REALITANUSANTARA.COM

Padang — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Aida, menggelar kegiatan Halal Bihalal bersama keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Guguak pada Sabtu (4/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi pasca perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut dihadiri oleh para guru dan tenaga pendidik yang tergabung dalam PGRI. Momentum ini dimanfaatkan tidak hanya untuk saling bermaafan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antar sesama insan pendidikan.

Dalam sambutannya, Aida menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh peserta yang hadir. Ia juga mengajak para pendidik untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta meningkatkan peran strategis dalam memajukan sektor pendidikan di daerah.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali fitri dan senantiasa berada dalam rahmat Allah SWT,” ujar Aida di hadapan para peserta.

Lebih lanjut, Aida menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan tenaga pendidik dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Menurutnya, guru memiliki peran vital dalam mencetak generasi unggul yang akan menentukan masa depan daerah.

Kegiatan Halal Bihalal ini juga diisi dengan ramah tamah dan interaksi langsung antar anggota PGRI. Suasana kebersamaan yang tercipta mencerminkan nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan solidaritas yang menjadi esensi utama dari perayaan Idulfitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan para pendidik semakin kuat, sehingga mampu mendorong terciptanya kolaborasi yang berkelanjutan dalam pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Barat.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat pada Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor vital penopang perekonomian daerah. Bimtek tersebut diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Sumatera Barat, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produk kreatif berbasis lokal.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM merupakan langkah kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital yang semakin cepat. Ia menyebut, UMKM tidak hanya dituntut bertahan, tetapi juga harus mampu berkembang dan berinovasi agar tetap relevan di tengah persaingan pasar.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sektor ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap teknologi dan pasar,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, melalui kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek penting usaha, seperti manajemen bisnis, strategi pemasaran modern, pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Lebih jauh, Muhidi juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan momentum pelatihan ini secara optimal. Menurutnya, kesempatan mendapatkan pembinaan langsung dari para narasumber dan praktisi harus dijadikan ajang untuk memperdalam pengetahuan serta memperkuat daya saing usaha.

“Dengan kapasitas yang meningkat, UMKM kita diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga hingga pasar internasional,” tegasnya.

Bimtek Pluzi Academy Angkatan I ini tidak hanya menghadirkan materi teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan sesi praktik dan pendampingan intensif. Peserta diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan langsung ilmu yang diperoleh, sehingga mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan antusias dari para peserta, yang menilai program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha saat ini, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin tangguh, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Suasana pagi di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026), berlangsung khidmat sekaligus penuh semangat saat apel pagi dipimpin oleh Ismelda Jenreini.

Kegiatan rutinitas tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar.

Sejak apel dimulai, barisan pegawai tampak tertata rapi dan disiplin, mencerminkan komitmen terhadap tata kelola birokrasi yang tertib dan modern. Dalam suasana yang kondusif tersebut, Ismelda Jenreini menyampaikan sejumlah arahan penting yang menekankan peran vital ASN dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah.

Dalam amanatnya, Ismelda menegaskan bahwa disiplin kerja tidak hanya diukur dari kehadiran tepat waktu, tetapi juga dari konsistensi, tanggung jawab, dan kualitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Apel pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, membangun semangat kerja, dan menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas kelembagaan,” ujarnya di hadapan seluruh peserta apel.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap pegawai, tanpa memandang jabatan, memiliki kontribusi penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedewanan, mulai dari pelayanan administrasi hingga dukungan teknis terhadap pimpinan dan anggota DPRD.

Ismelda juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam setiap lini pekerjaan. Menurutnya, ASN di lingkungan Sekretariat DPRD harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menekankan bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut ASN untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta bekerja secara responsif dan solutif. Hal ini dinilai penting agar lembaga DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal.

“Pelayanan prima kepada pimpinan dan anggota dewan hanya dapat terwujud jika kita semua bekerja dengan komitmen tinggi, menjaga integritas, serta terus meningkatkan standar kinerja,” tegasnya.

Apel pagi tersebut juga menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh pegawai untuk memperkuat kekompakan tim dan meningkatkan kesadaran individu dalam menjalankan tugas. Ismelda menegaskan bahwa keberhasilan institusi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh elemen di dalamnya.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh ASN untuk menjadikan setiap hari kerja sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat.

“Melalui kegiatan rutin ini, kita bangun semangat kolektif bahwa setiap hari adalah peluang untuk bekerja lebih baik, melayani dengan tulus, serta menjaga marwah institusi dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan masterplan modernisasi RSUP Dr. M. Djamil sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Barat sekaligus memperkuat daya saing layanan medis nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dovy Djanas, bersama jajaran manajemen di kediaman resmi wali kota, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Fadly menilai pengembangan rumah sakit rujukan utama di Sumbar tersebut merupakan langkah tepat dan visioner untuk menjawab tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Menurutnya, modernisasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan medis, tetapi juga berpotensi mengurangi jumlah masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri.

“Rencana ini sangat strategis karena akan memberikan dampak besar terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kami dari Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Fadly.

Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah daerah, Fadly menegaskan akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk mempercepat penataan kawasan di sekitar rumah sakit. Upaya ini dinilai penting guna mendukung kelancaran akses serta kenyamanan pasien dan tenaga medis.

Langkah yang akan dilakukan mencakup penertiban dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area rumah sakit, serta penguatan koordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait pemanfaatan lahan yang beririsan dengan kawasan pengembangan.

Selain itu, Pemko Padang juga akan mengawal proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar proyek strategis tersebut tidak mengalami hambatan administratif.

Fadly berharap pembangunan fisik dari masterplan ini dapat dimulai sesuai target pada pertengahan tahun 2027.

Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dovy Djanas, mengungkapkan bahwa tahap awal pengembangan akan difokuskan pada pembangunan Central Medical Unit (CMU) sebagai pusat layanan medis terpadu.

Gedung CMU direncanakan memiliki delapan lantai dengan fasilitas modern yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit secara signifikan. Fasilitas tersebut meliputi instalasi gawat darurat (IGD) terpadu, sekitar 30 kamar operasi, serta berbagai ruang perawatan intensif seperti ICU (Intensive Care Unit), NICU (Neonatal Intensive Care Unit), dan PICU (Pediatric Intensive Care Unit).

“Pengembangan ini merupakan bagian dari transformasi layanan menuju rumah sakit berstandar internasional. CMU akan menjadi tulang punggung pelayanan medis terpadu dengan teknologi dan sistem yang lebih modern,” jelas Dovy.

Untuk tahap awal pembangunan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai kisaran Rp900 miliar hingga Rp1 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik sekaligus penguatan fasilitas medis berteknologi tinggi.

Modernisasi RSUP Dr. M. Djamil diharapkan tidak hanya memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat, tetapi juga meningkatkan daya saing layanan kesehatan Indonesia secara umum.

Dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, masyarakat di wilayah Sumbar dan sekitarnya diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih komprehensif, cepat, dan berkualitas tanpa harus mencari pengobatan ke luar negeri.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan berkualitas di daerah serta memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis rumah sakit rujukan unggulan di berbagai wilayah.

Editor : Ayu

 REALITANUSANTARA.COM

MALAYSIA - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memanfaatkan kunjungan resminya ke Pulau Pinang pada Kamis (2/4/2026) sebagai momentum strategis untuk memperluas kerja sama internasional sekaligus mempromosikan berbagai Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota (Pemko) Padang ke kancah global.

Kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan bagian dari diplomasi daerah (paradiplomasi) yang bertujuan memperkuat posisi Kota Padang dalam jejaring kerja sama lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam agenda itu, Maigus Nasir memperkenalkan sejumlah program prioritas Pemko Padang yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya manusia.

Dalam pemaparannya di hadapan mitra dan pemangku kepentingan di Pulau Pinang, Maigus menekankan bahwa Kota Padang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi internasional. Ia menyoroti peluang kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi fokus utama, mengingat Padang dikenal dengan kekayaan budaya, kuliner, dan destinasi alam yang berdaya saing tinggi.

Kunjungan ini turut melibatkan jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, yakni Yomi Ayu Lestari dan Elsani Yosrizal. Peran KJRI menjadi sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Kota Padang dengan pihak-pihak di Malaysia, sekaligus memastikan bahwa kerja sama yang dijajaki selaras dengan kebijakan diplomasi nasional Indonesia.

Selain unsur pemerintahan dan diplomasi, rombongan juga diperkuat oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang, Sri Hayati Maigus Nasir. Kehadirannya menjadi representasi peran perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan penguatan organisasi kemasyarakatan. Hal ini turut menjadi nilai tambah dalam menjalin kerja sama berbasis komunitas antara kedua wilayah.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Setdako Padang, Otto Sarbi MT Damanik, bertugas mengoordinasikan aspek teknis dan administratif dari penjajakan kerja sama tersebut. Ia memastikan bahwa setiap peluang yang dibahas dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan konkret, seperti nota kesepahaman (MoU) atau program kolaboratif yang berkelanjutan.

Pulau Pinang sendiri dipilih sebagai lokasi kunjungan karena merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Malaysia yang memiliki karakteristik mirip dengan Kota Padang. Dengan demikian, peluang kerja sama yang dijajaki dinilai relevan dan berpotensi memberikan manfaat timbal balik, baik dalam hal peningkatan investasi, pertukaran pengetahuan, maupun promosi budaya.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus membuka diri terhadap kerja sama global sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat daya saing Kota Padang di tingkat internasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang inovatif dan berkelanjutan.

Editor : Ayu 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (6/4/2026). Persetujuan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang selama satu tahun anggaran.

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kota Padang, Kecamatan Kuranji, itu dipimpin oleh Ketua DPRD Muharlion dan dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebelumnya telah menyampaikan berbagai catatan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Padang sepanjang tahun 2025. Catatan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan komitmen DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai, proses pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif menjadi bentuk nyata fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

“Berbagai masukan yang disampaikan DPRD, khususnya oleh Pansus LKPJ, merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab bersama dalam memastikan pembangunan berjalan lebih baik. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Fadly.

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan program pembangunan selama 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan dan belum sepenuhnya mencapai target optimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi DPRD sebagai dasar perbaikan ke depan.

Menurut Fadly, LKPJ tidak sekadar laporan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.

“LKPJ ini menjadi pijakan bagi kami dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, agar program pembangunan ke depan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Persetujuan DPRD terhadap LKPJ ini juga mencerminkan sinergi yang terjalin antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ke depan, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan disahkannya LKPJ Tahun Anggaran 2025, diharapkan arah kebijakan pembangunan Kota Padang pada tahun-tahun mendatang semakin terukur, adaptif terhadap tantangan, dan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Padang - Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendorong transformasi digital dalam program kesejahteraan sosial terus digencarkan di daerah. Kali ini, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melakukan audiensi strategis dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 06 April 2026.

Pertemuan yang berlangsung di kantor BBPPKS di Kecamatan Pauh tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan antara insan pers dan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung transparansi informasi dan efektivitas program sosial.

Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, menyambut langsung rombongan PJKIP dan memaparkan peran strategis lembaga yang dipimpinnya. Ia menjelaskan bahwa BBPPKS memiliki fungsi utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.

“BBPPKS berperan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang kesejahteraan sosial, sekaligus mendukung implementasi berbagai program pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM,” ujar Wildan.

Ia juga menekankan bahwa saat ini BBPPKS telah mengadopsi sistem digital dalam berbagai layanan dan program pelatihan. Digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan program sosial.

Di sisi lain, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi. Salah satunya adalah rencana menghadirkan Kepala BBPPKS sebagai narasumber dalam podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang”, yang akan mengangkat isu keterbukaan informasi publik dan program kesejahteraan sosial secara edukatif.

Selain itu, PJKIP juga memaparkan rencana pelaksanaan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai daerah percontohan nasional dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Menurut Arif, kegiatan studi tiru tersebut merupakan bagian dari kontribusi PJKIP dalam mendukung program Pemerintah Kota Padang yang telah ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos di Provinsi Sumatera Barat.

“Studi tiru ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas para jurnalis serta pegiat sosial dalam mendukung suksesnya digitalisasi bansos di Kota Padang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, guna mendapatkan dukungan fasilitasi melalui program pokok-pokok pikiran (pokir). Selain itu, PJKIP juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Padang.

Lebih jauh, Arif menjelaskan bahwa studi tiru tersebut dirancang melibatkan berbagai unsur, mulai dari jurnalis, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga organisasi sosial seperti Karang Taruna dan Tagana.

Menanggapi hal tersebut, Wildan Humaedi menyatakan dukungan terhadap rencana studi tiru ke Banyuwangi. Namun, ia memberikan rekomendasi agar pembahasan yang lebih komprehensif terkait digitalisasi bansos juga dilakukan dengan Direktorat Jaminan Sosial di tingkat pusat.

Menurutnya, direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan serta pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan strategis.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara PJKIP dan BBPPKS dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta memperluas diseminasi program-program kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Dengan sinergi yang terbangun, kedua pihak optimistis dapat mendorong terciptanya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional. (Ayu )

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wakil Wali Kota Maigus Nasir menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendorong keberhasilan program pembangunan di Kota Padang.

Pernyataan tersebut disampaikan Maigus Nasir saat menghadiri sekaligus menjadi penceramah dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Padang. Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Padang pada Minggu (5/4/2026), dan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, pengurus organisasi keagamaan, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Ia menyebutkan bahwa peran ulama dan tokoh agama sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya organisasi keagamaan, menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Maigus.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan momentum Halal Bihalal sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tersebut sangat relevan dalam mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Padang.

Kegiatan Halal Bihalal PCNU Kota Padang tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Selain sebagai ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, acara ini juga menjadi forum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Wali Kota Fadly Amran menghadiri kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Muttaqin Parak Kaluek, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta warga setempat. Momentum Halal Bihalal dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya menjaga serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan melalui silaturahmi. Menurutnya, tradisi Halal Bihalal bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga memiliki makna strategis dalam membangun kohesi sosial di tengah masyarakat.

“Silaturahmi harus terus kita pupuk demi menjaga kebersamaan dan mendorong kemajuan daerah. Ini sejalan dengan visi Kota Padang untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada dalam mewujudkan kota pintar dan kota sehat yang berlandaskan agama serta budaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sembilan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang yang menjadi prioritas pembangunan selama masa kepemimpinannya. Program-program tersebut meliputi Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, serta Jelajah Padang.

Fadly menjelaskan bahwa keseluruhan program tersebut dirancang untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat melalui UMKM, hingga penanaman nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan pelestarian budaya lokal.

Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program-program tersebut telah berjalan selama satu tahun dan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar dapat terealisasi secara optimal dalam lima tahun masa kepemimpinan.

“Kami berharap seluruh Progul ini dapat terwujud dengan baik. Satu tahun sudah berjalan, dan kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh warga Kota Padang agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” tambahnya.

Kegiatan Halal Bihalal ini pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG - Fadly Amran menghadiri kegiatan halalbihalal yang diselenggarakan oleh Persatuan Warga Sungayang (PWS) di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Minggu (5/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, serta dihadiri oleh mayoritas warga Sungayang yang berdomisili di Padang.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan serta sinergi antara masyarakat perantauan dengan Pemerintah Kota Padang. Kehadiran Wali Kota bersama jajaran pemerintah daerah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap eksistensi organisasi kedaerahan yang aktif di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Persatuan Warga Sungayang. Ia menilai, organisasi tersebut telah menunjukkan peran positif sebagai wadah silaturahmi sekaligus motor penggerak berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat.

“Saya melihat pengurus PWS, termasuk Pak Yul dan seluruh jajaran, begitu aktif dan penuh semangat. Sebuah organisasi memang membutuhkan kekompakan seperti ini agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat. Saya yakin PWS telah banyak melaksanakan kegiatan positif yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi warga Sungayang, khususnya yang berada di perantauan, dalam mendukung pembangunan sosial di Kota Padang.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kota yang harmonis dan berdaya saing.

“Kami hadir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi warga Sungayang yang telah banyak berbuat untuk Kota Padang, baik melalui kegiatan sosial maupun lainnya. Pemerintah Kota Padang juga terbuka untuk berkolaborasi dalam berbagai program ke depan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan kemajuan Kota Padang lima tahun mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWS, Yuldesri Usman, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wali Kota Padang beserta jajaran. Ia menilai perhatian yang diberikan pemerintah menjadi motivasi bagi warga Sungayang di perantauan untuk terus berkontribusi bagi daerah.

Kegiatan halalbihalal ini diharapkan tidak hanya mempererat tali silaturahmi antarwarga, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Padang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, mendampingi Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PAN, Arisal Azis, dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Wadil Hidayah, Sabtu sore (4/4/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Campago Solok Kampung Dalam, Nagari Campago, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dan berlangsung dengan lancar serta penuh khidmat. Prosesi peletakan batu pertama ini menjadi penanda dimulainya pembangunan salah satu fasilitas pendidikan keagamaan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan itu, Aprinaldi menyampaikan bahwa pembangunan pondok pesantren merupakan langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda, khususnya dalam membentuk akhlak dan moral yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, Arisal Azis yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan, terutama pendidikan berbasis keagamaan. Menurutnya, pondok pesantren memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan akhlak mulia.

Momentum peletakan batu pertama ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian para pemangku kepentingan terhadap masa depan generasi muda. Kehadiran pondok pesantren diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan, pembinaan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah Padang Pariaman.

Dengan dimulainya pembangunan Pondok Pesantren Wadil Hidayah, masyarakat setempat menaruh harapan besar agar lembaga ini nantinya mampu melahirkan generasi yang religius, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun bangsa di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PARIAMAN - Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pesantren Idrisiyyah yang digelar di Pariaman, Sabtu (4/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat.

Acara ini menjadi momentum penting dalam penguatan pembangunan sektor pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Sumatera Barat. Kehadiran berbagai tokoh masyarakat, pemuka agama, serta warga sekitar turut menambah semarak dan kekhidmatan prosesi peletakan batu pertama tersebut.

Pembangunan Pesantren Idrisiyyah ini diinisiasi oleh Arisal Aziz, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sekaligus Ketua DPW PAN Sumatera Barat. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama serta pembinaan generasi muda di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Aprinaldi menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan pesantren yang dinilai sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berilmu. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan keagamaan.

“Pesantren memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral generasi muda. Kehadirannya diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keimanan dan akhlak,” ujar Aprinaldi.

Sementara itu, Arisal Aziz menegaskan bahwa pembangunan Pesantren Idrisiyyah diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara para tokoh dengan masyarakat, memperkuat hubungan sosial serta memperkokoh semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Dengan dimulainya pembangunan pesantren ini, diharapkan ke depan Pesantren Idrisiyyah dapat menjadi sarana pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Editor : Ayu