REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Upaya peningkatan konektivitas antarwilayah di Kota Padang kembali mendapat dorongan. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, menginisiasi rencana pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Batu Gadang, Padang Besi, dan Kelurahan Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Rencana tersebut dinilai strategis karena akan membuka akses baru yang selama ini terbatas, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pinggiran kota.

Verry Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan jalan penghubung ini akan diperjuangkan melalui skema Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumbar agar dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, kebutuhan akan akses jalan tersebut sudah lama disuarakan masyarakat. Selama ini, warga harus menempuh jalur memutar dengan waktu perjalanan yang lebih lama untuk mencapai wilayah sekitar maupun fasilitas umum.

“Pembangunan jalan ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas antar kelurahan dan memperlancar aktivitas masyarakat,” ujarnya saat melakukan peninjauan lapangan, Jumat (3/4).

Salah satu dampak nyata yang diharapkan adalah kemudahan akses bagi pelajar menuju SMP Negeri 38 Padang. Dengan adanya jalan baru, jarak tempuh siswa diperkirakan lebih pendek dan waktu perjalanan menjadi lebih efisien.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih cepat menjangkau kawasan Batuang Taba By Pass yang merupakan jalur utama transportasi di Kota Padang. Hal ini dinilai akan mengurangi beban perjalanan harian warga.

Tidak hanya berdampak pada mobilitas, pembangunan jalan tersebut juga diyakini akan membuka peluang ekonomi baru. Akses transportasi yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, memperlancar aktivitas perdagangan, serta mendorong munculnya usaha-usaha kecil di sepanjang jalur penghubung.

Dengan terbukanya akses antarwilayah, kawasan Batu Gadang, Padang Besi, dan Baringin berpotensi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Peninjauan lokasi turut dihadiri perwakilan Dinas PUPR Kota Padang serta para lurah dari wilayah terkait, termasuk Batu Gadang, Baringin, Tarantang, dan Padang Besi. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut.

Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti, menyebut peninjauan lapangan penting untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pembangunan dimulai.

“Data dan kondisi di lapangan akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan yang matang,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat menyambut positif rencana pembangunan tersebut. Salah seorang warga, Yuliambri, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret yang dilakukan oleh Verry Mulyadi.

Menurutnya, akses jalan penghubung ini telah lama dinantikan karena keterbatasan jalur yang ada selama ini menghambat aktivitas warga.

Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan jalan Batu Gadang–Baringin–Padang Besi diharapkan dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Verry Mulyadi merupakan anggota DPRD Sumbar periode 2024–2029 dari Partai Gerindra dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV yang membidangi pembangunan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Editor: Ayu

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.

REALITANUSANTARA.COM

LUBUK ALUNG – PSP Padang memastikan diri sebagai juara Liga 4 Sumatera Barat musim 2025/2026 setelah menaklukkan PSPP Padang Panjang dalam laga final dramatis yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Barat, Lubuk Alung, Kamis (2/4/2026).

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil ngotot dan saling berbalas gol, bahkan PSP Padang sempat dua kali tertinggal. Namun, tim berjuluk “Pandeka Minang” menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalikkan keadaan hingga memastikan kemenangan melalui babak tambahan waktu.

Atmosfer pertandingan semakin semarak dengan kehadiran Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang datang langsung memberikan dukungan. Ia hadir bersama unsur Forkopimda, OPD, serta jajaran terkait lainnya.

Di sela pertandingan, Fadly Amran bahkan menyempatkan diri masuk ke ruang ganti saat jeda turun minum untuk memberikan motivasi langsung kepada para pemain dan official. Kehadirannya dinilai menjadi suntikan semangat bagi skuad PSP Padang.

Setiap gol yang dicetak disambut penuh antusias dan rasa bangga dari tribun. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui pemberian bonus sebesar Rp30 juta kepada pemain dan official sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka.

“Ini adalah hasil kerja tim. Semangat mereka sudah terlihat sejak awal. Tim ini luar biasa, dan kami optimistis PSP bisa melangkah hingga tingkat nasional,” ujar Fadly.

Keberhasilan menjuarai Liga 4 Sumbar menjadi langkah awal bagi PSP Padang untuk bersaing di level nasional. Pemerintah Kota Padang pun memastikan komitmen dukungan penuh, termasuk menyiapkan bonus tambahan jika tim mampu meraih prestasi lebih tinggi.

“Kita akan tingkatkan dukungan. Insya Allah, target juara nasional bisa kita raih bersama,” tegas Fadly Amran.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Upaya mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik di daerah terus diperkuat. Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, pada Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Sumbar tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan akses informasi publik, sekaligus mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) di tingkat Kota Padang.

Rombongan PJKIP dipimpin oleh Sekretaris Arif Budiman Effendi, didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Ayu, Nurfandri, Silvi, serta Insan Kamil Dakoga. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Evi Yandri dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif.

Dalam paparannya, Arif Budiman menegaskan bahwa PJKIP hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

“Kami mengajak anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan Kota Padang, untuk lebih aktif menyampaikan program dan capaian kerja kepada masyarakat. Salah satu langkah yang kami tawarkan adalah melalui podcast PJKIP sebagai media komunikasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses,” ujarnya.

Selain mendorong publikasi kinerja legislatif, PJKIP juga mengangkat isu strategis terkait kebutuhan pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang. Arif menjelaskan, keberadaan KI di tingkat kota dinilai penting untuk menangani sengketa informasi secara lebih cepat dan spesifik.

Ia mencontohkan keberhasilan Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Komisi Informasi tingkat kota. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi rujukan bagi Padang dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

“Kami berharap Kota Padang dapat mengikuti langkah tersebut, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang lebih efektif di tingkat lokal,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif PJKIP. Ia menilai kolaborasi antara jurnalis, masyarakat sipil, dan legislatif merupakan kunci dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Kami di DPRD tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang menjadi hak publik dapat tersampaikan secara baik, akurat, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga membuka peluang untuk menindaklanjuti wacana pembentukan Komisi Informasi Kota Padang melalui pembahasan bersama lintas pihak, termasuk pemerintah daerah.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara PJKIP dan DPRD Sumbar, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Padang. 

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG –  Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi (PJ KIP) Kota Padang melaksanakan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri, pada Kamis (2/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi, sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di daerah.

Audiensi ini diterima langsung oleh Evi Yandri di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap setiap kunjungan dari berbagai elemen, termasuk dari PJ KIP Kota Padang. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dan pengelola informasi publik sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Setiap kunjungan kita terima dengan terbuka. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk membangun komunikasi yang konstruktif,” ujar Evi Yandri.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran PJ KIP Kota Padang dalam mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan PPID atau pengelola informasi memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan publik terhadap akses informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Audiensi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terkait berbagai tantangan dan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum. Kedua pihak sepakat bahwa sinergi lintas lembaga perlu terus diperkuat guna mendukung prinsip good governance.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara DPRD Sumbar dan PJ KIP Kota Padang dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi yang lebih baik bagi masyarakat.(Ayu)

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Mengawali suasana pasca perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, keluarga besar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Padang menggelar kegiatan halal bihalal pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, serta diikuti oleh jajaran direksi, manajemen, hingga seluruh pegawai sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi pasca-Ramadan.

Halal bihalal tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam membangun kembali komunikasi yang harmonis antarpegawai. Setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai ajang saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam lingkungan kerja.

Direktur Perumda Kota Padang, Hendra Pebrizal, dalam sambutannya menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam halal bihalal memiliki relevansi kuat terhadap peningkatan kinerja organisasi. Ia menyampaikan bahwa hubungan kerja yang solid dan dilandasi rasa saling menghargai akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum Idulfitri ini harus kita jadikan sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen bersama, meningkatkan integritas, serta membangun semangat kerja yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi yang kuat di antara seluruh elemen organisasi. Dengan adanya kegiatan seperti halal bihalal, diharapkan setiap pegawai dapat kembali bekerja dengan semangat baru, pikiran yang jernih, serta komitmen yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi refleksi bersama bagi seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Nilai keikhlasan, kebersamaan, dan saling menghargai yang ditanamkan melalui kegiatan tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif.

Secara lebih luas, kegiatan halal bihalal ini mencerminkan komitmen Perumda Kota Padang dalam membangun tata kelola organisasi yang tidak hanya berorientasi pada capaian kinerja, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial dan budaya kerja. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Perumda Kota Padang diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat perannya sebagai institusi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Sumbar – Halaman Mapolda Sumatera Barat menjadi saksi bisu sebuah torehan sejarah baru dalam struktur kepegawaian Polri di ranah Minang. Untuk pertama kalinya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumbar resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda, atau setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Momen bersejarah ini terjadi dalam upacara laporan Kenaikan Pangkat yang digelar pada Rabu (1/4/2026) pagi. Adalah Rusnali, yang sebelumnya menjabat sebagai Pembina Tk. I, kini resmi naik setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2026.

Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan depan Mapolda Sumbar tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin serta Pejabat Utama (PJU) dan seluruh personel Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bukti nyata dari dedikasi dan profesionalisme tanpa batas.

"Hari ini kita mencatatkan sejarah baru di Polda Sumbar. Kenaikan pangkat Saudara Rusnali menjadi Pembina Utama Muda atau setara Kombes Pol adalah yang pertama kalinya terjadi bagi PNS di lingkungan kita. Ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari organisasi atas loyalitas, integritas, dan pengabdian panjang yang telah diberikan," ujar Irjen Pol Gatot.

Senada dengan itu, Kabiro SDM Polda Sumbar, Kombes Pol Anissullah M Ridha, menjelaskan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa skema pengembangan karier di institusi Polri berlaku adil bagi seluruh personel, termasuk unsur ASN.

"Ini adalah momentum besar bagi pembinaan SDM kita. Kenaikan pangkat ini membuktikan bahwa jalur karier bagi PNS di kepolisian sangat terbuka luas hingga ke tingkat eselon atas. Kami berharap keberhasilan Pembina Utama Muda Rusnali ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan PNS lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi," kata Kombes Pol Anissullah.

Melengkapi momentum bersejarah tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan pesan positif kepada masyarakat mengenai profesionalisme di tubuh Polri.

"Kenaikan pangkat ini adalah pesan bahwa di Polda Sumbar, prestasi adalah panglima. Bapak Rusnali telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, seorang PNS Polri bisa mencapai posisi strategis yang setara dengan perwira menengah senior. Ini merupakan kebanggaan kolektif bagi keluarga besar Polda Sumbar dan diharapkan dapat meningkatkan citra positif serta kinerja pelayanan kita kepada masyarakat," tutur Kombes Pol Susmelawati.

Kenaikan pangkat ini diharapkan memperkuat sinergi antara personel Polri dan PNS dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat, sekaligus mempertegas posisi PNS Polri sebagai pilar penting dalam struktur organisasi Polri yang modern dan kompetitif.

“Jalur Lembah Anai dibuka selama 24 jam bagi kendaraan roda dua, roda empat, serta truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/4/2026).

“Kendaraan roda enam atau lebih yang menuju Bukittinggi dari arah Padang wajib melalui jalur alternatif Sitinjau Lauik. Larangan ini bersifat tegas dan tidak dapat ditawar,” jelasnya

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas,” tegasnya.

“Pengguna jalan diimbau tetap waspada dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama,” imbau Dirlantas.

REALITANUSANTARA.COM

Solok Selatan - Pajak Air Permukaan (PAP) ditegaskan sebagai amanah undang-undang yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai diimplementasikan di Sumatera Barat sejak 2023.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, saat kegiatan sosialisasi PAP di Solok Selatan, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda DPRD Sumbar bersama Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap pajak daerah.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Kepala BPKD, serta perwakilan industri dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hadir pula tim ahli DPRD Sumbar, M. Nurnas dan Raflis.

Evi Yandri menegaskan bahwa sebagai amanat undang-undang, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan PAP, khususnya para pelaku usaha yang memanfaatkan air permukaan untuk kepentingan komersial.

“Wajib pajak PAP bukan hanya PDAM atau PLTA, tetapi seluruh perusahaan yang menggunakan air permukaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan usaha,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemungutan PAP di Sumbar masih terbatas pada sektor tertentu seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Namun, berdasarkan evaluasi bersama DPRD, tim ahli, dan Pemprov Sumbar, masih terdapat potensi pajak yang belum tergarap secara optimal.

Menurutnya, sektor lain seperti wisata air, industri perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pelaku usaha yang memanfaatkan aliran sungai, air hujan, dan danau juga termasuk objek pajak PAP sesuai regulasi yang berlaku.

“Ini yang sedang kita sempurnakan agar pelaksanaannya lebih optimal dan sesuai amanat undang-undang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Evi menyebutkan bahwa Solok Selatan merupakan daerah terakhir dalam rangkaian sosialisasi perda terkait PAP yang telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar. Ke depan, sosialisasi juga akan menyasar langsung pihak direksi perusahaan di berbagai daerah.

Ia menekankan bahwa optimalisasi pajak daerah, termasuk PAP, menjadi penting dalam menjaga kemandirian fiskal daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah.

Sementara itu, Medi Iswandi menegaskan bahwa PAP memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi teknis perpajakan, tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya air mengacu pada prinsip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Air permukaan bukan milik individu atau kelompok, melainkan milik bersama yang pemanfaatannya harus diatur secara adil dan berkelanjutan oleh negara,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan yang berlaku, pengelolaan air permukaan berada di tingkat provinsi, sementara air tanah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi lain, Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

“Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan semua pihak. Mari bersama-sama kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, DPRD dan Pemprov Sumbar berharap para pelaku usaha dapat lebih memahami kewajiban terkait PAP serta aktif berdiskusi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat perdana bersama Tim Ahli DPRD untuk tahun 2026, sebagai langkah awal memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi kedewanan secara optimal. Kegiatan tersebut berlangsung di Padang, Selasa (31/3).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon, yang hadir didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Dahrul Idris. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, bersama seluruh anggota Tim Ahli.

Dalam arahannya, Maifrizon menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Tim Ahli. Sinergi yang baik dinilai penting guna menunjang pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ia menjelaskan, Tim Ahli memiliki peran vital dalam memberikan dukungan berbasis kajian akademis, analisis kebijakan, serta masukan strategis terhadap berbagai agenda kedewanan. Dengan dukungan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan DPRD dapat lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Rapat ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih solid, sehingga kinerja DPRD ke depan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik,” ujar Maifrizon.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya penguatan peran Tim Ahli dalam mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), peningkatan kualitas bahan kajian untuk fungsi pengawasan, serta optimalisasi dukungan terhadap penyusunan kebijakan anggaran daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli, HM Nurnas, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Sekretariat DPRD. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan koordinasi yang terstruktur agar kontribusi Tim Ahli dapat lebih maksimal.

Menurutnya, keberadaan Tim Ahli bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif daerah.

“Melalui rapat perdana ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga seluruh proses kerja di DPRD dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Nurnas.

Rapat ini sekaligus menjadi penanda dimulainya agenda kerja Tim Ahli DPRD Sumatera Barat tahun 2026, dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Isu rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April 2026 dipastikan tidak benar. Informasi tersebut ditegaskan langsung oleh pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14251522 Marapalam guna meluruskan kabar yang sempat beredar luas di tengah masyarakat.

Manager SPBU 14251522 Marapalam, Robi Satria, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun dari otoritas terkait mengenai adanya perubahan harga BBM dalam waktu dekat.

“Tidak ada pemberitahuan resmi terkait kenaikan harga BBM. Jadi masyarakat tidak perlu panik atau khawatir,” ujar Robi Satria saat dikonfirmasi media, Selasa (31/3/2026) sore.

Ia menegaskan, seluruh operasional SPBU tetap berjalan normal seperti biasa. Selain itu, ketersediaan stok BBM di SPBU Marapalam juga dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Robi mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Ia meminta warga tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya, serta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang dapat memicu antrean panjang dan gangguan distribusi.

“Kami berharap masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan saja, tidak perlu melakukan panic buying karena stok tersedia dan distribusi berjalan lancar,” tambahnya.

Sebelumnya, isu kenaikan harga BBM ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, dengan adanya klarifikasi dari pihak SPBU, diharapkan situasi kembali kondusif dan aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Pihak SPBU juga kembali mengingatkan pentingnya menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan publik.

Editor : Ayu