REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut diisi dengan jalan sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pengundian doorprize bagi peserta.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memeriahkan hari jadi Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki nilai sosial, kesehatan, dan kebersamaan.

Jalan sehat menjadi salah satu kegiatan utama yang melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD, aparatur, mitra kerja, serta peserta dari berbagai unsur. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat hubungan dan silaturahmi antarpemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.

Suasana kebersamaan semakin terasa karena peserta mengikuti kegiatan secara bersama-sama. Aktivitas jalan sehat sekaligus menjadi ruang interaksi yang lebih santai di luar kegiatan kedinasan dan agenda kelembagaan DPRD.

Selain jalan sehat, DPRD Sumatera Barat juga menggelar aksi donor darah. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Sumatera Barat.

Donor darah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengajak lebih banyak masyarakat membangun kepedulian dan semangat berbagi melalui aksi kemanusiaan.

Agenda lainnya berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Pemeriksaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan peserta kegiatan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini.

Deteksi dini dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat serta melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi gangguan kesehatan.

Tidak hanya kegiatan olahraga dan sosial, kemeriahan rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan pengundian doorprize. Pengundian hadiah tersebut menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan peserta sekaligus menambah suasana semarak dalam peringatan HUT ke-81 Provinsi Sumatera Barat.

Rangkaian kegiatan yang digelar DPRD Sumatera Barat tersebut memperlihatkan bahwa momentum hari jadi daerah dapat dikemas melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.

Peringatan HUT ke-81 Sumatera Barat juga menjadi momentum refleksi terhadap perjalanan pembangunan daerah. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi bagian dari perjalanan panjang Sumatera Barat, sekaligus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang.

Melalui kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, aksi sosial, dan kegiatan kebersamaan, DPRD Sumatera Barat turut mengambil bagian dalam memeriahkan hari jadi provinsi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kedekatan antara lembaga legislatif dengan masyarakat. Semangat kebersamaan dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur.

Dengan mengusung kegiatan yang bersifat partisipatif, peringatan HUT ke-81 Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, kesadaran kesehatan, serta semangat gotong royong.

Rangkaian kegiatan DPRD Sumatera Barat pada Rabu (30/9/2026) diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat sekaligus melanjutkan pembangunan menuju daerah yang semakin maju dan sejahtera.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pembersihan kanal intake menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran proses pengambilan air baku serta mendukung keberlangsungan produksi dan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Kanal intake merupakan fasilitas yang berperan dalam mengalirkan air baku menuju sistem pengambilan air sebelum selanjutnya menjalani tahapan pengolahan. Karena menjadi bagian awal dari rangkaian sistem penyediaan air bersih, kondisi kanal perlu dipastikan tetap berfungsi secara optimal.

Pembersihan kanal dilakukan secara berkala sebagai langkah pemeliharaan untuk menjaga aliran air baku tetap lancar. Kegiatan tersebut juga bertujuan mengurangi berbagai material yang terbawa aliran dan berpotensi menghambat proses pengambilan air.

Material seperti lumpur, pasir, sampah, maupun endapan lainnya dapat terakumulasi di dalam kanal apabila tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin. Penumpukan material tersebut berpotensi mempersempit ruang aliran dan mengurangi kelancaran air baku menuju fasilitas intake.

Karena itu, kegiatan pembersihan kanal tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan fasilitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan sistem penyediaan air bersih.

Sedikitnya terdapat sejumlah manfaat utama dari kegiatan pembersihan kanal intake.

Pertama, pembersihan dilakukan untuk menjaga kelancaran aliran air baku menuju fasilitas intake. Aliran yang lancar diperlukan agar kebutuhan air baku untuk proses produksi dapat terpenuhi secara optimal.

Kedua, kegiatan tersebut membantu mengurangi penumpukan lumpur, pasir, sampah, dan material lain yang terbawa oleh aliran air. Pengendalian material tersebut penting untuk menjaga kondisi kanal dan fasilitas pengambilan air.

Ketiga, pembersihan kanal dilakukan untuk mencegah terjadinya penyumbatan yang dapat mengganggu proses pengambilan air baku. Gangguan pada bagian intake dapat berdampak terhadap kelancaran tahapan pengolahan air berikutnya.

Keempat, kondisi kanal yang terpelihara turut mendukung proses pengolahan air agar dapat berlangsung secara lebih optimal. Ketersediaan air baku yang memadai dan aliran yang lancar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan proses produksi.

Kelima, pemeliharaan secara berkala dapat membantu menjaga keandalan fasilitas intake sekaligus mengurangi potensi gangguan operasional. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana, berbagai potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal.

Dalam konteks pelayanan publik, kegiatan pemeliharaan fasilitas air baku memiliki arti strategis. Sistem penyediaan air bersih tidak hanya bergantung pada instalasi pengolahan, tetapi juga pada kondisi seluruh infrastruktur yang mendukung proses tersebut, mulai dari sumber air baku, kanal intake, fasilitas pengambilan, instalasi pengolahan hingga jaringan distribusi kepada pelanggan.

Oleh sebab itu, pembersihan kanal intake merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat membantu memastikan sistem penyediaan air bersih tetap berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan juga dapat menimbulkan aktivitas teknis di sekitar fasilitas intake. Untuk itu, dukungan dan pengertian pelanggan menjadi bagian penting selama proses pekerjaan berlangsung.

Pemeliharaan infrastruktur tersebut pada akhirnya diarahkan untuk menjaga kualitas dan keandalan pelayanan air bersih. Langkah preventif melalui pembersihan kanal diharapkan mampu meminimalkan risiko gangguan sekaligus memperpanjang keandalan fasilitas yang digunakan dalam proses penyediaan air.

Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan terencana, pengelola sistem air bersih dapat menjaga kondisi fasilitas tetap optimal sekaligus mendukung pelayanan yang berkesinambungan bagi pelanggan.

Pembersihan kanal intake, dengan demikian, bukan sekadar pekerjaan rutin, melainkan bagian integral dari pengelolaan infrastruktur air bersih. Upaya tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen untuk menjaga kelancaran proses produksi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung secara optimal.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Perumda Air Minum Kota Padang, Selasa (28/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman terkait pengelolaan perusahaan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat.

Rombongan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan diterima jajaran manajemen Perumda Air Minum Kota Padang yang dipimpin Direktur Utama Hendra Pebrizal. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai aspek pengelolaan perusahaan air minum daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan jaringan distribusi, pengelolaan sumber air baku hingga strategi meningkatkan kinerja perusahaan.

Hendra Pebrizal menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan penting untuk berbagi pengalaman dan praktik pengelolaan layanan air minum yang selama ini dilakukan Perumda Air Minum Kota Padang.

Menurutnya, pengelolaan perusahaan air minum tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Karena itu, peningkatan kualitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Perumda Air Minum Kota Padang juga memaparkan sejumlah langkah pengembangan perusahaan, termasuk upaya memperkuat infrastruktur sistem penyediaan air minum, meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas cakupan layanan kepada masyarakat.

Pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat memberikan referensi bagi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan tata kelola pelayanan air minum di daerah.

Selain aspek teknis, pembahasan juga berkaitan dengan strategi pengelolaan perusahaan daerah agar mampu berjalan secara profesional, efisien dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pelayanan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Perumda Air Minum Kota Padang. Melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman antardaerah, diharapkan dapat muncul berbagai gagasan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Perumda Air Minum Kota Padang sendiri terus melakukan berbagai upaya pengembangan layanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Peningkatan infrastruktur, optimalisasi sumber air baku dan penguatan pelayanan pelanggan menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam menghadirkan layanan air minum yang semakin baik.

Kegiatan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya sektor air minum.

Kerja sama dan pertukaran pengalaman antarlembaga daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan air bersih serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Sumatera Barat.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perumda Air Minum Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Senin (28/9/2026).

Kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial Perumda Air Minum Kota Padang sekaligus bentuk dukungan terhadap ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Perumda Air Minum Kota Padang turut berpartisipasi sebagai pendonor. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan PMI sebagai mitra dalam proses pelayanan dan pelaksanaan donor darah.

Donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga menjadi salah satu kontribusi nyata masyarakat maupun lembaga dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti donor darah merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Perumda Air Minum Kota Padang tidak hanya berkaitan dengan pelayanan penyediaan air minum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari lingkungan masyarakat.

“Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat. Semoga darah yang terkumpul dapat membantu warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan kemanusiaan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya donor darah. Ketersediaan darah di PMI sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang memerlukan transfusi.

Kerja sama dengan PMI juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan donor darah berlangsung sesuai dengan prosedur kesehatan dan standar yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, Perumda Air Minum Kota Padang berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan perusahaan.

Kegiatan donor darah ini sekaligus memperkuat peran Perumda Air Minum Kota Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepedulian tersebut diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan publik, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan adanya partisipasi pegawai dan jajaran perusahaan dalam donor darah, Perumda Air Minum Kota Padang turut mendukung upaya PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah untuk kebutuhan masyarakat di Kota Padang dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian sosial, sekaligus mengajak lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah secara rutin.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir galodo di Kabupaten Solok kembali ditunjukkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sumatera Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dr. Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., didampingi Ketua IAD Wilayah Sumatera Barat, Ny. Septie Dedie, bersama jajaran pengurus IAD dan keluarga besar Kejaksaan, mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Solok, Senin (28/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan kali kedua Kajati Sumbar turun langsung ke wilayah yang terdampak galodo di Kabupaten Solok. Selain meninjau kondisi masyarakat, rombongan juga membawa bantuan sosial yang dihimpun sebagai bentuk kepedulian IAD Pusat dan IAD Wilayah Sumatera Barat.

Bantuan yang disalurkan mencakup 50 unit kasur dan 1 ton beras, serta berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari. Di antaranya pampers, deterjen, makanan, selimut, perlengkapan ibadah, handuk, pakaian, gula, telur, minyak goreng, teh, dan kopi.

Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Posko Kejaksaan RI Peduli Bencana di Arosuka, Kabupaten Solok. Bantuan tersebut diterima oleh sejumlah perwakilan, di antaranya Bupati Solok, Ketua TP-PKK, Pj. Wali Nagari Batang Barus, Kepala Jorong Kayu Aro, DKM Masjid Jami’ Ikhlas Arrahman Arosuka, serta perwakilan masyarakat terdampak bencana.

Setelah penyerahan bantuan, Kajati Sumbar bersama rombongan tidak langsung meninggalkan lokasi. Mereka melanjutkan kunjungan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang terdampak bencana.

Kunjungan langsung tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan kebutuhan warga pascabencana. Kehadiran jajaran Kejaksaan di tengah masyarakat juga menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga yang masih menghadapi dampak bencana.

Kajati Sumbar Dedie Tri Hariyadi mengatakan, kehadiran jajaran Kejaksaan di lokasi bencana merupakan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah ini. Kami ingin berbagi, memberikan dukungan, dan melihat langsung kebutuhan masyarakat agar bantuan yang diberikan dapat benar-benar memberikan manfaat.”

Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan agar jajaran Kejaksaan dapat mengetahui kondisi masyarakat secara lebih dekat dan memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.

Sementara itu, Ketua IAD Wilayah Sumatera Barat Ny. Septie Dedie menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar IAD terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sedikit meringankan beban keluarga yang terdampak. Semoga masyarakat diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati masa sulit ini, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan baik.”

Keberadaan Posko Kejaksaan RI Peduli Bencana di Kabupaten Solok menjadi salah satu bentuk keterlibatan keluarga besar Kejaksaan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi pascabencana.

Melalui posko tersebut, jajaran Kejaksaan turut berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat serta membantu memenuhi sejumlah kebutuhan warga yang terdampak bencana.

Kegiatan penyaluran bantuan dan kunjungan lapangan ini sekaligus memperlihatkan bahwa respons terhadap bencana tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga kehadiran langsung untuk memberikan dukungan kepada masyarakat.

Bagi warga yang masih menghadapi dampak galodo, perhatian dan kunjungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, maupun dukungan moral diharapkan dapat membantu masyarakat melewati masa sulit setelah bencana.

Rangkaian kegiatan Kajati Sumbar bersama Ketua IAD Wilayah Sumatera Barat dan jajaran berlangsung di sejumlah wilayah di Arosuka, Kabupaten Solok.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan penyaluran bantuan dan kunjungan kepada masyarakat terdampak selesai dilaksanakan, Kajati Sumbar bersama Ketua IAD Wilayah Sumatera Barat beserta jajaran kemudian kembali ke Padang.

Kejati Sumbar dan IAD Wilayah Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun kepedulian sosial serta hadir memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya warga yang tengah menghadapi dampak bencana dan membutuhkan perhatian bersama.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Barat bersama Tim DVI Polres Solok terus melakukan proses identifikasi terhadap korban bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Solok.

Berdasarkan laporan kegiatan DVI Polda Sumbar pada Jumat (25/9/2026), hingga pukul 06.00 WIB, tercatat dua orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh korban meninggal yang dilaporkan telah berhasil diidentifikasi.

Kabiddokkes Polda Sumatera Barat melaporkan, dua korban meninggal dunia tersebut masing-masing bernama Dafi Arahman (21), laki-laki, warga Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok, serta Agusral (59), laki-laki, yang juga berdomisili di kawasan Kayu Aro.

Korban pertama, Dafi Arahman, berhasil diidentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari yang diperkuat dengan data sekunder dari pihak keluarga.

Sementara itu, korban kedua, Agusral, berhasil diidentifikasi berdasarkan empat data sekunder yang diperoleh dari pihak keluarga.

Selain korban meninggal dunia, laporan DVI Polda Sumbar mencatat terdapat enam orang mengalami luka ringan dan satu orang mengalami luka berat dalam kejadian tersebut.

Hingga laporan tersebut dibuat, tidak terdapat korban yang dilaporkan hilang. Dengan demikian, jumlah korban meninggal dunia yang telah berhasil diidentifikasi tercatat sebanyak dua orang.

Data Korban

Dafi Arahman, 21 tahun, laki-laki, warga Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data sekunder dari keluarga.

Agusral, 59 tahun, laki-laki, warga Kayu Aro. Identifikasi dilakukan berdasarkan empat data sekunder dari pihak keluarga.

Tim DVI Polda Sumbar dan Tim DVI Polres Solok masih melaksanakan kegiatan penanganan dan identifikasi korban bencana sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam penanganan bencana tersebut, koordinasi juga melibatkan sejumlah unsur terkait, termasuk jajaran kepolisian, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPBD, Basarnas, PMI, serta unsur DVI Pusdokkes Polri.

Berdasarkan data sementara yang dilaporkan hingga Jumat pagi, total korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi sebanyak dua orang, sementara tidak terdapat laporan korban yang masih dinyatakan hilang.

Proses identifikasi korban menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk memastikan identitas korban secara akurat sekaligus memberikan kepastian kepada keluarga yang terdampak.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 menjadi momentum bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Hari Lalu Lintas Bhayangkara diperingati setiap 22 September. Tahun ini, rangkaian peringatannya tidak hanya diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian lalu lintas, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian personel Satlantas terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga.

Hal itu disampaikan AKP Riwal saat memberikan keterangan, Rabu (23/9/2026). Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan bersama jajaran Satlantas sebagai bagian dari rangkaian Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71.

Salah satu kegiatan utama yakni penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan. Ratusan paket sembako disiapkan dan diberikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial jajaran Satlantas Polresta Padang.

“Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lalu Lintas Bhayangkara, di antaranya pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat,” ujar AKP Riwal Maulidinata.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat pengabdian personel kepolisian yang tidak hanya hadir ketika menjalankan tugas penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga berupaya memberikan manfaat melalui kegiatan sosial.

Rangkaian peringatan juga diarahkan untuk menghargai jasa dan pengabdian para purnawirawan kepolisian, khususnya mereka yang pernah bertugas di bidang lalu lintas.

Personel Satlantas Polresta Padang melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada sejumlah purnawirawan. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi personel aktif untuk menjalin komunikasi sekaligus memberikan penghormatan atas dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Silaturahmi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kekeluargaan antara personel aktif dengan para senior yang telah lebih dahulu mengabdikan diri dalam institusi kepolisian.

Tidak hanya kepada purnawirawan, rangkaian kegiatan turut menyentuh lingkungan keluarga besar personel lalu lintas. Kunjungan dan silaturahmi dilakukan sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan Satlantas Polresta Padang.

Donor Darah hingga Aksi Bersih Lingkungan

Kegiatan kemanusiaan juga diwujudkan melalui aksi donor darah yang melibatkan personel Satlantas Polresta Padang.

Donor darah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat. Melalui kegiatan itu, personel turut berkontribusi membantu ketersediaan stok darah yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pasien.

Selain donor darah, personel Satlantas juga melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendorong semangat gotong royong.

Berbagai kegiatan sosial tersebut menunjukkan bahwa peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara tidak semata-mata menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat nilai pengabdian dan kepedulian sosial personel kepolisian kepada masyarakat.

AKP Riwal berharap seluruh rangkaian kegiatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, kegiatan sosial juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan warga sehingga hubungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat semakin baik.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Riwal.

Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di tengah masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan lalu lintas dan keselamatan berkendara, dapat ditangani secara lebih efektif.

Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 pun diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel Satlantas Polresta Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepedulian sosial, serta hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dengan semangat tersebut, peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat.(A.1)

REALITANUSANTARA.COM

SOLOK — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Haryadi, S.H., M.H., turun langsung meninjau kondisi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (23/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian jajaran Kejaksaan terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dalam peninjauan itu, Kajati Sumbar turut didampingi Wakajati Sumbar, Asisten Intelijen, Asisten Pidana Militer, sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta jajaran Kejaksaan di wilayah Sumatera Barat.

Tidak sekadar melihat kondisi di lapangan, rombongan Kejati Sumbar juga membawa bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa 1,5 ton beras, bahan makanan dan lauk-pauk, yang diperuntukkan bagi warga terdampak, masyarakat yang berada di pengungsian, serta para relawan yang masih bekerja di lapangan.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat. Di tengah kondisi pascabencana, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian warga masih membutuhkan dukungan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain menyalurkan bantuan pangan, Kejati Sumbar juga mengambil langkah konkret dengan menyiapkan Posko Kejaksaan Peduli Bencana Solok serta dapur umum. Kedua fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat berlangsung.

Dedie mengatakan kehadiran jajaran Kejaksaan di lokasi bencana merupakan bagian dari upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Kami datang ke sini untuk membantu meringankan korban-korban yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Solok,” ujar Dedie saat berada di lokasi.

Menurutnya, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga terkait, relawan, aparat, serta masyarakat agar kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi secara bersama-sama.

Karena itu, Kejati Sumbar juga membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, dalam pengoperasian dapur umum dan penyaluran bantuan. Sinergi tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Kami saling bersinergi dengan Dinsos, saling melengkapi. Apabila nanti Dinsos ada kekurangan, kami siap untuk membantu kekurangan tersebut,” kata Dedie.

Dukungan Kejati Sumbar juga tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Para relawan yang masih melakukan penanganan di lapangan turut menjadi perhatian karena mereka membutuhkan dukungan logistik selama menjalankan tugas kemanusiaan.

Dedie menegaskan, jajaran Kejati Sumbar akan tetap memberikan perhatian selama masa tanggap darurat berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Insya Allah sampai tanggap darurat selesai. Kami akan tetap peduli dengan keadaan dan kondisi relawan dan warga masyarakat di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Kejaksaan Hadir di Tengah Masyarakat

Kehadiran Kajati Sumbar bersama jajaran di lokasi bencana sekaligus menunjukkan bahwa institusi Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengambil bagian dalam upaya kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi musibah.

Melalui Posko Peduli Bencana dan dapur umum, Kejati Sumbar berupaya memberikan dukungan langsung terhadap kebutuhan warga selama kondisi darurat.

“Melalui Posko Peduli Bencana dan dapur umum ini, kami ingin memastikan Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi kami berharap dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Dedie.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok. Kejati Sumbar mengajak seluruh unsur masyarakat dan lembaga terkait untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada warga yang terdampak serta memperkuat koordinasi selama proses tanggap darurat dan pemulihan.

Sebelumnya, akses jalan nasional di kawasan Arosuka yang sempat tertutup material banjir bandang telah mulai dibuka secara bergantian, meski pekerjaan menggunakan alat berat masih berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana masih terus berjalan di sejumlah titik terdampak.

Dengan adanya bantuan pangan, posko peduli bencana dan dapur umum, Kejati Sumbar berharap kebutuhan dasar masyarakat dapat terbantu selama masa darurat. Sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, relawan dan seluruh unsur masyarakat diharapkan terus terjaga hingga proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok selesai.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Bank Sampah Pondok Permai, Limau Manis Selatan, Pauh, Kota Padang, kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan. Berbagai terobosan dihadirkan, mulai dari konversi tabungan sampah untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pengolahan sampah organik terpadu.

Kepala Bidang Program dan Pembangunan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fuad Syukri, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian dan konsistensi Bank Sampah Pondok Permai.

"Bank Sampah Pondok Permai menunjukkan praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang cukup baik dan berkelanjutan. Pengelolaan tidak hanya dilakukan terhadap sampah daur ulang, tetapi juga sampah sisa makanan melalui berbagai inovasi seperti taman biopori, komposter, ecoenzym, serta pengolahan lainnya," ujar Fuad Syukri, Rabu (23/9/2026).

Fuad juga menyoroti aspek kemandirian serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Menurutnya, salah satu daya tarik utama dari bank sampah ini adalah kemampuannya memberikan nilai tambah ekonomi bagi para nasabah.

"Yang menarik, seluruh kegiatan ini tumbuh secara mandiri dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah, termasuk melalui konversi tabungan sampah untuk membantu pembayaran PBB," tambahnya.

Sebagai pusat pengelolaan lingkungan di tingkat warga, Bank Sampah Pondok Permai mengembangkan sejumlah program unggulan. Seperti konversi tabungan sampah untuk PBB. Inovasi layanan ini memudahkan nasabah aktif melunasi atau memotong tagihan PBB melalui konversi saldo tabungan sampah menjadi rupiah.

Kemudian taman biopori dan pengolahan organik. Inovasi ini merupakan pengolahan sisa makanan rumah tangga dan pasokan dari Lembaga Pengelola Sampah (LPS) melalui pembuatan taman biopori, komposter, hingga cairan multiguna ecoenzym.

Selanjutnya, produk kreatif dan daur ulang.  Di sini terdapat produksi sabun rumah tangga, kerajinan tangan berupa tas, serta berbagai produk daur ulang bernilai estetika dan ekonomi.

Kemudian di sini terdapat sinergi lintas sektor. Semuanya menjalin kolaborasi aktif bersama LPS dalam hal pengangkutan dan pengolahan sampah, serta menggandeng PT Semen Padang untuk optimalisasi pengelolaan sampah bernilai ekonomi rendha (low value).

Bank sampah tersebut juga melakukan peningkatan fasilitas berkelanjutan. Pemanfaatan apresiasi melalui hadiah Padang Rancak Award 2025, sepenuhnya dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan bank sampah.

Bank sampah ini juga membangun jaringan kemitraan luas. Bank sampah telah bermitra secara profesional dengan para pengepul besar guna memastikan alur daur ulang berjalan optimal.

"Bank Sampah Pondok Permai juga telah membangun kolaborasi dengan LPS dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, serta bekerja sama dengan PT Semen Padang dalam pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi rendah atau low value," pungkas Fuad.

Melalui model pengelolaan yang komprehensif ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menilai bahwa Bank Sampah Pondok Permai layak menjadi role model. Konsep yang diterapkan terbukti mampu menyelesaikan persoalan sampah langsung dari sumbernya sekaligus mendatangkan multiplier effect berupa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.(Charlie)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG  - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dr (c) Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, melakukan pertemuan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Leonardy Harmainy, S.IP., MH., Datuak Bandaro Basa, di kediamannya di kawasan Ulak Karang, Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Keduanya terlibat dalam diskusi mengenai sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Padang Pariaman serta bagaimana lembaga legislatif dapat memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Sejumlah agenda pembangunan menjadi pembahasan, antara lain kebutuhan pembangunan sporthall representatif, gedung olahraga beladiri, penguatan sinergi DPRD dengan pemerintah daerah, serta pengembangan pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembicaraan juga menyinggung bagaimana fungsi DPRD dapat diterjemahkan lebih konkret melalui gagasan pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan Padang Pariaman terhadap fasilitas olahraga yang representatif.

Leonardy menilai keberadaan sporthall dan gedung olahraga beladiri memiliki arti penting bagi pembinaan olahraga daerah. Infrastruktur olahraga tidak hanya diperlukan untuk menunjang kegiatan pertandingan, tetapi juga dapat menjadi ruang pembinaan atlet, aktivitas komunitas dan pengembangan potensi generasi muda.

Menurutnya, pembangunan fasilitas olahraga harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Dengan fasilitas yang memadai, pembinaan atlet dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain sektor olahraga, pembahasan juga menyentuh sektor perdagangan, khususnya pengembangan pasar di Padang Pariaman.

Penataan pasar dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pasar perlu dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu menggerakkan perdagangan, membuka ruang usaha masyarakat dan memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah.

Pendekatan yang lebih sindikatif juga dinilai diperlukan agar pengembangan pasar dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah penguatan sinergi antara DPRD dan kepala daerah.

Dalam diskusi tersebut, fungsi DPRD dipandang tidak semata-mata berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan, tetapi juga dapat diperkuat melalui gagasan pembangunan yang lahir dari aspirasi masyarakat dan kemudian dikawal dalam proses pemerintahan daerah.

Sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah menjadi penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta program pembangunan yang terukur.

Dalam konteks itu, DPRD memiliki ruang untuk memperkuat fungsi representasi dengan memastikan agenda pembangunan daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Setiap arahan Bang Leo selalu berpijak pada pengalaman panjang beliau di legislatif. Ini menjadi bekal berharga bagi saya dalam merumuskan program kerja DPRD Padang Pariaman ke depan," ujar Aprinaldi.

Hubungan Senior-Junior yang Terjalin Lebih dari Dua Dekade.

Pertemuan Aprinaldi dengan Leonardy juga memiliki latar belakang hubungan yang telah terbangun sejak awal 2000-an.

Leonardy merupakan salah satu tokoh senior Sumatera Barat yang memiliki pengalaman panjang di dunia legislatif. Ia pernah memimpin DPRD Provinsi Sumatera Barat selama dua periode, 2004–2014.

Setelah itu, Leonardy melanjutkan pengabdiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang mewakili Sumatera Barat selama periode 2014–2024.

Pengalaman panjang tersebut menjadikan Leonardy sebagai salah satu figur yang memiliki pengetahuan mengenai dinamika pemerintahan, legislatif dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Sejumlah proyek infrastruktur strategis juga pernah menjadi bagian dari perhatian Leonardy selama berada di lembaga legislatif, termasuk pembangunan infrastruktur menuju Bandara Internasional Minangkabau, normalisasi sungai di sejumlah daerah, pembangunan kompleks Asrama Haji dan Embarkasi Haji, serta pendirian Politeknik Pelayaran di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.

Di luar lembaga legislatif, Leonardy juga pernah memimpin organisasi kepemudaan, termasuk Pemuda Pancasila Sumatera Barat.

Dari lingkungan organisasi inilah hubungan Leonardy dengan Aprinaldi berkembang.

Saat Leonardy menjabat Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Sumbar, Aprinaldi yang ketika itu merupakan Ketua BEM Universitas Negeri Padang dipercaya memimpin Sapma Pemuda Pancasila Sumatera Barat.

Hubungan tersebut kemudian berkembang menjadi relasi senior dan junior yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Bagi Aprinaldi, pengalaman Leonardy menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam memahami organisasi, kepemimpinan dan dinamika politik daerah.

Aprinaldi sendiri memiliki perjalanan organisasi yang telah dibangun sejak usia muda.

Tokoh yang lahir pada 1983 dan berasal dari Kampung Dalam tersebut pernah dipercaya sebagai Ketua OSIS pada jenjang SMP dan SMA, Ketua Dewan Kerja Cabang Pramuka Padang Pariaman hingga Ketua BEM Universitas Negeri Padang.

Pengalaman organisasi itu kemudian berlanjut ke dunia kepemudaan dan politik melalui Partai Amanat Nasional.

Sebelum dipercaya memimpin DPRD Padang Pariaman periode 2024–2029, Aprinaldi terlebih dahulu menjabat Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman periode 2019–2024.

Jejak kepemimpinannya juga tidak hanya dibangun melalui jalur politik.

Di bidang olahraga, Aprinaldi pernah memimpin KONI Kabupaten Padang Pariaman. Dalam periode kepemimpinannya, Padang Pariaman mencatat sejumlah prestasi olahraga, termasuk masuk dalam jajaran tiga besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, meraih medali emas cabang sepak bola serta prestasi tingkat nasional pada cabang panahan dan taekwondo.

Latar belakang tersebut kemudian diperkuat dengan pendidikan dan kompetensi di bidang olahraga. Aprinaldi memiliki gelar Magister Pendidikan dengan disiplin olahraga serta sertifikasi AIFO. Ia juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pimpinan Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI) Sumatera Barat.

Pertemuan di Ulak Karang tersebut memperlihatkan kesinambungan hubungan dua generasi yang memiliki perjalanan berbeda dalam dunia organisasi dan politik Sumatera Barat.

Leonardy telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai anggota DPD RI pada 2024. Sementara Aprinaldi kini berada dalam fase menjalankan mandat sebagai Ketua DPRD Padang Pariaman hingga 2029.

Meski tidak lagi berada dalam lembaga legislatif, pengalaman Leonardy tetap menjadi rujukan bagi sejumlah generasi yang pernah berada dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Bagi Aprinaldi, konsultasi dengan tokoh senior menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan perspektif dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah.

Apalagi, tantangan yang dihadapi Padang Pariaman saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan daerah mampu memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan fasilitas publik yang memadai.

Sporthall dan gedung olahraga berkaitan dengan pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga. Pengembangan pasar menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara penguatan sinergi DPRD dengan pemerintah daerah berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

Ketiga isu tersebut memperlihatkan bahwa fungsi representasi DPRD dapat diterjemahkan melalui agenda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perjalanan organisasinya, Aprinaldi juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial, termasuk memberikan perhatian kepada anak yatim serta membantu pendidikan keluarga yang membutuhkan.

Bagi seorang pimpinan DPRD, rekam jejak organisasi dan sosial menjadi bagian dari modal kepercayaan yang harus terus dijaga melalui pelaksanaan mandat publik secara bertanggung jawab.

Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh dari tokoh senior seperti Leonardy menjadi bagian dari proses memperkaya perspektif dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Pertemuan lebih dari tiga jam tersebut pada akhirnya bukan sekadar mempertemukan dua tokoh dengan latar belakang organisasi yang sama. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai bagaimana pembangunan daerah dapat dirancang dan dikawal melalui peran lembaga legislatif.

Bagi Leonardy, pengalaman panjang di dunia legislatif menjadi bekal untuk memberikan pandangan kepada generasi yang kini berada di garis depan pengambilan keputusan daerah.

Sementara bagi Aprinaldi, masukan dari senior menjadi bagian dari proses menyusun langkah DPRD Padang Pariaman agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Padang Pariaman, gagasan mengenai fasilitas olahraga, pengembangan pasar dan penguatan sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan, yakni bagaimana kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pertemuan di Ulak Karang itu pun menjadi gambaran bahwa pengalaman lintas generasi dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus sumber gagasan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.(Ayu)

PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat tata kelola komunikasi publik di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 yang digelar di Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-humas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, pelayanan, serta informasi pembangunan kepada masyarakat.

Rakor Humas Perangkat Daerah 2026 juga membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan komunikasi pemerintahan, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur yang menangani kehumasan, pengelolaan media, hingga strategi penyebarluasan informasi publik agar dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat, edukatif, dan akurat.

Dalam perkembangan komunikasi di era digital, keberadaan humas pemerintah memiliki peran yang semakin strategis. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu penghubung utama antara pemerintah dengan masyarakat.

Karena itu, setiap informasi yang disampaikan kepada publik dituntut memiliki kejelasan sumber, akurasi data, serta disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Melalui rakor tersebut, Diskominfo Kota Padang mendorong agar pengelolaan informasi di masing-masing OPD dilakukan secara lebih terkoordinasi. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang selaras sehingga informasi pemerintahan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari komunikasi publik Pemko Padang secara keseluruhan.

Penguatan koordinasi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan humas OPD dalam memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media massa dan platform digital. Dengan strategi komunikasi yang tepat, informasi mengenai pelayanan publik, pembangunan, program sosial, maupun kebijakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi publik yang efektif juga diharapkan mampu membuka ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, berbagai informasi, aspirasi, maupun kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses komunikasi pemerintahan.

Rakor Humas Perangkat Daerah Tahun 2026 sekaligus menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antar-OPD dalam menghadapi dinamika penyebaran informasi di tengah masyarakat. Kecepatan arus informasi di era digital menuntut pemerintah memiliki sistem komunikasi yang responsif dan mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sinergi antar-humas OPD menjadi salah satu kunci dalam membangun komunikasi pemerintahan yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan informasi terkait tugas dan pelayanan masing-masing dapat tersampaikan secara konsisten, sekaligus mendukung narasi pembangunan Kota Padang.

Dengan penguatan kapasitas humas, pengelolaan media yang lebih baik, serta koordinasi lintas-OPD yang semakin solid, Pemko Padang diharapkan dapat menghadirkan komunikasi publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Melalui Rakor Humas Perangkat Daerah 2026, Diskominfo Kota Padang menegaskan komitmen untuk terus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi, responsif, transparan, edukatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kota Padang. (Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Musda tersebut menjadi forum strategis bagi LKAAM Kota Padang untuk memilih kepengurusan baru periode 2026–2031 sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran adat di tengah dinamika pembangunan daerah.

Mengusung tema “Memperkuat Peran LKAAM Kota Padang dalam Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Menuju Kota Padang yang Berbudaya, Bermartabat dan Religius”, kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa LKAAM memiliki peran penting sebagai penjaga nilai, norma, dan identitas budaya Minangkabau yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Kota Padang.

Menurutnya, keberadaan LKAAM tidak hanya berfungsi melestarikan adat istiadat, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Musda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus melahirkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu,” ujar Fadly Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, ulama, dan masyarakat guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang berbudaya, bermartabat, dan religius.

Sementara itu, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Sati, menyampaikan bahwa LKAAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga eksistensi adat Minangkabau di tengah perkembangan sosial dan kemajuan teknologi yang terus bergerak cepat.

Menurutnya, penguatan kelembagaan adat menjadi langkah penting agar nilai-nilai budaya tetap hidup dan mampu diwariskan kepada generasi muda.

“LKAAM harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah adat Minangkabau serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama,” katanya.

Musda IX LKAAM Kota Padang turut dihadiri Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo beserta jajaran pengurus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengurus LKAAM kecamatan, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

Melalui Musda ini, diharapkan lahir kepengurusan LKAAM Kota Padang yang mampu memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga warisan budaya Minangkabau sekaligus mendukung pembangunan daerah yang selaras dengan nilai-nilai adat dan keagamaan.(Ayu)