REALITANUSANTARA.COM

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (20/7/2026). Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menandai selesainya pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa seluruh catatan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mahyeldi, proses pembahasan Ranperda berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai dinamika yang terjadi selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

"Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah," ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, berbagai rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda hingga tercapai kesepakatan bersama. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia optimistis persetujuan Ranperda tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ranperda yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjelaskan rapat paripurna telah memenuhi persyaratan kuorum sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan sah menurut ketentuan yang berlaku. Dari total 65 anggota DPRD Sumbar, sebanyak 43 anggota hadir secara langsung, sementara lima anggota menyampaikan izin tidak dapat mengikuti rapat.

Muhidi mengatakan pembahasan Ranperda dilakukan secara komprehensif melalui rapat-rapat komisi, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada angka-angka realisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, hingga capaian kinerja pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.

Menurut DPRD, secara umum pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir tahun 2025.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mampu mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 99,03 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 94,59 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pengelolaan fiskal di tengah berbagai tekanan.

Selain itu, Pemprov Sumbar kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Meskipun memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian tersebut, DPRD tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja, efisiensi penggunaan anggaran, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor : Deviana

REALITANUSANTARA.COM

Padang – Pemerintah Kota Padang kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilannya mempercepat proses pemulihan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (Huntap) dan rehabilitasi infrastruktur secara terintegrasi. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dan pembangunan Huntap di Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, Kota Padang dinilai sebagai salah satu daerah yang mampu menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terstruktur serta tepat sasaran. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian bagi warga terdampak, tetapi juga mencakup percepatan penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur dasar, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Tim Satgas menilai sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Padang, pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang mendorong percepatan proses pemulihan di daerah tersebut. Kolaborasi yang terjalin dinilai mampu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Kota Padang mengemban target pembangunan lebih dari 500 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung pemerintah pusat.

Salah satu lokasi pembangunan terbesar berada di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, yang menjadi pusat pembangunan sebanyak 340 unit Huntap. Hingga saat ini, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan positif, dengan 39 unit telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan segera siap diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pembangunan Huntap dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta kelayakan hunian agar masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di lingkungan yang lebih aman dan tertata.

Selain pembangunan rumah, program pemulihan juga mencakup rehabilitasi berbagai infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, jaringan utilitas, dan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Keberhasilan Kota Padang dalam mengelola program pemulihan pascabencana menjadi bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghasilkan penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan progres pembangunan yang terus meningkat, Kota Padang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang cepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

MENTAWAI – Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebanyak 87 mahasiswa resmi diterjunkan untuk melaksanakan program pengabdian di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pengabdian perguruan tinggi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Prosesi penyerahan mahasiswa KKN berlangsung di Kantor Camat Sikakap, Sabtu (19/7/2026), dipimpin Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Dr. Ani Faridah, M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat KKN UNP Dr. Yasdinul Huda, M.T., Camat Sikakap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), jajaran TNI dan Polri, serta kepala desa dari Desa Sikakap dan Desa Matobe.

Sebanyak 87 mahasiswa tersebut akan melaksanakan pengabdian selama satu bulan dengan penempatan di dua desa. Sebanyak 29 mahasiswa ditempatkan di Desa Sikakap, sedangkan 58 mahasiswa lainnya menjalankan program di Desa Matobe. Seluruh peserta didampingi oleh tiga dosen pembimbing lapangan (DPL) guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Rektor UNP Prof. Ani Faridah menegaskan bahwa pelaksanaan KKN di Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari komitmen universitas dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi sekaligus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa.

Pelaksanaan KKN di Kecamatan Sikakap juga menjadi tonggak baru bagi UNP. Program ini merupakan pelaksanaan KKN ketiga UNP di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelumnya, dua kali kegiatan serupa telah dilaksanakan di Pulau Sipora. Tahun 2026 menjadi kali pertama mahasiswa UNP melaksanakan pengabdian di Kecamatan Sikakap sebagai bentuk perluasan wilayah pengabdian yang menjangkau daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.

UNP menilai perluasan lokasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan melalui kontribusi perguruan tinggi. Selain memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam bagi mahasiswa, program tersebut juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berbeda dengan KKN reguler UNP yang berlangsung pada 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Mentawai dijadwalkan mulai 16 Juli hingga 16 Agustus 2026. Penyesuaian jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, akses transportasi laut, serta kebutuhan masyarakat sehingga seluruh program dapat dijalankan secara optimal.

Selama berada di lokasi pengabdian, mahasiswa akan mengimplementasikan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal desa. Seluruh kegiatan mengacu pada empat pilar utama KKN UNP, yakni digitalisasi desa, pemetaan potensi wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai program juga dirancang untuk mendorong penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan KKN ini juga merupakan bentuk dukungan UNP terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini mendukung sejumlah target global, di antaranya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan, SDG 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam memperkuat pembangunan dari desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan wilayah 3T, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dari sisi pengembangan institusi, KKN di Kepulauan Mentawai turut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Program ini memberikan pengalaman belajar di luar kampus bagi mahasiswa, meningkatkan keterlibatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui pelaksanaan KKN di Kecamatan Sikakap, UNP kembali menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan hingga ke wilayah kepulauan Indonesia.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di stadion tempat laga berlangsung, tetapi juga menggema di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Ribuan pencinta sepak bola larut dalam semangat kebersamaan saat menyaksikan pertandingan puncak ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026) dini hari.

Kegiatan nobar tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran Pemerintah Kota Padang, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Suasana penuh keakraban dan antusiasme terlihat sepanjang pertandingan, dengan para penonton bersama-sama memberikan dukungan kepada tim favorit mereka.

Momentum final Piala Dunia dimanfaatkan Pemerintah Kota Padang sebagai sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi yang memperlihatkan tingginya kecintaan masyarakat Kota Padang terhadap olahraga sepak bola.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan final Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang.

Menurutnya, semangat yang ditunjukkan masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, melalui program pembinaan atlet sejak usia dini.

"Antusiasme masyarakat malam ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Sepak bola memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama Kota Padang di tingkat regional, nasional, hingga internasional," ujarnya.

Fadly menambahkan, Pemerintah Kota Padang akan terus mendorong pengembangan kompetisi usia muda, pembinaan di sekolah sepak bola, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam mencetak generasi atlet yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai olahraga tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi media membangun karakter generasi muda, seperti disiplin, kerja sama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.

Ia berharap semangat yang lahir dari perhelatan Piala Dunia dapat menginspirasi anak-anak dan remaja di Kota Padang untuk semakin mencintai olahraga serta termotivasi mengejar prestasi melalui jalur sepak bola.

Kegiatan nobar berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan hingga pertandingan berakhir. Sorak sorai para penonton mewarnai jalannya laga, menciptakan suasana meriah yang memperlihatkan kuatnya semangat persatuan melalui olahraga.

Melalui momentum final Piala Dunia 2026 ini, Pemerintah Kota Padang kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan olahraga sebagai salah satu upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berprestasi, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Semangat perjuangan Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan dinilai tetap relevan sebagai inspirasi dalam membangun Kota Padang, meski telah 79 tahun berlalu sejak gugurnya tokoh yang dikenal sebagai pejuang mempertahankan kemerdekaan sekaligus mantan Wali Kota Padang tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin Upacara Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan ke-79 yang berlangsung di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Minggu (19/7/2026) pagi. Upacara diikuti unsur Forkopimda, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Peringatan tahun ini mengangkat tema "Satu Tujuan Menghidupkan Kembali Nilai Perjuangan Bagindo Aziz Chan untuk Menuju Padang sebagai Kota Gastronomi." Tema tersebut menjadi refleksi bahwa nilai-nilai perjuangan, keberanian, integritas, dan kecintaan terhadap daerah harus terus diwariskan sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam amanatnya, Maigus Nasir menegaskan bahwa perjuangan Bagindo Aziz Chan bukan sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan teladan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan saat ini.

Menurutnya, Bagindo Aziz Chan telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kehormatan bangsa serta Kota Padang di tengah situasi perjuangan kemerdekaan. Semangat pengabdian tersebut, katanya, harus menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk terus bekerja keras membangun daerah.

"Perjuangan Bagindo Aziz Chan mengajarkan kita tentang keberanian, pengabdian, kejujuran, dan kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai itu harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan Kota Padang," ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Namun, semangat pantang menyerah, persatuan, serta gotong royong tetap menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan.

Maigus juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum peringatan gugurnya Bagindo Aziz Chan sebagai penguat komitmen untuk terus bersinergi membangun Kota Padang yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Ia menilai cita-cita menjadikan Padang sebagai Kota Gastronomi tidak hanya berbicara mengenai kekayaan kuliner, tetapi juga bagaimana seluruh potensi budaya, sejarah, tradisi, serta kreativitas masyarakat dapat diintegrasikan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

"Keberhasilan pembangunan tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dengan semangat perjuangan yang diwariskan Bagindo Aziz Chan," katanya.

Peringatan Gugurnya Pahlawan Nasional Bagindo Aziz Chan ke-79 berlangsung dengan khidmat. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada jasa pahlawan, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa semangat nasionalisme, persatuan, serta pengabdian kepada bangsa harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kota Padang berharap nilai-nilai perjuangan Bagindo Aziz Chan terus menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kota Padang yang semakin maju, berbudaya, dan mampu dikenal dunia sebagai kota dengan kekayaan gastronomi yang berbasis pada sejarah, budaya, dan kearifan lokal.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjadi narasumber utama dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Ekasakti (UNES) Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Universitas Ekasakti, Padang, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan pembekalan tersebut diikuti ratusan mahasiswa yang akan diterjunkan ke berbagai wilayah untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Pembekalan ini menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa menjalankan KKN, dengan tujuan membekali mereka mengenai peran, tanggung jawab, serta strategi pelaksanaan program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu menghadirkan inovasi, gagasan, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat.

"Pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga kesempatan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat sekaligus menggali dan mengembangkan potensi lokal di setiap daerah," ujar Maigus Nasir di hadapan peserta pembekalan.

Ia menekankan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di lokasi KKN, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Maigus juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, aparat nagari atau kelurahan, tokoh masyarakat, hingga kelompok pemuda selama pelaksanaan KKN. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan berbagai program pengabdian yang dirancang mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta mengedepankan sikap santun, kolaboratif, dan solutif dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya selesai selama masa KKN, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia juga berharap mahasiswa dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, mulai dari peningkatan literasi, penguatan ekonomi masyarakat, edukasi kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan potensi usaha mikro dan sektor pariwisata lokal.

Pembekalan KKN-PPM UNES 2026 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Sidang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (17/7/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam tahapan penyusunan kebijakan keuangan daerah. Seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum akhirnya menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dapat diproses ke tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Padang atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan perubahan anggaran. Menurutnya, persetujuan yang diberikan merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Maigus menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dalam penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya kepada seluruh fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini menjadi langkah penting agar proses selanjutnya dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Maigus Nasir.

Selain agenda persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi landasan awal dalam penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD.

Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara bagi setiap perangkat daerah. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, mendukung program prioritas daerah, serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dokumen tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sementara itu, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 akan terus berlanjut sebagai dasar penyusunan anggaran pembangunan Kota Padang pada tahun mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

BANDUNG – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman, H. Asmar (Lambau), melakukan kunjungan kerja bersama rombongan DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke DPRD Kota Bandung dalam rangka memperkuat sinergi dan menggali berbagai strategi pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan Padang Pariaman.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya legislatif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperluas wawasan terkait kebijakan-kebijakan yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.

H. Asmar yang juga merupakan salah satu anggota legislatif terpilih Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa kunjungan kerja bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi sarana untuk memperoleh referensi dan inovasi yang dapat diterapkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan pembelajaran dan pertukaran informasi dengan daerah lain yang memiliki pengalaman serta capaian pembangunan yang baik," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, hingga langkah-langkah percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, H. Asmar dikenal aktif turun langsung mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, termasuk melakukan kunjungan kerja guna mencari solusi dan gagasan terbaik bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Kehadiran H. Asmar dalam berbagai agenda pembangunan menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Baginya, jabatan yang diemban merupakan bentuk tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada daerah.

Sikap rendah hati, kedekatan dengan masyarakat, serta kepeduliannya terhadap berbagai persoalan daerah menjadikan H. Asmar sosok yang dikenal luas sebagai pemimpin yang mengedepankan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan berbagai hasil pembahasan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berdampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Padang Pariaman di masa mendatang.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

PADANG PARIAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO, memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027. Sidang paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Senin (13/7/2026).

Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD 2027. Melalui dokumen KUA-PPAS, pemerintah daerah memaparkan arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta prioritas program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan sidang, Aprinaldi membuka rapat secara resmi dan memastikan seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD. Ia memimpin jalannya agenda mulai dari pembukaan sidang, penyampaian nota penjelasan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hingga penyerahan dokumen KUA-PPAS kepada DPRD untuk memasuki tahapan pembahasan.

Aprinaldi menegaskan bahwa pembahasan dokumen KUA-PPAS merupakan momentum penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran. Menurutnya, setiap fraksi dan anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk mencermati setiap program dan alokasi anggaran agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.

Ia mengingatkan seluruh anggota DPRD agar melakukan pembahasan secara objektif, mendalam, dan penuh tanggung jawab. Selain memperhatikan kondisi keuangan daerah, pembahasan juga harus mengedepankan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai kegiatan kedewanan, sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

"Dokumen KUA-PPAS merupakan fondasi utama dalam penyusunan APBD. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga setiap program yang disepakati memiliki dampak yang optimal terhadap pembangunan daerah," tegas Aprinaldi dalam arahannya kepada peserta rapat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pimpinan instansi vertikal, serta para anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Sejumlah insan pers juga turut mengikuti jalannya sidang untuk meliput proses pembahasan awal penyusunan APBD 2027.

Setelah penyampaian nota penjelasan selesai, DPRD dijadwalkan melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan komisi, rapat Badan Anggaran (Banggar), serta rapat kerja bersama perangkat daerah terkait. Dalam tahapan tersebut, setiap program dan plafon anggaran akan dibahas secara rinci guna memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 sebelum diajukan untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui proses pembahasan yang komprehensif dan kolaboratif antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis di Kabupaten Padang Pariaman.

Editor : Ayu

REALITANUSANTARA.COM

Pasaman Barat – Dukungan terhadap kesiapan Kabupaten Pasaman Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 terus menguat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ade Putra, menilai daerah tersebut memiliki potensi besar untuk menyukseskan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi, terutama dengan keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju di Nagari Pamatang Panjang, Kecamatan Koto Balingka.

Pernyataan tersebut disampaikan Ade Putra saat menghadiri Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Peridon Siap Maju Grand Final Regional 1A Sumatera Tahun 2026 yang berlangsung di sirkuit tersebut, Sabtu (11/7/2026). Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan nasional itu menjadi bukti nyata bahwa Pasaman Barat telah memiliki fasilitas olahraga otomotif yang memenuhi standar untuk menggelar event berskala besar.

Ade Putra mengatakan, keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat, tetapi juga merupakan aset strategis bagi perkembangan olahraga otomotif di Sumatera Barat. Dengan fasilitas yang dimiliki, sirkuit tersebut dinilai mampu mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kejuaraan regional maupun nasional.

"Keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju merupakan aset penting bagi Pasaman Barat. Sirkuit ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan atlet otomotif, tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat mereka," ujar Ade Putra.

Ia menambahkan, pembangunan dan pemanfaatan sirkuit juga memberikan dampak sosial yang luas. Menurutnya, tersedianya arena balap yang representatif akan menjadi solusi dalam mengurangi aksi balap liar yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah. Generasi muda memiliki ruang yang aman untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga otomotif sekaligus berkompetisi secara profesional.

Ade Putra bahkan menyebut Sirkuit Peridon Siap Maju sebagai salah satu sirkuit terbaik yang dimiliki Sumatera Barat saat ini. Karena itu, ia mendukung penuh apabila venue tersebut ditetapkan sebagai lokasi pertandingan cabang olahraga motocross pada Porprov Sumbar 2026.

Ia menegaskan DPRD Sumbar akan terus memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antardaerah, tetapi juga momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha mikro.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, memastikan pemerintah daerah terus mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk menyambut pelaksanaan Porprov Sumbar 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Menurut Doddy, Sirkuit Peridon Siap Maju telah diproyeksikan menjadi salah satu venue utama yang akan digunakan untuk cabang olahraga motocross. Selain itu, kawasan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan cabang olahraga arung jeram yang menjadi bagian dari agenda pertandingan Porprov.

"Insyaallah pada Oktober 2026 Kabupaten Pasaman Barat menjadi tuan rumah Porprov Sumbar. Salah satu cabang yang akan dipertandingkan adalah motocross dan arung jeram di Sirkuit Peridon Siap Maju ini. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaannya berjalan sukses," kata Doddy.

Ia menjelaskan, selain menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, pemerintah daerah juga terus meningkatkan pembinaan atlet melalui program latihan yang berkesinambungan. Langkah tersebut dilakukan agar atlet-atlet Pasaman Barat mampu tampil kompetitif dan meraih prestasi terbaik saat menjadi tuan rumah.

Doddy juga menilai penyelenggaraan Kejurnas Grasstrack memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada sekadar kompetisi olahraga. Kegiatan tersebut menjadi sarana pencarian bibit atlet berbakat sekaligus membangun budaya olahraga di kalangan generasi muda.

Menurutnya, semakin banyak event otomotif yang digelar secara resmi, semakin besar pula peluang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Di sisi lain, keberadaan sirkuit juga diharapkan mampu menekan praktik balap liar serta menghindarkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, DPRD Sumatera Barat, komunitas olahraga otomotif, serta dukungan masyarakat, optimisme terhadap suksesnya penyelenggaraan Porprov Sumbar 2026 semakin menguat. Kehadiran fasilitas olahraga yang memadai, didukung pembinaan atlet yang berkelanjutan, diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, promosi daerah, dan kemajuan dunia olahraga di Pasaman Barat maupun Sumatera Barat secara keseluruhan.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

Payakumbuh – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Syafar, menegaskan pentingnya memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga tenis meja melalui pembinaan yang berkelanjutan dan penyelenggaraan kompetisi secara rutin. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat dalam olahraga tersebut, semakin besar peluang Sumatera Barat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Hal tersebut disampaikan Irsyad Syafar saat menghadiri pembukaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Tenis Meja se-Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Hall SMKN 2 Payakumbuh pada 10–12 Juli 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu agenda penting Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumbar dalam upaya memperkuat sistem pembinaan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Mengusung tema "Berlatih Membentuk Kemampuan, Sportivitas Membentuk Karakter, Pertandingan Melahirkan Juara Sejati", Kejurprov Tenis Meja Sumbar 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, peningkatan kemampuan teknik, serta penguatan mental bertanding bagi para atlet muda.

Dalam kesempatan tersebut, Irsyad Syafar menilai bahwa keberhasilan pembinaan olahraga tidak dapat dicapai hanya melalui latihan semata. Menurutnya, atlet membutuhkan kompetisi yang berkesinambungan agar mampu mengukur kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus meningkatkan kualitas permainan.

"Semakin sering atlet mengikuti pertandingan, semakin matang pengalaman mereka. Kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena di sanalah mental, teknik, dan karakter seorang atlet benar-benar ditempa," ujarnya.

Irsyad juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, sekolah, klub, hingga masyarakat, untuk bersama-sama mendukung perkembangan olahraga tenis meja di Sumatera Barat. Ia menilai olahraga ini memiliki potensi besar untuk berkembang karena dapat dimainkan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia.

Menurutnya, semangat yang disampaikan Ketua Umum PTMSI Sumbar agar tenis meja semakin memasyarakat harus menjadi gerakan bersama sehingga olahraga tersebut semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.

"Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang rutin, serta dukungan seluruh pihak, kita optimistis Sumatera Barat akan melahirkan atlet-atlet tenis meja yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional bahkan internasional," katanya.

Pembukaan Kejurprov turut dihadiri Ketua Pengurus Provinsi PTMSI Sumbar Gustami Hidayat, Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus, Ketua KONI Kota Payakumbuh Khairul Mufti, Tim Humas KONI Sumbar Agusmanto, jajaran pengurus PTMSI, panitia pelaksana, serta kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Irsyad Syafar juga memberikan apresiasi kepada PTMSI Sumbar, KONI Sumbar, KONI Kota Payakumbuh, panitia pelaksana, sponsor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan Kejurprov. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan kejuaraan merupakan bukti kuatnya kolaborasi seluruh elemen dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada prestasi.

Menurutnya, keberlangsungan kejuaraan seperti ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar proses regenerasi atlet berjalan secara berkesinambungan. Dengan semakin banyak kompetisi yang digelar, peluang munculnya atlet-atlet berbakat dari berbagai daerah di Sumatera Barat akan semakin terbuka.

Kepada seluruh peserta, Irsyad berpesan agar menjadikan Kejurprov bukan sekadar ajang mengejar kemenangan, tetapi juga sebagai sarana belajar, memperluas pengalaman bertanding, serta membangun sikap sportif dan disiplin.

"Saya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, hormati lawan maupun wasit, dan jadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga Kejurprov ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses," ungkapnya.

Kejurprov Tenis Meja Sumbar 2026 diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Ranah Minang. Selain melahirkan atlet-atlet potensial, kejuaraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tenis meja sehingga semakin berkembang sebagai olahraga yang membudaya di tengah masyarakat sekaligus menjadi sumber lahirnya prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat di masa mendatang.

Editor : Deviana 

REALITANUSANTARA.COM

PADANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, memimpin rapat pengurus harian sebagai langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Pengurus Besar (PB) Lemkari. Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lemkari Sumbar yang akan digelar pada Minggu, 19 Juli 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Nanda Satria di Padang, Jumat (10/7/2026), menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan organisasi sekaligus mempersiapkan berbagai program pembinaan karate di Sumatera Barat sepanjang tahun 2026.

Menurut Nanda Satria, Rakor merupakan agenda yang harus segera dilaksanakan agar seluruh jajaran pengurus memiliki kesamaan visi dan langkah dalam menjalankan roda organisasi setelah pelaksanaan KLB PB Lemkari. Ia menilai, koordinasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang solid sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet karate di daerah.

"Rapat ini berfokus pada pembahasan persiapan pasca KLB PB Lemkari sekaligus menyusun agenda kegiatan Lemkari Sumatera Barat sepanjang tahun 2026. Alhamdulillah, Rakor yang mendesak ini dapat segera kita laksanakan sebagai bagian dari penguatan organisasi," ujar Nanda Satria.

Sebagai karateka pemegang sabuk hitam DAN IV Lemkari, Nanda menegaskan bahwa Rakor tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga forum pengambilan keputusan terhadap sejumlah program strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

Beberapa agenda utama yang akan dibahas meliputi pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) atau kenaikan sabuk, penyelenggaraan kejuaraan karate tingkat provinsi, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, penguatan pembinaan atlet usia dini, hingga evaluasi program organisasi yang telah berjalan.

Ia berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Rakor nantinya menjadi pedoman bersama bagi seluruh pengurus Lemkari di kabupaten dan kota dalam menjalankan program pembinaan secara terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi atlet.

"Melalui Rakor ini, berbagai agenda penting seperti ujian kenaikan tingkat, penyelenggaraan kejuaraan, serta program pembinaan lainnya dapat disepakati bersama sehingga seluruh pengurus memiliki arah yang sama dalam membangun Lemkari Sumatera Barat," katanya.

Nanda juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan organisasi agar Lemkari Sumbar mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga pada sinergi antara pengurus, pelatih, majelis sabuk hitam, serta seluruh insan karate di daerah.

Rapat pengurus harian tersebut dihadiri sejumlah pengurus inti Lemkari Sumbar, di antaranya Firdaus Ilyas, Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Lemkari Sumbar Agus Mardi, Sekretaris Umum Daryulisman, Wakil Ketua I Syofirman, Wakil Ketua IV Repelita, Bendahara Galang Taufik, Bidang Disiplin dan Etika Yatimen, serta Ketua MSH Lemkari Kota Padang Yunaldi.

Kehadiran para pengurus tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus memastikan seluruh program kerja Lemkari Sumatera Barat dapat berjalan efektif sepanjang tahun 2026.

Melalui pelaksanaan Rakor yang dijadwalkan pada 19 Juli mendatang, Lemkari Sumbar berharap mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan karate secara berjenjang, memperluas pembinaan atlet muda, serta menghadirkan berbagai agenda kompetisi yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan mengharumkan nama Sumatera Barat di berbagai ajang olahraga karate.

Editor : Deviana