REALITANUSANTARA.COM

PADANG — Seragam polisi lalu lintas identik dengan ketegasan di jalan raya. Namun, di tengah kesibukan mengatur arus kendaraan dan menjaga keselamatan pengguna jalan, jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menunjukkan sisi lain dari pengabdian: kepedulian terhadap masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026, Ditlantas Polda Sumbar menyalurkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada sejumlah kelompok masyarakat di Kota Padang, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H.

Bantuan diserahkan secara langsung kepada perwakilan pengemudi ojek online, pengemudi ojek pangkalan, petugas kebersihan jalan, korban kecelakaan lalu lintas, serta masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan dalam suasana sederhana dan penuh keakraban. 

Bagi masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitasnya di jalan, kehadiran polisi lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aturan, rambu dan penindakan.

Ada interaksi yang jauh lebih dekat: menyapa, mendengarkan, membantu dan memastikan bahwa masyarakat yang bekerja di ruang publik juga mendapatkan perhatian.

Hal tersebut tercermin dari kegiatan sosial Ditlantas Polda Sumbar. Para petugas kebersihan jalan dan pengemudi transportasi yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas lalu lintas sehari-hari menjadi salah satu kelompok yang menerima bantuan.

Dalam keterangan yang dikutip sejumlah media, Kombes Pol. Reza menyampaikan bahwa momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara menjadi kesempatan bagi Polantas untuk hadir bukan hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai sahabat dan pelindung masyarakat. 

 “Kami ingin hadir bukan hanya sebagai penegak aturan di jalan raya, tetapi juga sebagai sahabat dan pelindung masyarakat.”

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerimanya sekaligus menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan sosial ini juga memperlihatkan pendekatan pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam tugas kepolisian.

Personel Ditlantas tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para penerima. Suasana hangat terlihat dalam sejumlah dokumentasi kegiatan, ketika polisi, pengemudi, petugas kebersihan dan masyarakat bertemu tanpa sekat formal.

Bagi Ditlantas Polda Sumbar, kedekatan semacam itu menjadi bagian dari semangat “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri.”

Semangat tersebut tidak berhenti pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga diarahkan pada pelayanan yang lebih luas, termasuk kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. 

Dalam Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun ini tidak hanya menjadi momentum untuk melihat perjalanan panjang korps lalu lintas, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Di tengah aktivitas Kota Padang yang terus bergerak, para pengemudi, petugas kebersihan dan pekerja sektor informal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan jalan raya.

Karena itu, kehadiran Polantas di tengah mereka membawa pesan sederhana: pengabdian kepada masyarakat tidak selalu hadir melalui tindakan besar. Terkadang, ia hadir melalui sebuah bantuan, sebuah jabat tangan, dan kesediaan untuk turun langsung menemui masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Sumbar kembali menegaskan bahwa tugas kepolisian di bidang lalu lintas memiliki dimensi yang lebih luas—menjaga keselamatan, memberikan pelayanan, membangun kepercayaan, sekaligus menghadirkan kepedulian.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib dan penuh kekeluargaan. 

Rptr/edtr: (RF)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur serta penguatan layanan dasar masyarakat pascabencana. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna memastikan kebutuhan pembangunan strategis di daerah memperoleh dukungan yang memadai.

Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan prioritas Kota Padang, khususnya percepatan dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam audiensi itu adalah penguatan dan pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gunung Pangilun. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.

Selain sektor air minum, pembahasan juga mencakup pengembangan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF). Pengembangan infrastruktur ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, sekaligus mendukung pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.

Fadly Amran menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat ditindaklanjuti secara terarah. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan infrastruktur strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Koordinasi tersebut juga menjadi langkah untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi turut memperkuat ketahanan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik ke depan.

Pemerintah Kota Padang berharap hasil audiensi dapat ditindaklanjuti melalui dukungan teknis, pembiayaan, serta percepatan pelaksanaan program sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemulihan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan dasar perkotaan.(Ayu)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Perumda Air Minum Kota Padang memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Sukirno yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 26 tahun di lingkungan perusahaan daerah tersebut.

Apresiasi itu menjadi bentuk penghormatan atas perjalanan panjang, loyalitas, serta kontribusi yang telah diberikan Sukirno dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang kepada masyarakat.

Pengabdian selama lebih dari dua dekade dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan air minum. Dedikasi dan pengalaman yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

Selain memberikan penghargaan atas masa pengabdian, Perumda Air Minum Kota Padang juga menyampaikan ucapan selamat kepada putra-putri penerus bangsa dari lingkungan perusahaan yang telah menorehkan prestasi.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Perumda Air Minum Kota Padang sekaligus menunjukkan bahwa lingkungan perusahaan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga turut mendukung tumbuhnya generasi yang berprestasi dan berdaya saing.

Momentum apresiasi dan pemberian ucapan selamat tersebut berlangsung pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa pengabdian, kerja keras, dan prestasi merupakan nilai yang perlu terus dirawat dalam membangun organisasi yang profesional dan berorientasi pada kemajuan.

Perumda Air Minum Kota Padang berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan Sukirno dapat menjadi teladan bagi seluruh insan perusahaan. Di sisi lain, prestasi yang diraih generasi penerus diharapkan mampu mendorong motivasi untuk terus mengembangkan potensi, menjaga nama baik keluarga dan institusi, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan daerah.

Melalui penghargaan terhadap dedikasi dan apresiasi terhadap prestasi, Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang menghargai proses, mengedepankan profesionalisme, dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG -  Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan, informasi publik harus disampaikan secara cepat, mudah diakses, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III yang digelar di UNP Hotel & Convention Center, Senin (14/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para camat dan lurah se-Kota Padang. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintahan mengenai prinsip, mekanisme, serta strategi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Fadly menilai, aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap keterbukaan informasi perlu diperkuat agar pelayanan publik dapat berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Keterbukaan informasi harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan,” demikian penekanan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Melalui penguatan kapasitas aparatur, pemerintah diharapkan mampu menyediakan informasi yang jelas mengenai program, kebijakan, pelayanan, serta berbagai kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga dinilai penting untuk mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III menjadi salah satu upaya membangun kesamaan pemahaman di antara aparatur pemerintah Kota Padang. Dengan pengetahuan dan strategi yang lebih baik, camat dan lurah diharapkan dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi secara efektif di wilayah kerja masing-masing.

Penguatan keterbukaan informasi juga sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang semakin terbuka dan adaptif. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, mudah dipahami, serta dapat diakses melalui saluran yang tersedia.

Pemerintah Kota Padang berharap, peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang keterbukaan informasi dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

REALITANUSANTARA.COM

PADANG, — Memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan anjangsana sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Ditlantas Polda Sumbar dan dipimpin Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. Dalam suasana penuh keakraban, rombongan menyambangi sejumlah masyarakat dan menyerahkan bingkisan sebagai bentuk perhatian dalam momentum peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara.

Tidak sekadar menjadi agenda seremonial, anjangsana tersebut menjadi ruang bagi jajaran kepolisian untuk hadir lebih dekat, menyapa, mendengarkan, sekaligus berbagi kebahagiaan bersama masyarakat.

Kehadiran personel Ditlantas Polda Sumbar disambut hangat oleh warga. Senyum dan suasana kekeluargaan terlihat dalam setiap kunjungan, memperlihatkan sisi humanis kepolisian yang tidak hanya hadir ketika menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kombes Pol. Reza menegaskan bahwa momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara bukan hanya tentang perjalanan panjang institusi lalu lintas, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat.

 “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami. Kami ingin hadir tidak hanya dalam menjalankan tugas di jalan raya, tetapi juga di tengah masyarakat, berbagi dan menjalin silaturahmi,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pendekatan humanis pun terus didorong sebagai bagian dari pelayanan kepolisian. Masyarakat diharapkan tidak melihat polisi lalu lintas semata-mata sebagai aparat yang melakukan penindakan, tetapi juga sebagai mitra yang siap membantu dan memberikan perlindungan.

Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026 akhirnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian Polantas, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

“Polisi hadir untuk melayani, melindungi dan mengayomi. Kedekatan dengan masyarakat adalah bagian dari pengabdian itu sendiri,” menjadi semangat yang tercermin dalam kegiatan anjangsana tersebut.

Melalui kegiatan sederhana namun sarat makna itu, Ditlantas Polda Sumbar menunjukkan bahwa membangun keselamatan lalu lintas tidak hanya dilakukan melalui aturan dan penindakan, tetapi juga melalui kepedulian, komunikasi dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Rptr:(Rf)

By. Ayu Adelfina, s

Keberhasilan tidak selalu harus diraih dengan merebut posisi orang lain. Menjadi pribadi yang hebat dan berkembang dalam kehidupan justru dapat diwujudkan melalui kerja keras, kompetensi, integritas, serta kemampuan membangun prestasi tanpa merugikan pihak lain.

Dalam lingkungan sosial maupun profesional, persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkembangan. Namun, persaingan yang sehat seharusnya menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas diri, bukan alasan untuk menjatuhkan, menyingkirkan, atau menghambat langkah orang lain.

Seseorang tidak perlu menginjak punggung orang lain untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Kesuksesan yang dibangun melalui kemampuan, ketekunan, dan proses yang jujur akan memiliki nilai yang lebih kuat dibandingkan pencapaian yang diperoleh melalui manipulasi, perebutan hak, atau tindakan yang merendahkan sesama.

Sikap saling menghargai juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Setiap orang memiliki perjalanan, kesempatan, dan waktunya masing-masing. Keberhasilan orang lain tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dapat menjadi inspirasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Menjadi hebat bukan tentang seberapa banyak orang yang berhasil dikalahkan, melainkan seberapa besar kemampuan seseorang menciptakan manfaat, menjaga kepercayaan, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitarnya.

Karena itu, proses meraih kesuksesan perlu disertai dengan etika dan tanggung jawab. Jabatan, kedudukan, maupun pencapaian tidak akan memiliki makna yang utuh apabila diperoleh dengan mengorbankan harga diri, merusak hubungan, atau menghilangkan hak orang lain.

Pada akhirnya, keberhasilan yang sejati bukan hanya diukur dari posisi yang berhasil dicapai, tetapi juga dari cara seseorang sampai ke posisi tersebut. Tumbuh bersama, menghargai perjuangan orang lain, dan membangun prestasi dengan cara yang bermartabat merupakan fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan.

REALITANUSANTARA. COM

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan kembali mengguncang peta ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin (14/9/2026). Pergantian tersebut menjadi perhatian serius pasar karena terjadi ketika investor tengah mencermati kondisi rupiah, defisit fiskal, arah kebijakan pemerintah serta kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.

Reuters mencatat, pergantian tersebut merupakan pergantian Menteri Keuangan ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun dan berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai disiplin fiskal serta kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

IHSG Sempat Terjun, Kemudian Menahan Tekanan

Reaksi pasar menjadi salah satu perhatian terbesar setelah kabar pergantian Menteri Keuangan mencuat.

Pada perdagangan Senin (14/9), IHSG sempat mengalami tekanan lebih dari 2 persen. Namun, tekanan tersebut kemudian berkurang dan indeks berhasil menahan penurunan.

IHSG ditutup pada level 6.534,69, turun 0,10 persen atau sekitar 6,68 poin.

Data perdagangan juga menunjukkan respons pasar tidak sepenuhnya negatif. Sektor keuangan justru menguat sekitar 0,55 persen, sementara sektor kesehatan menjadi salah satu sektor dengan tekanan terbesar, turun sekitar 2,95 persen.

Artinya, pasar sempat panik terhadap ketidakpastian pergantian pejabat fiskal, tetapi kemudian mulai menilai bahwa sosok pengganti Purbaya dapat memberikan kesinambungan dan stabilitas.

Reuters menyebut sejumlah analis dan investor menyambut penunjukan Suahasil sebagai langkah yang berpotensi meredakan kegelisahan pasar karena latar belakang teknokrat dan pengalaman panjangnya dalam kebijakan fiskal.

Rupiah Masih Tertekan

Di pasar valuta asing, tekanan belum sepenuhnya hilang.

Rupiah pada perdagangan Senin ditutup sekitar Rp17.669 per dolar AS, melemah sekitar 0,33 persen.

Kondisi tersebut membuat tantangan Suahasil menjadi semakin kompleks. Menteri Keuangan baru harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara.

Lalu, Mengapa Purbaya Diganti?

Ini menjadi pertanyaan terbesar yang muncul setelah reshuffle.

Sampai saat ini, pemerintah tidak secara terbuka menyebut satu alasan spesifik yang menjadi dasar pencopotan Purbaya.

Karena itu, berbagai dugaan yang beredar sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta.

Namun, pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian investor: pelemahan rupiah, kebutuhan pembiayaan APBN, tekanan terhadap defisit, serta perdebatan mengenai seberapa agresif kebijakan fiskal harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan.

Reuters melaporkan bahwa gaya kebijakan Purbaya yang relatif tidak konvensional dan sejumlah kebijakan fiskal turut memunculkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai kepastian arah kebijakan.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya “mengapa Purbaya diganti?”, tetapi:

“Arah ekonomi seperti apa yang ingin dibangun pemerintah setelah pergantian ini?”

APBN: Sehat, tetapi Ruang Fiskal Tetap Harus Dijaga

APBN 2026 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit 3 persen.

Namun, menjaga angka tersebut bukan perkara sederhana.

Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas, menghadapi perubahan harga energi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan penerimaan negara tetap kuat.

Menariknya, sebelum pergantian dirinya, Purbaya masih menyampaikan bahwa kondisi APBN relatif aman menghadapi kenaikan harga minyak dan menyebut defisit saat itu masih berada dalam batas yang terkendali.

Kini tugas tersebut berpindah ke Suahasil.

Salah satu isu fiskal yang ikut diperhatikan pasar adalah kontribusi dividen dari Danantara.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa sekitar Rp120 triliun dividen Danantara telah dipastikan menjadi tambahan penerimaan fiskal APBN 2026 dan tinggal menunggu waktu penyetoran kepada pemerintah.

Bagi pemerintah, tambahan penerimaan tersebut dapat membantu ruang fiskal.

Namun bagi investor, yang menjadi perhatian bukan sekadar berapa besar uang yang masuk, melainkan seberapa transparan, konsisten, dan dapat diprediksi kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Suahasil Membawa Pesan Berbeda

Suahasil datang dengan pesan yang relatif jelas.

Setelah dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen PDB sekaligus memastikan APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah.

Pesan tersebut penting bagi pasar.

Investor biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, utang dan defisit.

Di sinilah Suahasil menghadapi ujian pertamanya.

Apakah Pergantian Ini Buruk untuk Ekonomi? Belum tentu!!

Reaksi IHSG justru memberikan gambaran yang lebih kompleks.

Indeks memang sempat jatuh tajam, tetapi kemudian berhasil mengurangi sebagian besar tekanan dan ditutup hanya turun 0,10 persen.

Ini menunjukkan pasar sedang melakukan re-pricing, bukan sekadar melakukan aksi jual panik.

Jika Suahasil mampu memberikan kepastian mengenai arah APBN, menjaga disiplin fiskal dan memperbaiki komunikasi pemerintah dengan pasar, pergantian ini justru berpotensi menjadi titik stabilisasi.

Sebaliknya, jika ketidakpastian mengenai kebijakan fiskal kembali meningkat, tekanan terhadap rupiah, obligasi dan saham dapat berlanjut.

Tantangan Sesungguhnya Baru Dimulai

Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat.

Kursi Menteri Keuangan adalah salah satu pusat kepercayaan ekonomi sebuah negara.

Pasar akan mengawasi bagaimana Suahasil menghadapi tekanan rupiah, kebutuhan pembiayaan negara, program prioritas pemerintah, subsidi, penerimaan pajak, dividen BUMN dan Danantara, serta hubungan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia.

IHSG mungkin hanya turun 0,10 persen pada hari pertama. Tetapi pasar sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih besar: kepastian mengenai arah ekonomi Indonesia.

Karena pada akhirnya, investor tidak hanya membeli saham.

Mereka membeli kepercayaan terhadap masa depan sebuah negara.

Dan setelah Purbaya pergi, kini giliran Suahasil membuktikan apakah kepercayaan tersebut dapat dipertahankan.

Rptr/edtr: (RF)

Catatan redaksi: Angka IHSG dan rupiah dalam artikel merujuk pada perdagangan 14 September 2026. Alasan spesifik pergantian Purbaya belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah; bagian mengenai kekhawatiran fiskal dan investor disajikan sebagai konteks serta analisis berdasarkan laporan pasar, bukan sebagai tuduhan penyebab resmi.

REALITANUSANTARA.COM

JAKARTA - Senator muda asal Sumatra Barat, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., menyampaikan sejumlah aspirasi daerah dalam rapat kerja strategis Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Forum ini juga dimanfaatkan anggota DPD RI untuk menyampaikan berbagai catatan terkait kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam rapat tersebut, Cerint menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan negara terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak.

“Saya menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan agar memperhatikan pembiayaan negara terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan,” ujar Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., usai persidangan.

Ia menilai, keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan layanan medis, sementara tenaga pendidik menjadi garda terdepan dalam membangun kualitas generasi penerus.

Karena itu, menurut Cerint, kebijakan anggaran nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah, termasuk ketersediaan tenaga, dukungan operasional, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan para pelaksana pelayanan dasar.

Selain menyampaikan perhatian terhadap pembiayaan tenaga kesehatan dan pendidikan, Cerint juga membawa aspirasi Pemerintah Kabupaten Agam terkait pengembangan fasilitas kesehatan publik.

Ia meminta Menteri Keuangan mempertimbangkan usulan hibah lahan yang merupakan aset Kementerian Keuangan di Lubuk Basung kepada Pemerintah Kabupaten Agam. Lahan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

“Selain itu kepada Menteri Keuangan, saya juga menitip pesan permintaan dari Kabupaten Agam agar lahan yang merupakan aset Kementerian Keuangan di Lubuk Basung bisa dihibahkan kepada Pemkab Agam guna perluasan area RSUD Lubuk Basung, Kabupaten Agam,” tambahnya.

Cerint menilai, perluasan area rumah sakit menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan lahan yang memadai, pengembangan fasilitas rumah sakit diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal dan terencana.

RSUD Lubuk Basung memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Agam. Karena itu, pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang.

Usulan hibah aset tersebut selanjutnya diharapkan dapat dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme pengelolaan barang milik negara, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam rapat kerja tersebut, dinamika pergantian pejabat turut menjadi perhatian. Meski terjadi perubahan formasi di tengah berlangsungnya persidangan, Cerint berharap proses transisi tidak menghambat tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

“Sekalipun di tengah rapat terjadi pergantian pemain, saya harap aspirasi ini bisa ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan yang baru,” tegas Cerint.

Ia menekankan bahwa aspirasi daerah yang disampaikan melalui DPD RI perlu mendapat perhatian berkelanjutan, terutama apabila berkaitan dengan pelayanan dasar, pembangunan fasilitas publik, dan kepentingan masyarakat luas.

Pembahasan APBN 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator makroekonomi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Penguatan sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Melalui forum tersebut, Cerint menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat Sumatra Barat di tingkat nasional. Aspirasi terkait pembiayaan tenaga kesehatan dan pendidikan serta perluasan RSUD Lubuk Basung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pemerintah pusat.

Publik pun menanti tindak lanjut kementerian terkait terhadap usulan tersebut agar pembahasan APBN 2027 benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Ay)

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota Padang memperkuat evaluasi pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 sekaligus mematangkan persiapan perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027.

Langkah tersebut dibahas dalam Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang yang dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran di Balai Kota Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut menjadi forum evaluasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta memastikan berbagai kegiatan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian dalam pertemuan itu, antara lain evaluasi realisasi fisik dan keuangan pembangunan tahun 2026, penguatan program Smart Surau, rehabilitasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascabencana, serta percepatan digitalisasi bantuan sosial.

Evaluasi realisasi fisik dan keuangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian antara progres pekerjaan di lapangan, penyerapan anggaran, serta target keluaran yang telah direncanakan.

Dalam rapat tersebut, Fadly Amran menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar pelaksanaan program tidak berjalan secara sektoral. Menurutnya, sinergi perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Selain mengevaluasi program berjalan, Pemko Padang juga mulai mengarahkan perhatian pada penyusunan rencana pembangunan 2027. Perencanaan tersebut diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta hasil evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sepanjang 2026.

Fadly meminta setiap OPD menyiapkan program yang realistis, tepat sasaran, dan inovatif. Penyusunan anggaran, kata dia, harus didukung perencanaan yang matang sehingga program yang ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Smart Surau turut menjadi salah satu agenda yang dibahas. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan karakter, serta pembinaan generasi muda di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, rehabilitasi UMKM pascabencana menjadi perhatian karena sektor usaha masyarakat membutuhkan dukungan agar dapat kembali beraktivitas dan memulihkan perekonomian. Pemerintah daerah perlu memastikan penanganan dilakukan secara terarah, sesuai kebutuhan pelaku usaha terdampak.

Agenda digitalisasi bantuan sosial juga dinilai penting untuk memperkuat akurasi data, ketepatan sasaran, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penguatan sistem digital diharapkan dapat mendukung transparansi dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Melalui Monthly Meeting tersebut, Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terukur, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi program 2026 dan persiapan pembangunan 2027 diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota yang smart dan sehat, dengan pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.(Ayu)

By. Ayu Adelfina, s

Menjadi perempuan idaman bukanlah tentang bagaimana seseorang terlihat sempurna di mata orang lain. Bukan pula tentang seberapa banyak perhatian yang diterima, seberapa tinggi kedudukan seseorang yang berhasil didekati, atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mendapatkan cinta. Lebih dari itu, menjadi perempuan idaman adalah tentang bagaimana seseorang mampu membangun kualitas diri, menjaga akhlak, menghargai dirinya sendiri, dan memahami arti cinta yang sesungguhnya.

Kecantikan mungkin menjadi daya tarik pertama, tetapi bukan satu-satunya alasan seseorang bertahan dalam sebuah hubungan. Wajah yang indah dapat menarik perhatian, tetapi ketulusan, kesetiaan, sikap pengertian, dan akhlak yang baiklah yang membuat seseorang merasa nyaman untuk tetap tinggal. Sebab, hubungan yang bermakna tidak hanya membutuhkan ketertarikan, tetapi juga membutuhkan hati yang mampu menghargai dan memahami.

Perempuan yang baik bukan berarti perempuan yang harus selalu mengalah, selalu mengikuti keinginan pasangan, atau rela mengorbankan dirinya demi mempertahankan seseorang. Menjadi pengertian bukan berarti kehilangan pendirian. Menjadi penyayang bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Dan mencintai seseorang bukan berarti harus mengabaikan harga diri sendiri.

Dalam sebuah hubungan, cinta seharusnya tumbuh dari dua hati yang sama-sama bersedia. Ada perasaan yang saling menyambut, perhatian yang saling diberikan, dan usaha yang tidak hanya datang dari satu pihak. Sebab, hubungan yang sehat tidak dibangun oleh seseorang yang terus mengejar, sementara yang lain hanya membiarkan dirinya dikejar.

Cinta tidak seharusnya berubah menjadi obsesi yang membuat seseorang kehilangan ketenangan. Ketika perasaan terlalu dipaksakan, seseorang bisa saja mulai mengabaikan kenyataan, menafsirkan perhatian kecil sebagai janji besar, atau terus berharap kepada orang yang tidak memberikan kepastian. Pada titik tertentu, keinginan untuk memiliki dapat membuat seseorang lupa bahwa cinta juga membutuhkan kebebasan, kesadaran, dan kehendak dari kedua belah pihak.

Mencintai seseorang berarti bersedia memahami, bukan memaksakan. Menyayangi berarti menjaga, bukan menguasai. Dan berharap dalam sebuah hubungan seharusnya tetap disertai kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan, menyampaikan perasaan, serta menerima atau menolak sebuah hubungan dengan cara yang jujur dan terhormat.

Perempuan yang memiliki prinsip tidak akan menjadikan jabatan, kekayaan, atau kedudukan sebagai satu-satunya ukuran dalam memilih pasangan. Ia memahami bahwa status sosial dapat berubah, sementara karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika tidak sedang mendapatkan pujian, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana ia bertanggung jawab atas perkataan serta perbuatannya.

Namun, memiliki prinsip juga bukan berarti menutup diri terhadap cinta. Justru, prinsip membantu seseorang membedakan antara ketertarikan yang sehat dan keterikatan yang berlebihan. Ia mampu mencintai tanpa kehilangan arah, memberikan perhatian tanpa mengemis kepastian, serta memperjuangkan hubungan tanpa harus merendahkan dirinya sendiri.

Hubungan yang baik membutuhkan dua orang yang sama-sama mau belajar. Saling mencintai berarti berusaha menjaga perasaan satu sama lain. Saling memahami berarti tidak terburu-buru menghakimi ketika terjadi perbedaan. Saling menghargai berarti memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara saling menjaga berarti hadir bukan hanya ketika keadaan menyenangkan, tetapi juga ketika kehidupan menghadirkan kesulitan.

Tidak ada hubungan yang selalu berjalan sempurna. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan persoalan hidup merupakan bagian dari perjalanan bersama. Akan tetapi, kedewasaan terlihat dari cara dua orang menyelesaikan masalah tersebut. Apakah mereka memilih berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan sabar, dan mencari jalan keluar bersama, atau justru saling menyakiti demi mempertahankan ego masing-masing.

Pada akhirnya, perempuan idaman bukanlah perempuan yang harus membuat semua orang terpesona. Ia adalah perempuan yang mengenal nilai dirinya, memiliki hati yang tulus, mampu mencintai dengan dewasa, dan tidak menjadikan hubungan sebagai alasan untuk kehilangan dirinya sendiri.

Ia memahami bahwa cinta yang layak diperjuangkan adalah cinta yang menghadirkan ketenangan, bukan kegelisahan tanpa akhir; cinta yang menumbuhkan, bukan melemahkan; serta cinta yang dibangun oleh dua orang yang sama-sama memilih untuk hadir, memahami, menghargai, dan menjaga.

Sebab, cinta yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling keras mengejar, melainkan tentang dua hati yang sama-sama bersedia berjalan bersama.

PADANG  -  Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026).

Penyampaian nota keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan rancangan anggaran daerah antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, serta prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik pada 2027.

Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Kota Padang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer dirancang mencapai Rp1,57 triliun.

Dari sisi belanja, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp2,81 triliun. Besaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan pendekatan berbasis program dan hasil. Artinya, pengalokasian anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga diarahkan agar setiap program memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, anggaran juga menjadi instrumen penting untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Padang.

Melalui rancangan APBD ini, Pemerintah Kota Padang berupaya menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Pengelolaan anggaran diharapkan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.

Setelah penyampaian nota keuangan, Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi legislatif untuk mencermati proyeksi pendapatan, rencana belanja, prioritas program, serta kesesuaian anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan total belanja yang dirancang sebesar Rp2,81 triliun, APBD Kota Padang 2027 diharapkan menjadi landasan fiskal dalam memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.(Ayu)