SUMBAR – Di tengah situasi arus lalu lintas yang terdampak bencana longsor di kawasan Lembah Anai, personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Induk Sumbar 2 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menunjukkan kepedulian dan respons cepat dengan membantu mengevakuasi sebuah minibus angkutan penumpang yang mengalami kerusakan di ruas Jalan Raya Padang Panjang–Bukittinggi.

Aksi tersebut dilakukan agar kendaraan yang mogok tidak menghambat proses pengaturan arus lalu lintas maupun upaya penanganan dampak longsor. Dengan penuh semangat, sejumlah personel bersama pengemudi mendorong kendaraan hingga ke lokasi yang lebih aman sehingga arus kendaraan lainnya dapat tetap terkendali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan yang terdampak kondisi darurat akibat longsor di kawasan Lembah Anai. Diketahui, jalur Padang–Bukittinggi sempat terganggu akibat material longsor yang menutup badan jalan sehingga petugas melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta membantu pengguna jalan yang mengalami kendala di lapangan. 

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh bantuan ketika menghadapi situasi darurat.

 "Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Dalam kondisi bencana seperti ini, seluruh personel Ditlantas Polda Sumbar diperintahkan untuk hadir, memberikan pelayanan terbaik, membantu pengguna jalan yang mengalami kesulitan, serta memastikan arus lalu lintas tetap berjalan dengan aman dan tertib."

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak apabila kondisi belum dinyatakan aman oleh petugas.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi arahan petugas di lapangan, mengikuti informasi resmi terkait kondisi jalan, dan mengutamakan keselamatan daripada kecepatan perjalanan. Kepedulian, kerja sama, dan disiplin masyarakat sangat membantu kelancaran penanganan di lokasi."

Kombes Pol. Reza menambahkan bahwa Ditlantas Polda Sumbar akan terus meningkatkan patroli dan kesiapsiagaan personel di titik-titik rawan bencana, terutama selama cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi.

Melalui tindakan cepat tersebut, Ditlantas Polda Sumbar kembali menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu siap memberikan bantuan kapan pun dibutuhkan.

Edtr/rptr : (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Menjelang malam puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2026 yang akan digelar pada 31 Juli 2026 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Aiptu David Rico Dermawan atau yang lebih dikenal dengan sapaan David WW mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk memberikan doa dan dukungan agar dirinya dapat meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.

Anggota Polri yang saat ini bertugas sebagai Katim II Klewang Satreskrim Polresta Padang itu berhasil masuk sebagai nominator Hoegeng Awards 2026 pada kategori Polisi Berdedikasi. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat karena David WW menjadi salah satu representasi terbaik daerah yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Hoegeng Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menunjukkan integritas, profesionalisme, inovasi, kepemimpinan, serta pengabdian luar biasa kepada masyarakat. Penghargaan ini terinspirasi dari keteladanan almarhum Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok polisi berintegritas, jujur, dan sederhana.

Bagi David WW, keberhasilannya masuk dalam jajaran nominator bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga amanah besar yang membawa nama baik institusi Polri, khususnya Polresta Padang, Polda Sumatera Barat, serta masyarakat Ranah Minang.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah SWT. Menjadi nominator Hoegeng Awards merupakan kehormatan besar yang saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat, keluarga besar Polresta Padang, Polda Sumbar, serta semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan doa," ujar David WW.

Selama bertugas di Satreskrim Polresta Padang, David WW dikenal luas sebagai salah satu personel yang aktif dalam pengungkapan berbagai kasus kriminal melalui Tim II Klewang. Bersama timnya, ia terlibat dalam penanganan sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari tindak pidana pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga berbagai bentuk kejahatan jalanan yang meresahkan warga.

Kinerja tersebut membuat Tim Klewang Polresta Padang dikenal sebagai salah satu tim yang responsif dalam menindak pelaku kriminal sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang.

Namun pengabdian David WW tidak hanya terbatas pada penegakan hukum. Di luar tugas kepolisian, ia juga aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan generasi muda.

Melalui berbagai program penyuluhan di sekolah-sekolah, David WW secara rutin menyampaikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, pentingnya disiplin, pencegahan kenakalan remaja, serta meningkatkan kesadaran hukum sejak usia dini. Menurutnya, upaya preventif menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus membangun karakter generasi muda.

Ia menilai bahwa seorang anggota Polri tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum, tetapi juga harus hadir sebagai sahabat masyarakat yang mampu memberikan solusi, edukasi, dan rasa aman.

Menjelang malam puncak Hoegeng Awards 2026, David WW mengaku terus mempersiapkan diri sambil menyerahkan seluruh hasil kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baginya, menjadi nominator saja sudah merupakan penghargaan yang sangat membanggakan.

Meski demikian, ia berharap doa dan dukungan masyarakat Sumatera Barat dapat menjadi penyemangat untuk memberikan hasil terbaik.

"Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumatera Barat. Semoga dengan doa serta dukungan masyarakat, saya diberikan hasil terbaik sehingga dapat membawa pulang Hoegeng Awards 2026 dan mengharumkan nama Ranah Minang di tingkat nasional," katanya.

Menurut David WW, dukungan masyarakat memiliki arti yang sangat besar karena menjadi motivasi untuk terus menjalankan tugas secara profesional, humanis, serta penuh tanggung jawab sebagai anggota Polri.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta memperkuat semangat pengabdian.

Apa pun hasil yang diperoleh pada malam penganugerahan nanti, David WW berharap momen tersebut dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri, khususnya di Sumatera Barat, untuk terus bekerja dengan tulus, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Malam puncak Hoegeng Awards 2026 diperkirakan akan dihadiri jajaran pimpinan Polri, tokoh nasional, dewan juri, serta para nominator dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat Sumatera Barat pun diharapkan ikut memberikan doa dan dukungan kepada David WW agar mampu meraih penghargaan tersebut sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Dukungan itu diharapkan menjadi energi positif bagi putra terbaik Ranah Minang tersebut untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat dengan semangat Presisi, profesionalisme, dan integritas.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, mengecam keras pertunjukan orgen tunggal yang menampilkan tarian bernuansa erotis di kawasan Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Peristiwa yang terjadi dalam sebuah acara hiburan tersebut menjadi sorotan publik setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat.

Sebagai legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumatera Barat yang meliputi Kota Padang, Evi Yandri menilai kejadian tersebut telah mencoreng citra masyarakat Kuranji, Nagari Pauh IX, Kota Padang, hingga Provinsi Sumatera Barat yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai adat, budaya, serta norma agama.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar sekaligus anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Permintaan maaf saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Evi Yandri melalui sambungan telepon kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara hiburan agar tidak menghadirkan pertunjukan yang bertentangan dengan norma hukum, adat, dan budaya Minangkabau. Ia menegaskan, kejadian serupa tidak boleh kembali terulang, baik di Kecamatan Kuranji maupun di wilayah lain di Sumatera Barat.

Evi Yandri menilai, apabila suatu pertunjukan mengandung unsur pornografi atau pornoaksi, maka penanganannya tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga dapat masuk ke ranah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjadi objek bermuatan pornografi, menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, maupun mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan yang bermuatan pornografi. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Selain aspek hukum, Evi Yandri menegaskan bahwa kejadian tersebut juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang selama ini dijaga oleh masyarakat Nagari Pauh IX. Menurutnya, pelanggaran terhadap norma adat perlu diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan adat sebagai bentuk pembinaan dan penegakan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.

Ia mendorong agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX mengambil langkah dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara hiburan dan pemilik orgen tunggal, bersama ninik mamak untuk dilakukan penyelesaian melalui mekanisme adat.

"Saya menyarankan Ketua KAN memproses persoalan ini secara adat dengan mengundang ninik mamak sesuai ketentuan yang berlaku di nagari. Harus ada penyelesaian dan sanksi adat agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," katanya.

Di sisi lain, Evi Yandri mengapresiasi langkah cepat pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, Satpol PP, serta pemerintah kelurahan yang telah memanggil pihak penyelenggara dan meminta klarifikasi atas kejadian tersebut.

Meski demikian, ia menilai penyampaian permintaan maaf dari pihak penyelenggara belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, diperlukan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum maupun mekanisme adat agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD Music bernama Putra telah memenuhi panggilan pemerintah setempat dan menyampaikan permohonan maaf atas pertunjukan yang berlangsung dalam acara perayaan ulang tahunnya. Video pertunjukan tersebut sebelumnya viral di berbagai platform media sosial dan menuai kritik dari masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan norma kesopanan, adat, dan budaya yang berlaku di Sumatera Barat.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan diskusi mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan masyarakat. Berbagai pihak menilai penyelenggara kegiatan perlu memastikan setiap bentuk pertunjukan tetap menghormati norma hukum, adat istiadat, nilai budaya, serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang hingga kini masih mengalami gangguan kualitas air bersih berupa air keruh di sejumlah wilayah pelayanan. Kondisi tersebut merupakan dampak lanjutan dari banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir 2025 dan menyebabkan kerusakan cukup parah pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, salah satu fasilitas produksi air bersih utama milik perusahaan.

Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengatakan pihaknya memahami keresahan dan keluhan masyarakat atas menurunnya kualitas air yang diterima pelanggan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi IPA Gunung Pangilun yang saat ini masih berlangsung dan dikerjakan oleh PT Hutama Karya melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keterangannya pada jumpa pers, Jumat (10/7/2026), Hendra menjelaskan bahwa Perumda AM sengaja tetap mengoperasikan instalasi selama proses rehabilitasi berlangsung agar pasokan air kepada masyarakat tidak terhenti secara total.

"Apabila rehabilitasi dilakukan dengan menghentikan seluruh operasional instalasi, maka distribusi air kepada pelanggan diperkirakan akan terputus selama kurang lebih tiga bulan. Karena itu, kami memilih tetap menyalurkan air sambil proses rehabilitasi berjalan, meskipun kualitas air belum dapat kembali normal sepenuhnya," ujarnya.

Ia mengakui keputusan tersebut berdampak pada kualitas air yang diproduksi dari IPA Gunung Pangilun. Air yang dialirkan ke pelanggan di sejumlah wilayah menjadi lebih keruh dan terkadang menimbulkan bau ringan. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu air tersebut disarankan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan keperluan sanitasi lainnya (MCK), serta belum direkomendasikan untuk dikonsumsi secara langsung.

Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa air yang didistribusikan masih memenuhi standar sebagai air bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Perumda AM juga terus melakukan pemantauan kualitas air secara berkala agar tetap berada dalam batas aman untuk penggunaan sehari-hari.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa penurunan kualitas air tidak hanya disebabkan oleh pekerjaan rehabilitasi instalasi, tetapi juga dipengaruhi kondisi sumber air baku pascabanjir hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Bencana tersebut menyebabkan tingkat kekeruhan Sungai Batang Kuranji, yang menjadi sumber utama air baku IPA Gunung Pangilun, meningkat secara signifikan akibat tingginya kandungan lumpur, pasir, dan material lainnya yang terbawa arus.

Akibat meningkatnya tingkat kekeruhan tersebut, proses pengolahan air menjadi jauh lebih kompleks. Waktu pengolahan bertambah lama, kebutuhan bahan kimia penjernih meningkat, sementara kapasitas produksi air bersih mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal.

Kondisi tersebut semakin diperberat oleh usia IPA Gunung Pangilun yang telah beroperasi sejak tahun 1957. Instalasi tersebut pada awal pembangunannya dirancang untuk mengolah air dengan tingkat kekeruhan yang relatif rendah, sehingga menghadapi tantangan besar ketika harus mengolah air baku dengan kandungan lumpur yang sangat tinggi seperti saat ini.

Sebagai langkah penanganan sementara, Perumda AM Kota Padang meningkatkan intensitas pemeliharaan seluruh sistem pengolahan dan jaringan distribusi. Pengurasan filter serta reservoir yang sebelumnya dilakukan setiap enam bulan kini ditingkatkan menjadi setiap dua bulan. Selain itu, pencucian jaringan pipa distribusi yang semula dijadwalkan setiap dua bulan kini dilaksanakan setiap hari untuk mengurangi endapan lumpur yang masuk ke dalam sistem distribusi.

Menurut Hendra, langkah tersebut merupakan upaya maksimal perusahaan untuk menjaga kualitas air tetap berada pada standar yang diperbolehkan sekaligus meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan selama proses rehabilitasi berlangsung.

Saat ini, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi IPA Gunung Pangilun masih terus berjalan. Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Hutama Karya berdasarkan kontrak yang dimulai pada 22 Desember 2025 dan dijadwalkan selesai pada 22 Desember 2026.

Perumda AM Kota Padang berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang tengah dihadapi perusahaan. Setelah rehabilitasi selesai, kualitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan diharapkan kembali normal, lebih jernih, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Perusahaan juga memastikan akan terus memberikan informasi perkembangan pekerjaan rehabilitasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pelayanan, sekaligus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air minum yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Sumbar di Ruang Jenderal Soekanto, Lantai IV Mapolda Sumbar, Selasa (28/7/2026).

Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sumbar, para Pejabat Utama Polda Sumbar, Bhayangkari, serta para Kapolres jajaran. Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari mutasi jabatan di lingkungan Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel.

Prosesi diawali dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan oleh Kapolda Sumbar kepada para pejabat yang melaksanakan sertijab. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, serta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan amanah jabatan.

Pada kesempatan tersebut, jabatan Irwasda Polda Sumbar resmi diserahterimakan dari Irjen Pol. Guritno Wibowo, yang mendapat promosi sebagai Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), kepada Kombes Pol. Bambang Purwanto, yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tk. II Itwasum Polri.

Jabatan Karolog Polda Sumbar juga berganti dari Brigjen Pol. Faried Zulkarnain, yang kini dipercaya sebagai Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra Slog Polri.

Sementara itu, jabatan Dirintelkam Polda Sumbar diserahterimakan dari Kombes Pol. Dwi Mulyanto, yang mendapat penugasan sebagai Dirintelkam Polda Riau, kepada Kombes Pol. Riki Kurniawan, yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri.

Untuk jabatan Dirsamapta Polda Sumbar, estafet kepemimpinan beralih dari Kombes Pol. Akmadi, yang dipromosikan sebagai Kabidhumas Polda Riau, kepada AKBP Pol. Andre Anas, yang sebelumnya menjabat Wadirintelkam Polda Banten.

Sedangkan jabatan Dirpamobvit Polda Sumbar diserahterimakan dari Kombes Pol. Yessi Kurniati, yang mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri dalam rangka Dikbangti T.A. 2026, kepada Kombes Pol. Alex Prawira, yang sebelumnya menjabat Wadirintelkam Polda Sumbar.

Selain Pejabat Utama, rotasi jabatan juga dilakukan terhadap sejumlah Kapolres di wilayah hukum Polda Sumbar. Jabatan Kapolres Pesisir Selatan kini diemban AKBP Ricky Ricardo menggantikan AKBP Derry Indra. Sementara jabatan Kapolres Payakumbuh diserahkan kepada AKBP Irwan Andeta.

Di Polres Agam, tongkat komando beralih dari AKBP Muari kepada AKBP Masnoni. Sedangkan jabatan Kapolres Pasaman kini dijabat AKBP Adirawa Permana Anggawisastra.

Pergantian juga terjadi di wilayah Solok Selatan, di mana AKBP Andreanaldo Ademi menggantikan AKBP M. Faisal Perdana sebagai Kapolres. Jabatan Kapolres Pariaman selanjutnya diemban AKBP Agung Pranajaya, sementara posisi Kapolres Solok kini dipercayakan kepada AKBP Rini Anggraini.

Adapun jabatan Kapolres Tanah Datar diserahterimakan dari AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto kepada AKBP Marwan Fajrin.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut sebagai bentuk penghormatan kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polda Sumbar, sekaligus menyambut para pejabat baru yang akan mengemban amanah di lingkungan Polda Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, penyegaran organisasi, serta pembinaan karier personel.

«"Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program-program yang telah berjalan, memperkuat sinergi dengan seluruh jajaran, serta terus menghadirkan pelayanan Polri yang profesional, humanis, dan Presisi kepada masyarakat," ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.»

Dengan adanya rotasi dan penyegaran kepemimpinan ini, diharapkan kinerja Polda Sumbar beserta jajarannya semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta menegakkan hukum secara profesional di wilayah Sumatera Barat.

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program strategis yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (24/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III Firman Arief dan dihadiri anggota komisi, yakni Syahrul Datuk Lung, Risdianto, Arwinsyah, Siswanto, dan Erman, bersama jajaran OPD mitra kerja.

Dalam rapat tersebut, Komisi III melakukan evaluasi terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2027. Para anggota dewan menekankan pentingnya penyusunan program yang tepat sasaran, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi III Firman Arief menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga setiap program harus disusun secara matang dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan adalah penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan media massa. Anggota Komisi III, Syahrul Datuk Lung, menilai media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, program pelayanan publik, hingga berbagai kebijakan daerah kepada masyarakat secara transparan dan akurat.

Karena itu, Komisi III mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman untuk terus memperkuat sinergi dengan media melalui pola komunikasi yang terbuka, profesional, dan berkesinambungan. Menurut Komisi III, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai pembangunan daerah.

Selain sektor komunikasi, perhatian juga diarahkan pada penguatan pemerintahan nagari. Komisi III meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempercepat penyelesaian proses pembentukan nagari persiapan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun teknis agar segera ditetapkan menjadi nagari definitif.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memberikan kepastian administrasi bagi masyarakat yang berada di wilayah nagari persiapan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Risdianto memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan Pilwana merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Komisi III berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi modal penting dalam memperkuat stabilitas pemerintahan nagari sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal pada masa mendatang.

Selama pembahasan KUA-PPAS 2027, Komisi III juga mendalami berbagai usulan program dari seluruh mitra kerjanya, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perhubungan, Perumda Air Minum Tirta Anai, serta BPR Pembangunan.

Setiap OPD memaparkan rencana kerja, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2027. Komisi III memberikan berbagai masukan agar seluruh program yang dirancang dapat selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman berharap proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mampu mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membacakan Jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Rahmat Hidayat mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap dokumen KUA-PPAS 2027. Menurutnya, berbagai masukan tersebut merupakan bagian penting dari proses pembahasan anggaran yang bertujuan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, lanjut Rahmat, memandang pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif penyusunan anggaran, tetapi menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pembangunan yang akan dihadapi pada tahun anggaran mendatang.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi, pemerintah daerah menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus menjadi salah satu prioritas utama. Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta penguatan tata kelola pendapatan agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Selain peningkatan pendapatan daerah, pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas belanja daerah melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Belanja pemerintah akan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sektor pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, maupun pelayanan dasar lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian utama dalam kebijakan anggaran 2027. Pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap berbagai layanan publik.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta penguatan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat.

Sementara itu, di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah akan terus memperkuat sektor pertanian, mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rahmat Hidayat menegaskan bahwa seluruh program yang dirancang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 akan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berlangsung secara konstruktif hingga menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

"Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lebih maju, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga," ujar Rahmat Hidayat menutup penyampaian Jawaban Eksekutif.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus memantapkan seluruh rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada 6 hingga 10 Agustus 2026. Berbagai aspek teknis, mulai dari keamanan, kelancaran lalu lintas, kesiapan lokasi kegiatan, hingga pelayanan bagi tamu dan masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (29/7/2026).

Perayaan HJK Padang tahun ini mengusung tema "Taste of Padang Experience 2026: Road to Gastronomy City", yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat identitas daerah sebagai destinasi wisata berbasis kuliner, budaya, dan ekonomi kreatif. Melalui tema tersebut, Kota Padang ingin memperkenalkan kekayaan kuliner Minangkabau kepada wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus memperkuat langkah menuju pengakuan sebagai kota gastronomi di tingkat dunia.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Hari Jadi Kota Padang bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum strategis untuk menggerakkan sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan potensi daerah secara lebih luas. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, dan berbagai pemangku kepentingan diminta bekerja sama agar seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan memberikan kesan positif bagi setiap pengunjung.

Dalam rapat tersebut dibahas pula kesiapan penyelenggaraan berbagai agenda unggulan yang akan memeriahkan HJK ke-357. Sejumlah kegiatan telah disiapkan, mulai dari festival kuliner khas Minangkabau, pameran produk UMKM, pertunjukan seni dan budaya, atraksi wisata, hingga berbagai kegiatan olahraga, hiburan, dan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat secara luas. Seluruh rangkaian acara dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang berkesan sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat.

Forkopimda Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan HJK ke-357. Sinergi antara Pemerintah Kota, TNI, Polri, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perayaan yang aman, nyaman, dan kondusif. Pengamanan terpadu juga akan diterapkan di seluruh lokasi kegiatan guna mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat selama perayaan berlangsung.

Selain menjadi ajang hiburan, Hari Jadi Kota Padang ke-357 diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perhotelan, restoran, transportasi, serta industri kreatif. Pemerintah Kota Padang optimistis pelaksanaan HJK tahun ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperluas promosi potensi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi Kota Padang sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan dikenal dunia melalui kekuatan gastronomi serta kekayaan budaya Minangkabau.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menghadirkan layanan jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) langsung ke sekolah-sekolah guna mempercepat kepemilikan identitas resmi bagi anak-anak di Kota Padang.

Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di SMP Negeri 28 Padang, Rabu (29/7/2026). Peluncuran layanan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas administrasi kependudukan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan bahwa Kartu Identitas Anak merupakan dokumen kependudukan yang memiliki peran penting sebagai identitas resmi anak sejak usia dini. Selain menjadi hak dasar setiap anak, kepemilikan KIA juga menjadi pintu masuk dalam memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan pemerintahan lainnya.

Menurutnya, layanan jemput bola dipilih agar proses penerbitan KIA tidak lagi bergantung pada masyarakat datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebaliknya, pemerintah hadir langsung ke sekolah sehingga proses pendataan dan pencetakan dokumen menjadi lebih cepat, praktis, dan menjangkau lebih banyak anak.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Sinergi kedua instansi tersebut diharapkan mampu mempercepat cakupan kepemilikan KIA di seluruh sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Selain meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, program ini juga menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan One Big Data, yakni sistem data terpadu yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Keberadaan data kependudukan yang lengkap dan valid dinilai sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Peluncuran layanan jemput bola KIA ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam membangun Padang Smart City, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berkualitas.

Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh anak yang memenuhi syarat dapat memiliki Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pemenuhan hak sipil sekaligus memperkuat tertib administrasi kependudukan. Dengan semakin luasnya kepemilikan KIA, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang terus meningkat serta mendukung pembangunan daerah yang berbasis data dan teknologi.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar Kota Padang. Muhammad Alkhalifi Hakim, siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 Padang, resmi terpilih sebagai Wali Kota Cilik Kota Padang Tahun 2026. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk tampil sebagai pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Terpilihnya Muhammad Alkhalifi Hakim sebagai Wali Kota Cilik merupakan hasil dari proses seleksi yang menilai kemampuan kepemimpinan, wawasan, karakter, keterampilan berkomunikasi, serta kepedulian terhadap berbagai isu yang dihadapi anak-anak dan lingkungan sekitar. Keberhasilan ini mencerminkan semangat belajar, kerja keras, disiplin, dan keberanian dalam menyampaikan gagasan demi kemajuan Kota Padang.

Program Wali Kota Cilik sendiri menjadi wadah pembinaan kepemimpinan bagi anak-anak agar sejak dini memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah. Melalui program tersebut, para peserta didorong untuk menjadi pelopor perubahan, mampu menyuarakan aspirasi anak, sekaligus menjadi teladan bagi teman sebaya dalam menerapkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Keberhasilan Muhammad Alkhalifi Hakim diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh pelajar di Kota Padang untuk terus meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun nonakademik. Semangat pantang menyerah, rasa percaya diri, serta kepedulian terhadap sesama menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Selain menjadi kebanggaan bagi keluarga dan SMPN 11 Padang, prestasi tersebut juga menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Kota Padang. Kehadiran sosok pemimpin muda diharapkan mampu memotivasi anak-anak lainnya agar aktif berorganisasi, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen memberikan ruang bagi tumbuhnya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berintegritas melalui berbagai program pembinaan. Dengan lahirnya pemimpin-pemimpin muda seperti Muhammad Alkhalifi Hakim, diharapkan akan tercipta generasi penerus yang memiliki kepedulian sosial, jiwa kepemimpinan, serta komitmen untuk membangun Kota Padang yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.

Atas capaian tersebut, masyarakat Kota Padang menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Muhammad Alkhalifi Hakim atas amanah sebagai Wali Kota Cilik Kota Padang Tahun 2026. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal dalam mengukir lebih banyak keberhasilan di masa mendatang serta mampu menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus berprestasi, berkarakter, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar lebih serius mengoptimalkan pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), khususnya terhadap perusahaan perkebunan yang memanfaatkan sumber daya air permukaan dalam aktivitas usahanya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (29/7/2026). Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Permukaan masih sangat besar, namun hingga kini realisasinya dinilai belum sebanding dengan potensi yang tersedia.

Evi Yandri menegaskan bahwa DPRD merasa kecewa terhadap belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PAP oleh Bapenda Sumbar. Padahal, seluruh tahapan mulai dari pembahasan regulasi, penyusunan mekanisme, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha telah dilakukan sejak tahun 2025.

"Potensi PAD dari Pajak Air Permukaan sangat besar. Jika dikelola secara maksimal, penerimaan daerah dari sektor ini dapat membantu menutup kesenjangan kapasitas fiskal yang selama ini menjadi tantangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan," ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemprov Sumbar telah menyelesaikan berbagai proses persiapan, termasuk pembahasan aspek hukum, sistem pemungutan, koordinasi lintas instansi, hingga sosialisasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sumatera Barat. Namun, hingga akhir Juli 2026, implementasi di lapangan dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Menurut Evi Yandri, dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan telah tersedia secara lengkap. Selain mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan, kebijakan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menegaskan bahwa Pajak Air Permukaan merupakan objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, Evi Yandri mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-109/PK.5/2026 tanggal 18 Juni 2026 telah memberikan penegasan bahwa pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan sepanjang telah memiliki dasar hukum dan memenuhi syarat objektif maupun subjektif.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah aktivitas pada usaha perkebunan kelapa sawit yang termasuk objek Pajak Air Permukaan. Di antaranya adalah penggunaan air permukaan pada pabrik pengolahan kelapa sawit, kegiatan pembibitan, sarana penunjang operasional perkebunan, hingga pemanfaatan saluran air yang berfungsi menurunkan maupun menampung air permukaan untuk mendukung produktivitas tanaman sawit.

DPRD Sumbar menilai potensi penerimaan daerah dari sektor ini sangat menjanjikan. Berdasarkan data komoditas perkebunan tahun 2025, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat mencapai sekitar 215 ribu hektare. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat produksi Crude Palm Oil (CPO) di Sumbar mencapai 699,39 ribu ton.

Dengan besarnya aktivitas industri perkebunan tersebut, DPRD memperkirakan potensi PAD dari Pajak Air Permukaan dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun apabila pemungutannya dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, DPRD meminta Bapenda Sumbar bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Perkebunan untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut. DPRD juga akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan realisasi pemungutan PAP, termasuk mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

"DPRD bersama Pemprov telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta berbagai instansi terkait. Kini yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam pelaksanaan agar potensi penerimaan daerah benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan Sumatera Barat," tegas Evi Yandri.

Melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan, DPRD berharap penerimaan daerah dapat meningkat secara signifikan sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program strategis lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang,  menerima audiensi jajaran pengurus Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Sumatera Barat di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Padang yang inklusif dan berkelanjutan.

Rombongan KMDT Sumbar dipimpin langsung Ketua Umum KMDT Sumbar, , bersama sejumlah pengurus. Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran pengurus  yang dipimpin Sekretaris Umum, .

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan hubungan antar komunitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, hingga peluang kolaborasi pada sektor sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kami mengapresiasi kehadiran KMDT Sumbar beserta jajaran PGIW Sumbar. Pemerintah Kota Padang selalu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang maju, harmonis, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KMDT Sumbar Togi Tobing menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Padang melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat persatuan serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi serta memperkuat kolaborasi pada berbagai program yang berorientasi pada kemajuan Kota Padang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi lahirnya berbagai program kerja bersama yang mampu mempererat hubungan antar komunitas sekaligus mendukung visi pembangunan Kota Padang yang inklusif, toleran, dan berdaya saing.

Editor : Ayu