REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah konkret tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana kerja sama investasi dan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama sejumlah pihak investor dan pemilik lahan yang akan terlibat dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

MoU ditandatangani oleh pemilik lahan Fauzi Bahar bersama Direktur PT Tasake Indo Service (DAP 69) Dede Mulyana, Direktur PT Nusa Indah Permata Muhammad Yunus, serta Direktur PT Win Sekawan Utama Syafri.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Menurutnya, sektor investasi memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal.

“Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Kota Padang. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan kemudahan sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif,” ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, hadirnya investasi di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, khususnya di kawasan Padang Sarai dan Kecamatan Koto Tangah secara umum.

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut juga diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Fadly Amran juga berharap proyek pengembangan kawasan wisata tersebut dapat menjadi destinasi unggulan baru di Kota Padang yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sementara itu, pihak investor menyampaikan komitmennya untuk mendukung pembangunan kawasan wisata yang terintegrasi dengan konsep modern, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah.

Rencana pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai tersebut diharapkan menjadi salah satu proyek strategis yang dapat memperkuat posisi Kota Padang sebagai destinasi wisata dan pusat investasi di wilayah Sumatera Barat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemko Padang.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan pembenahan sistem pelayanan publik di Kota Padang, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

“Kerja sama ini menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan profesional,” ujar Fadly Amran.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi dengan Ombudsman RI akan menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan terhadap sistem pelayanan yang selama ini berjalan di lingkungan Pemko Padang.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun budaya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian laporan masyarakat, meminimalisir potensi maladministrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” katanya.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai aspek, mulai dari pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, hingga pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kerja sama juga mencakup monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh standar pelayanan publik di lingkungan Pemko Padang berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyebutkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Padang tersebut menjadi langkah positif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Ia berharap, kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan adanya sinergi ini, Pemerintah Kota Padang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin modern, efektif, dan terpercaya, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PASAMAN - Anggota DPRD Sumatera Barat, Sawal, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Sawal saat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang digelar di Aula Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sabtu (13/6/2026).

Dalam kegiatan itu, Sawal menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan kesehatan fisik dan mental seseorang, memicu ketergantungan, hingga merusak kehidupan sosial dan keharmonisan keluarga.

Ia menilai maraknya peredaran narkoba saat ini menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda. Bahkan, dampaknya dapat memicu meningkatnya tindakan kriminalitas dan melemahkan kualitas sumber daya manusia.

“Peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah nagari, Bamus, LPM, Bundo Kanduang, niniak mamak, tokoh masyarakat, hingga para orang tua harus aktif mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Sawal di hadapan peserta sosialisasi.

Menurutnya, pengawasan berbasis keluarga dan lingkungan adat menjadi benteng utama dalam mencegah generasi muda terpapar narkoba. Karena itu, ia meminta seluruh unsur masyarakat di tingkat nagari untuk memperkuat koordinasi dan membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan bahwa biaya rehabilitasi dan pengobatan bagi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, langkah pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah seseorang mengalami ketergantungan.

Ia menegaskan bahwa keluarga memiliki peran paling penting dalam membentuk karakter anak dan mencegah mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya.

“Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua perlu lebih peduli terhadap pergaulan dan perkembangan anak-anaknya agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mursalim turut menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah nagari dalam mengantisipasi penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat. Menurutnya, nagari harus responsif terhadap berbagai indikasi peredaran narkoba serta segera melakukan koordinasi apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan.

Ia menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya mampu menghancurkan masa depan generasi muda dan melemahkan ketahanan sosial masyarakat.

“Kalau tidak dicegah sejak dini, narkoba akan merusak kualitas generasi penerus bangsa. Karena itu, seluruh unsur masyarakat harus bergerak bersama melakukan pencegahan,” ujarnya.

Wali Nagari Ladang Panjang, Julisman Arif, juga mengingatkan bahwa semakin masifnya peredaran narkoba membutuhkan langkah antisipatif yang lebih serius dan terukur. Ia menilai penguatan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif narkoba.

Menurutnya, peran niniak mamak, tokoh masyarakat, alim ulama, serta unsur adat lainnya harus terus diperkuat sebagai bagian dari pengawasan sosial di tengah masyarakat.

“Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap masa depan remaja dan generasi penerus bangsa. Karena itu, kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan,” kata Julisman.

Ia menambahkan, pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba sekaligus memperkuat langkah pencegahan hingga ke tingkat nagari.

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung dengan antusias dan dihadiri oleh Wali Nagari Ladang Panjang Barat, niniak mamak, Ketua Bamus, unsur LPMN, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat. Para peserta juga diajak berdiskusi mengenai langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, , terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Halaman Taman Melati, Jalan Gereja, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang. Sosialisasi digelar sebagai upaya memperluas wawasan masyarakat terkait hak memperoleh informasi publik sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan informasi secara bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, , bersama Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Nanda Satria menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan publik, namun di sisi lain juga harus memahami batasan serta etika dalam memanfaatkan informasi tersebut.

“Kita dalam good governance, menjalankan pemerintahan yang baik itu perlu keterbukaan informasi publik. Itu hak kita bersama. Namun selain hak, tentu ada juga kewajiban,” ujar Nanda di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan internet sejak awal tahun 2000-an telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat. Akses informasi kini menjadi semakin mudah dan cepat, bahkan memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi dari daerah lain hingga mancanegara hanya melalui perangkat digital.

Meski demikian, menurut Nanda, derasnya arus informasi juga menuntut adanya regulasi yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, bermanfaat, dan tidak menimbulkan dampak negatif di tengah kehidupan sosial.

“Keterbukaan informasi publik tetap harus diatur. Tujuannya agar informasi yang kita peroleh benar-benar memberikan dampak positif serta menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan internet, terutama dalam menyikapi dan menyebarkan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, masyarakat harus mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Nanda berharap para peserta sosialisasi dapat memahami substansi Perda Nomor 3 Tahun 2022 secara menyeluruh dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, Bapak-Ibu mendapatkan pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik dan membantu menyebarluaskan informasi tersebut di daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Sumatera Barat berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif demi terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan terpercaya di Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Universitas Ekasakti (UNES) Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sektor pertanian nasional melalui penyelenggaraan Seminar Nasional dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Padma Ksatria 2026. Kegiatan berskala nasional tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 15 hingga 18 Juni 2026, di Kampus Universitas Ekasakti, Kota Padang, Sumatera 

Integrasi Kepemimpinan, Teknologi, dan Bisnis Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan”, kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta menjawab tantangan sektor agribisnis modern di tengah ancaman krisis pangan global.

Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd., mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mampu menghadirkan inovasi di sektor pertanian dan pangan nasional.

“Kami berharap kegiatan ini mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi strategis untuk pengembangan pertanian berkelanjutan. Selain itu, momentum ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Sufyarma dalam sambutannya.

Ketua Pelaksana kegiatan, Wawan Sumarno, SP., M.Si., menjelaskan bahwa konsep “Padma Ksatria” mencerminkan generasi muda yang tidak hanya memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, tetapi juga mampu memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Padma melambangkan bunga teratai yang tumbuh dan memberi keindahan di berbagai kondisi, sementara Ksatria menggambarkan karakter pemimpin yang kuat, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman,” jelasnya.

Menurut Wawan, kegiatan ini dirancang dengan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni penguatan karakter kepemimpinan mahasiswa, pemanfaatan teknologi digital dan Internet of Things (IoT) dalam sektor pertanian, serta pengembangan bisnis pertanian berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai agenda penting, mulai dari seminar nasional, pelatihan manajemen mahasiswa, Focus Group Discussion (FGD), workshop inovasi bisnis pertanian, hingga penyusunan blueprint pengembangan agribisnis masa depan.

Seminar nasional tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Wali Kota Padang Fadly Amran, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, S.P., M.M., CRM., serta para akademisi dan praktisi pertanian dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, khususnya mahasiswa.

“Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, sektor ini memiliki masa depan besar dan menjadi penopang utama ketahanan ekonomi bangsa.

Universitas Ekasakti yang dinilai konsisten mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan.

Kegiatan LKMM Padma Ksatria 2026 diikuti ratusan delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan inovasi bisnis pertanian yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain menjadi forum pengembangan kapasitas mahasiswa, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan kolaborasi nyata antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor industri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing global. ( HMS )

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

BUKITTINGGI - Persoalan kesehatan mental di kalangan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yesi Endriani, menilai guru memiliki peran strategis dalam mendeteksi serta mendampingi persoalan psikologis yang dialami siswa di lingkungan sekolah.

Hal itu disampaikan Yesi saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Wali Kelas Angkatan II yang digelar di Bukittinggi, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas guru dalam memahami kondisi mental peserta didik di tengah meningkatnya tantangan sosial yang dihadapi remaja saat ini.

Dalam keterangannya, Yesi menegaskan bahwa guru tidak lagi hanya bertugas sebagai pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran di ruang kelas. Menurutnya, guru juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pendamping yang mampu memahami kondisi emosional dan psikologis siswa.

Ia menjelaskan, wali kelas merupakan sosok yang paling dekat dengan siswa selama proses belajar berlangsung. Karena itu, guru perlu memiliki kemampuan mengenali perubahan perilaku, penurunan semangat belajar, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, hingga tanda-tanda depresi yang mungkin dialami peserta didik.

“Guru bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga sosok yang mampu mengenali perubahan dan menjadi tempat pertama bagi siswa untuk merasa didengar. Dengan pemahaman tentang deteksi dini persoalan psikologis, guru dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat dan penuh empati,” ujar Yesi.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut menilai isu kesehatan mental remaja kini menjadi tantangan nasional yang membutuhkan perhatian bersama. Tekanan akademik, pengaruh media sosial, persoalan keluarga, hingga lingkungan pergaulan disebut menjadi faktor yang memengaruhi kondisi mental generasi muda.

Menurutnya, sekolah harus mampu menjadi ruang aman bagi siswa untuk berkembang, bukan hanya dari sisi akademik tetapi juga secara emosional dan sosial. Lingkungan pendidikan yang sehat dinilai penting dalam membentuk karakter generasi muda yang kuat dan percaya diri.

Yesi juga menekankan bahwa penanganan persoalan kesehatan mental tidak dapat dilakukan oleh sekolah secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menciptakan sistem pendampingan yang lebih efektif bagi remaja.

“Generasi yang sehat, cerdas, dan ceria lahir dari lingkungan yang peduli. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi setiap anak,” katanya.

Melalui pelaksanaan Bimtek Guru Wali Kelas Angkatan II tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pendekatan komunikasi terhadap siswa, pemahaman dasar terkait kesehatan mental remaja, hingga teknik pendampingan awal terhadap siswa yang mengalami tekanan psikologis.

Yesi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesiapan guru dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di kalangan pelajar saat ini. Ia optimistis peningkatan kapasitas guru akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa di masa mendatang.

Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan mental siswa merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih kuat secara mental, lebih bahagia, dan optimistis menyongsong masa depan,” tutupnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Arif Widianto, bersama jajaran pejabat utama serta 62 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 dalam jamuan makan malam yang berlangsung di Rumah Bagonjong Baiturrahmah, Kota Padang, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan pendidikan strategis Sesko TNI ke sejumlah daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam suasana penuh keakraban, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dansesko TNI beserta rombongan ke Kota Padang. Menurutnya, kehadiran para perwira siswa Sesko TNI tidak hanya menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi peserta didik militer, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dengan TNI dalam berbagai sektor pembangunan.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat.

“Kami menyambut baik kunjungan Dansesko TNI bersama para perwira siswa. Momentum ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi strategis demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadly Amran.

Sementara itu, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan Sesko TNI bertujuan membentuk calon pemimpin TNI yang memiliki wawasan strategis, kemampuan kepemimpinan, serta pemahaman komprehensif terhadap dinamika sosial dan pembangunan daerah.

Menurutnya, kunjungan ke daerah menjadi bagian penting dalam proses pendidikan para perwira siswa agar mampu memahami berbagai tantangan nasional secara langsung, termasuk pola sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi mengenai potensi daerah, pembangunan wilayah, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ketahanan nasional di masa mendatang.

Jamuan makan malam berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Padang, unsur Forkopimda, serta jajaran TNI yang mendampingi rombongan Sesko TNI.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin dengan membahas efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam menjawab persoalan sosial terkait LGBT di daerah tersebut.

Rapat yang berlangsung di Ruang Khusus II Kantor DPRD Sumbar, Rabu (10/6/2026), dipimpin langsung Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri seluruh anggota tim ahli dari berbagai bidang kajian.

Dalam forum tersebut, Tim Ahli DPRD Sumbar melakukan pembahasan mendalam mengenai sejauh mana regulasi daerah yang telah berlaku mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait isu LGBT yang menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, mengatakan pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari sisi hukum, sosial, budaya hingga implementasi kebijakan di lapangan.

Menurutnya, kajian tersebut bertujuan memberikan masukan akademis dan objektif kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

“Tim Ahli DPRD Sumbar berupaya memberikan pandangan dari berbagai sudut agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan daerah,” ujar Nurnas.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 5 Tahun 2020 selama ini menjadi salah satu dasar hukum pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Sumatera Barat. Namun, perkembangan persoalan sosial di masyarakat dinilai memerlukan kajian yang lebih mendalam agar implementasi regulasi berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Dalam rapat tersebut, masing-masing anggota tim ahli menyampaikan analisis sesuai bidang keahlian masing-masing. Sejumlah pandangan menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan regulasi, pendekatan sosial, edukasi masyarakat, serta penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Selain itu, forum juga membahas perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas perda agar kebijakan daerah tidak hanya bersifat administratif dan normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Nurnas menambahkan, hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Ahli DPRD Sumbar nantinya akan menjadi bahan masukan bagi DPRD Sumbar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya perspektif DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah serta merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dinamika sosial masyarakat,” katanya.

Pembahasan yang dilakukan Tim Ahli DPRD Sumbar tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memastikan setiap kebijakan daerah tetap relevan, responsif terhadap perkembangan sosial, serta mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

BUKITTINGGI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, mengajak para Bundo Kanduang di Sumatera Barat untuk terus memperkuat peran dalam membina pendidikan karakter anak dan kamanakan sebagai upaya menjaga kualitas generasi muda di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi.

Hal tersebut disampaikan Nanda Satria saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang yang membahas pendidikan karakter anak dan kamanakan, yang digelar di Bukittinggi, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pengurus dan anggota Bundo Kanduang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Bimtek itu menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman dan peran perempuan Minangkabau dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang, terutama dalam mendidik generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat, agama, dan budaya.

Dalam pemaparannya, Nanda Satria menegaskan bahwa Bundo Kanduang memiliki posisi penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Menurutnya, Bundo Kanduang bukan hanya simbol adat, tetapi juga benteng utama dalam membentuk karakter dan moral anak-anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Ia mengatakan, kemajuan teknologi informasi saat ini memberikan dampak besar terhadap pola kehidupan generasi muda. Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang kemajuan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap pembentukan karakter anak.

Karena itu, menurut Nanda, kehadiran Bundo Kanduang sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan, pengawasan, sekaligus penanaman nilai-nilai positif kepada anak dan kamanakan sejak usia dini.

“Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin pesat, peran Bundo Kanduang sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai agama, adat, etika, disiplin, serta rasa tanggung jawab kepada anak dan kamanakan,” ujar Nanda Satria.

Ia menambahkan, pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan kepribadian anak. Dalam konteks budaya Minangkabau, Bundo Kanduang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur adat kepada generasi penerus.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, integritas, dan moral yang baik.

Nanda menilai penguatan peran Bundo Kanduang menjadi langkah strategis dalam menjaga jati diri masyarakat Minangkabau di tengah tantangan globalisasi. Ia berharap generasi muda Sumatera Barat mampu berkembang menjadi generasi unggul tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya peran perempuan dalam mendidik anak dan kamanakan agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian terhadap adat dan budaya daerah.

Di akhir kegiatan, Nanda Satria juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada falsafah Minangkabau, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Penguatan literasi digital dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) di Padang, Selasa (2/6/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti pengelola perpustakaan, aparatur pemerintahan, serta pegiat literasi tersebut, Muhidi menegaskan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat membaca buku semata. Menurutnya, perpustakaan telah mengalami transformasi menjadi pusat pembelajaran modern yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat, terutama di bidang literasi digital dan pengembangan keterampilan.

Ia menilai, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, menyaring, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat akan rentan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, hingga pengaruh negatif dari perkembangan media digital.

“Literasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Kemampuan membaca, memahami informasi, serta berpikir kritis menjadi bekal utama masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan,” ujar Muhidi.

Menurutnya, penguatan budaya literasi harus dimulai dari lingkungan terkecil hingga tingkat desa dan nagari. Kehadiran perpustakaan berbasis teknologi informasi dinilai dapat menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat, termasuk generasi muda di daerah.

Muhidi juga menekankan pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui konsep tersebut, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, edukasi digital, hingga pengembangan usaha kreatif berbasis teknologi.

Ia berharap program Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan di Sumatera Barat agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, Muhidi mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, sekolah, komunitas literasi, maupun masyarakat umum, untuk bersama-sama membangun budaya membaca dan belajar yang berkelanjutan. Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki.

“Perpustakaan harus mampu menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan literasi digital yang kuat, kita berharap lahir generasi Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” katanya.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong modernisasi perpustakaan di daerah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab tantangan era digital yang terus berkembang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026 yang sebelumnya dijadwalkan dimulai pada Senin, 8 Juni 2026, resmi ditunda oleh Polresta Padang menyusul adanya arahan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Penundaan tersebut berlaku secara nasional dan hingga kini belum ditetapkan jadwal pelaksanaan terbaru.

Sebelumnya, Operasi Patuh Singgalang 2026 direncanakan berlangsung selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026, dengan sasaran utama meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kota Padang.

Kepala Satuan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, AKP Riwal Maulidinata, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan kebijakan lanjutan dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait waktu pelaksanaan operasi tersebut.

Menurutnya, keputusan penundaan bukan hanya berlaku di Kota Padang, melainkan diterapkan secara serentak di seluruh jajaran kepolisian daerah di Indonesia. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa masyarakat tetap harus mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama.

“Walaupun Operasi Patuh Singgalang belum dilaksanakan, kami tetap mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. Keselamatan di jalan raya harus menjadi kebutuhan dan kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena adanya razia atau penindakan petugas,” ujar AKP Riwal, Selasa (9/6/2026).

Polresta Padang juga kembali mengingatkan para pengendara agar selalu menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara sesuai ketentuan. Pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm berstandar nasional, tidak melawan arus, mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Selain fokus pada penegakan hukum, kepolisian juga terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan pengendara usia muda yang dinilai masih mendominasi angka pelanggaran di jalan raya.

Berdasarkan data penindakan yang dihimpun Satlantas Polresta Padang sepanjang tahun 2026, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Padang masih tergolong tinggi. Setiap bulan tercatat sekitar 1.100 hingga 1.150 kasus pelanggaran lalu lintas.

Dari total pelanggaran tersebut, sekitar 90 persen dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, melawan arus, hingga penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi jajaran kepolisian dalam upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di Kota Padang. Kepolisian berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dapat terus meningkat meskipun pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026 masih menunggu jadwal resmi dari Mabes Polri.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi melepas Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda yang digelar di Kelurahan Jati I, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan religius tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Ratusan santri peserta khatam Al-Qur’an tampak mengenakan busana muslim dan muslimah sambil mengikuti arak-arakan yang melintasi sejumlah ruas jalan di kawasan Padang Timur. Kehadiran masyarakat yang memadati sepanjang jalur pawai menambah semarak suasana sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme warga terhadap syiar keagamaan tersebut.

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Al Huda, para guru mengaji, orang tua santri, serta seluruh pihak yang selama ini konsisten membina pendidikan Al-Qur’an bagi generasi muda. Menurutnya, keberhasilan anak-anak menamatkan bacaan Al-Qur’an merupakan hasil kerja sama dan komitmen bersama dalam membangun pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.

Ia menegaskan bahwa kegiatan Katam Al-Qur’an bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki karakter Qurani di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

“TPQ dan TQA memiliki peran strategis dalam memperkuat pondasi pendidikan agama bagi anak-anak. Dari lembaga inilah lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan akhlak yang baik,” ujar Muhidi.

Muhidi juga menyoroti pentingnya memperkuat pendidikan agama sejak usia dini sebagai benteng menghadapi tantangan sosial dan perkembangan teknologi saat ini. Ia menilai keberadaan TPQ dan TQA menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman serta budaya religius masyarakat Sumatera Barat.

Selain pelepasan pawai, kegiatan tersebut juga diisi dengan doa bersama, penampilan santri, serta prosesi penghormatan kepada peserta khatam Al-Qur’an. Suasana haru dan bangga terlihat dari para orang tua yang turut mendampingi anak-anak mereka selama kegiatan berlangsung.

Muhidi berharap kegiatan Katam Al-Qur’an dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin masyarakat. Menurutnya, syiar Islam melalui pendidikan Al-Qur’an harus terus diperkuat guna melahirkan generasi muda yang cerdas, beriman, berkarakter, serta mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

“Kita berharap lahir generasi Qurani yang mampu menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, dan daerah, sekaligus menjadi penerus pembangunan Sumatera Barat yang berlandaskan nilai-nilai agama,” tutupnya.

Editor : Ayu