunjungan itu, Fadly Amran didampingi jajaran Pemerintah Kota Padang serta tenaga kesehatan setempat. Ia meninjau sejumlah bagian bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem, terutama pada bagian atap, plafon, dan beberapa ruang pelayanan kesehatan.

Fadly Amran menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memantau langsung progres perbaikan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Menurutnya, curah hujan tinggi yang disertai angin kencang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kota Padang.

“Banjir dan intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa bangunan mengalami kerusakan, khususnya kebocoran atap. Alhamdulillah, di Puskesmas Ulak Karang proses rehab sudah berjalan dengan baik, mulai dari pengecatan ulang, penggantian plafon, hingga pengerjaan waterproofing untuk mencegah kebocoran kembali,” ujar Fadly Amran.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas dukungan dan perhatian terhadap pemulihan sarana kesehatan di Kota Padang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Fadly Amran mengungkapkan, dari usulan yang diajukan Pemerintah Kota Padang, sebanyak enam Puskesmas dan tujuh Puskesmas Pembantu (Pustu) memperoleh bantuan rehab-rekon dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam mempercepat pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak.

Meski demikian, Pemko Padang akan terus mengupayakan dukungan tambahan agar fasilitas kesehatan lain yang juga mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki.

“Kita bersyukur proses penanganan transisi darurat menuju pemulihan berjalan cukup baik di Kota Padang. Pemerintah kota akan terus berupaya agar seluruh fasilitas kesehatan dapat kembali berfungsi optimal demi kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Sri Kurniayati, menjelaskan bahwa bantuan rehab-rekon tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung pemulihan fasilitas kesehatan daerah terdampak bencana.

Menurutnya, kerusakan yang terjadi umumnya disebabkan oleh hujan berkepanjangan dan angin kencang yang melanda Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir.

“Alhamdulillah, enam Puskesmas dan tujuh Pustu mendapatkan bantuan renovasi. Kerusakan paling banyak terjadi pada bagian atap dan plafon bangunan akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Puskesmas Ulak Karang, dr. Inna Rokenry Azwar, menyampaikan bahwa renovasi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, kondisi bangunan yang kini lebih baik membuat tenaga kesehatan dapat bekerja lebih nyaman dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya renovasi ini. Selain meningkatkan kenyamanan petugas, masyarakat yang datang untuk berobat juga merasa lebih aman dan nyaman saat menerima layanan kesehatan,” ungkapnya.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman - Setelah menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, melanjutkan rangkaian kegiatannya dengan menghadiri sejumlah undangan resepsi pernikahan pada hari yang sama.

Tidak tanggung-tanggung, Aprinaldi tercatat menghadiri lima pesta pernikahan yang tersebar di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran tersebut menjadi bentuk perhatian dan kedekatan dirinya dengan masyarakat, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan konstituen di berbagai daerah.

Dalam setiap kesempatan, Aprinaldi menyempatkan diri untuk bersalaman langsung dengan keluarga mempelai serta memberikan ucapan selamat dan doa terbaik bagi pasangan yang tengah berbahagia. Ia berharap setiap pasangan yang memulai kehidupan rumah tangga dapat membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.

“Semoga seluruh mempelai yang berbahagia dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA), diberikan kebahagiaan, keberkahan, serta langgeng hingga akhir hayat,” ujar Aprinaldi.

Kegiatan menghadiri resepsi pernikahan ini juga menjadi bagian dari komitmen Aprinaldi dalam menjaga hubungan sosial dengan masyarakat, di tengah kesibukannya sebagai pimpinan legislatif daerah. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan warga, kehadiran tersebut juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dengan padatnya agenda yang dijalani, Aprinaldi tetap menunjukkan semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam kapasitas sebagai pejabat publik maupun sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi dan kebersamaan.

Editor : Ayu

Padang Pariaman - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, Senin (4/5/2026).

Upacara tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan nasional Hari Otonomi Daerah yang setiap tahunnya diperingati pada 25 April sebagai momentum penting dalam perjalanan desentralisasi pemerintahan di Indonesia.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia 

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi menyampaikan bahwa otonomi daerah merupakan fondasi penting dalam mendorong kemandirian daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola potensi lokal secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa momentum peringatan ini harus dimaknai sebagai ajang refleksi terhadap capaian pembangunan daerah sekaligus evaluasi terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal 

Hari Otonomi Daerah sendiri merupakan simbol komitmen pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Melalui semangat ini, diharapkan daerah semakin berdaya, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Dengan peringatan ke-30 ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi otonomi daerah demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkeadilan, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rabu (6/5/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar dan difokuskan pada konsultasi serta pendalaman pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Rombongan DPRD Tanah Datar diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk bertukar pandangan dan pengalaman terkait mekanisme serta tahapan pembahasan LKPJ yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, sejumlah isu penting menjadi fokus pembahasan. Di antaranya meliputi tata cara evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, indikator penilaian kinerja kepala daerah, serta strategi penguatan fungsi pengawasan DPRD agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Selain itu, peserta juga membahas bagaimana memastikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.

Dahrul Idris menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen krusial dalam sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, melalui pembahasan LKPJ yang mendalam dan berbasis data, DPRD memiliki peran penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.

“LKPJ bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi alat evaluasi yang menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Menurutnya, konsultasi seperti ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

“Kegiatan ini sangat positif karena membuka ruang diskusi dan pertukaran pengalaman. Dengan begitu, setiap DPRD dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, pihak DPRD Tanah Datar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan DPRD Sumbar dalam berbagi informasi. Mereka berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi referensi dalam menyempurnakan pembahasan LKPJ di daerahnya, sehingga lebih tajam dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun hubungan kelembagaan yang semakin solid antara DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan usul prakarsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar, Rabu (6/5/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Nanda Satria, didampingi Maifrizon, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya. Turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Penetapan usul prakarsa ini menjadi langkah awal yang krusial dalam proses pembentukan regulasi baru di sektor pendidikan daerah. DPRD menilai bahwa perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019 merupakan kebutuhan mendesak, mengingat dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang seiring perubahan zaman, kemajuan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penyampaiannya, Nanda Satria menegaskan bahwa revisi perda ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk menyentuh substansi penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Menurutnya, pembaruan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat sejumlah aspek strategis, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Barat, hingga penguatan tata kelola pendidikan yang lebih efektif dan akuntabel.

Selain itu, Ranperda ini juga dirancang untuk menjawab tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Integrasi kecerdasan global, seperti penguasaan bahasa internasional dan literasi digital, akan dipadukan dengan penguatan karakter berbasis budaya Minangkabau. Salah satu pendekatan yang diusung adalah revitalisasi peran surau sebagai pusat pendidikan karakter, serta penguatan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam sistem pendidikan daerah.

Lebih jauh, DPRD juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik. Ranperda ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan jaminan bagi guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme di sektor pendidikan.

Dari sisi kebijakan anggaran, perubahan perda ini juga diarahkan agar alokasi pembiayaan pendidikan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas peserta didik. Pendekatan ini dinilai penting untuk mendukung lahirnya generasi muda Sumatera Barat yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, religius, dan berdaya saing tinggi.

Dengan telah ditetapkannya usul prakarsa ini, DPRD Sumbar mendorong agar pembahasan Ranperda segera dilanjutkan bersama pemerintah daerah. Diharapkan, regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Barat ke depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Fadly Amran menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang digelar di Masjid Agung Nurul Iman, Selasa (5/5/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kota Padang tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (MPD) PERTI Sumatera Barat menegaskan bahwa usia ke-98 tahun merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang organisasi tersebut. Ia mengajak seluruh jajaran PERTI menjadikan momentum ini sebagai ajang evaluasi sekaligus introspeksi diri untuk memperkuat kontribusi ke depan.

Menurutnya, PERTI perlu terus memproyeksikan langkah strategis dalam mengembangkan dakwah secara multidimensi. Tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memperluas peran di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sehingga keberadaan organisasi semakin dirasakan manfaatnya oleh umat.

Lebih lanjut, Fadly Amran menaruh harapan besar agar menjelang satu abad usia organisasi pada 2028 mendatang, PERTI semakin berkembang dan mampu memperluas pengaruh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menekankan bahwa peran tersebut tidak hanya terbatas di Kota Padang dan Sumatera Barat, tetapi juga harus mampu menjangkau tingkat nasional hingga internasional.

Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan harapan agar Kota Padang dapat dipercaya sebagai salah satu tuan rumah dalam peringatan satu abad PERTI yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Mei 2028. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi momentum penting untuk mengangkat citra daerah sekaligus memperkuat syiar Islam.

Pada kesempatan yang sama, Fadly Amran turut mengajak seluruh anggota PERTI untuk berperan aktif dalam mendukung program keagamaan Pemerintah Kota Padang, khususnya Program Smart Surau. Program ini diarahkan untuk memakmurkan masjid dan musala melalui berbagai kegiatan keagamaan yang berkelanjutan, seperti gerakan Subuh Mubarakah, pengajian rutin, serta pembinaan generasi muda.

Ia menilai, penguatan program seperti Smart Surau menjadi langkah strategis dalam membentengi generasi muda dari berbagai tantangan dan persoalan sosial di era modern. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan seperti PERTI dinilai sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang religius, berkarakter, dan berdaya saing.

Peringatan HUT ke-98 PERTI ini pun berlangsung khidmat dengan dihadiri para tokoh agama, pengurus organisasi, serta jamaah dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesinambungan perjuangan dakwah dan pendidikan Islam di tengah dinamika zaman.

Editor : Ayu